batampos– Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri, Dicky Wijaya mengatakan, Pemprov Kepri kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp10 miliar. Kondisi ini disebabkan 20 persen wajib Pajak Kenderaaan Bermotor (PKB) nunggak pajak.
Petugas saat memeriksa surat pajak kendaraan milik pengendara, Kamis (24/3) f. Peri Irawan
“Kita kehilangan PAD lebih kurang Rp10 miliar dari sektor pajak. Karena hampir 20 persen pemilik kenderaaan bermotor tidak bayar pajak,” ujar Dicky Wijaya, Rabu (29/3) di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.
Meskipun tidak merinci secara detail berapa jumlah wajib pajak yang tidak membayar. Namun Dicky mengatakan, sekitar 40 persen kendaraan di Provinsi Kepri terdata belum membayar pajak. Menurutnya, penyebab banyak wajib pajak yang mangkir kendaraan motor atau mobil dalam kondisi sudah rusak berat.
“Bahkan ada wajib pajak yang nunggak selama enam sampai sepuluh tahun. Padahal sektor PKB ini adalah yang teratas dalam penyumbang PAD Provinsi Kepri,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya maksimal mengejar 40 persen wajib pajak yang belum melunasi setoran pajak kendaraan bermotor tersebut. Disebutkannya, pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor tersebut ditargetkan sekitar Rp1,3 triliun pada tahun ini.
“target ini bersumber dari objek pajak kendaraan bermotor, bea balik nama pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor,” jelasnya lebih lanjut.
Dicky mengutarakan beberapa program yang akan dilaksanakan guna menggenjot pajak kendaraan bermotor tahun 2023, yaitu melakukan inovasi pelayanan publik, razia pajak kendaraan bermotor, penegakan hukum, hingga pendataan objek pajak
”Semoga dengan adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009, wajib pajak mau membayar pajak kendaraan bermotor, sebelum Undang-Undang itu mulai diberlakukan tahun 2024,” tutupnya.
Sementara itu, Legislator Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Rudy Chua mengingatkan Bapenda Kepri untuk menggali potensi-potensi pajak yang belum tergarap. Selain itu, persoalan disektor PAD masih belum terjawab. Karena sebagai daerah kepulauan, namun yang menjadi mesin penggerak adalah PKB.
“Tentu ironis, kita sebagai daerah kepulauan, namun penggerak utamanya dari sektor darat. Ini adalah masalah yang belum terjawab sampai saat ini,” ujar Rudy Chua.(*)
ILUSTRASI. Mantan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menjadi korban pembacokan. (istimewa)
batampos – Saat berpapasan dengan mobil yang disopiri pria yang sepintas terlihat sepuh itu, Aditya langsung yakin dirinya telah menemukan sasaran yang tepat. Rumah tempat mobil tadi berasal dia pantau.
”Feeling saya itu, itu kakek-kakek, makanya saya berani,” kata Adit saat diungkap di Mako Polresta Bandung kemarin (29/3).
Sebelumnya, Adit memang menyatroni kompleks Griya Bandung Asri 2 di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, tersebut. Pria 35 tahun itu sedang mencari sasaran untuk dibobol karena terlilit utang.
Staf marketing perusahaan roti itu menggelapkan uang hasil penjualan sampai Rp 7–8 juta. Dia sudah menggadaikan ponsel miliknya dan keponakan, tapi cuma mendapatkan Rp 3,5 juta.
”Masih kurang, jadilah dia nekat melakukan pencurian,” kata Kapolresta Bandung Kombespol Kusworo Wibowo seperti dikutip Radar Bandung.
Panik karena Ketahuan
Tapi, Adit salah perhitungan. Jaja Ahmad Jayus, 57, pria pemilik rumah yang juga mantan ketua Komisi Yudisial (2018–2020), tidak sendirian di rumah tersebut. Ada putrinya, Rachmi Dwi Utami alias Tami, 22.
Tami pula yang kali pertama memergoki aksi Adit pada Selasa (28/3) sekitar pukul 15.30. Panik karena ketahuan, Adit nekat menyerang Tami menggunakan celurit yang dibawanya ke lokasi kejadian.
