Selasa, 28 April 2026
Beranda blog Halaman 5679

Incar Pejalan Kaki Wanita, Resedivis Jambret Ditangkap Polisi

0
Pelaku Jambret e1681290641264
AR diamankan polisi di Mapolsek Lubukbaja. F.Yudi untuk Batam Pos

batampos – Unit Reskrim Polsek Lubukbaja menangkap AR, spesialis jambret. Pria 32 tahun yang juga resedivis ini menjambret pejalan kaki wanita di kawasan Penuin Centre pada 5 April lalu.

Kapolsek Lubukbaja, Kompol Yudi Arvian mengatakan pelaku beraksi bersama rekannya berinisial BC yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Pelaku beraksi bersama rekannya. Mereka resedivis kasus yang sama,” ujar Yudi.

Baca Juga: Taksi Online Hanya Dibolehkan Jemput Penumpang di Depan SMP 15 Punggur, Jauh dari Pelabuhan

Yudi menjelaskan penjambretan itu berawal saat korban tengah berjalan kaki di sekitar rumahnya. Kemudian pelaku yang mengendarai sepeda motor memepet korban dan merampas ponsel i Phone 11.

“Korban sempat berteriak dan warga sekitar mengejar. Tapi pelaku berhasil melarikan diri,” katanya.

Dalam aksinya, AR bertugas sebagai joki, dan rekannya BC sebagai eksekutor atau yang merampas barang korban. Targetnya yakni pejalan kaki dan pengendara motor wanita.

“Mereka berkeliling menggunakan motor pada malam hari untuk mencari targer,” ungkap Yudi.

Baca Juga: 4,4 Kg Sabu dan 953,4 Gram Ganja Jaringan Pengedar Internasional Dimusnahkan

Kepada polisi, AR mengaku uang hasil penjambretan tersebut dijual dan dibagi bersama rekannya untuk digunakan biaya hidup.

“Pelaku ini masih menganggur karena baru bebas dari penjara,” tutupnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 tentang pencurian dengan menggunakan kekerasan ancaman 7 tahun penjara. (*)

 

 

Reporter: YOFI YUHENDRI

Kebakaran di Desa Teluk Sasah Hanguskan 1 Hektare Lahan

0
Petugas memadamkan api yang membakar lahan di Jalan Kampung Harapan, Kampung Tanjungtalok, Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, hangus terbakar pada Selasa (11/4/2023) malam. F.Damkar Tanjunguban

batampos– Lahan seluas lebih kurang 1 hektare di Jalan Kampung Harapan, Kampung Tanjungtalok, Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, hangus terbakar pada Selasa (11/4/2023) malam.

Kebakaran ini pertama kali dilaporkan warga bernama Eman, 38 yang melihat kobaran api sudah membesar.

Plt Kepala UPT Damkar Tanjunguban, Panyodi mengatakan, saat itu seorang warga melihat kobaran api membesar di lahan yang tidak jauh dari pemukiman dan sekolah.

“Dia melihat api sudah membesar setelah keluar rumah mau ke masjid,” katanya dihubungi, Rabu (12/4/2023).

Dia mengatakan, saat itu warga tersebut melaporkan ke petugas Damkar. Petugas kemudian meneruskan laporan ke regu yang piket.

Dia mengatakan, pihaknya mengerahkan 9 petugas pemadam kebakaran ke lokasi kejadian untuk memadamkan api.

BACA JUGA:Jinakkan Kebakaran Lahan, Petugas Pemadam Kebakaran Berlomba dengan Angin

“Kita juga kerahkan mobil Damkar dan suplai air ke lokasi,” kata dia.

Dikatakannya, pemadaman api di lokasi berlangsung lancar karena lokasi titik api masih terjangkau.

“Mobil bisa mendekat ke lokasi titik api,” kata dia.

Untuk penyebab kebakaran lahan, dia mengatakan, belum diketahui karena api sudah membesar.

Hanya di lokasi ditemukan pembuangan sampah bekas kayu dan semak belukar.

Dia meminta masyarakat yang melihat kebakaran lahan atau hutan agar segera dilaporkan ke Damkar.

