batampos– Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Rabu (31/5) sidak ke RSUD M Sani untuk melihat pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Apalagi, adanya keluhan masyarakat karena lamanya menunggu untuk mendapatkan kesehatan.

”Memang, sesuai laporan yang kita terima keluhan dari pasien yang berobat karena lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan dari tenaga kesehatan di poliklinik. Hal ini jangan sampai menyebabkan masyarakat yang sakit tambah sakit akibat lamanya menunggu untuk diperiksa,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq kepada Batam Pos.

Dari hasil sidak yang dilihat langsung dan laporan yang diterima, kata Bupati, dalam beberapa bulan jumlah pasien yang datang berobat ke RSUD M Sani memang mengalami peningkatan. Seperti pada Senin (29/5) jumlah pasien lebih dari 600 orang yang terdaftar. Jika setiap pasien itu diantar atau didampingi satu orang, makanya jumlah orang bagian poliklinik sudah lebih seribu orang.

BACA JUGA:Polisi Periksa Sejumlah Saksi dalam Kasus Dugaan Malpraktik di RSUD RAT

”Sehingga, menyebabkan terjadinya penumpukan. Untuk hari ini (Rabu, red) saja pukul 09.00 WIB sudah terdaftar pasien yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di poliklinik 300 orang lebih. Dan ada pasien yang datang jam 6 pagi baru bisa pulang sampai ke rumah pukul 4 sore. Jangan sampai hal ini berlarut-larut. Karena, layanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar,” ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya, sistim digitalisasi yang diterapkan di RSUD M Sani sesuai ketentuan BPJS Kesehatan yang mewajibkan seluruh pasien sidik jari. Katakanlah waktu sidik jari 2 menit per orang, kalau 500 sudah berapa menit. Belum lagi, jika pasien yang belum pernah berobat wajib sidik jari semua jari. Untuk itu, pihaknya akan minta hal ini dicarikan solusi.

Bertambah banyaknya pasien yang berobat ke RSUD M Sani, karena saat ini jumlah poli yang melayani pasien sudah bertambah banyak. Seperti, poli dokter penyakit dalam, dulu hanya satu. Sekarang sudah ada 3 poli. Dan jumlah dokter spesialis juga yang melayani sebanyak 32 orang,” ungkapnya.

Direktur RSUD M Sani, dr Rosdiana menyampaikan, bahwa ruangan pelayanan poli yang tersedia saat ini dibangun pada 2002. ”Saat itu, ruangan poli juga masih sedikit, karena pasien juga tidak ramai. Tapi, seiring waktu jumlah pasien yang semakin ramai berobat ke RSUD disebabkan pelayanan yang diberikan dan kepercayaan masyarakat terhadap kami,” jelasnya.

Dengan semakin banyak masyarakat yang berobat, tambahnya, pihaknya menambah jumlah ruang poli dengan memanfaatkan ruangan yang ada. Yakni, menyekat ruang kosong. Sehingga, tetap bisa melayani pasien.

”Sebagai contoh, dulu pasien yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dokter penyakit dalam dibatasi 50 sampai 70 orang per hari. Karena, dokternya hanya satu. Sekarang kita sudah buka 3 poli dengan 3 dokter spesialis penyakit dalam. Sehingga, dalam satu hari untuk 3 poli itu saja bisa 200 orang lebih,” ungkapnya.

Dengan melihat kondisi ini, kata Rosdiana, tahun depan pihaknya akan membuat ruangan pelayanan poli yang baru. Sehingga, jangan sampai terjadi penumpukan pasien. Dan, termasuk juga pihaknya meminta kepada BPJS Kesehatan dalam penerapan sidik jari sistim digitalisasi di rumah sakit agar ada solusinya. Karena, kondisi Karimun terdiri dari banyak pulau.