”Putrinya dulu (dibacok), saya sasar kepalanya. Lalu, saya denger si bapaknya turun. Dari situ saya berasumsi saya udah ketahuan. Saya nggak sadar, daripada ketahuan, saya menyerang,” lanjutnya.
Dion, salah seorang tetangga korban, menuturkan, akibat penyerangan membabi buta itu, bapak-anak tersebut mengalami luka parah. Dion dan sejumlah tetangga sempat berusaha mengejar Adit, tapi tak tertangkap.
”Saya kebetulan megang ambulans. Jadi, saya langsung antar Pak Haji (Jaja) dan anaknya, Tami, ke Rumah Sakit Mayapada,” kata Dion.
Kondisi kedua korban, tutur Dion, sudah bermandi darah. ”Pak Haji kena di kepala, leher, dan lengan. Anaknya juga sama, lukanya parah di bagian kepala dan lengan,” terangnya.
Setelah sampai di rumah sakit, korban bersama anaknya yang sudah dalam kondisi lemah karena kehilangan banyak darah segera ditangani petugas. ”Kata petugas rumah sakit memang sudah banyak darahnya yang keluar, bahkan kalau terlambat dibawa (ke rumah sakit) bisa meninggal,” ucap Dion.
Ditangkap di Tempat Kerja
Polisi bergerak cepat. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa beberapa saksi, sejumlah petunjuk didapat. Sekitar sepuluh jam setelah kejadian, Adit dibekuk tim Sat Reserse Kriminal Polresta Bandung di tempatnya bekerja di kompleks Singgah Sana Raya, Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.
Kapolresta Bandung Kombespol Kusworo Wibowo menerangkan, motif utama pelaku adalah pencurian dengan tujuan membayar utang penjualan roti. ”Tersangka ini marketing di perusahaan roti. Jadi, dia utang ke bosnya uang penjualan roti selama dua minggu yang tidak disetorkannya,” kata Kusworo kemarin (29/3). (*)
Ketua Komite TPPU sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komite TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sekaligus Menkopolhukam (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan), Moh Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana membahas polemik temuan transaksi Rp 349 Triliun. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com
batampos – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku heran dengan anggota DPR yang suka marah-marah, tetapi di balik itu dia adalah seorang makelar kasus (markus).
“Sering di DPR ini aneh kadangkala marah-marah itu tidak tahunya markus dia. Marah kepada Kejaksaan Agung nantinya datang ke Kantor Kejaksaan Agung titip kasus,” ujar Mahfud dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III dan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (29/3).
Pernyataan tersebut mencuat akibat sejumlah anggota komisi III DPR menyerangnya terkait dengan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kemeterian Keuangan. Hal ini langsung menuai keriuhan dari anggota DPR lainnya, tidak terkecuali Habiburokhman yang langsung mengajukan interupsi kepada pimpinan rapat.
Habib menanyakan Mahfud apakah benar ada anggota DPR periode 2019 – 2024 yang menjadi markus. Apabila hal tersebut benar, dia meminta agar Mahfud MD dapat menyampaikannya secara langsung.
“Interupsi pimpinan. Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan. Saya minta Pak Mahfud apa memang benar ada data soal markus anggota DPR di sini? Sampaikan saja sekarang,” kata Habib. “Saya sampaikan sekarang,” jawab Mahfud.
Mahfud menceritakan peristiwa terjadi pada Kampung Maling. Kendati demikian, kasus itu bukanlah kasus yang dititipkan oleh periode anggota DPR saat ini.
“Ingat peristiwa ustaz di Kampung Maling? Saya kira saya sama Pak Benny masih ada di sini. Pada waktu itu Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dicecar habis-habisan ditanya seperti ini dibilang bapak ini seperti ustaz di Kampung Maling,” kata Mahfud.
Ia melanjutkan, “Bapak baik, tetapi di lingkungan Bapak jelek. Ingat ‘kan? Itu tanggal 17 Februari 2002.” (*)
Ilustrasi: Proyek pelebaran jalan di Jalan Ahmad Yani Batam Center.
batampos – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan target pendapatan daerah di triwulan pertama masih jauh dari harapan.
“Anggaran kita masih jauh kurangnya. Jadi belum sesuai target. Karena itu rencana anggaran ke depan harus dibahas ulang sepertinya,” kata dia usai menghadiri paripurna di kantor DPRD Batam, Rabu (29/3).