“Kalau tidak segera dilaporkan, maka penanganannya bisa lama apalagi musim cuaca panas dan angin kencang sekarang, api bisa dengan cepat membesar,” kata dia. (*)

reporter: slamet

Pembangunan Demi Investasi Semakin Tertata dan Modern

0
bp batam 32
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi. Foto: BP Batam untuk Batam Pos

batampos – Dibawah kepemimpinan Muhammad Rudi, Badan Pengusahaan (BP) Batam telah banyak menyelesaikan pembangunan di Kota Batam.

Bahkan, hingga saat ini banyak pekerjaan besar yang tengah digarap oleh BP Batam. Hal tersebut untuk membuat Kota Batam sebagai kawasan tujuan investasi bisa semakin tertata dan modern.

Sehingga Kota Batam memiliki aksesibilitas yang mumpuni sebagai pusat logistik di Kawasan Asia Tenggara kedepannya.

Diantaranya pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan Bandara Internasional Hang Nadim, hingga pengembangan Pelabuhan Batu Ampar.

Baca Juga: Tim Satgas Mafia Tanah Ungkap 3 Kasus Diawal 2023, 10 Orang Ditangkap

Pada tahun 2023 ini, BP Batam kembali melanjutkan pembangunan dan peningkatan ruas jalan arteri yang menghubungkan Batu Ampar hingga Batu Besar, Nongsa. Pembangunan jalan tersebut mencapai Panjang 20 km untuk tahun tunggal atau single year tahun anggaran 2023.

Pembangunan ruas jalan tersebut dimulai pada 5 Januari hingga 31 Desember 2023.

Kemudian di Pelabuhan Batu Ampar juga telah didatangkan satu unit satu unit ship to shore (STS) crane untuk mempercepat layanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar.

BP Batam dibawah kepemimpinan Muhammad Rudi membeli alat canggih ini untuk memuaskan pelanggan yang menggunakan jasa kepelabuhan dan mempercepat proses bongkar muat di wilayah Indonesia bagian Barat.

Baca Juga: Antisipasi Calo Tiket, Polsek KKP Batam Tingkatkan Pengawasan di Pelabuhan

Muhammad Rudi, mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi pilihan sebagai fondasi utama yang disiapkan untuk menggeliatkan investasi di Batam.

“Hal tersebut untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi investor, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam,” ujarnya.

Selain pembangunan wilayah, kemajuan suatu daerah juga ditunjang oleh keberhasilan koordinasi dan sinergitas seluruh stakeholders. Sebab, sinergitas pemerintah bersama seluruh stakeholders menjadi kekuatan utama dalam kelancaran pembangunan.

“Adanya integrasi dan kolaborasi antara TNI, Polri, Pemerintah Kota dan BP Batam, merupakan kunci dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pembangunan daerah,” ujar pria yang juga merupakan Walikota Batam ini.

Baca Juga: Pemko Batam Targetkan 96 Persen Belanja Produk Dalam Negeri

Semangat sinergitas inilah yang telah mampu menciptakan suasana yang kondusif. Sehingga masyarakat merasa aman dan investor semakin nyaman, serta proses pembangunan menjadi lancar.

“Pesat dan berhasilnya pembangunan daerah tidak lepas dari dukungan dan kerja sama antara Pemerintah, TNI dan juga Polri. Sehingga dukungan dan sinergitas ini sangat penting untuk memacu keberhasilan dan kemajuan suatu daerah,” ujar Muhammad Rudi.(*)

Pembangunan Demi Investasi Semakin Tertata dan Modern

0
bp batam 32
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi. Foto: BP Batam untuk Batam Pos

batampos – Dibawah kepemimpinan Muhammad Rudi, Badan Pengusahaan (BP) Batam telah banyak menyelesaikan pembangunan di Kota Batam.

Bahkan, hingga saat ini banyak pekerjaan besar yang tengah digarap oleh BP Batam. Hal tersebut untuk membuat Kota Batam sebagai kawasan tujuan investasi bisa semakin tertata dan modern.

Sehingga Kota Batam memiliki aksesibilitas yang mumpuni sebagai pusat logistik di Kawasan Asia Tenggara kedepannya.

Diantaranya pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan Bandara Internasional Hang Nadim, hingga pengembangan Pelabuhan Batu Ampar.

