Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun didampingi Kapolresta Barelang dan Forkopimda melihat lokasi Kampung Aceh, Jumat (24/3). Kampung Aceh sebelum dilakukan penggerebekan oleh Polresta Barelang gabungan bersama TNI, Satpol PP dan lainnnya. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam berkomitmen memberantas secara tuntas peredaran narkoba di Kampung Aceh, Seibeduk. Hal ini menyusul pengamanan terhadap puluhan penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya pada Selasa lalu, dan juga peninjauan langsung oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun.
“Penyidik akan memilah dan menentukan para pelaku yang telah diamankan beberapa waktu lalu, untuk menjalani proses hukum lanjutan atau hanya pembinaan. Sementara tindakan yang mengarah pada unsur perjudian masih terus dilakukan penyidikan mendalam,” ujar Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun, Jumat (24/3/2023).
Irjen Pol Tabana menambahkan perihal adanya informasi bahwa oknum aparat yang terlibat peredaran narkoba dan perjudian di lokasi tersebut, Tabana menegaskan, telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan identifikasi penyelidikan dan mengejar oknum yang terlibat di tempat tersebut.
“Dugaan atau indikasi adanya oknum yang terlibat di lokasi tersebut perlu mendapat perhatian khusus dan ditindaklanjuti,” tegas Kapolda.
Sebab peredaran narkoba di lokasi ini sudah terang-terangan dan sangat mengganggu aspek kehidupan. Jadi perlu dukungan dari seluruh pihak dan harus bersinergi dalam pemberantasan penyakit masyarakat di lokasi ini secara optimal.
“Sehingga Kota Batam dapat berjalan dengan semestinya tanpa ada gangguan kamtibmas kedepan,” ujarnya. (*)
Dari 241 pengaduan tersebut, sebanyak 98 perkara sudah proses verifikasi materiil dan 77 perkara dalam tahap pemberkasan dan pelimpahan ke persidangan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tio Aliansyah menyebutkan hingga kini lembaganya telah menangani sebanyak 241 laporan pengaduan mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).
“Dari 253 pengaduan KEPP yang masuk ke kami, sebanyak 241 sudah ditangani dan 12 sisanya belum ditangani,” kata Tio Aliansyah di Bandarlampung, Senin, (27/3).
Tio melanjutkan, dari 241 pengaduan tersebut, sebanyak 98 perkara sudah proses verifikasi materiil dan 77 perkara dalam tahap pemberkasan dan pelimpahan ke persidangan.
Tio juga mengatakan, pada saat ini terdapat pergeseran tren karena belum saja pemilu dimulai, laporan soal KEPP sudah banyak masuk ke DKPP. Jenis dugaan pelanggaran KEPP yang dilaporkan terbagi dalam tiga kelompok, yakni tahapan pemilu/pemilihan, non-tahapan pemilu/pemilihan, dan bukan pengaduan.
“Tercatat laporan ke kami yang banyak masuk hingga saat ini berkaitan dengan rekrutmen badan adhoc, baik itu panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun panwaslu di kecamatan. Ini laporan sudah 206,” kata dia.
Kemudian, terdapat juga enam laporan terhadap tahapan pendaftaran dan verifikasi pemilu, rekapitulasi perhitungan suara satu laporan. Lalu rekrutmen atau pengisian jabatan sekretariat penyelenggara ada tiga pengaduan.
Laporan pengaduan lainnya adalah seleksi anggota KPU provinsi/kabupaten/kota dua perkara, seleksi anggota Bawaslu provinsi/kabupaten/kota satu pengaduan, PAW legislatif satu perkara, pemberhentian penyelenggara pemilu adhoc satu perkara, kinerja sekretariat enam perkara, perbuatan amoral 13 perkara, dan rangkap jabatan 12 perkara.
“Kenapa DKPP terkesan lama dalam melakukan persidangan pelanggaran KEPP karena memang ada proses yang harus dijalani, seperti verifikasi administrasinya harus terpenuhi,” kata dia.
Bahkan, sebelum melakukan persidangan, semua laporan yang masuk juga akan dianalisis kembali, apakah layak untuk diperiksa dalam persidangan atau tidak sehingga membutuhkan banyak waktu.
