batampos – Edaran mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) akan diumumkan hari ini (28/3). Pemerintah menjanjikan h-7 THR sudah cair.

Menteri Tenagakerja Ida Fauziah menyatakan hari ini surat edaran akan ditandatangani. ”Saya akan melakukan konferensi pers terkait dengan surat edaran tentang THR,” ucapnya.

Ida menyatakan ada ketentuan sendiri dalam penentuan sanksi. Yang jelas, menurut Ida, pasti pengawasan akan melakukan pengawasan di lapangan. ”Kami terus membuka satgas pengawasan pembayaran THR,” bebernya.

Ida menyebut pembiayaan THR paling lambat dibayarkan maksimal H-7.

Men PAN-RB Azwar Anas pada kesempatan yang sama menyebut Perpres THR untuk ASN masih digodog. Azwar memberi bocoran, setidaknya h-5 sebelum lebaran THR akan cair. Sementara terkait cuti bersama yang dimajukan menjadi tanggal 19 April juga masih dirembug. ”Ini agar tidak menumpuk di tanggal 21 (April). Tapi ASN ada hak mengurus cuti. Bisa di depan atau di akhir,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengkritisi aturan maksimal pembayaran THR yang masih ditetapkan H-7 lebaran. Menurutnya, waktu tersebut sangat mepet dengan hari H lebaran. Sehingga, pekerja tak memiliki persiapan yang baik dalam perencanaan keuangan. Padahal, banyak dari mereka yang akan mudik ke kampung halaman. Atau, sekadar mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan lebaran lainnya.

”Saya beberapa kali usul, paling lambat itu H-14 lebaran. Kalau H-7, harga tiket sudah naik. Harga bahan pangan juga sudah melambung tinggi,” keluhnya.

Bukan hanya itu. THR yang dibagikan maksimal H-7 akan sangat berpengaruh bila terjadi masalah dengan pembayaran THR pekerja. Mereka tak memiliki cukup waktu untuk melakukan pelaporan ke Dinas Ketenagakerjaan/ Kemenaker bila terjadi masalah dengan pembayaran THR dari perusahaan. Sebab, ketika melapor dan mulai diurus, perusahaan sudah mulai libur.

”Ini akan jadi kesulitan untuk melaporkan karena harinya pendek. Kemenaker libur gak? Libur. Kalau dibilang pengawas kan tidak libur, iya, tapi perusahaan tutup. Sudah libur. Jadi ujung-ujungnya diurus setelah lebaran,” keluhnya. Padahal, uang THR yang dibagikan sesudah lebaran tentu memiliki nilai yang berbeda ketika diterima sebelum lebaran. Mengingat, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Timboel menilai, harusnya ketentuan pembagian THR paling lambat H-14 lebaran bisa terealisasi. Sebab, THR merupakan kewajiban tiap tahun. Praktis perusahaan sudah menganggarkan sejak lama.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengamini. Dia meminta, seluruh perusahaan memberikan hak pekerja terkait Lebaran Idul Fitri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Permenaker No. 6/2016 disebutkan, pekerja/buruh yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih, berhak mendapatkan THR keagamaan dari pengusaha. Lalu pekerja/buruh dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih mendapatkan THR sebesar satu bulan upah. ”Karena sudah diatur dalam regulasi, maka pengusaha wajib untuk membayarkan THR karyawan,” ungkapnya.

Selain itu, ia pun meminta agar pemerintah dan pengawas ketenagakerjaan harus tegas jika ada perusahaan nakal di momen jelang lebaran ini. Edy menyoroti, bahwa selama ini ada saja praktik nakal pengusaha yang melakukan PHK sebulan sebelum pembayaran THR atau memberikan THR sebesar 50 persen. Bahkan, THR diberikan dengan mencicil atau mengganti dengan barang lain. ”Bagi perusahaan yang sudah berulang curang, maka izinnya dicabut saja,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kesempatan menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui jalur seleksi kedinasan bakal dibuka bulan depan. Setidaknya, ada ada 4.138 kebutuhan formasi yang telah disetujui dari tujuh instansi yang menaungi sekolah kedinasan.

