Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (15/3/2023). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)
batampos – Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan, semua kader partai harus menyiapkan diri, baik secara ideologis hingga secara struktural. Sebab setiap saat Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri bisa menemukan momentum yang tepat untuk mengumumkan calon presiden definitif yang akan diusung oleh partai.
“Jadi kami tegaskan kembali bahwa keputusan Capres PDI Perjuangan akan diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri pada momentum yang tepat,” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/4).
Menurutnya, momentum yang tepat itu bisa kapan saja. Karena tentu saja keputusan akan diambil setelah dipikirkan dengan berbagai pertimbangan. Baik itu pertimbangan terhadap dinamika global maupun nasional. Termasuk mempertimbangkan berbagai kriteria-kriteria kepemimpinan.
Hasto sendiri menegaskan bahwa DPP Partai melihat banyak momentum historis dan ideologis yang sangat penting bagi masa depan di waktu-waktu ke depan ini. Di bulan Mei misalnya. Pada 20 Mei misalnya, tidak hanya ditetapkan oleh Bung Karno sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
“Pada tanggal 20 Mei 1965, Bung Karno mendirikan Lemhannas. Lembaga strategis tersebut berfungsi untuk menjadi Kawah Candradimuka para pemimpin. Baik sipil, militer, kelompok fungsional progesional, pusat, daerah dan semua diblended menjadi calon pemimpin dengan kesadaran geopolitik. Ini salah satu contoh momen historis yang ada,” jelas Hasto.
Begitupun, lanjut Hasto, di bulan Juni yang dikenal sebagai Bulan Bung Karno dan bulan lahirnya Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa, karena melekat falsafah, dasar, tujuan bangsa. Termasuk bulan Agustus, penuh dengan nilai-nilai perjuangan, patriotisme dan socio nasionalisme karena di bulan inilah Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Soekarno-Hatta diumumkan ke dunia.
“Karena itulah, DPP Partai agar selalu siap sedia tunggu komando yang ada. Karena itu kita lebih baik turun ke bawah membantu rakyat, daripada sekedar berwacana. Politik PDI Perjuangan adalah membumi bersama rakyat,” pungkas Hasto. (*)
Barbershop di Kota Medan, Sumut menjelang Lebaran meningkat. ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean
batampos– Mendekati Lebaran atau Idul Fitri, tiap orang ingin berpenampilan rapi dan menarik. Salah satunya agar berpenampilan menarik dan rapi dengan cari menata rambut. Nah, mendekati lebaran ini, Omzet bisnis cukur rambut atau barbershop di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) mengalami peningkatan hingga 100 persen menjelang Lebaran 2023.
Pelaku usaha barbershop di Kota Medan Agung mengatakan momen hari besar keagamaan, seperti Lebaran merupakan hari yang ditunggu bagi jasa pangkas rambut, pasalnya momen tersebut sangat menguntungkan bagi pelaku usaha barbershop, termasuk bagi dirinya.
“Pada hari biasa, kami hanya mencukur 15 hingga 25 orang, tapi menjelang Lebaran bisa sampai 30 hingga 45 orang,” ujarnya, di Medan, Kamis.
Agung menjelaskan, biasanya sepekan sebelum Lebaran, usaha jasa cukur rambut sudah mulai dipadati masyarakat yang ingin merapikan rambutnya.
“H-2 atau H-1 itu lebih ramai lagi, dari siang sampai jam 10 malam,” katanya.
Dengan antusias masyarakat yang cukup tinggi, membuat dirinya harus menambah karyawan untuk melayani para pengunjung.
“Dengan jumlah pengunjung segini banyaknya, kami harus menambah karyawan, untuk melayani yang datang,” katanya pula.
Ribuan penumpang memadati pelabuhan penumpang Batuampar. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinandar, meninjau secara langsung kesiapan fasilitas dan pelayanan arus mudik tiga pelabuhan di Batam pada Rabu (19/4/23).
Ia menyatakan peninjauan ini untuk memastikan Pelabuhan yang ada di Batam siap digunakan dalam menyambut para pemudik lebaran tahun ini.
”Hari ini tiga Pelabuhan dipadati oleh para pemudik, di antaranya Pelabuhan Domestik Sekupang, Pelabuhan Telaga Punggur dan Pelabuhan Pelni Batu Ampar. Jumlah penumpang terus meningkat dari hari-hari sebelumnya,” katanya.
Ia menilai hari ini merupakan puncak arus mudik Lebaran dan para pemudik sangat membludak.
