batampos – Anastasia Pretya Amanda (APA) hadir membawa sejumlah bukti dalam pemeriksaan terkait laporannya terhadap Mario Dandy Satriyo. Salah satu bukti krusial yang diserahkan yakni percakapan dengan Dandy sebelum penganiayaan kepada Cristalino David Ozora terjadi.

“Kita punya bukti-bukti chat pada pertemuan Amanda dan MDS,” kata Pengacara Amanda, Enita Adyalaksmita di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/3).

Pada 30 Januari 2023, Amanda bertemu dengan Dandy di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Saat itu, Dandy sempat menanyakan mengenai AG kepada Amanda. Namun, Amanda menolak memberikan jawaban.

Amanda menyatakan kepada Dandy tak mau ikut campur urusan Dandy dan AG. Sebab, Amanda merasa hubungannya dengan Dandy sudah berakhir sejak Oktober 2022. “Jadi, ada chat bukti APA ke MDS tidak mau terlibat di dalam urusan-urusannya lagi. Karena sudah selesai kan bukan urusan lagi. Ada chat buktinya,” jelas Enita.

Selain bukti percakapan, pihak Amanda juga menyerahkan bukti pemberitaan di media massa yang dianggap menyudutkan Amanda karena disebut sebagai pembisik pertama Dandy. Selain itu, ada bukti jejak digital dari pengacara Dandy dan AG yang dianggap merugikan Amanda.

Sebelumnya, Anastasia Pretya Amanda (APA) memutuskan melaporkan Mario Dandy Satriyo ke Polda Metro Jaya. Laporan ini didasari karena Amanda merasa difitnah sebagai pembisik pertama Dandy tentang perbuatan tidak menyenangkan kepsda AG oleh Cristalino David Ozora.

Pengacara Amandan, Enita Adyalaksmita mengatakan, kliennya dipastikan tidak pernah menyampaikan AG mendapat perbuatan tidak menyenangkan dari David. Namun, kabar yang berkembang di ranah publik memposisikan Amanda seperti penyebab awal adanya penganiayaan kepada David.

“Tuduhan yang menyudutkan Amanda dan sudah kemana-mana, untuk itu kami kuasa hukum menggunakan upaya hukum hak hukum dari APA Amanda untuk melaporkan yang dilakukan oleh MDS melalui kuasa hukumnya dan kawan-kawan,” kata Enita di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (16/3).

Laporan Amanda teregister dengan Nomor LP/B/1376/III/2033/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 14 Maret 2023. Adapun terlapor dalam perkara ini yakni Mario Dandy Satriyo dan kawan-kawan. Dalam laporan ini, Dandy dan kawan-kawan disangkakan Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan atau fitnah. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tio Aliansyah menyebutkan hingga kini lembaganya telah menangani sebanyak 241 laporan pengaduan mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

“Dari 253 pengaduan KEPP yang masuk ke kami, sebanyak 241 sudah ditangani dan 12 sisanya belum ditangani,” kata Tio Aliansyah di Bandarlampung, Senin, (27/3).

Tio melanjutkan, dari 241 pengaduan tersebut, sebanyak 98 perkara sudah proses verifikasi materiil dan 77 perkara dalam tahap pemberkasan dan pelimpahan ke persidangan.

Tio juga mengatakan, pada saat ini terdapat pergeseran tren karena belum saja pemilu dimulai, laporan soal KEPP sudah banyak masuk ke DKPP. Jenis dugaan pelanggaran KEPP yang dilaporkan terbagi dalam tiga kelompok, yakni tahapan pemilu/pemilihan, non-tahapan pemilu/pemilihan, dan bukan pengaduan.

“Tercatat laporan ke kami yang banyak masuk hingga saat ini berkaitan dengan rekrutmen badan adhoc, baik itu panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun panwaslu di kecamatan. Ini laporan sudah 206,” kata dia.

Kemudian, terdapat juga enam laporan terhadap tahapan pendaftaran dan verifikasi pemilu, rekapitulasi perhitungan suara satu laporan. Lalu rekrutmen atau pengisian jabatan sekretariat penyelenggara ada tiga pengaduan.

Laporan pengaduan lainnya adalah seleksi anggota KPU provinsi/kabupaten/kota dua perkara, seleksi anggota Bawaslu provinsi/kabupaten/kota satu pengaduan, PAW legislatif satu perkara, pemberhentian penyelenggara pemilu adhoc satu perkara, kinerja sekretariat enam perkara, perbuatan amoral 13 perkara, dan rangkap jabatan 12 perkara.

“Kenapa DKPP terkesan lama dalam melakukan persidangan pelanggaran KEPP karena memang ada proses yang harus dijalani, seperti verifikasi administrasinya harus terpenuhi,” kata dia.

Bahkan, sebelum melakukan persidangan, semua laporan yang masuk juga akan dianalisis kembali, apakah layak untuk diperiksa dalam persidangan atau tidak sehingga membutuhkan banyak waktu.

“Jadi, bukan kami memprioritaskan satu perkara, tidak. Siapa yang dulu laporan maka akan didahulukan. Semua dilakukan verifikasi administrasi dan seterusnya sehingga semua harus menunggu,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tio Aliansyah menyebutkan hingga kini lembaganya telah menangani sebanyak 241 laporan pengaduan mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

“Dari 253 pengaduan KEPP yang masuk ke kami, sebanyak 241 sudah ditangani dan 12 sisanya belum ditangani,” kata Tio Aliansyah di Bandarlampung, Senin, (27/3).

Tio melanjutkan, dari 241 pengaduan tersebut, sebanyak 98 perkara sudah proses verifikasi materiil dan 77 perkara dalam tahap pemberkasan dan pelimpahan ke persidangan.

Tio juga mengatakan, pada saat ini terdapat pergeseran tren karena belum saja pemilu dimulai, laporan soal KEPP sudah banyak masuk ke DKPP. Jenis dugaan pelanggaran KEPP yang dilaporkan terbagi dalam tiga kelompok, yakni tahapan pemilu/pemilihan, non-tahapan pemilu/pemilihan, dan bukan pengaduan.

“Tercatat laporan ke kami yang banyak masuk hingga saat ini berkaitan dengan rekrutmen badan adhoc, baik itu panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun panwaslu di kecamatan. Ini laporan sudah 206,” kata dia.

Kemudian, terdapat juga enam laporan terhadap tahapan pendaftaran dan verifikasi pemilu, rekapitulasi perhitungan suara satu laporan. Lalu rekrutmen atau pengisian jabatan sekretariat penyelenggara ada tiga pengaduan.

Laporan pengaduan lainnya adalah seleksi anggota KPU provinsi/kabupaten/kota dua perkara, seleksi anggota Bawaslu provinsi/kabupaten/kota satu pengaduan, PAW legislatif satu perkara, pemberhentian penyelenggara pemilu adhoc satu perkara, kinerja sekretariat enam perkara, perbuatan amoral 13 perkara, dan rangkap jabatan 12 perkara.

“Kenapa DKPP terkesan lama dalam melakukan persidangan pelanggaran KEPP karena memang ada proses yang harus dijalani, seperti verifikasi administrasinya harus terpenuhi,” kata dia.

Bahkan, sebelum melakukan persidangan, semua laporan yang masuk juga akan dianalisis kembali, apakah layak untuk diperiksa dalam persidangan atau tidak sehingga membutuhkan banyak waktu.

“Jadi, bukan kami memprioritaskan satu perkara, tidak. Siapa yang dulu laporan maka akan didahulukan. Semua dilakukan verifikasi administrasi dan seterusnya sehingga semua harus menunggu,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group