batampos – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (5/4/2023). Kunjungan ini ditujukan untuk mengetahui lebih lanjut tata kelola limbah di Kota Batam.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ismail, disambut langsung oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait dan GM Pengelolaan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana di Marketing Center BP Batam.

Dalam kesempatan pertama, Ismail, menyampaikan kondisi tata kelola limbah di Provinsi DKI Jakarta yang memasuki fase pembenahan, pasca disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Baca Juga: Ke Batam Bahas Penyelundupan PMI, Menteri Mahfud Klaim Pegang Daftar Jaringannya

Pengelolaan Air Limbah (PAL) adalah salah satu sektor yang digesa pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimalisasi pembangunan jaringan maupun instalasinya.

Selain itu, dengan adanya rencana pembangunan utilitas bawah tanah, Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan proses pembangunan baik di atas permukaan maupun di bawah tanah dapat terlaksana dengan baik.

Ismail juga menambahkan, selama 2 tahun terakhir pengelolaan limbah B3 Provinsi DKI Jakarta ditangani oleh swasta. Untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk mengambil alih dan memperlajari konsep pengelolaan lingkungan di Batam.

Baca Juga: Reservasi Fiktif DPRD Batam, Tagihan Hotel Rp 517 Juta Tak Bisa Dipertanggungjawabkan

“Kami memilih Batam karena kami yakin Batam memiliki kemampuan lebih dalam pengelolaan limbah, mengingat banyaknya kawasan industri yang menghasilkan limbah B3. Kami juga menilai pengelolaan limbah Batam sudah sangat optimal,” ujar Ismail.

“Dan dari pemaparan BP Batam, kami tertarik untuk mengesksplor lebih lanjut dari aspek ekonominya, dan harapannya kami bisa mensinergikan dan akselerasi pembangunan yang sama,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan menyampaikan apresiasinya terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai dengan arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, bahwa Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan harus berperan aktif dalam memastikan limbah yang dihasilkan di kawasan industri dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Baca Juga: Beauty Clinic dari Malaysia Ingin Berinvestasi di KEK Kesehatan Sekupang

BP Batam telah menerapkan standar internasional dalam pengelolaan limbah, seperti ISO 14001 dan OHSAS 18001, untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah dilakukan dengan cara yang aman, efektif, dan ramah lingkungan.

Selain itu, BP Batam juga memiliki sistem pemantauan lingkungan yang terintegrasi untuk memonitor kualitas air di kawasan Batam. Dengan pemantauan ini, BP Batam dapat mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari limbah industri dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak tersebut.

Binsar juga menjelaskan secara detail strategi pengelolaan lingkungan, penanganan limbah baik limbah domestik maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), penyediaan air baku, serta penanganan lingkungan lainnya dengan target Batam akan semakin maju dengan lingkungan yang tertata dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

“Dengan komitmen dan inovasi BP Batam dalam tata kelola limbah, pengelolaan limbah di Kota Batam dapat dilakukan dengan baik dan lingkungan tetap terjaga,” ujar Binsar.

Baca Juga: BKDI BP Batam Sambangi Masjid Al Mujahidin

“Kami dengan tangan terbuka menyambut rekan-rekan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta untuk bersinergi pada sektor tata kelola limbah,” lanjutnya.

Setelah pertemuan ini, diagendakan kunjungan lapangan ke fasilitas Kawasan Pengelolaan Limbah BP Batam, pada Kamis (6/4/2023) mendatang.

batampos – Berbagai kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di Batam dan Kepri, akhirnya menjadi atensi pemerintah pusat. Hal ini ditandai dengan kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD ke Selter Santa Theresia yang dikelola Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP).

Kedatangan Menkopulhukam ini terbilang spesial. Sebab, begitu dari Bandara Hang Nadim Batam, tokoh asal Madura tersebut langsung mengunjungi Selter Santa Theresia. Kedatangan Mahfud disambut Ketua KKPPMP, Chrisanctus Paschalis Saturnus atau akrab disapa Romo Paschal.

Keduanya terlihat menuju satu ruangan dan berbicara empat mata. Pembicaraan keduanya berlangsung selama 45 menit. Usai berbicara, Mahfud dan Romo Paschal keluar bersama.

Baca Juga: Reservasi Fiktif DPRD Batam, Tagihan Hotel Rp 517 Juta Tak Bisa Dipertanggungjawabkan

“Tindak pidana perdagangan orang itu adalah tindak pidana yang sangat keji untuk kemanusiaan. Saya sudah mempunyai daftar jaringan itu, nanti akan diuji sahihnya dahulu,” kata Mahfud saat ditemui Batam Pos, Rabu (5/4).

Ia mengatakan, atas laporan ini, pemerintah tidak akan main-main. Sebab, dari data yang didapatnya, jaringan ini melibatkan oknum-oknum masyarakat dan dari kalangan pemerintah.

