batampos– Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akhirnya buka suara terkait surat peringatan yang dilayangkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengenai tingkat ketidakhadirannya dalam sidang dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Anwar mengaku terkejut menerima surat peringatan tersebut, terlebih karena informasi itu diekspos ke publik. Ia menegaskan, seluruh ketidakhadirannya selama ini memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Begini ya, saya juga kaget dapat surat kata-kata peringatan dari MKMK mengenai ketidakadiran saya itu. Saya ini hakim konstitusi yang paling lama. Namun demikian saya sudah jawab ke MKMK sekaligus mengucapkan terima kasih. Saya sampaikan bahwa ketidakhadiran saya semuanya tidak ada yang tanpa alasan,” kata Anwar Usman kepada wartawan, Selasa (6/1).

Anwar menjelaskan, salah satu alasan ketidakhadirannya adalah kondisi kesehatan. Ia mengaku sempat disarankan untuk menjalani perawatan intensif dan tidak boleh beraktivitas. Namun, dirinya tetap memaksakan diri menghadiri pernikahan anaknya, sebelum akhirnya menjalani perawatan jalan dalam waktu cukup lama.

Ia juga mengaku heran dengan pernyataan MKMK, mengingat pengalamannya selama dua periode menjadi hakim MK, termasuk pernah menjabat sebagai Ketua MK dan duduk di Majelis Kehormatan MK. Ia memastikan sangat memahami aturan dan mekanisme kehadiran hakim konstitusi.

“Soal kinerja saya tidak perlu diragukan. Saya sudah 40 tahun mengabdi di lingkungan peradilan. Saya bahkan sering menginap di kantor, mungkin adik-adik bisa cek. Jadi yang namanya bolos itu jarang, bahkan tidak pernah. Cuti pun tidak pernah, kecuali waktu saya naik haji,” ujar Anwar.

Ia kembali menegaskan, ketidakhadirannya tidak pernah dilakukan tanpa pemberitahuan resmi. Menurutnya, setiap ketidakhadiran dalam sidang pleno, panel, maupun RPH selalu disertai izin kepada pimpinan MK.

“Saya perlu jelaskan bahwa tidak satu pun persidangan, baik pleno maupun panel, termasuk RPH, tanpa ada pemberitahuan,” tegasnya.

Anwar menyatakan telah memberikan klarifikasi secara resmi kepada panitera dan Sekretariat MK terkait surat peringatan tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang muncul.

“Melalui kesempatan ini, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya harus sampaikan bahwa ketidakhadiran saya tidak ada yang tanpa alasan. Saya juga masih dalam perawatan, jadi mohon dipahami,” ucapnya.

Namun demikian, Anwar mengaku kecewa karena persoalan absensi yang menurutnya bisa diselesaikan secara internal justru disampaikan ke publik oleh MKMK. Ia menyebut keluarganya turut mempertanyakan hal tersebut karena mengetahui kondisi kesehatannya.

“Keluarga saya juga protes ke saya, karena mereka tahu saya sakit,” pungkas Anwar.

Sebelumnya, MKMK memberikan surat peringatan kepada Anwar Usman karena tercatat beberapa kali tidak menghadiri sidang dan rapat. Hal itu disampaikan Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat membacakan Laporan Pelaksanaan Tugas MKMK sepanjang 2025.

“Surat dengan nomor 41/MKMK/12/2025 perihal surat peringatan kepada Yang Mulia Profesor Honoris Causa Unissula Dr Anwar Usman SH.H., M.H. memantau pelaksanaan kode etik dalam hal ini kehadiran hakim konstitusi dalam persidangan termasuk rapat permusyaratan hakim,” ujar Palguna saat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas MKMK tahun 2025, Jumat (2/1).

Berdasarkan tabel rekapitulasi kehadiran hakim, Anwar Usman tercatat sebagai hakim konstitusi dengan tingkat ketidakhadiran tertinggi. Ia tidak hadir sebanyak 81 kali dari total 589 sidang pleno sepanjang tahun 2025.

Selain itu, Anwar Usman juga tercatat tidak hadir sebanyak 32 kali dari total 160 sidang panel. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan hakim konstitusi lainnya. (*)

Artikel Disorot MKMK soal Ketidakhadiran, Anwar Usman: Saya Terkejut dan Kecewa pertama kali tampil pada News.

batampos – Lonjakan penumpang pesawat mewarnai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mencatat sebanyak 10,2 juta penumpang telah dilayani di 37 bandara selama periode 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Seiring berakhirnya masa libur, InJourney Airports resmi menutup Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026.