“Jadi, bukan kami memprioritaskan satu perkara, tidak. Siapa yang dulu laporan maka akan didahulukan. Semua dilakukan verifikasi administrasi dan seterusnya sehingga semua harus menunggu,” ujarnya. (*)
Dari 241 pengaduan tersebut, sebanyak 98 perkara sudah proses verifikasi materiil dan 77 perkara dalam tahap pemberkasan dan pelimpahan ke persidangan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tio Aliansyah menyebutkan hingga kini lembaganya telah menangani sebanyak 241 laporan pengaduan mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).
“Dari 253 pengaduan KEPP yang masuk ke kami, sebanyak 241 sudah ditangani dan 12 sisanya belum ditangani,” kata Tio Aliansyah di Bandarlampung, Senin, (27/3).
Tio melanjutkan, dari 241 pengaduan tersebut, sebanyak 98 perkara sudah proses verifikasi materiil dan 77 perkara dalam tahap pemberkasan dan pelimpahan ke persidangan.
Tio juga mengatakan, pada saat ini terdapat pergeseran tren karena belum saja pemilu dimulai, laporan soal KEPP sudah banyak masuk ke DKPP. Jenis dugaan pelanggaran KEPP yang dilaporkan terbagi dalam tiga kelompok, yakni tahapan pemilu/pemilihan, non-tahapan pemilu/pemilihan, dan bukan pengaduan.
“Tercatat laporan ke kami yang banyak masuk hingga saat ini berkaitan dengan rekrutmen badan adhoc, baik itu panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun panwaslu di kecamatan. Ini laporan sudah 206,” kata dia.
Kemudian, terdapat juga enam laporan terhadap tahapan pendaftaran dan verifikasi pemilu, rekapitulasi perhitungan suara satu laporan. Lalu rekrutmen atau pengisian jabatan sekretariat penyelenggara ada tiga pengaduan.
Laporan pengaduan lainnya adalah seleksi anggota KPU provinsi/kabupaten/kota dua perkara, seleksi anggota Bawaslu provinsi/kabupaten/kota satu pengaduan, PAW legislatif satu perkara, pemberhentian penyelenggara pemilu adhoc satu perkara, kinerja sekretariat enam perkara, perbuatan amoral 13 perkara, dan rangkap jabatan 12 perkara.
“Kenapa DKPP terkesan lama dalam melakukan persidangan pelanggaran KEPP karena memang ada proses yang harus dijalani, seperti verifikasi administrasinya harus terpenuhi,” kata dia.
Bahkan, sebelum melakukan persidangan, semua laporan yang masuk juga akan dianalisis kembali, apakah layak untuk diperiksa dalam persidangan atau tidak sehingga membutuhkan banyak waktu.
“Jadi, bukan kami memprioritaskan satu perkara, tidak. Siapa yang dulu laporan maka akan didahulukan. Semua dilakukan verifikasi administrasi dan seterusnya sehingga semua harus menunggu,” ujarnya. (*)
batampos – Pasokan air bersih semakin bermasalah dan dikeluhkan warga di Kelurahan Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji. Air mengalir hanya di malam hari dengan tekanan yang sangat kecil.
Menurut warga, penyebabnya adalah pengambilan air oleh mobil tanki di pompa hidran dekat Mako Sat Pol PP, Sagulung. Pompa hidran ini satu jalur dengan pipa utama yang mengalirkan air ke pemukiman warga sehingga tekanan air berkurang. Saat ada pengisian, otomatis tekanan air ke pemukiman warga berkurangan. Bahkan tak mengalir sama sekali jika penggunaan meningkat.
“Siang sama sekali tak ngalir air karena ada penyedotan di koran hidran itu. Malam ngalirnya pun kecil sekali. Sengsara kami dibuat,” ujar Roni, warga Perumahan Taman Carina, Tanjunguncang.
Situasi yang menyusahkan ini masih terjadi hingga saat ini, dan bahkan lebih parah dari hari-hari sebelumnya. “Dalam beberapa hari terakhir ini malah lebih parah. Tak ngalir sama sekali di malam hari,” ujar Mulyono, warga lainnya.
Warga berharap ini jadi perhatian pihak BP Batam dan pengelola air bersih di Kota Batam agar tidak mengorbankan masyarakat untuk kepentingan tertentu. (*)
Pihak pemerintah bersama aparat melakukan sidak untuk memastikan stok gas elpiji aman selama Ramadan di SPPBE Tanjunguban, Sabtu (25/3/2023). F.Slamet Nofasusanto
batampos– Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Tanjunguban memastikan stok gas elpiji 3 Kilogram (Kg) di Kabupaten Bintan masih aman.
