batampos – Ahli dari Badan Nasional Narkotika (BNN) Ahwil Loetan menjelaskan alasan undercover buying tak boleh menggunakan barang hasil sitaan, seperti dalam kasus barang sitaan oleh Polres Bukittinggi.

Ahwil menerangkan, jika undercover buying menggunakan barang sitaan, akan ada ketidakjelasan status kepemilikan saat menangkap tersangka yang hendak dijebak dengan barang sitaan tersebut.

“Jadi kalau misalnya kita menggunakan barang bukti untuk menjebak, terus waktu kita menjebak seseorang, kita tangkap. Barang bukti yang kita tangkap kan punya kita. Jadi ini barang bukti apa? Pasti tidak ada gunanya kan?” urainya dalam persidangan dengan Tedakwa Teddy Minahasa di PN Jakarta Barat, Senin (6/3).

“Jadi makanya tidak ada namanya di dalam teknik undercover buying menggunakan barang jenis narkotika. Namanya saja undercover buying. Jadi itu harus dengan uang kita beli,” sambungnya.

Lebih jauh lagi, Ahwil menerangkan bahwa di Indonesia tidak mengenal teknik undercover sell dalam menjebak pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu menjual barang bukti, terus menangkap yang bersangkutan.

“Barang buktinya kita punya. Siapa yg mau jadi tersangkanya? Ini kan jadi masalah baru,” tandasnya.

Sebelumnya, Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa mengaku ingin menjebak Linda dengan sabu-sabu dalam kasus peredaran narkoba yang menjeratnya sejak tahun lalu. Jebakan tersebut disiapkannya melaui tangan Mantan Kapolres Buktittinggi AKBP Dody Prawiranegara.

“Inilah pintu masuk untuk mengerjai dia (Linda),” kata Teddy saat menjadi saksi atas terdakwa Dody dan Linda Pujiastuti di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (1/3).

Terkait motif dari jebakan itu sendiri, kata Teddy lantaran niat Linda sempat memberikan informasi yang tak benar saat mencoba mengungkap peredaran narkoba sebanyak 2 ton dari Myanmar pada 2019.

Ia mengaku saat itu malu karena bisa tertipu oleh informasi yang diberikan Linda.

“Dalam peristiwa tahun 2019 di kapal itu banyak anak buah saya. Saya malu kehormatan saya di depan anak buah saya, jenderal bisa tertipu mentah-mentah seperti ini,” kata Teddy.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan, pihaknya segera memutuskan terkait rencana relokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara.

Hal ini setelah terjadinya insiden kebakaran, yang terjadi pada Jumat (3/3) malam. Erick mengaku, pihaknya sudah melakukan rapat evaluasi dengan penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, terkait rencana relokasi TBBM Plumpang.

“Nanti sore, kan kemarin sudah rapat sama Gubernur DKI, ada pak Menko (Menko PMK Muhadjir Effendy) nah hasil rapat kemarin masing-masing instituti memfollow up ke masing-masing instititusi dulu,” kata Erick di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (6/3).

Erick mengungkapkan, pihaknya juga akan menggelar pertemuan dengan PT. Pertamina, dalam melakukan evaluasi terkait TBBM Plumpang. “Kalau saya nanti sama Pertamina ada rapat jam 4 ya mengenai Plumpang,” ucap Erick.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera mencari solusi pasca kebakaran di Depo Pertamina Plumpang. Menurut Jokowi, kawasan TBBM Plumpang sangat berbahaya untuk ditinggali masyarakat.

“Kemudian yang kedua, saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang,” ucap Jokowi saat meninjau tenda pengungsian di RPTRA Rasela, Rawabadak, Jakarta Utara, Minggu (5/3).

Jokowi menyebut, kawasan Depo Pertamina Plumpang merupakan zona berbahaya. Sehingga sangat berbahaya untuk ditinggali penduduk.

“Terutama, karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi,” tegas Jokowi.

Namun, hal ini tentunya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait.

“Nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan semuanya,” pungkas Jokowi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ahli dari Badan Nasional Narkotika (BNN) Ahwil Loetan menyatakan, bahwa barang bukti narkotika sitaan seharusnya tidak boleh dijadikan undercover buying atau pembelian terselubung untuk menangkap tersangka.

Hal itu disampaikan Ahwil dalam sidang sebagai saksi dengan Terdakwa Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (6/3). “Jadi BB (barang bukti) yang disita itu hanya boleh disisihkan untuk pengadilan dan untuk pendidikan dan pelatihan,” ujarnya dalam persidangan.

“Maksudnya pendidikan untuk petugas lab dan juga anggota-anggota dan bisa juga untuk pendidikan anjing-anjing pelacak narkotika,” sambung Ahwil.

Selain itu, dalam hal penyitaan barang bukti narkotika, penyidik harus segera memusnahkan barang bukti tersebut dalam kurun waktu selambat-lambatnya 1 minggu. “Bisa diperpanjang apabila tempatnya jauh sampai 2 minggu,” jelasnya.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ketua Hakim Jon Sarman Saragih kembali menegaskan pernyataan Ahwil dengan bertanya, “Kalau demikian, barang bukti hasil penangkapan tidak boleh dibuat menjadi objek atau barang dalam rangka pembelian terselubung?” Menjawab hal itu, Ahwil menjawab dengan tegas, “Sangat betul, Yang Mulia.”

Untuk diketahui, dalam perkara ini, Teddy Minahasa mengaku hendak menjebak Linda Pujiastuti alias Anita Cepu dengan cara undercover buying menggunakan barang bukti narkotika jenis sabu hasil sitaan Polres Bukittinggi. Hal itu lantas dilakukan melalui Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dodi Prawiranegara.

Sebelumnya, Teddy didakwa bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.

Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan Polres Bukittinggi seberat lebih dari 5 kilogram. Total ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma’arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.

Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kemenag menyambut baik kebijakan Ditjen Imigrasi yang mencabut syarat rekomendasi untuk pengurusan paspor khusus umrah dan haji. Kemenag menilai rekomendasi kementerian yang dulu diminta Ditjen Imigrasi memang tidak perlu dan cenderung menyulitkan jamaah.

’’Pihak Imigrasi dulu meminta Kemenag atas alasan pengawasan untuk terbitkan rekomendasi dalam proses penerbitan paspor jamaah umrah dan haji khusus. Kebijakan Ditjen Imigrasi ini memang cukup mempersulit,” ujar Jubir Kemenag Anna Hasbie di Jakarta, Senin (6/3).

“Alhamdulillah, Ditjen Imigrasi akhirnya tak mempersulit lagi jemaah umrah dan haji khusus dalam pembuatan paspor,” sambungnya.

Menurut Anna, syarat rekomendasi Kemenag itu diberlakukan sejak 2017 oleh Ditjen Imigrasi. Ketentuan itu diterbitkan Ditjen Imigrasi Kemenkumham sebagai pihak yang berwenang menerbitkan paspor.

Sekitar awal Maret 2017, Ditjen Imigrasi bersurat ke Kementerian Agama yang meminta adanya persyaratan tambahan berupa rekomendasi dari Kemenag dalam proses pengurusan paspor jamaah umrah dan haji khusus.

Melalui Surat Edaran Nomor B-7001/DJ.I/Hk.00.5/03/2017 tentang Penambahan Syarat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi Pemohon Paspor Ibadah Umrah/Haji Khusus, Ditjen Imigrasi meminta Kemenag memberitahukan kepada Kankemenag Kabupaten/Kota tentang adanya persyaratan tambahan tersebut agar mereka bisa menindaklanjutinya.

’’Edaran Ditjen Imigrasi itu lalu diinformasikan ke Kankemenag Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Karena sudah dicabut, nantinya jamaah umrah dan haji khusus sudah tidak perlu lagi meminta rekomendasi Kemenag. Kita dukung Ditjen Imigrasi tidak lagi persulit jamaah,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group