batampos –  Polres Banjarnegara mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh TH Alias Mbah Slamet, 45, warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, yang berkedok sebagai dukun pengganda uang, dikutip dari Radar Banyumas.

Menurut Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto, kronologi kejadian bermula pada Senin (27/03) saat Polres Banjarnegara menerima laporan pengaduan orang hilang dari seorang berinisial GE. Ia melapor bahwa ayahnya, PO, 53, tidak bisa dihubungi dan keluarga tidak mengetahui keberadaan korban sejak Kamis (24/03).

“Pada bulan Juli GE diajak ayahnya untuk bertemu dengan temannya yang berada di Banjarnegara, di mana pada saat itu ia bersama dengan ayahnya berangkat dari terminal Jalur Sukabumi dengan menaiki bus menuju Wonosobo, sesampainya di daerah Wonosobo kemudian turun di pinggir jalan lalu bertemu dengan seorang yang selanjutnya diketahui bernama Mbah Slamet, lalu diajak kerumahnya di Desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara,” katanya saat konferensi pers di Mapolres Banjarnegara, Senin (03/4) malam kemarin.

Sesampainya di rumah Mbah Slamet, korban pun diiming-imingi untuk ikut penggandaan uang yang dipraktekkan oleh sang dukun.

Kemudian pada (23/03), korban datang sendirian dari Sukabumi menuju ke rumah Mbah Slamet di Banjarnegara dengan menggunakan Mobil.

“Saat itu korban melakukan komunikasi dengan anaknya yang lain berinisial SL melalui pesan WhatsApp, yang isinya berupa share lokasi dan mengirimkan posisinya,” terang Hendri

Tak hanya Mbah Slamet, pembunuhan ini pun dibantu oleh BS, seorang warga Kabupaten Pekalongan yang merupakan anak buah Mbah Slamet. Sang dukun juga mengakui jika sebelum kejadian, dirinya mengajak korban untuk melakukan ritual agar penggandaan uang ini bisa berhasil.

“Pelaku mengajak korban ke satu lokasi untuk melakukan ritual, agar prosesi ritual penggandaan uang berhasil, tersangka pun mengatakan ke korban agar tidak mengantuk dan memberikan minuman yang telah dicampuri racun potas (potasium sianida, Red),” jelasnya

Tak hanya itu, pelaku juga menguburkan korban pada jalan setapak menuju hutan yang ada di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara.

“Saat itu minuman yang diberikan pada korban sudah dicampuri dengan potas, sehingga saat berada di lokasi, korban yang meminum langsung meninggal dunia,” ujarnya.

Slamet mengakui, jika dirinya telah menerima uang dari korban sebesar Rp 70 juta. Uang tersebut diberikan secara bertahap, dia juga menjanjikan uang Rp 50 juta ini bisa digandakan hingga menjadi Rp 5 miliar.

“Total uang yang saya terima mencapai Rp 70 juta, dan saya menjanjikan bisa digandakan sampai Rp 5 miliar,” kata Slamet

Akibat perbuatannya, para tersangka ini dijerat dengan pasal 340 KUHP, tentang pembunuihan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.

Sebelumnya diberitakan, kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh dukun pengganda uang TH alias Mbah Slamet,45, terungkap. Hal ini usai petugas Polres Banjarnegara dibantu sukarelawan mengevakuasi sejumlah mayat yang dikubur pada sebidang kebun, Desa Balun, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah mayat tersebut diduga korban pembunuhan berencana yang dilakukan Mbah Slamet.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah sukarelawan, sebanyak 10 mayat berhasil dievakuasi dalam penggalian tanah yang dilakukan pada hari Senin (3/4), beberapa diantaranya terkubur dalam satu lubang. (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyatakan tengah mempersiapkan anggotanya untuk menduduki jabatan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yang selama ini duduki oleh unsur Polri.

“Kejaksaan akan mempersiapkan jaksa-jaksa terbaik yang sudah memiliki pengalaman yang bagus baik di Kejaksaan maupun di KPK,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (3/4).

Menurut Ketut, langkah ini dilakukan agar ke depan ada keseimbangan komposisi jabatan yang dapat mendukung fungsi penindakan di KPK.

“Kejaksaan menginginkan KPK juga dapat menjadi pendorong bagi penegak hukum yang lain dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar sebagaimana harapan dari masyarakat dan Ketua Dewan Pengawasan (Dewas) KPK,” kata Ketut.

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka masa pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) khusus. Pasalnya hingga pelunasan tahap pertama ditutup beberapa hari lalu, masih terdapat sisa kuota. Data dari Kemenag sisa kuota haji khusus masih tersedia 3.124 kursi.