Baca Juga: Tim Satgas Mafia Tanah Ungkap 3 Kasus Diawal 2023, 10 Orang Ditangkap

Pada tahun 2023 ini, BP Batam kembali melanjutkan pembangunan dan peningkatan ruas jalan arteri yang menghubungkan Batu Ampar hingga Batu Besar, Nongsa. Pembangunan jalan tersebut mencapai Panjang 20 km untuk tahun tunggal atau single year tahun anggaran 2023.

Pembangunan ruas jalan tersebut dimulai pada 5 Januari hingga 31 Desember 2023.

Kemudian di Pelabuhan Batu Ampar juga telah didatangkan satu unit satu unit ship to shore (STS) crane untuk mempercepat layanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar.

BP Batam dibawah kepemimpinan Muhammad Rudi membeli alat canggih ini untuk memuaskan pelanggan yang menggunakan jasa kepelabuhan dan mempercepat proses bongkar muat di wilayah Indonesia bagian Barat.

Baca Juga: Antisipasi Calo Tiket, Polsek KKP Batam Tingkatkan Pengawasan di Pelabuhan

Muhammad Rudi, mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi pilihan sebagai fondasi utama yang disiapkan untuk menggeliatkan investasi di Batam.

“Hal tersebut untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi investor, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam,” ujarnya.

Selain pembangunan wilayah, kemajuan suatu daerah juga ditunjang oleh keberhasilan koordinasi dan sinergitas seluruh stakeholders. Sebab, sinergitas pemerintah bersama seluruh stakeholders menjadi kekuatan utama dalam kelancaran pembangunan.

“Adanya integrasi dan kolaborasi antara TNI, Polri, Pemerintah Kota dan BP Batam, merupakan kunci dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pembangunan daerah,” ujar pria yang juga merupakan Walikota Batam ini.

Baca Juga: Pemko Batam Targetkan 96 Persen Belanja Produk Dalam Negeri

Semangat sinergitas inilah yang telah mampu menciptakan suasana yang kondusif. Sehingga masyarakat merasa aman dan investor semakin nyaman, serta proses pembangunan menjadi lancar.

“Pesat dan berhasilnya pembangunan daerah tidak lepas dari dukungan dan kerja sama antara Pemerintah, TNI dan juga Polri. Sehingga dukungan dan sinergitas ini sangat penting untuk memacu keberhasilan dan kemajuan suatu daerah,” ujar Muhammad Rudi.(*)

Pipa DN 600mm Bocor di Depan Kepri Mall, PT ABH: Mohon Maaf Atas Ketidaknyamanan yang Terjadi

0
moya
Informasi kebocoran pipa di depan Kepri Mall. Foto: Tangkapan layar Media Sosial PT ABH

batampos – PT Air Batam Hilir (ABH) menginformasikan terjadi kebocoran pipa DN 600mm di depan Kepri Mall.

Corporate Communication (Corcom) Spam Batam, Ginda Alamsyah, saat ini perbaikan masih dalam proses.

“Selama pekerjaan perbaikan ini, akan berdampak pada gangguan pelayanan suplai air bersih berupa air kecil dan air terhenti untuk sementara waktu,” ujarnya, Rabu (12/4/2023).

Baca Juga: Respon BP Batam Terhadap 2 Pegawainya yang Terlibat Kasus Mafia Tanah

Ia menjelaskan, area yang terdampak akibat kebocoran pipa tersebut yakni Nagoya, Jodoh, Bengkong, Batuampar, Batumerah, Seipanas dan Baloi.

Kemudian Tanjungsengkuang, Batamcenter dan sekitarnya, Area Perkantoran BP dan Pemko, Duta Mas dan sekitarnya, Kabil, Batubesar dan sekitarnya.

“Permohonan maaf kami sampaikan atas ketidaknyamanan yang terjadi,” jelasnya.

Baca Juga: Tim Satgas Mafia Tanah Ungkap 3 Kasus Diawal 2023, 10 Orang Ditangkap

“Kami menyiagakan mobil tangki air bersih untuk pelanggan yang mengalami gangguan suplai air hingga 1×24 jam, yang dapat dikoordinir oleh Ketua RT/ RW/ Kelurahan setempat,” katanya lagi.