Menurutnya, jika anggaran pendapatan dan belanja tidak mencapai target, maka akan berdampak terhadap banyak hal seperti pengerjaan pembangunan yang sudah direncanakan.
“Termasuk juga soal buka bersama kemarin. Anggaran Rp1,2 miliar sudah dibatalkan. Dan uang tidak terpakai dan kembali ke kas,” ujarnya.
Rudi mengakui agenda sudah dibatalkan. Terkait pengalihan anggaran tersebut untuk kegiatan lain, ia mengungkapkan masih belum tahu.
“Nanti lah di anggaran perubahan dibahas lagi. Lagian uangnya juga belum tentu ada. Coba tanya Pak Raja Azmansyah tercapai tidak target APBD kita. Informasinya kemarin berkurang banyak,” terangnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan target di triwulan pertama 25 persen. Sedangkan sekarang ini capaian secara keseluruhan, PAD 20.74 persen, pajak daerah 22.02 persen dan retribusi 12.09 persen,
“Idealnya semua sudah 25 persen. Namun ada beberapa tren belum sesuai dengan harapan. Terutama dari retribusi daerah,” jelasnya.
Dengan program-program supaya tren positif pajak PBB P2 dan BPHTB ini bisa terus berlanjut.
Khusus pajak daerah lainnya belum optimal penerimaannya, yakni hotel, restoran, hiburan, parkir. Upaya optimalisasi selalu dilakukan, agar target bisa terealisasi dengan baik.
“Upaya tetap ada. Kami terus dorong agar capaian ini bisa maksimal,” tutupnya. (*)
Seorang nelayan membersihkan sampan yang terkena limbah minyak hitam di kawasan pesisir pantai di Desa Teluk Bakau. F.Kiriman Mahli untuk Batam Pos.
batampos– Sejumlah nelayan di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang merasa dirugikan limbah minyak hitam yang kembali mengotori kawasan pesisir pantai.
Seorang nelayan Desa Teluk Bakau, Arifin merasa dirugikan adanya limbah minyak hitam yang mengotori kawasan pesisir pantai.
Soalnya, akibat limbah minyak hitam membuat sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan nelayan seperti alat tangkapnya rusak.
“Dampaknya kalau kena alat tangkap susah dibersihkan,” kata dia.
Dia mengatakan, untuk membersihkan alat tangkap yang terkena limbah minyak hitam harus menggunakan minyak.
Selain alat tangkap, kata dia, perahunya pun menjadi kotor akibat terkena limbah minyak hitam.
Dia berharap, kejadian seperti ini tidak lagi terulang karena merugikan masyarakat nelayan.
Nelayan lain, Abdul Razak pun mengeluhkan hal senada. Dia mengatakan, kalau alat yang menunjangnya melaut sudah kena limbah minyak hitam akan lebih cepat rusak..
“Kalau sudah rusak, mau tidak mau ya diganti,” kata dia. (*)
Ilustrasi. Bandara Internasional Batam (BIB) Hang Nadim. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Bandara Hang Nadim Batam memastikan siapa melayani trafik penumpang pada masa arus mudik Lebaran 2023. Hal ini disampaikan oleh pengelola Bandara dengan membuka Posko di momen Hari Raya Idul Fitri 2023.
“Terkait perisiapan arus mudik lebaran, kita tentu membuat posko terpadu terdiri dari beberapa stakeholder. Dengan mempersiapkan peralatan dan sumber daya yang di butuhkan kemudian seluruh infrastuktur yang mungkin nantinya diperlukan sedang dipersiapkan lagi sebaik-baiknya,” ujar Direktur BIB Hang Nadim Batam, Pikri Ilham, Rabu (29/3/2023).
Kemudian langkah selanjutnya telah berkoordinasi dengan pihak maskapai terkait dengan penambahan ekstra flight untuk rute-rute tertentu dan waktunya, sehingga memudahkan untuk menampung apabila adanya penambahan saat arus mudik dan arus balik.