“Kondisi di Pelabuhan Telaga Punggur untuk tujuan Pelabuhan Sei Tenam Daik dan Pelabuhan Jagoh, Dabo Singkep, sangat ramai. Banyaknya peningkatan jumlah penumpang, sehingga ada penambahan sebanyak dua kapal,” ujar Dendi.
Sementara, kondisi Pelabuhan Sekupang sejak pukul 03.00 WIB sudah dipadati oleh para penumpang. Kondisi di Pelabuhan Sekupang berjalanan baik dan lancar.
Lebih lanjut, Dendi juga mengimbau kepada para pemudik untuk selalu mengikuti aturan yang berlaku terutama keselamatan dan keamanan sehingga dalam perjalananya aman dan lancar.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala PT Pelni Cabang Batam, Teuku Muhammad Iqbal mengatakan puncak arus mudik tepat pada tanggal 19 April 2023.
“Hari ini merupakan puncak arus mudik. Sebanyak 1.247 penumpang KM Kelud asal Pelabuhan Belawan Sumatera Utara tiba di Pelabuhan Batu Ampar Batam pada Rabu (19/4/2023) pukul 14.00 WIB,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pada hari yang sama, 3.544 penumpang akan bertolak pukul 18.00 WIB dari Pelabuhan Batu Ampar Batam ke Pelabuhan Belawan Sumatera Utara.
“Kita menghitung adanya kenaikan dari tahun lalu mencapai 50 persen, dikarenakan tahun lalu masih diberlakukan pembatasan PPKM. Sedangkan tahun ini, sudah dibuka semua rute perjalanan dan persyaratan lebih dipermudah,” pungkasnya.(*)
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono ceritakan kondisi pasca kontak tembak TNI dengan Kelompok Separatis Terorisme (KST) di Papua. (Istimewa)
batampos – Perubahan status operasi TNI di Nduga, Papua Pegunungan, yang naik menjadi siaga tempur darat terus menjadi sorotan. Amnesty International Indonesia menyebut pendekatan keamanan tersebut dapat berpotensi menyebabkan jatuhnya korban jiwa lebih besar. Terutama korban jiwa dari warga sipil yang tinggal di sekitar wilayah operasi.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua selalu beriringan dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Hal itu menunjukkan bahwa pendekatan keamanan terbukti tidak menyelesaikan kekerasan di Papua. ”Negara tidak pernah belajar dari pengalaman itu,” ujarnya, kemarin (20/4).
Usman sangat menyayangkan keputusan Panglima TNI yang menaikkan status operasi TNI menjadi siaga tempur darat. Menurutnya, langkah itu merupakan keputusan yang akan berdampak besar. Khususnya bagi keselamatan warga sipil di sekitar area operasi. ”Sejak diumumkan Panglima TNI (status siaga tempur, Red) belum ada keputusan politik dari negara terkait status ini,” terangnya.
Merujuk insiden kekerasan di Papua dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Usman menyebut potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akan semakin besar dengan adanya peningkatan status operasi TNI. Bahkan, tidak hanya warga sipil yang menjadi korban. Aparat keamanan juga bisa turut berguguran jika operasi tersebut diterapkan.
”Status ini juga berisiko menimbulkan eskalasi kekerasan di Papua. Kami mengingatkan bahwa kondisi HAM di Papua sudah sangat mengkhawatirkan,” tuturnya. Catatan Amnesty, kurun waktu lima tahun terakhir ada 179 warga sipil meninggal dalam puluhan kasus pembunuhan di luar hukum (extra judicial killing) yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok pro-kemerdekaan Papua.
Usman menyerukan aparat keamanan segera menghentikan operasi militer dengan status siaga tempur TNI. Dia menyarankan, upaya penyelamatan pilot Susi Air Philips Marten yang tengah dilakukan saat ini dilakukan dengan pendekatan dialog dengan kelompok pro-kemerdekaan. ”Itu untuk mencegah potensi pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang lebih besar,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro meminta pemerintah pusat dan daerah, termasuk TNI-Polri, memastikan jaminan perlindungan untuk masyarakat sipil yang terdampak langsung oleh konflik di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta semua pihak menahan diri dalam merespons situasi di Papua saat ini.
Atnike menyebut eskalasi konflik di Papua harus dicegah. Upaya penyelamatan pilot Susi Air Philip Marthen yang saat ini terus dilakukan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, praduga dalam situasi dimana timbul keragu-raguan, dan proporsionalitas. ”Itu untuk mencegah meluasnya konflik dan bertambahnya korban jiwa,” kata Atnike, kemarin.