Pelanggan lanjutnya juga dapat menyampaikannya melalui layanan saluran resmi kepelangganan Air Batam Hilir :

• Call Center Air Batam Hilir (0778) 5700 000
• WA 0811 778 0155
• Mobile Application Air Minum Batam
• Instagram @airbatamhilir
• Twitter @airbatamhilir
• Facebook airbatamhilir
• Website www.airbatam.com
• Email [email protected].(*)

Terungkap, 5 Polisi Calo Bintara di Polda Jateng Ternyata Tidak Pernah Diproses Pidana

0
Kuasa hukum MAKI Dwi Nirdiansyah menunjukkan jawab tertulis kuasa hukum Kapolda Jateng yang merupakan termohon praperadilan usai sidang di PN Semarang, Rabu (12/4). (ANTARA FOTO/Immanuel Citra)

batampos – Lima oknum polisi calo penerimaan Bintara Polri tahun 2022 di wilayah Polda Jawa Tengah, ternyata tidak pernah diproses hukum. Hal ini terungkap dari jawaban tertulis yang disampaikan kuasa hukum Kapolda Jawa Tengah, atas permohonan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam sidang di PN Semarang.

Dalam perkara tersebut, Kapolda Jawa Tengah sebagai termohon diwakili oleh kuasa hukum dari Bidang Hukum Polda Jawa Tengah, masing-masing AKBP Masruroh, AKBP Mugiyartiningrum, AKP Ibnu Suka.

Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Kairul Saleh tersebut eksepsi Kapolda Jawa Tengah yang disampaikan oleh kuasa hukumnya itu dianggap dibacakan.

Dalam eksepsinya, kuasa hukum Kapolda Jawa Tengah menilai bahwa permohonan praperadilan tersebut kabur atau tidak jelas karena tidak menunjukkan nomor dan tanggal surat penghentian penyidikan sebagaimana perkara dugaan korupsi oleh lima oknum polisi calo bintara yang dimaksud dalam gugatan.

“Berdasarkan hal tersebut disampaikan, karena tidak ada penyidikan maka secara logis sangat tidak mungkin termohon melakukan penghentian penyidikan,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (12/4).

Berdasarkan dalil yang telah diuraikan, maka termohon praperadilan meminta hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut untuk menerima dalil yang disampaikan dan tidak menerima permohonan praperadilan.

“Menyatakan bahwa termohon tidak melakukan penyidikan terhadap perkara a quo, maka secara logis tidak ada penghentian penyidikan,” katanya.

Atas eksepsi termohon tersebut, hakim selanjutnya menunda sidang hingga Kamis (13/4/2023) untuk memberi kesempatan menyampaikan bukti surat.

Ditemui usai sidang, kuasa hukum MAKI, Dwi Nurdiansyah mengaku kaget dan kecewa.karena ternyata kasus calo penerimaan bintara Polri tersebut tidak pernah diproses hukum.

Tanggapan secara lengkap, kata dia, akan disampaikan dalam kesimpulan pada persidangan yang akan datang.

Sebelumnya diberitakan, lima anggota polisi yang diduga menjadi calo penerimaan bintara Polri di Polda Jawa Tengah diproses pidana. Penanganan perkara itu dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.

Lima anggota polisi itu masing-masing Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z. dan Brigadir EW. Mereka telah terbukti melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian.

Tiga anggota polisi masing-masing Kompol AR, Kompol KN dan AKP CS dijatuhi hukuman demosi selama dua tahun

Sedangkan dua pelaku lain, yakni Bripka Z dan Brigadir EW dijatuhi hukuman ditempatkan di tempat khusus masing-masing selama 21 hari dan 31 hari.

Dalam perbuatannya, para anggota polisi tersebut memperoleh uang yang dipungut dari para orang tua calon bintara dengan jumlah total mencapai Rp9 miliar. (*)

Reporter: JP Group

Polisi Tingkatkan Patroli Pengamanan di Pusat Keramaian

0
Kompol Guci Dalil Harahap111
Kapolsek Batuaji Kompol Restia Octane Guchy. Foto: Dalil Harahap

batampos – Aktifitas masyarakat di pusat berbelanjaan dan perbankan meningkat jelang hari raya Idul Fitri. Sebab masyarakat mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut hari raya tersebut.