”Sistim finger print atau sidik jari, jika diterapkan ke lansia, maka belum tentu bisa langsung selesai. Karena keterbatasan fisik dan juga jari-jari yang sudah sulit untuk terekam pada mesin sidik jari. Hal-hal ini yang membuat waktu pelayanan terhadap pasien jadi lama menunggu. Sehingga, untuk masalh ini memang harus ada solusinya,” terang Rosdiana. (*)

reporter: sandi

batampos– Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) memprotes keras kebijakan Presiden Jokowi yang merestui tambang pasir laut lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tentang pengelolaan hasil sendimentasi laut. Sebanyak 26 pulau di wilayah Provinsi Kepri dilaporkan tenggelam yang disebabkan tambang.

“Cabut PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, moratorium permanen tambang pasir laut dan reklamasi pantai di Inonesia,” ujar Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi Parid Ridwanuddin, Rabu (31/5) malam.

Ditegaskannya, regulasi soal ekspor pasir wajib ditolak oleh masyarakat Indonesia. Sebab, kebijakan itu akan melegalkan tambang pasir di semua tempat di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini bertentangan dengan fitrah Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya dengan keanekaragaman hayati.

BACA JUGA:Gubkepri Beri Sinyal Dukung Tambang Pasir Laut Dibuka

Walhi mengingatkan, kebijakan ini akan memperparah dampak buruk krisis iklim. Walhi meyakini, masyarakat pesisir akan makin miskin karena ruang hidupnya dihancurkan lewat kebijakan tersebut. Dampaknya krisis ekologis di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil akan semakin parah.

“Banyak pesisir akan terkena abrasi, desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil tenggelam,” jelasnya.

Berdasarkan hal itu, Walhi di 28 provinsi se-Indonesia menyerukan kepada masyarakat untuk mendesak Presiden Jokowi mencabut PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Selanjutnya, Presiden Jokowi didesak untuk melakukan moratorium permanen tambang pasir laut dan reklamasi pantai di seluruh wilayah Indonesia.

“Ayo serukan pencabutan PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, moratorium permanen tambang pasir laut dan reklamasi pantai di seluruh wilayah di Indonesia,” tegasnya lagi. (*)

reporter: jailani

batampos – Harga beberapa jenis sayuran pada pasar tradisional di Tanjungpinang kini berangsur turun. Di Pasar Bintan Center, harga sayur sawi yang sebelumnya sempat menyentuh harga Rp 24 ribu per kilogram (Kg) bahkan ada yang menjual Rp 30 ribu, hari ini sudah mengalami penurunan.

Meski mulai turun, Rabu (31/5), harga sayur antar pedagang di pasar tradisional ini masih berbeda antara satu dan pedagang lain.

Salah satu pedagang sayur di Pasar Bintan Center, Amin menuturkan hari ini memang harga sayur, jenis sawi yang sebelumnya sempat mahal menyentuh harga Rp 24 ribu, sekarang mulai turun pada kisara Rp 20-22 ribu sekilo.

“Hari ini sudah turun, cuma belum normal ke Rp 16 ribu, kalau bayam sudah turun juga Rp 10-12 ribu sekilo,” kata Amin saat ditemui di lapaknya, Rabu (31/5).

Hal serupa juga disampaikan pedagang lain Siska, bahwa hari ini beberapa sayur yang sebelumnya sempat mahal sudah berangsur turun seperti sayur kangkung sekarang dijual kisaran Rp 10 ribu per Kg.

“Sudah turun hari ini. Tapi walaupun turun harga antara pedagang ini tidak sama, coba tanya sebelah harganya pasti beda,” ungkapnya.

Pedagang makanan di Jalan Ahmad Yani, Ratna mengakui memang harga sayur sawi mulai turun, namun menurutnya masih mahal.

“Hari ini iya sudah mulai turun, tapi kalau Rp 22 ribu sekilo itu masih mahal namanya,”ucap Ratna

Sementara itu, Kabid Stabilisasi Harga Disdagin Kota Tanjungpinang, Muhammad Endy Febri mengatakan perbedaan harga sayur di pasar tradisional merupakan hal yang wajar, karena perbedaan kuantitas pengambilan ke distributor membuat harga berbeda.

“Wajar karena mereka ambil gak sama kuantitasnya ke distributor,” kata Endy. (*)

Reporter : Peri Irawan