batampos– Sejumlah masyarakat Bintan kesulitan membeli beberapa bahan kebutuhan pokok karena harganya naik.

“Saat ini harga beberapa bahan kebutuhan pokok naik menjelang Idul Fitri, yang membuat masyarakat kesulitan membelinya,” kata Kapolres Bintan, AKBP Riky Iswoyo.

Melihat situasi ini, Riky mengatakan, pihaknya mengulurkan tangan untuk membantu masyarakat yang kesulitan membeli bahan kebutuhan pokok dengan membagikan sembako.

“Kita bantu masyarakat yang susah memenuhi bahan kebutuhan pokok di rumahnya dengan membagikan sembako,” kata dia.

Dia menyebut, ada 50 paket sembako yang dibagikan ke masyarakat dengan langsung mendatangi rumahnya.

BACA JUGA:30 Anak Asuh Stunting Dapat Bantuan Rp 135 Juta

“Kita ingin bantuan yang disalurkan tepat sasaran, makanya kita langsung datangi rumah warga,” kata dia.

Dia mengatakan, pembagian sembako dilakukan di beberapa lokasi seperti di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, lalu di Kampung Bansun, Kampung Sinjang dan Kampung Pulau Pucung, Kecamatan Gunung Kijang.

Kemudian, di Kampung Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan dan di Kelurahan Tanjunguban Kota, Kecamatan Bintan Utara.

Dia berharap, bantuan yang diberikan sedikit membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di bulan suci Ramadan. (*)

reporter: slamet

batampos – Pelaku pencuri di alat mesin di gudang Sekolah Mengemudi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Puri di Jalan Ahmad Yani, Diky Saputra (19) diringkus jajaran Polresta Tanjungpinang.

Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu mengatakan pelaku ditangkap tim Satreskrim ketika berada di Jalan Raja Haji Fisabilillah pada Selasa (28/3/2023) malam.

Saat itu pelaku sedang mengendarai mobil pickup, yang berisikan barang-barang hasil curian dari Gudang LPK Puri.

“Aksi pencurian ini terungkap usai pegawai kantor LPK Puri tidak menemukan mesin press bata, yang disimpan di dalam gudang,” kata Kombes Pol Heribertus, Rabu (29/3).

Selain mesin press bata, Kapolresta menyebut pemilik LPK Puri juga kehilangan sebuah power pack, tiga unit dinamo skw, sebuah hidrolik cucian motor, 6 buah hidrolik, genset listrik 10 kva dan gardan mobil, dengan total kerugian mencapai Rp 50 juta.

“Modusnya, pelaku datang ke kantor LPK Puri dan mengambil kunci gudang yang disimpan di atas dispenser air galon, lalu masuk dan mengambil barang-barang,” ungkapnya.

Pelaku melancarkan aksinya dengan menggunakan mobol pickup pinjaman. Polisi juga mengamankan satu set alat las, yang digunakan pelaku untuk memotong-motong mesin tersebut.

“Berdasarkan hasil penyelidikan sementara pemilik LPK Puri dan pelaku masih memiliki hubungan keluarga. Bahkan pernah bekerja di sekolah mengemudi tersebut,” ungkapnya.

Diky juga seorang residivis, dan kejadian itu menjadi yang ketiga kalinya ia dijebloskan ke penjara, sedangkan untuk pelaku lain masih dalam pengembangan.

Sementara pelaku Diky mengaku melancarkan aksinya bersama rekannya, ia pernah bekerja di tempat tersebut sehinga sudah mengetahui situasi kantor. “Rencananya akan dijual, tapi belum sempat,” tuturnya. (*)

Reporter : Peri Irawan

batampos– Legislator Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Sahat Sianturi mengatakan, saat ini ada dua Peraturan Daerah (Perda) yang disusun Pemprov Kepri menunggu evaluasi Kemendagri. Tentu, kondisi ini akan berdampak pada rencana kerja Pemerintah Daerah.

“Kita berharap, evaluasi dua Perda ini bisa segera terbit dari Kemendagri. Sehingga ada tindaklajutnya seperti apa dan bagaimana,” ujar Sahat Sianturi, Rabu (29/3) di Tanjungpinang.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, dua perda tersebut adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri. Satu perda lainnya yakni, retrebusi Perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurutnya, dua Perda ini sama-sama penting bagi Pemprov Kepri.