Intesitas keramaian di pusat perbelanjaan dan perbankan meningkat drastis sejak sepekan yang lalu. Ada yang berbelanja, ada juga yang melakukan transaksi keuangan di bank.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Polsek Batuaji mulai tingkatkan pengamanan dan pengawasan di pusat-pusat keramaian tersebut. Pasar Aviari, Pasar Fanindo, Mitra Mall dan perbankan-perbankan yang ada di sana diawasi oleh anggota Polsek.

Baca Juga: Taksi Online Hanya Dibolehkan Jemput Penumpang di Depan SMP 15 Punggur, Jauh dari Pelabuhan

Kapolsek Batuaji Kompol Restia Octane Guchy menuturkan, peningkatan pengawasan ini sudah berjalan selama sepekan ini, yang mana Bhabinkamtibmas, intel, patroli dan buser fokus mengawasi sepanjang waktu.

“Ini upaya antisipasi. Intesistas warga di pusat perbelanjaan ataupun perbankan meningkat jadi kita tingkatkan pengawasan,” ujar Guchy.

Sejauh ini situasi keamanan di wilayah hukum Polsek Batuaji aman terkendali dan untuk tetap menjaga situasi Kamtibnas yang aman dan tertib, Guchy juga berharap masyarakat berperan aktif menjaga keamanan diri dan keluarganya.

Baca Juga: 4,4 Kg Sabu dan 953,4 Gram Ganja Jaringan Pengedar Internasional Dimusnahkan

“Jangan beri peluang kepada pelaku kejahatan. Kalau keluar rumah jangan bawa barang berharga berlebihan karena itu mengundang aksi kejahatan,” kata Guchy.

Selain itu, masyarajat juga diminta untuk perhatikan keamanan rumah dan kendaraan saat ditinggal pergi.

“Bagi warga yang mudik, sebaiknya lapor ke RT/RW agar diperhatikan rumahnya,” imbau Guchy. (*)

 

Reporter: Eusebius Sara

Respon BP Batam Terhadap 2 Pegawainya yang Terlibat Kasus Mafia Tanah

0
bp batam 14
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait. Foto: BP Batam untuk Batam Pos

batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam menyayangkan ulah dua oknum pegawainya yang terlibat penerbitan sertifikat kavling bodong di Tanjung Piayu.

Diketahui, Kepolisian daerah Kepri menangkap lima orang atas kasus pemalsuan sertifikat tersebut. Dua diantaranya merupakan pegawai BP Batam.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, mengatakan, perbuatan oknum tersebut telah mencoreng nama baik BP Batam. Seharusnya sebagai bagian dari aparatur sipil negara, dua oknum tersebut bisa melayani dengan baik kepada masyarakat.

Baca Juga: Jual Beli KSB di Batam Mengkhawatirkan

“Sangat prihatin atas kejadian ini, seharusnya oknum tersebut sebagai ASN lebih memahami akan tindakan yang melanggar hukum,” kata Ariastuty.

Dirinya mendukung penuh tindakan penegak hukum yang tergabung dalam Satgas mafia tanah Kepri tersebut. Kedepannya, BP Batam menyerahkan sepenuhnya proses hukum kedua oknum tersebut kepada aparat penegak hukum dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Pastinya BP Batam mendukung penuh penegakan hukum yang telah dilakukan pihak berwajib, mari kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung,” ujarnya.

Baca Juga: Ada Oknum Minta THR secara Paksa dan Mengancam? Laporkan ke Polisi

Atas kejadian ini, ia mengimbau agar masyarakat lebih jeli dan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli atas lahan tanpa melakukan verifikasi dokumen legalitas lahannya.

“Jangan sampai yang ditransaksikan lahan bermasalah dan tidak memiliki legal hukum yang diterbitkan oleh BP Batam, masyarakat jangan mudah tergiur dengan murahnya harga tanah yang ditawarkan,” pungkasnya.