“Stok gas elpiji 3 Kg di Bintan masih terkover,” kata Manager Operasional SPPBE Tanjunguban, Sumardi, Sabtu (25/3/2023).
Dia mengatakan, sampai saat ini penyaluran tabung gas elpiji dari SPPBE Tanjunguban ke agen masih sekira 10 LO (loading order) per hari, dimana 1 LO sekira 560 tabung gas elpiji.
“Sementara ini untuk penyaluran SPPBE ke agen masih terkendali, aman,” kata dia.
Ia berharap, menjelang Hari Raya Idul Fitri, stok gas elpiji untuk masyarakat di Bintan dapat terus terkendali.
Lokasi ledakan mengakibatkan bangunan rumah rusak (ANTARA/Heru Suyitno)
batampos – Satu orang tewas dalam ledakan yang diduga dari racikan bubuk mercon di sebuah rumah di Dusun Junjungan, Desa Giriwarno, Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Kadus Junjungan Himawan di Magelang, Senin, mengatakan korban meninggal dalam kejadian tersebut yakni Mufid (33).
Ia menyampaikan kejadian ledakan pada Minggu (26/3) pukul 20.10 WIB.
Selain korban tewas, ledakan tersebut juga mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka. Himawan menuturkan ledakan tersebut juga membuat sejumlah bangunan rumah mengalami kerusakan.
Tim Laboratorium Forensik Polda Jateng masih melakukan penyelidikan di tempat kejadian. (*)
batampos – Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan pengecekan kembali tempat kejadian perkara (TKP) untuk mendalami penyebab kematian Bripka Arfan Saragih (AS). Jasadnya ditemukan di Desa Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.
Menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, untuk menentukan penyebab pasti kematian Bripka AS perlu otopsi fisik dan otopsi psikologis. Namun menurut dia, kecil kemungkinan faktor alami (natural), faktor kecelakaan (accident), dan faktor bunuh diri (suicide). ”Jadi tinggal satu kemungkinan. Yakni pembunuhan (homicide),” ucap Reza.
Dia menjelaskan, jika masalah penyimpangan pajak Samsat dikunci sebagai masalah Bripka AS semata (bad apple theory). Seberapa relevan hal itu ditautkan dengan situasi sistemik, penyimpangan struktural, pidana terorganisasi (rotten barrel theory) sebagai unsur yang menyebabkan masalah pajak tersebut? ”Untuk memutuskan teori yang tepat, mari kita bernalar seberapa kuat seorang bripka melakukan police misconduct sendirian?” tutur Reza.
Dia mengatakan, ketika ada personel polisi yang melakukan penyimpangan, patut diduga ada sejawatnya yang tahu bahkan ikut serta dalam penyimpangan itu. Tapi selama 2023, hanya ada satu laporan yang masuk ke dalam whistleblowing system Polri.
”Padahal, Bripka AS meninggal dunia pada 6 Februari. Itu artinya, hingga sebulan lebih sejak Bripka AS meninggal dunia, tetap belum ada laporan yang Polri terima dari sistem tersebut,” terang Reza.
Dengan kata lain, lanjut dia, tidak ada satu pun personel Polri terutama di satwil Samosir dan Sumut, yang terpanggil untuk menjadi peniup pluit. Menurut Reza, karena mendorong personel untuk memanfaatkan whistleblowing system (WBS) tampaknya tidak ampuh, Mabes Polri perlu mengeluarkan bahasa ancaman.
Misalnya, Mabes Polri akan menjamin perlindungan bahkan penghapusan hukuman bagi personel yang memberikan informasi tentang kematian Bripka AS dan penyimpangan pajak di Samsat Samosir selambatnya 30 Maret.
”Tapi jika selepas tanggal itu tetap tidak ada personel yang meniup pluit, dan nanti diketahui terlibat atau tutup mulut, sanksi dengan pemberatan akan dijatuhkan,” tandas Reza. (*)
Audience Business Gathering dan Networking SCN Logistics Group (Port & Logistics) bersama Johor Port Berhad di Grand I Hotel, Batam, Selasa (21/3/2023). Foto: Istimewa untuk Batam Pos
batampos – SCN Logistics Group (Port & Logistics), perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan dan penyediaan berbagai layanan logistik terintegrasi menggelar Business Gathering dan Networking bersama Johor Port Berhad di Grand I Hotel, Batam, Selasa (21/3/2023).
