batampos – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo, sebagai tersangka penerimaan gratifikasi.

Penetapan Rafael Alun sebagai tersangka, diputuskan usai tim penindakan lembaga antirasuah, menemukan lebih dari dua alat bukti, terkait penerimaan uang yang diperoleh Rafael Alun, dari berbagai pihak wajip pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan.

Selain itu, penetapan tersangka ini juga dilakukan usai KPK melakukan gelar perkara pada awal pekan ini, bersama sejumlah jajaran di kedeputian penindakan hingga pimpinan dan sepakat menaikkan pemilik ‘rekening gendut’ Rafael Alun ke tahap penyidikan. Atas keputusan tersebut, Direktorat Kedeputian Penindakan KPK pun menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama tersangka Rafael Alun Trisambodo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, Rafael Alun diduga menerima sejumlah gratifikasi senilai hampir Rp 1 miliar, melalui kantor jasa konsultan pajak. Adapun dalam kantor tersebut pemegang saham atau komisarisnya ibu Mario Dandy Satrio itu sendiri.

Atas perbuatannya, Rafael Alun dijerat dengan Pasal 12 huruf B UU No. 31 Tahun 1999 , sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tipikor. Terkait adanya penetapan tersanga ini, sejumlah pimpinan hingga juru bicara KPK belum merespons konfirmasi yang dilakukan JawaPos.com. Hal senada juga dilakukan Rafael Alun. Namun, Rafael Alun sebelumnya membantah tak menggunakan jasa konsultan dalam mengelola aset kekayaan.

“Saya tidak pernah menggunakan jasa konsultan pajak. Jika memang diduga ada bantuan dari konsultan pajak mohon dijelaskan bantuannya seperti apa?,” kata Rafael Alun kepada wartawan, Minggu (26/3). Terkait asal usul harta kekayaannya yang saat ini tengah dalam pemeriksaan KPK, dirinya tak habis pikir. Pasalnya, ia selalu melaporkan harta kekayaannya sejak 2011.

Rafael Alun pun mengaku sudah beberapa kali diklarifikasi mengenai asal usul hartanya oleh KPK pada 2016 dan 2021, serta Kejaksaan Agung pada 2012. Rafael Alun menyatakan, sejak 2011 tidak pernah ada penambahan aset tetap sehingga penambahan nilai semua karena peningkatan nilai jual objek pajak.

“Jadi kalau sekarang diramaikan dan dibilang tidak wajar hanya karena kasus yang dilakukan oleh anak saya, jadi janggal karena sudah sejak 2011 sudah dilaporkan. Selain itu pada tahun 2016 dan 2021 sudah klarifikasi oleh KPK, serta tahun 2012 telah diklarifikasi di Kejaksaan Agung,” ucapnya.

Lagipula, katanya, terkait perolehan harta yang dimiliki sudah tercatat dalam surat pemberitahuan tahunan orang pribadi (SPT-OP) di Ditjen Pajak sejak  2002. Selain itu, terkait adanya penambahan harta juga telah dilaporkan rutin dalam SPT pada saat harta tersebut diperoleh.

“Perolehan aset tetap saya sejak tahun 1992 hingga tahun 2009, seluruhnya secara rutin tertib telah saya laporkan dalam SPT-OP sejak tahun 2002 hingga saat ini dan LHKPN sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini. Seluruh aset tetap tersebut sudah diikutkan program TA (Tax Amnesty) tahun 2016 dan juga diikutkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022. Sehingga saat ini seharusnya sudah tidak menjadi masalah” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan membuka penyelidikan baru, untuk mencari unsur tindak pidana korupsi mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT). Hal ini dilakukan usai lembaga antirasuah menduga adanya ketidakwajaran harta kekayaan Rafael dalam laporan harta kekayaannya sebesar Rp 56 miliar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, ihwal dibukanya penyelidikan tersebut, dilakukan usai disetujui oleh semua pihak, dalam rapat gabungan yang digelar pada Senin (6/3).

Adapun rapat dihadiri Tim Direktorat LHKPN, Tim Kedeputian Penindakan, hingga pimpinan KPK. Dalam perkembangannya, usai hampir sebulan melakukan penyelidikan, tim penindakan KPK atas persetujuan pimpinannya, menaikkan hasil penyelidikan ke tingkat penyidikan dan menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka penerima gratifikasi. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerbitkan empat surat telegram berisi daftar mutasi 473 personel mulai dari perwira tinggi, perwira menengah, dan pertama, termasuk Kepala Polda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran.

Fadil Imran dimutasi berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST: 713/III/KEP./2023 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Prabowo atas nama kapolri tanggal 27 Maret 2023.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Rabu (29/3), membenarkan empat surat telegram kapolri soal mutasi tersebut.

“Terdapat empat surat telegram mutasi tanggal 27 Maret 2023. Secara keseluruhan terdapat 473 personel,” kata Dedi.

Dia menyebutkan empat surat telegram mutasi tersebut ialah ST/712/KEP./2023 berisi mutasi delapan personel, ST/713/KEP./2023 tentang mutasi 155 personel, ST/714/KEP./2023 soal mutasi 193 personel, serta ST/715/KEP./2023 mutasi terhadap 117 personel.

Dalam ST/713/KEP./2023, Fadil Imran dimutasi sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri menggantikan Irjen Pol. Arief Sulistyanto yang memasuki masa pensiun.

Kemudian, Jenderal Pol. Listyo Sigit menunjuk Irjen Pol. Karyoto sebagai Kepala Polda Metro Jaya setelah menjadi Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selanjutnya, mantan Kapolres Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat, Brigjen Pol. Suyudi Ario Seto dimutasi sebagai Wakil Kepala Polda Metro Jaya.