Pelunasan haji khusus sebelumnya dibuka pada 21-27 Maret. Total kuota haji khusus tahun ini sebanyak 17.680 orang jamaah. Perinciannya adalah 16.305 kursi untuk jamaah dan 1.375 kuota petugas haji khusus. Hingga penutupan, jumlah jamaah yang melunasi ongkos haji khusus mencapai 13.181 orang.

’’Artinya pelunasan sudah mencapai 80,84 persen,’’ kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin di Jakarta kemarin (3/4). Dia mengatakan masih ada 3.124 jamaah yang belum melakukan pelunasan. Sehingga Kemenag membuka kembali pelunasan BPIH khusus tahap kedua pada 5-10 April. Dia menegaskan pelunasan ini menyesuaikan dengan hari kerja perbankan.

Seperti diketahui Kemenag menetapkan harga minimal BPIH khusus sebesar USD 8.000 per jamaah. Ketika mendaftar, mereka menyetor uang USD 4.000 per jamaah. Biaya riil paket haji khusus menyesuaikan dengan harga layanan dari masing-masing penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus (PIHK).

Arifin berpesan kepada seluruh travel atau PIHK untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan dokumen kelengkapan jemaah. Sehingga proses pelunasan tahap kedua berjalan dengan lancar, cepat, dan tuntas. ’’Harapan kami kuota haji dapat terserap habis,’’ jelasnya.

Sesuai dengan ketentuan Kemenag, pengisian kuota tahap kedua diperuntukkan bagi jemaah dengan kriteria tertentu. Diantaranya jemaah yang masuk dalam pelunasan tahap pertama tetapi mengalami gangguan sistem. Kemudian pendamping jemaah haji khusus lanjut usia, jemaah haji yang terpisah dengan pasangan, mahram, atau keluarganya.

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan sisa kuota masih cukup besar yakni tiga ribu lebih jemaah. ’’Kenapa sampai 3.000 lebih sisanya? Karena pengaruh pandemi. Sehingga kemampuan jemaah juga sebagian turun,’’ katanya. Dia juga berharap kuota haji khusus bisa terserap 100 persen. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Fenomena masuknya anggota Polri ke daftar calan pemilih dalam tengah didalami. Merespon Komisi Pemilihan Umum (KPU), Korps Bhayangkara akan melakukan verifikasi terhadap data anggota yang disebut masuk ke daftar calon pemilih. Namun, prinsipnya Polri memastikan setiap anggotanya tidak diperbolehkan ikut politik praktis, baik dipilih dan memilih.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, terkait anggota POlri masuk ke daftar calon pemilih 2024, saat ini sedang dikoordinasikan dengan KPU. Namun, bila dipelajari diketahui bahwa KTP itu berlaku seumur hidup. ”Bisa jadi data tersebut karena ada anggota pada 2024 itu pensiun,” terangnya.

Salah satu contohnya, saat ada anggota berusia 57 tahun pada 2023. Pada 2024 atau tahun depan itu sudah pensiun. Maka, tentu saja hak politiknya kembali bisa dipergunakan. ”Anggota Polri itu banyak, tidak hanya setiap tahun pensiun. Bahkan, setiap bulan ada yang pensiun,” jelasnya.

Tentunya, jumlah anggota Polri yang pensiun bila dilihat sejak 2019 hingga 2024 itu sudah sangat banyak. Tapi, KTP itu tentunya berlaku seumur hidup yang membuat potensi pekerjaannya belum diubah. ”Bisa jadi belum diubah, masih polisi,” tuturnya.

Untuk itu Polri saat ini sedang meminta nama anggota yang dianggap masuk daftar calon pemilih tersebut. Dengan begitu Korps Bhayangkara bisa melakukan verivikasi internal terhadap anggota yang dianggap masuk daftar tersebut. ”Kita minta ke KPU,” urainya.

Verifikasi tersebut pada intinya akan melihat apakah anggota tersebut pada 2024 atau pemilu, sudah pensiun atau tidak. Dia mengatakan, saat ini masih menunggu data dari KPU. ”Masih proses,” terangnya di Mabes Polri kemarin.

Menurutnya, Polri memastikan teguh melarang anggotanya untuk berpolitik praktis. Baik dipilih atau memilik dalam pesta demokrasi. ”Tidak boleh anggota ikut politik praktis,” terang jenderal berbintang satu tersebut.

Untuk kelanjutannya, dia mengatakan bahwa Polri akan mengumumkan setiap perkembangan adanya anggota yang masuk ke DPT. ”Nanti pasti diumumkan. Masalah ini tidak perlu diributkan ya,” urainya.

Diketahui sebelumnya, Bawaslu menemukan sekitar 20 ribu prajurit TNI dan Polri yang masuk ke daftar calon pemilih pada pemilu 2024. 11.457 anggota TNi tercatat sebagai calon pemilih di lima provinsi. Lalu, ada 9.189 anggota Polri yang juga masuk daftar calon pemilih di lima provinsi yang sama. Yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Maluku. (*)

Reporter: JP Group