Kebutuhan formasi tersebut disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Poltekip dan Poltekim) total 525 kebutuhan, Badan Pusat Statistik  (Politeknik Statistika STIS) 500 kebutuhan, Badan Siber dan Sandi Negara (Politeknik Siber dan Sandi Negara) 125 kebutuhan, Badan Intelijen Negara (STIN) 400 kebutuhan, Kementerian Keuangan (STAB) 1.100 kebutuhan, Badan Intelijen Negara (Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) 80 kebutuhan, dan Kementerian Perhubungan (22 Sekolah Perhubungan) 1.408 kebutuhan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas menuturkan, jumlah tersebut masih sementara. Saat ini, pihaknya masih mengkaji kebutuhan untuk sekolah kedinasan lain. ”Masih ada sekolah kedinasan yang sedang kita kaji bersama kementerian terkait,” tuturnya, Senin (27/3).

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi ini, Anas meminta, untuk segera melakukan persiapan. Baik itu persiapan diri hingga dokumen-dokumen yang diperlukan dalam seleksi sekolah kedinasan ini. Sebab, proses pendaftaran bakal dimulai pada 1-30 April 2023. Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN-BKN), yakni sscasn.bkn.go.id.

Kemudian, untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) rencananya digelar usai lebaran 2023. Yakni, pada Mei hingga Juni 2023. Sama seperti sebelumnya, SKD dilaksanakan selama 100 menit dengan tiga jenis tes yang meliputi tes karakteristik pribadi (TKP), tes intelegensia umum (TIU), serta tes wawasan kebangsaan (TWK). Layaknya seleksi CASN pada umumnya, SKD sekolah kedinasan ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang mereduksi adanya kemungkinan kecurangan.

Dia menjelaskan, peserta dinyatakan lulus SKD apabila memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nilai ambang batas tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri No. 137 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga TA 2023. Pemerintah juga memberikan afirmasi untuk memberikan memberikan kesempatan dalam memperoleh pendidikan terutama bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau daerah 3T.

”Apabila terdapat pelamar yang memperoleh nilai akhir sama, maka penentuan kelulusan akhir dilakukan berurutan atau ranking. Penentuan didasarkan pada nilai kumulatif SKD yang lebih tinggi, mulai dari TKP, TIU, dan TWK,” paparnya. Namun, jika masih ada yang berada di urutan yang ama, maka akan dilihat dari nilai rata-rata yang tertulis pada ijazah sekolah lanjutan atas/sederajat atau nilai rapor sesuai dengan persyaratan pendaftaran dan ditentukan dari usia tertinggi.

Selanjutnya, bagi peserta yang lolos maka berhak mengikuti seleksi lanjutan. Untuk tahap ini, kata dia, akan diatur oleh masing-masing kementerian atau lembaga yang menaungi sekolah kedinasan. Sehingga disarankan agar peserta rajin membuka laman resmi masing-masing instansi.

Mantan Bupati Banyuwangi tersebut menegaskan, seleksi bersifat transparan dan objektif sesuai dengan kemampuan pelamar saat melakukan tes. Karenanya, diharapkan calon peserta tidak percaya apabila ada tawaran yang menjanjikan dapat memasukkan ke sekolah-sekolah kedinasan. ”Kami tegaskan, tidak akan ada calo atau bentuk kecurangan lainnya. Sebab sistem yang sudah kami bangun sangat transparan, bahkan nilainya bisa dilihat secara real-time,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Hasil seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) masuk PTN 2023 diumumkan sore nanti (28/3), pukul 15.00 WIB. Tahun ini, jumlah siswa yang diterima melalui jalur prestasi ini mencapai 143.805 orang siswa dari 663.181 orang pendaftar.

Pengumuman dapat diakses melalui laman resmi SNPMB di http://pengumuman-snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Selain itu, disediakan pula 38 mirror laman resmi lainnya guna memudahkan para peserta mengetahui hasil seleksinya.

”Kami ucapkan selamat bagi yang diterima dan bagi yang belum berhasil tidak perlu putus asa,” ungkap Ketua Umum Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Mochamad Ashari dalam konferensi pers hasil SNBP 2023, di Jakarta, kemarin (27/3).

Peserta SNBP yang tidak lolos bisa langsung mendaftar seleksi seleksi nasional berbasis tes (SNBT). Di mana, pendaftaran sudah dibuka mulai dari 23 Maret – 14 April 2023.