“Dilihat dari trennya itu puncak arus mudik kira-kira H-5 , sebab hari libur dipercepat mulai 19 April, kemungkinan akan terjadi lonjakan di tanggal H-5 dan H-7 lebaran. Kita juga harus antisipasi pada saat momen tersebut,” ujarnya.
Pikri menambahkan kemungkinan tanggal 15 – 17 April menjadi puncaknya. Antisipasi faktor cuaca, pihanya meminta kepada maskapai untuk mengaktifkan lagi mobile check in dan electronic check in, sehingga di bandara tidak terlalu berdesak-desakan untuk check in di bandara.
Ia pun mengimbau kepada seluruh maskapai untuk mempersiapkan pesawat dan SDM-nya serta peralatan pendukungnya sebaik mungkin sehingga kelancaran dapat terjadi dan keselamatan pemudik.
“Kita juga minta kepada seluruh penumpang untuk melakukan pembelian tiket dari jauh-jauh hari,” jelasnya.
Juga melakukan check in secara online, sesegera mungkin 24 jam sebelum keberangkatan, dan mempacking sebaik mungkin barang bawaan. TIdak menggunakan kardus agar tidak rusak ataupun basah.
“Bagi pemudik disarankan lebih awal sehingga tidak terjadi penumpukkan di hari-hari padat mendekati hari lebaran,” ujarnya.
Soal regulasi harga tiket, pihaknya sudah mengimbau kepada maskapai agar tidak ada penjualan tiket diatas tarif batas atas.
“Kami akan menayangkan di layar tarif batas atas dari Batam ke berbagai tujuan sehingga apabila ada penjualan diatas harga tersebut maka penumpang bisa melaporkan kepada kami ataupun ke Kementerian Perhubungan. Jadi hal ini penting untuk kenyamanan penumpang tetap terjaga tidak boleh ada harga dijual diatas ketentuan,” tutupnya. (*)
batampos – HARRIS Hotel Batam Center mempersembahkan paket berbuka puasa Ramadan 1444H “The HARRIS Ramadan” yang akan membuat Anda merasakan pengalaman kuliner yang tidak terlupakan.
Di dalam paket ini, hotel kami menawarkan menu-menu istimewa dari nusantara dan timur tengah yang pastinya akan membuat selera Anda terpuaskan.
Menu-menu yang disediakan dalam paket berbuka puasa ini sangat beragam dan menarik. Mulai dari berbagai jenis makanan pembuka dan takjil, hidangan utama, hidangan pondokan live cooking dan hidangan penutup.
Anda bisa mulai dengan takjil seperti aneka kurma, bubur kampiun, bolu kukus, onde-onde, dadar gulung, kue cantik manis atau wingko babat dilanjutkan dengan asinan dan rujak buah untuk lebih menggugah selera.
Pilihan selanjutnya bisa langsung mencoba hidangan utama seperti rawon, soto medan, daging balado, ayam bakar kecap, udang sambal pete, ikan woku, tauco cumi terong telunjuk atau bisa mencoba selera kuliner hidangan timur tengah seperti lamb tangine, um alli, kabsa, fish mandi baklava atau bahkan kebab daging sapi dan daging ayam yang langsung dimasak di tempat.
Sambil mendengarkan alunan live music Ramadan di HARRIS Cafe, eksplorasi kuliner Anda bisa dilanjutkan dengan mencoba menu-menu pondokan yang di masak langsung di tempat seperti martabak telur, pempek, mi ayam, seblak, siomay, roti jala dan pondokan gorengan.
Untuk mengakses menu ramadan dalam 1 bulan bisa dilihat di http://bit.ly/HBCT-RamadanMenu
Paket berbuka puasa ini tersedia dengan harga Rp178,000 nett/orang dan potongan harga 50% untuk anak-anak usia 4-10 tahun, dan bagi Anda yang membeli untuk 10 orang akan mendapatkan 1 orang gratis di tanggal 26 Maret sampai dengan 17 April 2023. Selain itu, kami juga akan mengadakan undian dengan hadiah dua unit motor untuk pelanggan yang beruntung.
“Kami sangat senang bisa mempersembahkan paket berbuka puasa Ramadan ini kepada pelanggan setia kami. Kami ingin memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan dan membuat berbuka puasa Anda semakin meriah” ujar Harum Hendra Winata selaku General Manager HARRIS Hotel Batam Center.