Dia menambahkan, pihaknya sangat menyesalkan tindakan TPNPB-OPM yang sampai saat ini masih menyandera Philip. Tindakan itu telah memperburuk situasi keamanan dan menghambat upaya-upaya damai dalam mendorong pemajuan dan perlindungan HAM di Papua. ”Kami mendesak TPNPB-OPM segera melepaskan Philip Marthen,” terangnya.
Komnas HAM juga menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban jiwa dan luka dari pihak TNI. Khususnya, meninggalnya prajurit TNI Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftakhul Arifin. Atas peristiwa tersebut, Komnas HAM mendorong adanya penegakan hukum terhadap semua pihak yang bertanggung jawab dalam berbagai tindak kekerasan. (*)
Suasana deretan pemukiman warga, apartemen, gedung bisnis dan perkantoran di kawasan Jalan Sudirman Senayan Jakarta, Kamis (20/4/2023). Gelombang panas melanda kawasan Asia. Cuaca panas dan berkabut diperkirakan berlangsung dalam jangka waktu yang lama–FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS
batampos – Suhu panas terasa di beberapa daerah di Indonesia. Namun ini tidak ada kaitannya dengan gelombang panas yang terjadi di beberapa daerah di Asia.
Dalam sepekan terakhir, Thailand memiliki suhu 45 derajat celcius. Lalu di India suhu bisa mencapai 42 derajat celcius. Bahkan di Malaysia, menteri kesehatannya meminta warga mengambil langkah antisipasi karena suhu panas.
Prakirawan Cuaca BMKG Nurul Izzah Fitria saat dihubungi Jawa Pos kemarin (20/4) memastikan Indonesia tidak akan terpaparan gelombang panas. Menurutnya gelombang panas terjadi di lintang menengah dan tiggi. “Sementara kita berada di lintang tropis,” ujarnya.
Gelombang panas ini biasnya terjadi di Asia Tengah, Amerika, dan Eropa. Sementara Indonesia berada di equator. “Selain itu reabilitas perubahan cuaca di Indonesia sangat cepat,” bebernya.
Suhu panas di Indonesia terjadi karena gerak semu matahari sedang melewati ekuator. Geraknya dari selatan ke utara. “Dan ini sedang pas di atas Indonesia,” ungkapnya. Apalagi tutupan awan di Indonesia sedikit. “Apa ini menyebabkan peningkatan suhu secara ekstrim? Saya rasa tidak, mungkin hanya meningkat 1 derajat celcius saja,” imbuhnya.
Indonesia masuk pancaroba. sehingga akan panas sampai alAgustus akhir sampai Oktober. “Hujan ringan dan petir ada tapi singkat,” ujarnya. Sehingga masyarakat tidak perlu risau. Menurutnya pada Juni atau Juli, intensitas hujan semakin jarang. (*)
Panitia sedang membagi daging dan tulang yang telah disembeli menjadi beberapa tumpukan, di Dusun Huta Baru, Desa Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. (Dalil Harahap/Batam Pos)
batampos – Menjelang hari Raya Idul Fitri, ada beberapa tradisi unik di daerah Indonesia, salah satunya adalah tradisi Bantai (Batte) sapi atau kerbau yang ada di wilayah Dusun Huta Baru, Desa Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Bantai (Marbatte) sendiri merupakan tradisi menyembelih Sapi sehari sebelum hari raya.
Sapi atau kerbau yang disembelih tersebut kemudian dagingnya dijadikan lauk-pauk pada saat hari raya Idul Fitri.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Bantai berarti daging binatang yang disembelih.
Biasanya, sebelum menyembelih sapi atau kerbau, panitia yang akan melakukan Pembantaian akan merekap siapa saja yang akan membeli daging maupun tulang dari sapi dan kerbau yang disembelih.
Namun, di sisi lain ada juga yang menjual daging dan tulang tersebut dengan metode lelang tradisional. Di mana penawar dengan harga tertinggi lah yang berhak memenangkan atau membeli daging dan tulang hasil bantai tersebut.
Darman (45) salah seorang warga Dusun Huta Baru yang melaksanakan Bantai, menerangkan bahwa hampir setiap tahun menjelang hari raya, ia dan beberapa orang lain patungan membeli kerbau untuk kemudian dibantai bersama.