“Ini (perdagangan orang) ternyata melibatkan jaringan, baik di kantor-kantor pemerintah, maupun di swasta,” ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan, semua sumber terlibat akan dipanggil dan di-cross check semua. Sehingga, setelah itu, Kemenkopolhukam mengambil langkah-langkah selanjutnya. “Pemerintah sudah mempunyai Undang-Undang tentang ini (perdagangan orang dan perbudakan, red),” ucap Mahfud.

Baca Juga: Terkait PMI Ilegal, Kepala BP2MI: Ada Oknum-oknum Terlibat

Ia mengatakan, banyak cerita didapat dari korban perdagangan orang, seperti kerja tak digaji, paspor ditahan dan sebagainya. Oleh sebab itu, kejahatan kemanusiaan ini, kata Mahfud, haruslah ditindak bersama-sama.

“Ini sesuai dengan pesan konstitusi (Negara Republik Indonesia),” tegas dia.

Saat ditanya langkah ke depan, Mahfud mengatakan, “nanti akan dibicarakan.” Selain itu, terkait dumas (duta masyarakat, red) Romo Paschal, ia mengaku akan mempelajari terlebih dahulu. “Paling penting itu, Romo (Paschal) aman dulu,” ucapnya.

Romo Paschal berterima kasih atas atensi dari Menkopolhukam Mahfud MD. “Semoga ini menjadi momentum untuk memberantas kejahatan perdagangan orang di manapun,” katanya.

Baca Juga: Beauty Clinic dari Malaysia Ingin Berinvestasi di KEK Kesehatan Sekupang

Ia mengatakan, atas kasus dialaminya selama ini dalam memperjuangkan kemanusiaan di Batam, akan diambil alih oleh Menkopolhukam. “Apapun yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini,” tuturnya.

Ada beberapa data yang didapatnya dan dikumpulkan selama ini. Semua data itu, diberikan ke Mahfud MD. “Semuanya akan diseriusi oleh beliau (Mahfud MD),” ujar Romo Paschal.

Saat ditanya, apa saja yang disampaikan Romo Paschal saat bicara dengan Menkopolhukam secara empat mata, dia mengatakan bahwa mereka berbicara tentang pekerja migran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). (*)

Reporter: Tim Batam Pos

batampos – Belum tuntas kasus perjalanan dinas anggota DPRD Batam tahun anggaran 2016 yang ditangani Polres Barelang, muncul lagi kasus serupa di tahun anggaran 2022.

Namun, kali ini, masih dalam tahap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepri, berdasarkan hasil audit penggunaan anggaran 2022. Tetapi, jika dalam dua bulan rekomendasi atas temuan BKP tak ditindaklanjuti, maka penegak hukum bisa diproses hukum lebih lanjut, karena ada kerugian negara di dalamnya.

Berdasarkan hasil audit BPK tersebut, ditemukan dugaan manipulasi pembayaran akomodasi perjalanan dinas DPRD Kota Batam di pos anggaran Sekretariat DPRD Batam.

BPK menemukan ada 426 reservasi hotel dari 13 kali perjalanan dinas di 13 hotel berbeda yang tersebar di Bintan, Jakarta, Jogjakarta, Padang, Pekanbaru, dan Tanjungbalai Karimun, yang dilakukan anggota DPRD Batam dan staf selama 2022. Namun, dari resevasi hotel itu, ada pengeluaran sebesar Rp 517 juta lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahkan, setelah BPK mengkonfirmasi ke-13 hotel tersebut, ternyata tidak ada nama anggota DPRD Batam dan staf yang menginap di hotel tersebut alias fiktif.

Terkait temuan BPK ini, Sekretarit DPRD Batam, Aspawi Nangali, yang dikonfirmasi Batam Pos, membantah adanya dugaan manipulasi biaya penginapan hotel saat perjalanan dinas tahun anggaran 2022. Namun, dia membenarkan data temuan BPK tersebut.

“Data (temuan BPK, red) memang ada. Nama saya pun dicatut juga, tertera di data itu berangkat, padahal, saya tak ikut berangkat,” katanya kepada Batam Pos, Rabu (5/4) saat ditemui di kantornya.

Aspawi mengatakan, kenapa muncul data yang dibilang dugaan manipulasi tagihan atau biaya hotel saat perjalanan dinas? Hal itu, katanya, karena salah input data di sekretariat dewan.

“Itu kejadian sebenarnya, jadi bukan manipulasi,” ujarnya.

Aspawi juga membenarkan adanya 13 kali perjalanan dinas yang dilakukan anggota DPRD Batam maupun staf selama 2022. Dari 13 kali perjalanan dinas itu, jumlah reservasi hotel memang memang mencapai 426.

Atas temuan itu, BPK mewajibkan mengganti biaya yang diduga merugikan negara sebesar Rp 517.947.671, disetor ke kas negara.

“Saat ini permasalahan tersebut memang sudah berada di BPK dan belum ada balasan petunjuknya,” ujarnya.