Penutupan posko tersebut menandai berakhirnya proses monitoring operasional bandara yang berlangsung selama 20 hari penuh.ADirektur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi mengatakan, secara umum pelaksanaan angkutan Nataru tahun ini berjalan sukses. Lonjakan lalu lintas penerbangan dan pergerakan penumpang dapat dikelola dengan baik berkat kolaborasi erat antara operator bandara dan seluruh pemangku kepentingan.

“Peningkatan trafik selama Nataru bisa dikelola dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengguna jasa dan memohon maaf apabila masih terdapat layanan yang belum sepenuhnya sempurna,” ujar Mohammad R. Pahlevi dalam keterangannya, Senin (5/1).

Secara kumulatif, jumlah penumpang Nataru 2025/2026 tercatat relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya. Pada Nataru 2024/2025, InJourney Airports melayani sekitar 10,24 juta penumpang, sementara tahun ini mencapai sekitar 10,20 juta penumpang.

Adapun puncak arus keberangkatan terjadi menjelang Hari Natal pada 24 Desember 2025 dengan 543 ribu penumpang, disusul menjelang Tahun Baru pada 28 Desember 2025 sebanyak 531 ribu penumpang.
“Sementara itu, arus balik tertinggi tercatat pada 4 Januari 2026 yang hampir menyentuh 560 ribu penumpang,” jelasnya.

Dari sisi operasional, kata Pahlevi, pergerakan pesawat selama masa Nataru mencapai sekitar 76 ribu penerbangan. Termasuk sekitar 2 ribu penerbangan tambahan atau extra flight untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

Di sisi lain, ada lima bandara tersibuk selama libur akhir tahun ini. Meliputi, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dengan 3,5 juta penumpang, disusul Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sebanyak 1,4 juta penumpang.
“Bandara Juanda Surabaya 863 ribu penumpang, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 603 ribu penumpang, serta Bandara Kualanamu Deli Serdang dengan 486 ribu penumpang,” ungkapnya. (*)

Artikel Selama Libur Nataru InJourney Airports Catat 10,2 Juta Orang Terbang pertama kali tampil pada News.

batampos – etegangan geopolitik di Amerika Latin kian memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman terbuka terhadap Kolombia dan kembali menyinggung kemungkinan intervensi militer di kawasan, menyusul penangkapan paksa Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan AS di Caracas akhir pekan lalu.

Pernyataan kontroversial Trump disampaikan pada Minggu (4/1) waktu setempat saat ia berbicara kepada wartawan di atas pesawat Air Force One. Dalam kesempatan itu, Trump secara frontal menyerang Presiden Kolombia Gustavo Petro, menyebut pemerintahan Bogota sebagai ‘sakit’ dan menuding Petro terlibat dalam produksi serta distribusi kokain ke Amerika Serikat.

“Venezuela dan Kolombia sangat sakit. Kolombia dipimpin oleh orang sakit yang senang membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat,” ujar Trump.

“Dan dia tidak akan melakukannya lama lagi. Percayalah,” lanjut Trump, merujuk langsung pada Petro.

Ketika ditanya apakah pernyataan itu mengarah pada kemungkinan operasi militer AS terhadap Kolombia, Trump menjawab singkat. “Kedengarannya bagus bagi saya,” ucap Trump sesumbar.

Petro Balik Menyerang, Serukan Persatuan Amerika Latin

Ucapan Trump segera memicu respons keras dari Presiden Kolombia Gustavo Petro. Dalam pernyataan publiknya, Petro meminta Trump menghentikan fitnah dan memperingatkan negara-negara Amerika Latin agar bersatu jika tidak ingin terus diperlakukan sebagai ‘pelayan dan budak’.

Dalam serangkaian unggahan panjang di platform X, Petro menegaskan bahwa Amerika Serikat telah mencatat sejarah kelam.

“Amerika Serikat adalah negara pertama di dunia yang mengebom ibu kota Amerika Selatan sepanjang sejarah umat manusia,” tulis Petro, merujuk pada serangan di Caracas sebagaimana mengutip Al-Jazeera.

Meski demikian, Petro menegaskan bahwa balas dendam bukanlah solusi. Ia mendorong Amerika Latin untuk membangun persatuan kawasan dan membuka kerja sama global yang lebih luas.

“Kami tidak hanya memandang ke utara, tetapi ke segala arah,” ujarnya.

Ancaman Meluas ke Venezuela, Kuba, dan Meksiko

Pernyataan Trump muncul di tengah kecaman internasional terhadap operasi AS yang menangkap Maduro pada Sabtu dini hari. Washington menyebut langkah tersebut sebagai operasi penegakan hukum untuk membawa Maduro ke pengadilan atas tuduhan ‘narkoterorisme’, tuduhan yang dibantah keras oleh Maduro dan para pendukungnya.

