batampos – Pesawat C-130J-30 Super Hercules mendarat di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma sesuai rencana Senin siang (6/3). Besok (8/3) Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan pesawat itu secara resmi kepada TNI AU. Secara bertahap, pesawat angkut berat dari Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma bakal dipindahkan ke Lanud TNI AU Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur.

Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI A. Gustaf Brugman menyampaikan hal itu usai menyambut kedatangan C-130J-30 Super Hercules kemarin. Menurut Gustaf, seluruh C-130J-30 Super Hercules akan ditempatkan di Skadron Udara 31 yang bermarkas di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma. ”Pesawat (Hercules) di Skadron Udara 31 akan bergeser ke Lanud Abdulrachman Saleh di Malang untuk memperkuat Skadron Udara 32,” kata dia.

Namun, pergeseran alat utama sistem persenjataan (alutsista) itu dilaksanakan secara bertahap. Yakni setelah lima unit C-130J-30 Super Hercules tiba di Indonesia pada awal tahun depan. Selain itu, TNI AU turut mempertimbangkan penyesuaian yang dibutuhkan oleh para prajurit yang mengawaki pesawat tersebut. ”Setelah semua crew siap untuk model J (C-130J-30 Super Hercules, Red), H model secara bertahap akan dipindahkan ke Malang,” imbuhnya.

Dengan begitu, Skadron Udara 32 di Malang tidak lagi menggunakan pesawat Hercules tipe B. Pesawat Hercules tipe B itu, lanjut Gustaf, sudah berumur tua. Sehingga perlu disudahi masa tugasnya. Diakui oleh perwira tinggi bintang tiga TNI AU itu, pihaknya menyambut dengan gembira kedatangan C-130J-30 Super Hercules. Dia yakin, pesawat yang dibuat oleh Lockheed Martin tangguh sebagaimana pendahulunya.

Keyakinan itu dilandasi sejumlah pembaruan pada pesawat angkut generasi terbaru dari Hercules tersebut. Keberadaannya akan sangat berguna bagi TNI AU. Baik untuk memenuhi kebutuhan operasi militer maupun misi kemanusian atau operasi militer selain perang (OMSP). ”Dia mempunyai kelebihan di avionik pesawat yang telah terintegrasi dan engine yang lebih efisien. Sehingga dia bisa terbang lebih jauh dan kecepatannya juga lebih bagus,” beber Gustaf. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kuasa Hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea menyatakan bahwa kliennya itu seharusnya bebas dari dakwaan. Hal itu lantaran menurutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah keliru mendakwakan pasal pada kasus narkotika yang menjerat Teddy.

Berdasarkan hasil persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin, (6/3), dengan saksi ahli pidana Eva Achjani Zulfa mengiyakan bahwa dalam konteks barang bukti seharusnya Teddy Minahasa dijerat dengan pasal 140 Undang-undang Narkotika, bukan dengan pasal 112 yang saat ini menjeratnya.

“Wah ini surat dakwaan salah dong majelis. Kok (pasal) 112?” ucap Hotman dalam persidangan.

Setelah itu, ia kembali bertanya kepada Eva soal implikasi atas kelirunya dakwaan itu terhadap Teddy Minahasa. “Batal demi hukum,” kata Eva.

Atas hal itu, Hotman berkesimpulan bahwa sudah seharusnya Teddy Minahasa dibebaskan dari tuduhan kasus narkotika yang tersemat padanya saat ini. “Artinya berdasarkan keterangan dari saksi ahli JPU, harusnya Teddy Minahasa itu bebas,” tegasnya usai persidangan.

Untuk diketahui, dalam perkara ini, Teddy Minahasa didakwa bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.

Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan Polres Bukittinggi seberat lebih dari 5 kilogram. Total ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma’arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara. Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Dewan Masjid Indonesia (DMI) melarang semua pengurus masjid memberikan panggung bagi tokoh politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

“Pengurus masjid dilarang memberikan panggung politik untuk tokoh politik dalam Pemilu 2024,” kata Wakil Ketua Umum DMI Komjen Pol (Purn) Syafruddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (6/3).

Dalam Rapimnas III DMI yang berlangsung di Kantor Pusat DMI di Jalan Matraman Raya, Jakarta, Senin dan Selasa (7/3), Syafruddin mengatakan terdapat rekomendasi untuk menyelenggarakan muktamar secara gradual sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART).

Rekomendasi tersebut merupakan mandat langsung dari Ketua Umum (Ketum) DMI Jusuf Kalla yang memberikan mandat langsung kepada Syafruddin untuk melaksanakan muktamar secara gradual sesuai AD/ART.

“Ketum DMI Jusuf Kalla memberikan mandat untuk melaksanakan muktamar secara gradual sesuai AD/ART,” tambah mantan wakil kapolri itu. Kemudian, DMI memberikan amanat untuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar DMI.

Syafruddin telah mengunjungi kediaman Budi Gunawan untuk menanyakan kesediaannya menjadi ketua dewan pakar DMI. Baca juga: DMI Bersama BWI Dorong Percepatan Sertifikasi Wakaf Masjid “Mengangkat Kabin Budi Gunawan sebagai Ketua Dewan Pakar DMI,” katanya.

Agenda Rapimnas III DMI itu antara lain melaporkan perkembangan hasil tugas masing-masing sekaligus mereka mengajukan rekomendasi. Rapimnas DMI juga akan membahas konsolidasi tata tertib DMI dan penyelenggaraan Muktmar DMI VIII. (*)

Reporter: JP Group