Sementara itu, sumber Batam Pos menyebutkan, ke-13 hotel yang tercatat di data BPK, yakni Hotel Aston Tanjungpinang, Hotel 21 Karimun, Hotel Aston Karimun, Hotel Anmon Bintan, Hotel Yuan Garden Jakarta, Hotel Yello Harmoni Jakarta, Hotel Pullman Jakarta, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Hotel Akmani Jakarta, Hotel Aryaduta Pekanbaru, Hotel Aston Kartika Jakarta, Hotel Royal Ambarrukmo Jogjakarta, Hotel ZHM Premiere Padang.

“Ke-13 hotel ini semuanya fiktif. Tidak ada yang melakukan reservasi di tanggal tersebut,” ungkap sumber tersebut kepada Batam Pos, kemarin.

Batam Pos mencoba mengonfirmasi ke salah satu Anggota DPRD Batam, Biyanto, yang namanya tercatat di data audit tersebut. Biyanto mengatakan bahwa namanya dicatut oknum.

“Gak mungkin lah saya mengambil keuntungan dari kegiatan ilegal yang gak seberapa itu. Saya aja gak tahu nama saya dicatut,” ujar pria yang juga pengusaha dari beberapa perusahaan ini.

Temuan ini terkuak setelah ada pemeriksaan atas pertanggungjawaban perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kota Batam tahun anggaran 2022. Hasil pemeriksaan tersebut menemukan sejumlah dugaan permasalahan, yakni bukti pertanggungjawaban penginapan tidak pernah dikeluarkan pihak penginapan atau hotel.

Hal tersebut terungkap saat menguji dokumen kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan mengonfirmasi kepada kepala sub bagian verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban.

Realisasi belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Batam antara lain digunakan untuk pembayaran akomodasi berupa penginapan. Bukti pertanggungjawaban untuk pembayaran akomodasi tersebut berupa bukti tagihan dan pembayaran (bill) yang diterbitkan oleh penginapan yang bersangkutan.

Hasil konfirmasi secara uji petik atas pertanggungjawaban perjalanan dinas pegawai dan anggota DPRD Batam berupa bill kepada beberapa hotel, ditemukan bill yang tidak ditemukan di hotel yang bersangkutan senilai Rp 517 juta lebih.

Data yang didapat Batam Pos, sebanyak 29 pegawai yang melakukan perjalanan dinas dengan nilai tagihan yang tidak ditemukan sebesar Rp 81 juta di Hotel Yuan Garden Jakarta.

Berikutnya, Hotel Yello Harmoni Jakarta dengan jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas sebanyak 2 orang dengan nilai Rp 3,4 juta, Hotel Pullman Jakarta 3 orang dengan nilai tagihan Rp 22,7 juta.

Kemudian, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta 4 orang dengan nilai tagihan Rp 23 juta lebih (Data lengkapnya lihat di tabel).

Soal bagaimana modusnya memanipulasi tagihan biaya reservasi hotel tersebut, info yang didapat Batam Pos di internal DPRD Batam, para pelaku sengaja memanipulasi tagihan hotel atau memalsukan tagihan, seolah-olah mereka pernah menginap di hotel tersebut, agar bisa mencairkan biaya akomodasi hotel. Namun, setelah diaudit BPK, ternyata tidak pernah melakukan reservasi di hotel yang dimaksud.

Berikutnya, Bukti Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak Didukung Bukti yang Lengkap seperti komponen biaya perjalanan terdiri atas uang harian, biaya penginapan, biaya transportasi, biaya taksi dan biaya pemeriksaan kesehatan.

Atas beberapa komponen tersebut, pelaku berhak mendapatkan secara lumsum untuk uang harian. Sedangkan untuk komponen yang lain, pelaku perjalanan dinas harus menyampaikan bukti pertanggungjawaban agar dapat dilakukan pembayaran.

Hasil konfirmasi kepada Sub Koordinator Urusan Verifikasi dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), diperoleh data biaya penginapan tidak didukung bukti.

Selanjutnya, tim BPK juga melakukan pengujian secara uji petik terhadap bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan menemukan pertanggungjawaban yang tidak didukung bukti berupa biaya penginapan dan biaya taksi.

Adanya permasalahan tersebut menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh para PPTK, sehingga masih ada belanja yang dapat dicairkan tanpa ada bukti pertanggungjawaban.

Sesuai dengan ketentuan, atas pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran seperti yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada lampiran Bab I, Huruf G, angka 4.b dan 5.b yang menyatakan bahwa tugas dari PPTK antara lain, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi antara lain memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

Akibat adanya dugaan manipulasi biaya tagihan hotel itulah, sebanyak 426 baik staf maupun anggota DPRD Batam, terpaksa harus membayar atau mengganti jumlah Rp 517 juta lebih. Nantinya uang penggantian tersebut akan disetor ke kas negara. (*)

Reporter: Tim Batam Pos