“RZWP3K menyangkut rencana pemanfataan ruang laut. Sedangkan Izin TKA adalah peluang retrebusi sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemprov Kepri,” jelasnya.

Ditegaskannya, tahun 2022 lalu, Pemprov Kepri sudah kehilangan PAD dari sektor retrebusi TKA Rp8 miliar. Padahal ini, sudah masuk dalam komponen pendapatan daerah. Namun kenyataanya, karena evaluasi Kemendagri belum ada, Pemprov belum bisa memungutnya.

BACA JUGA:Perda RZWP3K Provinsi Kepri Mangkrak Dua Tahun

“ Belum disetujuinya Perda ini, menjadi kerugian bagi daerah. Karena Provinsi Kepri tidak menarik retrebusi tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri, Mangara Simarmata mengatakan, dari 61 daerah yang sudah mengesahkan Perda Izin TKA ini, Kemendagri baru memberikan persetujuan ke Provinsi Bali. Sedangkan daerah lainnya masih dalam proses evaluasi.

“Daerah tidak akan bisa bergerak untuk mendapatkan retrebusi disektor ini. Karena Perda tersebut masih belum disetujui oleh Kemendagri,” jelasnya.

Masih kata Mangara, ampai saat ini, Kemendagri juga tidak ada memberikan penjelasan apapun, setelah pihaknya mengirimkan Perda tersebut untuk dikaji. Karena Pemprov Kepri bersama DPRD Kepri sudah mengesahkan revisi Perda Retrebusi ini pada April 2022 lalu.

“Padahal, biasanya 15 hari setelah Perda itu dikirimkan kajiannya sudah selesai. Pak Gubernur juga sudah mengirimkan surat, tapi juga belum ada balasan,” ungkap Mangara.

Ditambahkannya, sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing menyatakan, bahwa DKP-TKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

“Adapun besaran DKPTKA sesuai dengan Permenaker tetap 100 Dolar Amerika per orang per bulan. Tahun 2021 lalu, penerimaan dari sektor ini untuk Provinsi Kepri sekitar Rp7 miliar,” tutup Mangara. (*)

reporter: jailani

batampos – Kantor Imigrasi Tanjungpinang sosialisasikan pelayanan penerbitan paspor untuk jemaah haji dan umrah kepada para pengusaha travel di Tanjungpinang. Sekarang paspor untuk jemaah haji dan umrah tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag) dan bisa langsung ke kantor imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Tanjungpinang, Khairil Mirza mengatakan sebelumnya pengurusan paspor haji dan umrah didapatkan melalui rekomendasi kantor Kemenag, namun sekarang aturan itu tidak berlaku, jemaah bisa mendapatkannya langsung di Kantor Imigrasi.

“Dulunya melalui Kemenag, sekarang melalui Kementerian Hukum dan HAM yaitu kantor imigrasi,” kata Mirza, Kamis (30/3).

Selain itu, Khairil menyebut sekarang paspor biasa yang dimiliki masyarakat juga bisa digunakan untuk berangkat haji, umrah, atau untuk pekerjaan ke luar negeri tidak lagi memerlukan paspor khusus.

“Khusus paspor haji dan umrah kita jemput bola dengan eazy passport,”ujarnya.

Ia mengingatkan bagi jemaah haji yang akan berangkan untuk segera membuat atau memperpanjang paspornya agar tidak terkendala saat keberangkatan.

“Tidak lama lagi musim haji, jangan sampai masyarakat yang akan berangkat tidak ada paspor,” ucapnya.

Sementara itu pengusaha Travel Nettour Group Tanjungpinang, Muhamma Dedi Sapurta mengaku sangat terbantu dengan penghapusan aturan di Kantor Kemenag untuk pengurusan paspor haji dan umrah.

“Birokrasinya dipangkas, travel atau jemaah bisa langsung urus ke kantor imigrasi. Tanpa melalui rekomendasi Kemenag,” tuturnya. (*)

Reporter: Peri Irawan