batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam resmi menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus kematian tragis Dwi Putri Aprilian Dini, korban penyiksaan berhari-hari yang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan dua lantai di Perumahan Jodoh Permai, Batuampar.

SPDP atas empat tersangka tersebut diserahkan penyidik Polsek Batuampar pada Jumat pekan lalu. “Kami telah menerima SPDP atas keempat tersangka pada Jumat kemarin,” ujar Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Batam, Iqram Saputra, Selasa (9/12).

Tak menunggu waktu, Kejari Batam langsung membentuk tim khusus untuk mengawal jalannya penyidikan. Iqram telah menerbitkan surat penunjukan jaksa peneliti (P-16) guna memastikan seluruh proses berjalan objektif dan unsur pidana terpenuhi sebelum perkara dinyatakan lengkap (P-21).

Baca Juga: Kasus Dwi Putri, Polisi Periksa Saksi Tambahan dan Dalami TPPO, Koordinasi dengan Tim Hotman Paris 911 Diperkuat

Tim jaksa peneliti terdiri dari empat orang: Iqram Saputra, Gustian Juanda Putra, Aditya Otavian, dan Benediktus Krisna Murti. “Jaksa peneliti akan mengikuti proses penyidikan dari awal hingga memastikan terpenuhinya unsur pidana sebelum dinyatakan lengkap P-21,” kata Iqram.

Saat ini Kejari Batam menunggu berkas tahap pertama dari penyidik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Proses hukum tetap berjalan sembari berkas dilengkapi.

Dalam SPDP tercantum empat tersangka: Wilson Lukman alias Koko (WL), Anik alias Mami, Putri Angelina alias Papi Tama, dan Salmiati alias Papi Charles. Keempatnya diduga terlibat langsung dalam penyiksaan yang berujung kematian.

Penyidikan Polsek Batuampar mengungkap motif mengejutkan di balik aksi keji tersebut. Kepala Polsek Batuampar, Kompol Amru Amrullah menjelaskan peristiwa bermula dari video rekayasa yang dibuat Anik alias Mami bersama Salmiati alias Papi Charles, seolah Anik dicekik korban.

“WL tidak mengetahui video itu rekayasa. Ia langsung emosi setelah melihat pacarnya seakan-akan dicekik korban,” terang Amru.

Selama tiga hari berturut-turut korban mengalami kekerasan ekstrem. Ia dipukul, ditendang, ditampar, dan kepalanya dibenturkan berulang ke dinding. Korban juga dipukul sapu lidi dan kayu, diikat dengan lakban dan borgol, serta disiram air dalam kondisi telanjang.

Pada satu sesi penyiksaan, korban disemprot air ke hidung hampir dua jam, sementara mulutnya tertutup lakban. Tiga pelaku perempuan turut aktif mengawasi dan membantu pembelian lakban serta pengikatan korban.

Ketika korban akhirnya tidak merespons, para tersangka panik. Mereka memanggil seorang bidan, sementara WL membeli tabung oksigen untuk berpura-pura melakukan pertolongan. Namun korban tak terselamatkan.

Dalam upaya menghilangkan jejak, korban kemudian dibawa ke RS Elisabeth Sei Lekop menggunakan identitas palsu “Mrs X”.

Keempat tersangka dijerat Pasal 340 KUHP juncto Pasal 338 juncto Pasal 55, dengan ancaman pidana 20 tahun penjara, seumur hidup, atau hukuman mati.

Kejari Batam menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini secara ketat dan transparan. “Kami memastikan tidak ada satu pun detail yang terabaikan. Penanganan perkara ini menjadi prioritas,” tutur Iqram. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Kejari Batam Terima SPDP Kasus Penyiksaan Dwi Putri, Empat Tersangka Terancam Hukuman Mati pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Transformasi Batam menuju pusat investasi regional kembali mendapatkan legitimasi nasional. BP Batam menerima penghargaan Pioneer in Free Trade Zone Management for Regional Investment Gateway pada ajang BIG 40 Awards 2025 yang di Raffles Hotel, Jakarta, Selasa (8/12).

Penghargaan itu diterima langsung oleh Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, sebagai pengakuan atas peran strategis lembaganya dalam mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau FTZ Batam.

Amsakar menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya usai menerima penghargaan tersebut. Bagi dia, penghargaan ini bukan hanya untuk BP Batam, tapi juga bentuk legitimasi atas kerja kolektif seluruh elemen yang terlibat dalam pembangunan Batam.

“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk Ibu Wakil, rekan-rekan Deputi, staf, Forkopimda, serta seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kota Batam,” katanya.