“Tahun ini kita sembelih 1 ekor sapi. Alhamdulillah sudah banyak yang pesan baik itu daging maupun tulangnya mencapai 35 bagian. Untuk harga daging sapi itu Rp 430 perbagian. Perbagian itu bisa 6 atau 7 kilogram,” jelasnya.
Menurut Darman tradisi bantai ini sendiri sudah ada sejak zaman dahulu, dan tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya tradisi ini dimulai.
“Setahu saya bantai ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak saya masih kecil sudah ada tradisi seperti ini,” ujarnya.
Sementara itu Ramli (65), salah seorang tokoh masyarakat setempat juga membenarkan adanya tradisi bantai ini sudah ada sejak zaman dahulu.
“Kalau dahulu sistemnya tidak seperti sekarang. Dulu orang yang ingin ikut Bantai, akan kongsi misalnya satu kerbau itu 10 orang. Masing-masing orang dapat 1 tiang, atau istilahnya satu bagian. Jadi berapa harga beli kerbau akan dibagi rata pada masing-masing orang yang pegang tiang. Dagingnya juga akan dibagi sama rata,” ungkapnya.
Tradisi bantai ini menyimbolkan rasa suka cita masyarakat dalam menyambut hari raya. Di mana makan dengan lauk daging, merupakan suatu yang mewah bagi sebagian besar masyarakat, dan hanya bisa dilakukan pada perayaan tertentu saja. (*)
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. (Kemnaker untuk JawaPos.com)
batampos – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 tetap buka hingga 28 April 2023 untuk melayani aduan THR selama Libur Nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 H. Sedangkan layanan konsultasi telah ditutup pada tanggal 18 April 2023.
Layanan aduan THR ini dapat diakses secara daring melalui laman web https://poskothr.kemnaker.go.id. “Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan aduan seputar pembayaran THR tahun 2023,” kata Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (20/4/2023).
Anwar Sanusi mengatakan, hingga 20 April 2023, Posko THR telah menerima 2.219 aduan. Dari hasil rekapitulasi pengaduan THR 2023, 2.219 pelapor, sebanyak 1.479 perusahaan, dan 273 aduan telah ditindaklanjuti serta belum ditindaklanjuti sebanyak 1.206 aduan.
“Jumlah pengaduan THR yang masuk sebanyak 2.219 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan 1.479 perusahaan,” kata Anwar Sanusi.
Dari total 2.219 pengaduan dari 1479 perusahaan, sebanyak 1.105 pengadu tentang THR tak dibayarkan, 734 aduan THR tak sesuai ketentuan, dan 380 aduan THR terlambat bayar.
Anwar Sanusi mengatakan laporan Posko THR 2023 juga mengungkapkan sebanyak 273 aduan yang ditindaklanjuti masuk laporan hasil pemeriksaan kinerja, satu aduan telah diterbitkan nota pemeriksaan ke satu dan dua aduan telah masuk rekomendasi. “Satu aduan yang masuk nota pemeriksaan pertama dan dua aduan masuk rekomendasi berasal dari provinsi Banten, ” katanya.
Dari sebaran provinsi di Indonesia, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi terbanyak menerima aduan yakni 694 aduan. Diikuti Jawa Barat (445), Jawa Tengah (229), Banten (211), Jawa Timur (184), DI Yogyakarta (52), Kepulauan Riau (40), Sumatera Utara (39), dan Sumatera Barat (37), Sumatera Selatan (35), dan Riau (27). “Dari 694 aduan di DKI Jakarta, sebanyak 331 aduan soal THR tak dibayarkan, 232 THR tak sesuai ketentuan, dan 131 aduan THR terlambat bayar, ” ujar Anwar Sanusi.
Provinsi terbanyak berikutnya Kalimantan Timur 30 aduan, Sulawesi Selatan (23), Lampung dan Kalimantan Selatan (21), Kalimantan Barat (19), Jambi, Bali dan Kalimantan Tengah (15), Sulawesi Tenggara (11), Bengkulu (9), Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah (8), Kalimantan Utara (6), Aceh (5), Maluku Utara dan Papua (4), serta Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur masing-masing tiga aduan.
“Provinsi paling sedikit atau terendah menerima aduan adalah Gorontalo dua aduan dan Maluku hanya satu aduan. Dua provinsi yang tak menerima aduan THR, yakni Sulawesi Barat dan Papua Barat, ” kata Anwar Sanusi. (*)
Arsip – Sejumlah pemudik berhenti di bahu jalan tol untuk membatalkan puasa di tengah arus mudik menjelang Idul Fitri 1433 H di Gombak, Selangor, Malaysia, Jumat (29/4/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Hasnoor Hussain/wsj.
batampos– Sama dengan pemerintah Indonesia, umat Islam di Malaysia akan merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah pada Sabtu, 22 April 2023.