Nama-nama pati Polri lain yang dimutasi ialah Komjen Pol. Rycko Amelza Daniel dari Kepala Lemdiklat Polri dimutasi sebagai Pati Densus 88 Antiteror Polri untuk persiapan penugasan luar struktural serta mengangkat Komjen Pol. Purwadi Arianto sebagai Kepala Lemdiklat Polri.

Sejumlah kapolda yang dimutasi, di antaranya Irjen Pol. Agus Nugroho menggantikan Irjen Pol. Rudy Sufahriadi sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, kemudian Rudy Sufahriadi menjadi Pati Lemdiklat Polri dalam rangka persiapan penugasan di luar struktur.

Lalu, Irjen Pol. Angnesta Romano Yoyol ​​​​​​​menggantikan Irjen Pol. Helmy Santika sebagai Kapolda Gorontalo dan Helmy diangkat menjadi Kapolda Lampung; Irjen Pol. Akhmad Wiyagus dimutasi menggantikan Irjen Pol. Suntana sebagai Kapolda Jawa Barat, sedangkan Suntana diangkat sebagai Pati Baintelkam Polri dalam rangka penugasan di luar struktur; serta Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Pipit Rismanto dimutasi sebagai Kapolda Kalimantan Barat.

Mantan kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinda, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri, diangkat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri.

“Yang dapat mutasi ada tujuh kapolda, ada tiga pejabat utama Mabes Polri, penyegaran ada 77 personel,” jelas Dedi.

Selain itu, ada pula mutasi 72 personel Polri dalam rangka penempatan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Pimpinan Tinggi (Dikbangpimti), 88 personel Dikbangpimti, 11 personel untuk penugasan khusus, 36 personel pensiun, serta tiga personel untuk evaluasi jabatan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan THR PNS akan cair pada H-10 Lebaran Idul Fitri 1444 H atau mulai 4 April mendatang. THR bakal diberikan kepada ASN Pusat, Pejabat Negara, Prajurit TNI, anggota Polri, PNS dan PPPK di daerah, serta pensiunan dan penerima pensiun.

“Untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri. Ini kira-kira tanggal 4 April sudah mulai dicairkan,” kata Sri Mulyani dalam Press Statement THR dan Gaji 13 secara daring, Rabu (29/3).

Menkeu menjelaskan untuk THR tahun 2023 diberikan sebesar gaji atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok. Tunjangan tersebut berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum.

Selain itu, ditambah juga dengan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja (tukin).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, ada perbedaan pemberian THR pada tahun ini. Yakni, pemerintah akan memberikan THR bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. “Adapun besarannya akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen,” jelasnya.

Sri Mulyani memaparkan pemberian THR dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Terutama menuju normalisasi aktivitas masyarakat pascapandemi pemerintah berupaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat.

Selain itu, bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Termasuk melalui pemberian THR bagi karyawan, aparatur negara, dan pensiunan sebagai upaya untuk mendorong konsumsi kelas menengah sebagai bagian dari strategi utuh dalam percepatan pemulihan ekonomi melengkapi kebijakan untuk kelompok masyarakat lain.

Menkeu juga memastikan, pemberian THR kepada aparatur negara dan pensiunan tetap memperhatikan keseimbangan dengan pelaksanaan program yang lain dan dalam batas kemampuan keuangan negara.

Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dalam minggu ini serta memastikan agar pembayaran THR dapat dilakukan mulai H-10.

“Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri,” tandas Sri Mulyani. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi jabatan. Kali ini sejumlah jabatan penting berpindah tangan, ada pula yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.

Mutasi ini tertuang dalam 4 surat telegram (ST) tertanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. Yakni ST/712/III/KEP./2023 sebanyak 8 personel, ST/713/III/KEP./2023 sebanyak 155 personel, ST/714/III/KEP./2023 sebanyak 193 personel, dan ST/715/III/KEP./2023 sebanyak 117 personel.

“Terdapat 4 ST Mutasi pada tanggal 27-03-2023. Secara keseluruhan terdapat 473 personel yang mutasi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (29/3). Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran dipromosikan menjadi Kabaharkam Polri.

Dalam telegram ini ada 7 Kapolda yang dipromosikan. Salah satu yang paling krusial adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dipromosikan menjadi Kabarhakam Polri.

Posisinya digantikan oleh Irjen Pol Karyoto yang sebelumnya menjabat Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, ada 2 pejabat utama Mabes Polri lainnya yang berganti. Yakni Kalemdiklat dijabat oleh Komjen Pol Purwadi Ariyanto, dan Kasetum dijabat oleh Kombes Pol Nanang Chadarusman. (*)

Reporter: JP Group

Bagi pecinta sepeda motor Yamaha, bisa nikmati promo Ramadan. Saat ini, Yamaha menggelar pameran di One Batam Mall yang berlangsung sejak 24 Maret – 30 April mendatang.

Pameran ini memudahkan para kastemer untuk memiliki motor baru untuk menyambut Lebaran dan untuk memperkenalkan produk terbaru dari Yamaha yaitu Yamaha Grand Filano, selain Yamaha Grand Filano, terdapat unit lainnya Yamaha All New Nmax, dan Yamaha Gear 125.

Sebagai motor kekinian, Yamaha Grand Filano sudah memiliki fitur-fitur terbaru, misalnya fitur-fitur stylish dan premium seperti Unique LED Position, Diamond Shape LED Headlamp, LED Tail Light, hingga Digital Speedometer with TFT Sub Display. Segera kunjungi pameran Yamaha dan dapatkan promo-promo menarik dengan syarat dan ketentuan selama periode promo. (*)