Pengakuan ini menjadi energi baru untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Ia menilai, keberhasilan Batam dalam menjaga iklim investasi tidak terlepas dari kolaborasi yang terbangun antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

“Saya percaya sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci yang membuat Batam menjadi terdepan sebagai kota tujuan investasi yang menarik di Indonesia,” kata Amsakar.

Melihat konsistensi pembangunan dan tata kelola yang semakin matang, ia optimistis Batam berada di jalur yang tepat untuk memperkuat perannya sebagai gerbang ekonomi global. Ia menilai, momentum ini penting dalam mendukung strategi nasional memperluas jaringan investasi internasional.

“Semoga apa yang kita raih hari ini memicu semangat kita untuk lebih berbuat optimal,” ujarnya.

BIG 40 Awards 2025 merupakan puncak perayaan 40 tahun Bisnis Indonesia. Ajang ini memberikan apresiasi kepada 40 tokoh, institusi, dan inovator yang dinilai berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penguatan industri nasional.

Beberapa tokoh yang turut menerima penghargaan antara lain Soemitro Djojohadikoesoemo, Jusuf Kalla, Susi Pudjiastuti, serta sejumlah BUMN seperti Pertamina dan perbankan milik negara. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Transformasi FTZ Batam Diapresiasi Nasional, BP Batam Raih Penghargaan BIG 40 Awards 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang perayaan Natal 2025, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam kembali menegaskan kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada para pekerja. Kepala Disnaker Batam, Rudi Yudi Suprapto, mengingatkan seluruh perusahaan di Batam agar tidak menunda-nunda pemenuhan hak pekerja tersebut, terlebih THR menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan karyawan menjelang hari raya.

Menurut Yudi, pembayaran THR Natal wajib dilakukan paling lambat H-7 sebelum perayaan, atau selambat-lambatnya pada 18 Desember 2025. Aturan itu mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

“THR harus dibayarkan paling lambat tanggal 18 Desember 2025. Kami minta perusahaan disiplin dan tertib menjalankan aturan ini,” tegas Yudi Suprapto, Selasa (9/12).

Ia menjelaskan, besaran THR untuk pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun adalah setara dengan satu kali gaji bulanan, mengikuti UMK Batam 2025 yang berada di kisaran Rp4,98 juta. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, THR dihitung secara proporsional sesuai masa kerja.

“Rumusnya satu bulan gaji dibagi dua belas, lalu dikali masa kerja. Jika masa kerja enam bulan, maka contohnya Rp4.900.000 dibagi 12 dikali 6, hasilnya sekitar Rp2,49 juta,” jelasnya.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan transparan dan adil, Disnaker Batam juga membuka Posko Pengaduan THR di kantor Disnaker. Posko itu akan menerima laporan terkait perusahaan yang tidak atau belum membayar THR, serta menindaklanjuti kasus secara langsung dengan pendekatan mediasi maupun penegakan aturan formal.

“Kami membuka posko THR di kantor. Jika ada aduan pekerja mengenai keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran, akan segera kami telusuri,” tutur Yudi.

Ia juga mengimbau pekerja untuk melapor apabila mendapatkan perlakuan tidak adil, termasuk pembayaran tidak sesuai hitungan proporsional, pemotongan sepihak, atau penundaan tanpa alasan jelas.

Yudi menambahkan, pembayaran THR bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat menjelang akhir tahun. Perputaran ekonomi di pusat belanja, pasar, dan transportasi biasanya meningkat berkat tambahan pendapatan karyawan.

“THR selain penting bagi kesejahteraan pekerja, juga mendorong roda ekonomi Kota Batam menjelang akhir tahun. Jadi semua pihak harus memahami manfaatnya,” ujarnya.

Disnaker berharap tidak ada lagi perselisihan pembayaran THR seperti tahun-tahun sebelumnya dan meminta perusahaan menjaga hubungan industrial yang harmonis dengan pekerja. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Disnaker Batam Ingatkan THR Natal Wajib Cair Paling Lambat 18 Desember pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyerahkan SK kepada 593 PPPK Paruh Waktu dalam sebuah apel sederhana yang digelar di Dataran Engku Putri, Batam Center, Senin (8/12). Momentum itu jadi titik awal bagi para pegawai untuk resmi mengemban tugas sebagai bagian dari jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Amsakar ingin para ASN yang dikukuhkan untuk menjaga integritas, disiplin, dan kualitas kerja. Katanya, penyerahan SK bukan soal pengukuhan status kepegawaian belaka, melainkan bagian dari komitmen Pemko Batam memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.