Sejumlah pengamat menilai penyingkiran Maduro berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat terhadap cadangan minyak besar Venezuela. (*) 

Artikel Setelah Venezuela, kini Trump Ancam Aksi Militer ke Kolombia pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemerintah menjamin ketentuan penghinaan terhadap penguasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Pasal 218 dan Pasal 240 KUHP dalam baru yang mulai berlaku pada Januari 2026 justru dirumuskan secara ketat dan hanya dapat diproses melalui mekanisme delik aduan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan, rumusan kedua pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2006.

Dalam putusan itu, MK membatalkan Pasal 134, 136, dan 137 KUHP lama, sekaligus menegaskan bahwa penghinaan terhadap penguasa tidak boleh menjadi delik biasa.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah bersama DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara yang bersifat terbatas dan merupakan delik aduan,” kata Supratman dalam konferensi pers di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (5/1).

Ia menjelaskan, objek delik aduan dalam pasal ini dibatasi secara ketat hanya pada lembaga negara utama.

Yakni Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, proses hukum hanya dapat berjalan apabila terdapat pengaduan resmi dari masing-masing pihak tersebut.

“Pengaduan hanya dapat dilakukan secara langsung oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan,” tegas Supratman.

Menurutnya, pengaturan ini penting sebagai upaya melindungi harkat dan martabat negara. Ia menegaskan, hampir seluruh negara di dunia memiliki regulasi serupa untuk menjaga kehormatan kepala negara dan pimpinan lembaga tinggi negara.

Presiden dan Wakil Presiden, lanjut Supratman, merupakan personifikasi negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keduanya tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap negara itu sendiri.

Selain itu, ketentuan tersebut juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial untuk mencegah konflik horizontal akibat penghinaan yang melampaui batas.

Meski demikian, pemerintah memastikan kebebasan berekspresi tetap dijamin. Supratman menegaskan adanya perbedaan yang jelas antara kritik dan penghinaan.

“Yang dilarang adalah penistaan dan fitnah. Kritik, termasuk yang disampaikan melalui unjuk rasa, tetap diperbolehkan,” imbuhnya.

Senada, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej menyampaikan, KUHP baru memberikan batasan yang jauh lebih spesifik dibandingkan aturan sebelumnya.

“Dalam KUHP lama, penghinaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri atau Kapolres bisa terjerat. Namun, di KUHP baru, objeknya dipersempit hanya pada lembaga negara tertentu dan wajib melalui mekanisme delik aduan,” pungkasnya. (*)

Artikel Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru Bersifat Delik Aduan, Berlaku Bila Presiden Melapor pertama kali tampil pada News.

batampos – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap kritik yang bersifat konstruktif. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi fitnah, karena perbuatan tersebut dilarang oleh semua ajaran agama.

“Silakan koreksi, silakan kritik, bagus. Tapi fitnah itu tidak bagus. Semua agama tidak mengizinkan fitnah, saya yakin di agama Kristen begitu juga,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam Perayaan Natal Nasional di Jakarta, Senin (5/1) malam.

Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut merespons dinamika yang berkembang di ruang publik, khususnya di media sosial. Menurutnya, media sosial sejatinya memiliki dampak positif, tetapi kerap pula dimanfaatkan untuk menyebarkan opini yang tidak disertai fakta dan kebenaran.

Ia menilai, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan justru berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Prabowo mengingatkan, kebohongan dan fitnah yang dibiarkan berkembang dapat menimbulkan perpecahan, kecurigaan, serta kebencian antarsesama, yang pada akhirnya merusak persatuan bangsa.

“Banyak pakar itu bicara asal bicara. Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikiran Prabowo Subianto. Kadang-kadang kalau saya mau cek kira-kira apa yang dipikirkan Prabowo Subianto, saya cari podcast,” kelakar Prabowo yang disambut tawa hadirin.

Meski demikian, Prabowo menegaskan dirinya memilih untuk tidak memperbesar persoalan tersebut. Ia mengaku lebih mengutamakan sikap memaafkan demi menjaga persatuan nasional.

Kepala negara juga menyinggung ajaran dalam agama Nasrani yang menekankan pentingnya saling mengampuni sebagai landasan kehidupan bersama.

“Di ajaran Nasrani harus memaafkan. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat kebangsaan Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman.

“Jadi saya sebenarnya selalu ingin cari kebaikan daripada ketidakbaikan, saya ingin persatuan daripada perpecahan,” pungkasnya. (*)

Artikel Prabowo Klaim Tak Alergi Kritik, Tapi Fitnah Dilarang Semua Agama pertama kali tampil pada News.