Sebagai langkah antisipasi, ia juga menyarankan masyarakat dapat melakukan konfirmasi pada layanan Ruang Konsultasi, lantai 1, Mall Pelayanan Publik Kota Batam.(*)

Respon BP Batam Terhadap 2 Pegawainya yang Terlibat Kasus Mafia Tanah

0
bp batam 14
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait. Foto: BP Batam untuk Batam Pos

batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam menyayangkan ulah dua oknum pegawainya yang terlibat penerbitan sertifikat kavling bodong di Tanjung Piayu.

Diketahui, Kepolisian daerah Kepri menangkap lima orang atas kasus pemalsuan sertifikat tersebut. Dua diantaranya merupakan pegawai BP Batam.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, mengatakan, perbuatan oknum tersebut telah mencoreng nama baik BP Batam. Seharusnya sebagai bagian dari aparatur sipil negara, dua oknum tersebut bisa melayani dengan baik kepada masyarakat.

Baca Juga: Jual Beli KSB di Batam Mengkhawatirkan

“Sangat prihatin atas kejadian ini, seharusnya oknum tersebut sebagai ASN lebih memahami akan tindakan yang melanggar hukum,” kata Ariastuty.

Dirinya mendukung penuh tindakan penegak hukum yang tergabung dalam Satgas mafia tanah Kepri tersebut. Kedepannya, BP Batam menyerahkan sepenuhnya proses hukum kedua oknum tersebut kepada aparat penegak hukum dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Pastinya BP Batam mendukung penuh penegakan hukum yang telah dilakukan pihak berwajib, mari kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung,” ujarnya.

Baca Juga: Ada Oknum Minta THR secara Paksa dan Mengancam? Laporkan ke Polisi

Atas kejadian ini, ia mengimbau agar masyarakat lebih jeli dan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli atas lahan tanpa melakukan verifikasi dokumen legalitas lahannya.

“Jangan sampai yang ditransaksikan lahan bermasalah dan tidak memiliki legal hukum yang diterbitkan oleh BP Batam, masyarakat jangan mudah tergiur dengan murahnya harga tanah yang ditawarkan,” pungkasnya.

Sebagai langkah antisipasi, ia juga menyarankan masyarakat dapat melakukan konfirmasi pada layanan Ruang Konsultasi, lantai 1, Mall Pelayanan Publik Kota Batam.(*)

Pilkada Serentak 2024 Butuh Dana Rp300 Miliar

0
Sekda Provinsi Kepri, Adi Prihantara, f. Peri Irawan

batampos-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihantara mengatakan, kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lebih kurang Rp300 miliar. Menurutnya beberapa waktu ke depan, kebutuhan lengkapnya sudah ada.

“Untuk pendanaan dan pembiayaan pilkada Kepri diperkirakan tidak jauh berbeda dengan dengan tahun pilkada sebelumnya,” ujar Adi Prihantara, Selasa (11/4) di Tanjungpinang.

Dijelaskannya, besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan tersebut, akan dipergunakan untuk pembayaran ribuan orang petugas penyelenggara pemilu adhoc yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kepri. Disebutkannya, item yang dibiayai boleh provinsi sama seperti tahun lalu.

“Jadi honor TPS dan lainnya menjadi kewajibannya provinsi sementara yang lainnya menjadi kewajibannya kabupaten/kota,” jelasnya.

BACA JUGA:Gubkepri Buka Rakor Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024

Mantan Sekda Bintan ini juga mengatakan, meski penetapan anggaran belum ditetapkan, berdasarkan perhitungan pendanaan untuk Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kepri mencapai Rp60 miliar, dan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum ditentukan jumlahnya.

“Hingga saat ini Pemprov Kepri masih menunggu finalisasi anggaran dengan KPU Kepri. “Pendanaan untuk kabupaten/kota mengikuti ketepatan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri,” jelasnya lebih lanjut.

Kemudian, untuk di kabupaten kota itu mengikuti saja sifatnta. Karena ketika sudah tahu item kegiatan yang dibiayai oleh provinsi maka item yang kurang akan di biayai oleh kabupaten/kota.

“Perlu adanya kesepahaman. Kabupaten/kota untuk menutupi kebutuhan, tapi sekala besarnya sudah ditampung provinsi,”tutup Adi Prihantara. (*)

reporter: jailani