Pengumuman itu disampaikan Penjaga Segel Besar Para Raja Malaysia Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad melalui siaran langsung salah satu stasiun televisi Malaysia, Kamis (20/4).
“Sesuai dengan perintah Yang di-Pertuan Agong, setelah disetujui Yang Mulia Raja-Raja, dengan ini saya nyatakan bahwa tanggal Hari Raya Puasa telah ditetapkan pada Sabtu, 22 April 2023,” katanya.
Dengan demikian, seperti yang telah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim umumkan sebelumnya, Jumat (21/4), menjadi hari libur tambahan. Masyarakat di Malaysia akan mendapat empat hari libur, yaitu dari Jumat hingga Senin (24/4).
Penetapan tanggal Idul Fitri di Malaysia didasarkan pada upaya melihat bulan baru di seluruh negeri setelah matahari tenggelam hari ini. Jika tidak terlihat, puasa bulan Ramadhan akan digenapkan 30 hari.
Upaya melihat hilal tersebut telah dilakukan dengan diawasi oleh komite penampakan bulan dan diketuai oleh mufti masing-masing untuk setiap negara bagian.
Selain itu, upaya melihat bulan baru itu juga dibantu oleh tenaga ahli dari Departemen Survei dan Pemetaan Malaysia. (*)
Belasan WNI dievakuasi ke KBRI Khartoum pada Selasa (18/4), di tengah pertempuran antara tentara nasional Sudan dan paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) negara itu. (ANTARA/HO-KBRI Khartoum)
batampos – Pertempuran antara militer Sudan (Sudan Armed Forces/SAF) dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) kian membara. Baru 43 orang WNI dari 1.209 WNI yang berhasil dievakuasi ke safe house KBRI Khartoum, Sudan. Tak ada jeda kemanusiaan membuat proses evakuasi sukar dilakukan.
Perang yang telah memasuki hari ke-6 ini telah menewaskan 300 orang. Sementara, 3 ribu lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Pertempuran diketahui memperebutkan objek-objek vital di sana. Antara lain, terjadi di Istana Presiden, Markas Komando Militer, dan Bandara Internasional Khartoum.
Bahkan, titik pertempuran juga terjadi di Markas RFS, yang salah satunya berlokasi di dekat Universitas Internasional Afrika, di mana banyak WNI bertempat tinggal.
”Beberapa kali Wisma Indonesia dan KBRI juga terimbas oleh terus berlangsungnya pertempuran. Alhamdulillah, semua WNI dan staf KBRI dalam keadaan selamat,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam press briefing secara virtual, kemarin (20/4).
Sayangnya, hingga kini sejumlah upaya gencatan senjata belum membuahkan hasil. Sementara, jeda kemanusiaan pun belum disepakati. Kondisi ini berimbas pada distribusi bahan pangan dan operasional rumah sakit jadi terhambat.
Perkembangan ini menimbulkan kewaspadaan yang sangat tinggi. KBRI Khartoum bahkan telah memberlakukan status siaga 1.
Merespon hal ini, KBRI Khartoum telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan evakuasi WNI menuju ke safe house. Termasuk, memberikan bantuan logistik untuk WNI yang masih belum bisa dievakuasi. ”Upaya ini juga beberapa kali mengalami tantangan, sekali lagi karena pertempuran antara para pihak yang bertikai masih terus berlangsung,” ungkap Retno.
Retno sendiri telah mengirim pesan pada Menlu Sudan untuk meminta pembicaraan per telepon. Namun belum ada tanggapan hingga saat ini. Upaya lainnya pun terus dilakukan dengan mengontak Dubes Sudan di Jakarta oleh Dirjen Aspasaf Kementerian Luar Negeri RI. Pesan yang disampaikan sama, bahwa Menlu Retno ingin berbicara dengan Menlu Sudan dan Indonesia meminta perlindungan terhadap misi diplomatik dan keselamatan WNI di sana.
Dari Sudan pun, tim KBRI Khartoum terus melakukan komunikasi dan permintaan perlindungan WNI kepada Kementerian Luar Negeri Sudan.
Sementara, melalui Perwakilan Tetap RI (Watapri) New York, Indonesia juga telah mendesak DK PBB segera melakukan pertemuan darurat terkait Sudan. Minimal, untuk membahas desakan dilakukannya jeda kemanusiaan.