Acara Business Gathering & Networking tersebut berlangsung dalam suasana santai namun serius, diisi dengan berbagai acara menarik, yang diantaranya adalah pemaparan profil Citranusa Kabil Port serta Johor Port Berhad, diskusi dan tanya jawab, hingga langkah-langkah strategis untuk pengembangan bisnis dan kerjasama kedua belah pihak.
Sejumlah nama-nama penting hadir dan memberikan pemaparan seputar bisnis dan pengembangan usaha ke depan, diantaranya adalah Aulia Febrial Fatwa selaku Presiden Direktur & CEO dari SCN Logistics Group, Richard Hutapea selaku Deputy General Manager Main Business dari SCN Logistics Group, MD Derick Basir selaku Chief Executive Officer (CEO) Johor Port Berhad, Dinesh Shanker selaku GM KBA Container Johor Port Berhad. Acara ini juga dihadiri beberapa Asosiasi ternama seperti ABUPI (Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia), ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia), APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia), INSA (Indonesia National Shipowner Association) dan Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat).
Richard Hutapea, Deputy General Manager Main Business dari SCN Logistics Group mengatakan, ada beberapa poin rencana kerjasama kedepan dengan Johor Port Berhad, Malaysia.
Di antaranya kerjasama pengembangan konektifitas baru antara Pelabuhan Umum Citranusa Kabil dan Johor Port Berhad khususnya mempromosikan Transhipment dengan rute Intra Asia, pengiriman lokal antara Batam dan Johor, serta meningkatkan bisnis konvensional antara kedua Pelabuhan ini termasuk bisnis Offshore, Drybulk dan Breakbulk.
“Kita juga berencana ingin mengembangkan konsolidasi aktivitas free trade zone (FTZ) Batam dan free trade zone (FTZ) Johor serta berencana untuk berkolaborasi membangun konektivitas kedua terminal yang lebih baik untuk melayani para pelaku industri baik yang ada di Batam maupun di Johor,” kata Richard Hutapea.
Saat ini, SCN Logistics Group mengelola pelabuhan seluas 58 hektar di Kawasan Industri Terpadu Kabil, Kota Batam. Pelabuhan tersebut telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Umum (Multipurpose) untuk Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun oleh pemerintah RI melalui Kementerian Perhubungan.
SCN Logistics Group memiliki sejumlah fasilitas utama untuk menunjang kegiatan jasa kepelabuhanan dan penyediaan berbagai layanan logistik terintegrasi seperti fasilitas Port & Terminal berupa 6 dermaga, area lahan penumpukan terbuka & tertutup, Stevedoring & Cargo Handling, Freight & Forwarding serta Third Party Logistics.
Fasilitas pendukung lain yang dimiliki yaitu Gedung Perkantoran CIQP (Custom, Immigration, Quarantine & Port Authorities), Transportation & Delivery, Distribution, Rental Equipment, Manpower Supply, Shore Base Facility, Project Cargo, Heaving Lifting Project hingga Custom Clearance and Formalities.
Johor Port Berhad (JPB) yang juga member MMC Ports menyediakan fasilitas pelabuhan multiguna yang terintegrasi dan terletak di bagian timur Johor dengan berbagai layanan pelabuhan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya.
JPB menjadi Pelabuhan multiguna yang berada di gerbang selatan Malaysia dan saat ini mengoperasikan 5 Terminal dengan 24 dermaga sepanjang 4,9 km diantara nya menangani kegiatan Kontainer, Curah Kering, Curah Lepas, Curah Cair, serta sudah ditetapkan sebagai Kawasan zona bebas.
JPB saat ini berkeinginan untuk menjalin hubungan kerja yang baik dengan pelabuhan tetangga dengan membangun konektivitas untuk jalur transhipment Intra Asia.(*)
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi. (ANTARA/HO-Humas Polda Sultra/am)
batampos – Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang meraih peningkatan kepercayaan publik.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyatakan kepercayaan publik terhadap Polri terus mengalami peningkatan dari 66,5 persen pada temuan Desember 2022, menjadi 70,8 persen.
“Saya ucapkan selamat kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya. Ini bukti bahwa Polri siap berbenah diri dan mau melakukan perubahan,” Kata Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/3).
Dia berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat terus meningkatkan dan mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaganya dengan terus melakukan aksi nyata kepada masyarakat.
“Terus berikan yang terbaik kepada masyarakat dari sisi pelayanan serta penegakan hukum yang humanis. Hal tersebut merupakan hal nyata yang bersentuhan langsung dengan publik,” ujarnya.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu pun mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus memberikan arahan kepada jajaran maupun istri para anggota Polri untuk tidak menampilkan gaya hidup berlebihan.