Lebih lanjut Ashari mengungkapkan, dari 143.805 orang yang diterima tak hanya dari siswa yang diterima pada pilihan program studi (prodi) pertama saja. Tapi, juga dari pilihan kedua. Detailnya, jumlah yang diterima pada pilihan pertama sebanyak 128.045 peserta dan pada pilihan kedua sebanyak 15.760 peserta. Sebagai informasi, pada SNBP, setiap siswa yang mendaftar dibolehkan memilih dua prodi dengan syarat salah satu prodi berada di PTN yang satu wilayah dengan asal SMA/SMK/MA.

”Jadi kalau sebelumnya ada yang bertanya, pilihan keduanya tidak digunakan? Tidak betul (tidak digunakan, red),” ungkapnya.

Di tahun ini, kata dia, daya tampung SNBP 2023 mencapai 152.120. Artinya, dengan 143.805 orang yang diterima, hanya 94,53 persen yang terisi.

Diakuinya, secara prosentase, jumlah tersebut memang mengalami penurunan dibandingkan dengan seleksi masuk PTN melalui jalur prestasi tahun lalu. Yakni, sebesar 98 persen. Kendati demikian, secara angka, jumlah yang diterima jauh lebih banyak dibanding tahun lalu sebesar 122.651 orang.

”Secara angka naik 30 ribuan lah. Tapi memang rasio ada penurunan,” ungkapnya. Penurunan ini lantaran jumlah prodi yang bertambah, jumlah perguruan tinggi negeri yang terlibat juga bertambah, hingga peserta eligible yang mendaftar. Namun, dari penambahan tersebut ada prodi-prodi yang daya tampungnya tidak terpenuhi secara maksimal. Sehingga persentasenya pun menurun.

Di tahun ini, untuk pilihan prodi, persaingan terketat terjadi pada prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan keketatan 0.90 persen. Artinya, dari 100 pendaftar, hanya 1 yang diterima. Tak jauh beda, keketatan yang sama juga terjadi di prodi Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 1.05 persen, prodi Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia 1,06 persen, dan prodi Gizi di Universitas Sumatera Utara 1.18 persen .

”Jadi memang sangat tinggi keketatannya. Ada yang ngambil sedikit sekali, hanya 5 orang sementara yang mendaftar 500 orang,” jelasnya.

Sementara, di tahun ini, Universitas Brawijaya masih jadi PTN favorit yang paling banyak dituju oleh calon mahasiswa. Tercatat, banyak 26.407 siswa mendaftar ke PTN di Jawa Timur tersebut. Disusul, Universitas Gadjah Mada 25.954 orang pendaftar, dan Universitas Diponegoro 24.598 orang pendaftar (lihat grafis). Tercatat, ada 137 perguruan tinggi yang terlibat dalam SNBP 2023. Jumlah tersebut terdiri dari 76 PTN akademik, 18 Perguruan Tinggi Keislaman Negeri, dan 43 PTN Vokasi.

Kemudian, jika dibedah lebih lanjut, banyak hal positif yang terjadi pada seleksi jalur prestasi tahun ini. Hampir di semua sisi terjadi kenaikan. Mulai dari jumlah sekolah yang meningkat sekitar 13 persen dari 19.204 menjadi 21.702 sekolah. Kemudian, jumlah siswa eligible yang naik dari 847.068 siswa menjadi 875.413 siswa. Hingga, pendaftar melalui jalur KIP-Kuliah yang juga naik cukup tinggi, sebesar 27 persen dari 151.520 orang pendaftar di 2022 menjadi 191.727 di 2023.

”Ini kabar baik, keikutsertaan anak bangsa ikut seleksi PTN bertambah dari tahun lalu,” katanya.

Disinggung soal pemilihan prodi lintas jurusan, Ketua Pelaksana Eksekutif SNPMB Budi Prasetyo mengungkapkan, bahwa kebijakan tersebut turut dimanfaatkan oleh siswa. Terpantau, sejumlah siswa jurusan IPS mendaftar di prodi IPA di PTN yang dituju. ”Tapi relative kecil. Artinya, dari IPS dan bahasa yang diterima di IPA relatif kecil,” ungkapnya.