”Jeda kemanusiaan sangat penting artinya saat ini. Tanpa Jeda kemanusiaan, maka akan sulit lakukan evakuasi dan memberikan bantuan kemanusiaan,” keluhnya.
KBRI Khartoum mencatat, jumlah WNI di Sudan mencapai 1.209 orang. Yang mana, sebagian besar merupakan pelajar dan mahasiswa. Retno tak merinci berapa WNI yang berada dekat lokasi perang dan berisiko besar terdampak. Namun, dia menyebut, jika Tim Perlindungan WNI KBRI Khartoum telah berhasil mengevakuasi 43 WNI yang terjebak di lokasi pertempuran.
”Jadi, saat ini 43 WNI berada di safe house di KBRI Khartoum,” tuturnya.
Menurut Retno, sejak awal terjadinya konflik bersenjata, KBRI Khartoum telah melakukan kontak dengan para WNI. Pertemuan virtual juga sudah dilaksanakan guna memberikan update situasi keamanan dan menjelaskan langkah-langkah kontingensi.
Persiapan evakuasi pun terus dimatangkan sambil menunggu waktu yang tepat dengan keselamatan WNI jadi pertimbangan utama. Rapat koordinasi dengan lima perwakilan Indonesia yang jadi opsi evakuasi pun sudah dilakukan. Kelimanya meliputi KBRI Khartoum, Kairo, Riyadh, Addis Ababa, dan KJRI Jeddah. ”Karena sekali lagi saya ingin garis bawahi, bahwa keselamatan adalah prioritas utama,” sambungnya.
Sampai kini pun, lanjut dia, belum ada warga negara asing (WNA) yang berhasil dievakuasi dari Khartoum. Sebab, kondisi keamanan di sana yang tidak memungkinkan.
Kendati begitu, ia menghimbau para WNI di Sudan dan keluarga di Indonesia untuk tetap tenang. Dia memastikan, bahwa pemerintah akan berupaya sekuat tenaga untuk memberikan perlindungan kepada WNI di sana. (*)
batampos– Perbedaan penentuan 1 Syawal atau Idul fitri tak perlu diperdebatkan. Karena hal ini bukan hal baru di Indonesia.
“Perbedaan dalam pelaksanaan Shalat Idul Fitri (Id) di negara kita bukanlah hal baru, karena sudah pernah terjadi dan masyarakat Indonesia sudah cukup dewasa dan terbiasa,” kata Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung Prof Sudarman, Kamis (20/4).
Menurutnya, perbedaan yang terjadi dalam penentuan 1 Syawal itu disebabkan metode perhitungan bulan yang berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Muhammadiyah memakai perhitungan hisab hakiki ataupun wujudul hilal. Sedangkan Pemerintah menggunakan pemantauan rukhyatul hilal dengan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
Ilustrasi: Pengamatan hilal yang dilakukan di Institut Teknologi Sumatera (Itera). (ANTARA/Dian Hadiyatna)
“Meskipun berbeda dalam penetapan 1 Syawal, tetapi hal yang penting adalah persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga di Indonesia,” kata dia pula.
Menurutnya, Lebaran antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) serta ormas Islam lainnya boleh berbeda berdasarkan keyakinan masing-masing, namun ukhuwah Islamiah serta visi kebangsaan harus dapat dijaga bersama-sama.
“Perbedaan itu sangat kecil tak perlu dibesar-besarkan tetapi titik temunya lebih banyak, maka dari itu yang harus kita kedepankan adalah titik temu dan persamaannya di antara gerakan Islam dan ormas Islam di Indonesia,” kata dia lagi.
Pada sisi lain, Prof Sudarman menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri (Id) di Bandarlampung bagi warga Muhammadiyah terdapat 11 titik.
“Kalau di Bandarlampung ada 11 titik, tapi sebenarnya setiap kabupaten dan kota juga akan menggelar Shalat Id di lingkungan atau halaman-halaman masjid Muhammadiyah,” kata dia.
Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Idul Fitri 2023 Masehi jatuh pada Sabtu (22/4), setelah diputuskan dalam sidang isbat yang digelar di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Kamis malam.
Dengan demikian, penetapan 1 Syawal antara Pemerintah dengan Muhammadiyah berbeda. Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri pada Jumat (21/4) yang didasarkan pada kriteria wujudul hilal. Sementara Pemerintah pada Sabtu (22/4) berdasarkan kriteria MABIMS. (*)