“Langkah ini penting dan diharapkan dapat diikuti oleh seluruh jajaran anggota Polri,” ucapnya.
Sebelumnya, Minggu (26/3), survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri terus mengalami peningkatan, bahkan melebihi partai politik dan DPR RI, yakni dari 66,5 persen pada temuan Desember 2022, menjadi 70,8 persen.
“Dalam temuan kami, public trust Polri kini berada di angka 70,8 persen, menempatkan Pori berada di atas partai politik dan DPR,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk “Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Dua Surnas Terbaru” yang dipantau dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, di Jakarta, Minggu (26/3).
Biasanya, tutur Burhanuddin, Polri sering kali menjadi objek kritik publik. Namun, belakangan ini, Polri terlihat semakin konsisten dalam menjalankan tugas tanpa adanya intervensi dari pihak luar.
Hal ini tercermin dari penanganan beberapa kasus yang dilakukan oleh Polri dan institusi itu terbukti mampu menindak tegas pelaku kejahatan tanpa pandang bulu.
Dalam temuan Indikator Politik Indonesia menyebut penanganan terhadap kasus investasi bodong KSP Indosurya, termasuk penerapan tilang elektronik, berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.
Jajak pendapat Indikator Politik Indonesia kali ini dilakukan dalam dua periode. Survei dilakukan pada periode Februari 2023 dan Maret 2023.
Periode pertama, dilakukan pada 9 hingga 16 Februari dengan 1.220 responden. Kedua, jajak pendapat berlangsung pada 12 hingga 18 Maret menempatkan 800 responden.
Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Pada periode pertama, asumsi metode simple random sampling, dengan responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sedangkan pada periode kedua memiliki toleransi kesalahan sekitar 3.5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)
Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad masih melaksanakan Safari Ramadhan di Kota Batam, Ahad (26/3). Safari diawali dengan Sholat Maghrib berjamaah di Masjid Nurul Fajar Kec Lubuk Baja dan Sholat Isya serta Tarawih berjamaah di Masjid Jami’ Baloi Center, Batam.
batampos– Memasuki malam kelima Ramadhan 1444 H / 2023 M, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad masih melaksanakan Safari Ramadhan di Kota Batam, Ahad (26/3). Safari diawali dengan Sholat Maghrib berjamaah di Masjid Nurul Fajar Kec Lubuk Baja dan Sholat Isya serta Tarawih berjamaah di Masjid Jami’ Baloi Center.
Safari Ramadhan kali ini pun, Gubernur Ansar masih didampingi Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Tim Percepatan Pembangunan, dan para Kepala OPD Pemprov Kepri.
Hadir pula Para Imam dan Pengurus DKM Masjid Jami’ Baloi Center, Pembina Yayasan Jami’ Baloi Center, Tokoh Masyarakat Baloi Center, dengan Penceramah Ustadz Riza Al Hafidz.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar berharap semoga Allah SWT memberikan sifat istiqomah pada jamaah untuk melanjutkan tugas-tugas yang mulia di Bulan Suci Ramadhan ini hingga sampai di penghujung ramadhan.
“Semoga Allah SWT menganugrahkan satu predikat termulia menjadikan hambanya paling mulia taat beribadah” harapnya
Gubernur Ansar pun mengaku sungguh berbahagia dapat hadir bersilahturahmi dengan para orang tua serta tokoh masyarakat Jamaah Masjid Jami’ Baloi Center.
“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kepri mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan di tahun 1444 H. Kita berdoa di malam ramadhan ke 5 ini semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT” ucap Gubernur Ansar.
Tak lupa Gubernur Ansar memaparkan program kerja strategis yang sedang ia gesa saat ini, diantaranya pembangunan Jembatan Batam Bintan, melanjutkan program bantuan modal usaha dengan bunga 0 persen, hingga pembangunan rumah singgah yang telah selesai dikerjakan di Batam dan Jakarta.
Lalu penugasan 50 orang ustadz di pulau hinterland, penyediaan alat sterilisasi makanan di Batam, dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa DIII dan S1.
“Tahun lalu kita sudah selesai membangun ratusan Ruang Kelas Belajar baru di Batam dan sarana prasarana pendidikan yang lain. Tahun ini pun dipastikan kita akan membangun 4 unit sekolah baru yang terdiri dari 2 SMA, 1 SMK, dan 1 SLB” kata Gubernur Ansar. (*)