Diakuinya, pemilihan prodi lintas jurusan ini dibolehkan pada SNBP tahun ini. Namun, pihaknya selalu mewanti-wanti agar pemilihan jurusan dilakukan secara merdeka bertanggung jawab. ”Jangan hanya bisa masuk, tapi tidak bisa lulus,” pungkas Budi. (*)

Reporter: JP Group

10 Perguruan Tinggi dengan Jumlah Pendaftar terbanyak pada SNBP 2023:

1. Universitas Brawijaya 26.487 orang

2. Universitas Gadjah Mada 25.954 orang

3. Universitas Diponegoro 24.598 orang

4. Universitas Pendidikan Indonesia 24.142 orang

5. Universitas Padjadjaran 21.998 orang

6. Universitas Indonesia 21.580 orang

7. Universitas Sumatera Utara 21.116 orang

8. Universitas Negeri Semarang 20.288 orang

9. Universitas Sebelas Maret 19.685 orang

10. Universitas Hasanuddin 17.746 orang

10 Prodi dengan tingkat keketatan paling tinggi di SNBP 2023 (persen):

1.   Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta 0.90

2.   Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 1.05

3.   Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia 1,06

4.   Gizi Universitas Sumatera Utara 1.18

5.   Ilmu Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia 1.24

6.   Kedokteran Gigi Universitas Diponegoro 1,26

7.   Manajemen Universitas Negeri Jakarta 1,30

8.   Gizi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 1,3

9.   Ilmu Komunikasi Universitas Padiadiaran 1,34

10. PGSD Universitas Sriwijaya 1,37

Sumber: SNPMB

batampos – Kabar baik bagi calon jamaah haji lunas tunda 2022. Mereka tidak perlu lagi membayar uang pelunasan Rp 9,4 juta/orang. Kebijakan ini diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) kepada Komisi VIII DPR kemarin (27/3) di Jakarta.

Seperti diketahui pada rapat penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 di Jakarta 15 Maret lalu, dinyatakan hanya jamaah lunas tunda 2020 tidak dibebani biaya pelunasan. Sementara itu untuk jamaah lunas tunda 2022 tetap dibebani biaya pelunasan Rp 9,4 juta. Data dari Kemenag jumlah jamaah lunas tunda 2022 mencapai 8.306 orang.

’’Setelah dilakukan proses verifikasi, jamaah lunas tunda 2022 pada dasarnya adalah jamaah lunas tunda 2020,’’ kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di gedung DPR kemarin (27/3). Sehingga para jamaah lunas tunda 2022 juga tidak perlu menambah biaya pelunasan. Anggaran untuk pelunasan tersebut diambilkan dari nilai manfaat atau hasil pengelolaan dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dia menceritakan jumlah awal jamaah lunas tunda 2020 berjumlah 84.609 orang. Mereka disebut lunas tunda karena sudah melunasi ongkos haji 2020 tetapi tidak diberangkatkan. Karena pada 2020 dan 2021 tidak ada pengiriman jamaah haji akibat pandemi Covid-19. Kemudian pada 2022 kuota haji Indonesia tidak sampai 50 persen.

Untuk membayar biaya pelunasan jamaah lunas tunda 2022 sebanyak 8.306 orang itu, Kemenag mengusulkan adanya biaya tambahan dari nilai manfaat sebesar Rp 232 miliar lebih. ’’Usulan ini nantinya akan dibahas bersama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan umrah kemenag, BPKH, dan Komisi VIII DPR,’’ jelasnya.

Dengan demikian penggunaan nilai manfaat untuk membayar jamaah lunas tunda mencapai Rp 1 triliun lebih. Perinciannya adalah Rp 845 miliar lebih untuk jamaah lunas tunda 2020 sebanyak 83.490 orang dan jamaah lunas tunda 2022 8.306 orang.

Selain itu dalam rapat kemarin Menag juga menyampaikan usulan penambahan anggaran BPIH sebesar Rp 23,5 miliar. Anggaran tersebut untuk menambal selisih kurs. Ketika BPIH 2023 ditetapkan bulan lalu, acuan kurs USD adalah Rp 15.150/USD 1. Sementara saat ini naik menjadi Rp 15.250/USD 1. Jadi total tambahan anggaran BPH yang diusulkan Kemenag adalah Rp 256 miliar lebih.

Pada kesempatan itu Yaqut juga menjawab pertanyaan wartawan soal Keputusan Presiden (Keppres) tentang BPIH 2023. Keberadaan Keppres tersebut sangat penting. Sebab menjadi acuan dalam pelunasan BPIH reguler 2023. Yaqut optimis Keppres tersebut bisa diterbitkan sebelum lebaran 2023 nanti. Di dalam Keppres nanti, ditetapkan besaran BPIH untuk tiap-tiap embarkasi. Sementara yang sudah ditetapkan adalah BPIH rata-rata sebesar Rp 90 jutaan. (*)

Reporter: JP Group