“Mereka (PPPK) kini menjadi bagian dari Pemko Batam, maka sudah semestinya menjaga nama baik, kehormatan, dan memberikan yang terbaik,” kata dia.

Ia menjelaskan, skema PPPK Paruh Waktu merupakan kebijakan nasional yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah pusat maupun daerah. Pengaturan ini lahir dari dinamika transisi kebijakan PPPK dalam beberapa tahun terakhir, khususnya terkait keterbatasan pembiayaan.

“Insyaallah, saya akan perjuangkan agar tahun depan status ini bisa ditingkatkan. Namun harus dipahami, semuanya bergantung pada APBD. Jika APBD belum cukup kuat, penyesuaian tidak bisa dilakukan serta-merta,” ujarnya.

Pemko Batam tak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga terus berupaya mencari solusi terbaik bagi pegawai sesuai kemampuan daerah. Ia meminta seluruh PPPK Paruh Waktu untuk meningkatkan etos kerja dan meninggalkan pola lama yang dinilai tidak produktif.

“Sekarang tidak ada lagi cerita bekerja ala kadarnya atau bekerja sambil lintang-lunggang. Era sekarang adalah era yang menuntut kinerja terbaik,” kata Amsakar.

Menurutnya, perubahan budaya kerja harus dilakukan secara menyeluruh. Birokrasi modern bukan lagi soal tampil di depan, tapi tentang kontribusi nyata dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berdampak.

Di era kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, tidak ada tempat bagi aparatur yang hanya mengedepankan pencitraan tanpa hasil kerja yang terukur.

“Saya ingin di era Amsakar Achmad-Li Claudia tidak ada lagi yang sekadar tampil di depan. Yang saya perlukan adalah kinerja terbaik bagi kemajuan Kota Batam yang kita cintai,” ujar dia.

Amsakar juga mengingatkan, bahwa Batam tengah memasuki fase percepatan pembangunan. Keberhasilan agenda pembangunan, katanya, sangat bergantung pada komitmen dan kontribusi optimal seluruh aparatur.

“Keberhasilan pemerintah membutuhkan SDM yang tidak hanya hadir secara administratif, tetapi mampu menjadi motor penggerak pembangunan kota,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel 593 PPPK Paruh Waktu Dikukuhkan, Amsakar Tekankan Disiplin dan Integritas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Jajaran pejabat struktural di Kedeputian Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang, mengikuti Retret di Mako Brimob Polda Kepri, pada 8-10 Desember 2025.

Kegiatan ini, dibuka langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang, Ruslan Aspan, Senin (8/12/2025) pagi.

Dalam sambutannya, Ruslan menegaskan jika Retret ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kerja, memperkuat sinergi, serta membangun budaya kerjasama yang lebih adaptif.

Sebagaimana yang diketahui bersama, saat ini pengelolaan bandara, pelabuhan dan lalu lintas barang semakin kompleks.

“Penting bagi kita untuk memiliki ruang jeda seperti ini, untuk menjadi ruang kita berdiskusi, menyamakan langkah dan memperkuat hubungan antar unit,” ujar Ruslan.

Oleh kareta itu, lanjut Ruslan, melalui Retret ini dirinya mengajak untuk menetapkan komitmen dan tindakan nyata yang wajib dijalankan bersama.

Adapun komitmen dan tindakan nyata tersebut, dimulai dari adanya evaluasi menyeluruh terhadap SOP dan proses pelayanan di pelabuhan, bandara, terminal penumpang, terminal barang dan lalu lintas barang.

Selanjutnya, dilakukannya penyederhanaan minimal 30 persen proses administrasi tanpa mengurangi aspek keselamatan dan hukum, penguatan koordinasi lintas unit, serta percepatan penanganan setiap aduan masyarakat.

Sementara komitmen dan tindakan nyata yang terakhir, harus memperlihatkan hasil evaluasi yang nyata berupa penurunan waktu tunggu pelayanan; peningkatan kecepatan dan kepastian layanan; serta meningkatnya kepuasan pengguna jasa.

“Batam tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai bicara. Tapi Batam membutuhkan pemimpin yang berani bertindak,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Ruslan berharap Retret ini dapat menjadi kesempatan untuk saling mengenal lebih dekat, membangun komunikasi yang lebih terbuka, serta menemukan cara baru untuk bekerja lebih solid dan efisien.

“Mari kita manfaatkan acara ini bukan hanya sebagai kegiatan formal, tapi juga sebagai momen untuk menyegarkan pikiran dan memperkuat rasa kebersamaan,” tutupnya. (*)

Artikel Kedeputian Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang Gelar Retret, untuk Peningkatan Kinerja dan Sinergi pertama kali tampil pada Metropolis.