Jadi tunggu apa lagi? Segera pesan paket berbuka puasa Ramadan dari HARRIS Hotel Batam Center dan nikmati pengalaman kuliner yang istimewa. Hubungi kami di nomor whatsapp +62778749 99 99 untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut. (*)
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. F.Immanuel Sebayang
batampos – Pemerintah Kota Batam kembali menganggarkan tunjangan hari raya (THR) dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 2023 bagi pegawai honorer.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan untuk hal THR sudah disiapkan anggarannya. Pembayaran THR untuk pegawai honorer ini akan menyesuaikan dengan aturan yang ada.
“Teknisnya ke pak Sekda. Karena saya tidak hapal angkanya,” kata dia usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Batam, Rabu (29/3).
Pembayaran THR ini, lanjut Rudi, merupakan bentuk perhatian Pemko Batam kepada tenaga honorer yang sudah membantu tugas pemerintahan selama ini.
“Tetap menjadi prioritas kami untuk THR ini. Namun untuk jumlahnya dan kapan dibayarkan itu menjadi kewenangan dari masing-masih OPD karena sudah dititipkan di OPD soal THR ini,” ungkapnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid mengatakan THR pegawai honorer sudah dianggarkan, dan ditranfer ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tempat tenaga honorer bekerja.
“THR honorer ada tahun ini. Karena Pak Wali minta hal THR tenaga honorer ini menjadi atensi. Dan sudah beberapa tahun ini Pak Wali komitmen soal THR tenaga honorer ini. THR mereka terima sesuai dengan gaji yang mereka terima setiap bulannya,” ungkapnya.
Jefridin mengungkapkan jumlah tenaga honorer setiap tahun mengalami penurunan. Hal ini karena sebagian dari honorer sudah diangkat menjadi tenaga Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Angka pastinya ini saya belum tahu. Mungkin di kepala BPKSDM yang tahu detailnya. Namun memang sepertinya berkurang dari sebelumnya karena mereka sudah ada yang jadi tenaga PPPK,” jelas Jefridin.
Terkait waktu pembayaran THR honorer ini, Jefridin menyebutkan paling lambat dibayarkan H-5 jelang hari raya Idulfitri April mendatang.
“Sesuai ketentuan akan dibayarkan,” tutupnya.
Berdasarkan informasi gaji yang diterima pegawai honorer setiap bulan minimal Rp2,9 juta, tergantung pendidikan tenaga honorer tersebut. “THR yang diterima sebesar gaji,” tutupnya. (*)
Logo resmi Piala Dunia U-20 2023. Turnamen itu akan digelar pada 20 Mei-11 Juni 2023. (ANTARA/PSSI)
batampos – FIFA secara resmi menghapus atau mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Pernyataan itu disampaikan langsung otoritas tertinggi sepak bola dunia itu lewat situs resmi mereka, fifa.com.
Menyusul pertemuan antara Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Presiden PSSI, Erick Thohir, FIFA telah memutuskan untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Keputusan itu buntut keadaan kisruh, penolakan timnas Israel U-20, yang merebak belakangan ini.
Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya.
FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, pihaknya tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI, bekerja sama erat, apalagi dengan dukungan pemerintahan Presiden Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pascatragedi yang terjadi pada Oktober 2022.
Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI, di bawah kepemimpinan Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. (*)
Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina saat di musrenbang Kepri 2024 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/03).
batampos-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepuluan Riau Tahun 2023 secara resmi dibuka Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad yang ditandai pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/03).
Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Kepri Tahun 2023 ini digelar Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepri dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh setiap Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang telah disepakati bersama antara Eksekutif dan Legislatif melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021.
RKPD yang berpedoman kepada RPJMD bermakna RKPD memuat semua target dan capaian RPJMD sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun Visi tersebut adalah “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”.
Untuk memberikan arah dalam perencanaan pembangunan tahun 2024, maka RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mengusung tema “Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional”.
Gubernur Ansar mengatakan melalui tema tersebut, prioritas pembangunan daerah di tahun 2024 akan diprioritaskan dalam tiga pokok utama yaitu optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.
“Untuk pengoptimalan potensi perekenonomian daerah akan kita tempuh dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, pemanfaatan sektor pertanian, kelautan serta perikanan, dan peningkatan pendapatan asli daerah,” kata Gubernur Ansar.
Selanjutnya pembangunan infrastruktur wilayah akan dicapai dengan strategi percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan antar pulau dan pesisir.
“Adapun pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya adalah dengan penyelenggaran pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terbuka dan terintegrasi, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, pelaksanaan manajemen ASN yang profesional, peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan harmonisasi antar umat beragama,” lanjut Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga mengulang kembali arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Kepala Daerah terkait dengan Pengendalian Inflasi, Penurunan Kemiskinan Ekstrem ke 0% pada tahun 2024, Fokus penurunan stunting, Memastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024.
“Saya mengajak kepada semua Bupati dan Walikota agar dapat melaksanakan direktif Presiden tersebut dan menjadikan kelima hal diatas sebagai prioritas dalam perencanaan tahun 2024 mendatang,” kata Gubernur Ansar.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni yang hadir mewakil Menteri Dalam Negeri menyebutkan pentingnya sinkronisasi tema RKP Nasional dan Daerah. Untuk tahun 2024, tema RKP Nasional adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Sesuai dengan tujuan utama pembangunan daerah yaitu perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” kata Agus Fatoni.
Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Onny Noyorono yang hadir mewakili Kepala Bappenas memaparkan Provinsi kepulauan Riau dalam jangka panjang akan diarahakan menjadi salah satu kekuatan ekonomi sumber pertumbuhan luar Jawa, sebagai bagian tidak terpisahkan dari konstelasi Transformasi Ekonomi Indonesia menuju negara maju.
“Transformasi ekonomi Kepri yang dirancang oleh Bappenas adalah merajut permata biru ekonomi gerbang utara Indonesia dengan enam strategi besar yang mengusung blue, intelligent, and historic islands of Indonesia,” jelas Onny.
Enam strategi yang dimaksud Onny adalah Kepri Talenta, Kepri Produktif dan Kreatif, Kepri Biru, Kepri Digital, Kepri Terintegrasi dan Inklusif, dan Kepri Kondusif.
Dalam pembukaan Musrenbang Provinsi Kepri juga dilakukan pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kepada Kabupaten/Kota, BPS Provinsi Kepulauan Riau, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) IV, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera lll.
Adapun Penerima Penghargaan PPD yaitu Terbaik l Kota Tanjungpinang, Terbaik ll kabupaten Bintan, dan Terbaik llI Kabupaten Karimun. Untuk penerima IPKD yaitu Kabupaten Bintan dengan nilal 74,1676, Kabupaten karimun dengan nilai 72,9901, Kabupaten Lingga dengan nikai 67,6489, Kota Tanjungpinang dengan nilai 65,6647, Kota Batam dengan nilai 65,3890, Kabupaten Natuna dengan nilai60,7096, dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nilai 59,1589.
Selanjutnya pemberian penghargaan kepada mitra pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yaitu BPS Provinsi Kepulauan Riau Atas perannya sebagai Pembina Data Dalam Pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Atas Kontribusi dalam Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau Atas Pembangunan dan Komitmen Kontribusi dalam Peningkatan Sarana Prasarana Jalan Nasional di Provinsi Kepulauan Riau, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Atas Kontribusi dalam Penataan Kawasan Permukiman di Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Permukiman Sumatera Il AtasKontribusi dalam Penyediaan Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau.
Turut hadir dalam Pembukaan Musrenbang RKPD tersebut yaitu Kepala Biro Perencanaan Ortala Rohmad Supriyadi, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Gubernur Kepri Periode 2005-2010 H. Ismeth Abdullah, Ketua DPRD Provinsi Kepri 2004-2014 Nur Syafriadi, Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Irvansyah, Kepala Kajati Kepri Rudi Margono, Kaskoarmarda I Laksamana Pertama TNI Sawa, Danrem 033/WP Laksamana Pertama TNI Yudi Yulistyanto, Kazona Bakamla Barat Laksmana Pertama TNI Syufenri, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri H.M Sutomo, Danlanud RHF Kolonel Nav Arief Budiman, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri Raden Hari Tjahjono, Bupati Bintan Roby Kurniawan, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. (*)
