batampos – Sejumlah event olahraga berskala internasional yang digelar di Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menambah pundi-pundi pendapatan negara. Pemerintah pun berencana merilis visa olahraga (sport) bagi para pendukung atau suporter warga negara asing (WNA).

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim menjelaskan, rencana penerbitan visa sport tersebut sudah disetujui dan ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Pihaknya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk merilis visa itu ke negara-negara lain. ”Saya akan cari waktu yang tepat untuk launching (visa baru, Red),” ujarnya di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) kemarin (5/3).

Silmy belum bisa menjelaskan secara terperinci tata cara pendaftaran visa sport tersebut. Yang jelas, visa itu dibuat untuk memudahkan suporter asing yang akan menonton pertandingan event olahraga di Indonesia. ”Supaya mereka (suporter asing, Red) mudah, (cari) di Google juga gampang. Mereka browsing gampang,” terang dia.

Untuk diketahui, sejumlah event olahraga internasional sudah dijadwalkan sepanjang 2023. Salah satunya FIFA World Cup U-20. Pertandingan sepak bola itu rencananya dihelat pada 20 Mei hingga 11 Juni. Ada 24 negara yang akan bersaing memperebutkan gelar juara.

Tidak kalah menarik, ada event MotoGP Mandalika 2023 yang bakal berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 14–15 Oktober. Ajang balap motor dunia tersebut sebelumnya pernah digelar di sirkuit yang sama pada Maret tahun lalu.

Silmy menambahkan, selain menjadi momentum untuk mendapatkan income dari sektor pariwisata, visa sport diberlakukan untuk menjaga citra baik Indonesia di mata dunia. Apalagi, pendaftaran visa itu bisa dilakukan secara online. ”Pemohon (visa sport, Red) itu kan harus dibikin mudah, pemohon dari luar negeri,” imbuh mantan direktur utama PT Krakatau Steel Tbk tersebut.

Pemberlakuan visa olahraga itu juga diklaim bertujuan untuk memudahkan pengawasan wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Secara umum, pemerintah ingin turis asing yang berkunjung ke Indonesia dengan visa tersebut adalah pendatang yang berkualitas. ”Bukan yang malah menjadi sumber masalah di Indonesia,” ujarnya.

Pengawasan itu, lanjut Silmy, di antaranya akan dilakukan dengan operasi sekaligus memberikan edukasi. Hal-hal yang akan ditekankan, misalnya, pemahaman bahwa Indonesia bukan negara yang menoleransi pelanggaran. Dengan kata lain, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan tetap akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. ”(Turis asing, Red) diberi pemahaman bahwa kita (Indonesia) itu juga menegakkan aturan, tapi juga dengan santun,” paparnya.

Silmy berjanji memberikan arahan kepada seluruh jajaran imigrasi untuk bersikap santun dalam melakukan operasi kepada traveler yang tidak sesuai aturan atau izin yang diperoleh. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Lima pesawat baru, C-130J-30 Super Hercules, yang dibeli TNI-AU dari Amerika Serikat (AS) bakal tiba secara bertahap. Hari ini satu pesawat akan mendarat di Pangkalan Udara (Lanud) TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo telah melihat langsung pesawat itu di Georgia, AS, akhir bulan lalu. Dia mengunjungi pabrik pembuatan C-130J-30 Super Hercules, Lockheed Martin Aerospace. Dia pun memastikan pesawat itu tiba di tanah air hari ini. ’’Diterbangkan oleh pilot dari Lockheed Martin,’’ jelas Fadjar. Tiga personel TNI-AU turut serta dalam penerbangan tersebut.

Kepala Dinas Penerangan TNI-AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah menambahkan, dari lima unit pesawat yang dibeli, empat di antaranya dikirim pada 2023. Pengiriman itu dilakukan bertahap pada Maret, Juni, Juli, dan Oktober. Yang terakhir akan dikirim Januari tahun depan.

Khusus pesawat yang tiba di Jakarta hari ini, TNI-AU akan langsung menempatkannya di Skadron Udara 31 Lanud TNI-AU Halim Perdanakusuma. Sementara itu, pesawat lainnya akan disebar ke skuadron pesawat angkut lainnya. ’’Kedatangan lima pesawat Hercules tipe J itu akan memenuhi kebutuhan transportasi berat, transportasi personel, maupun kargo,’’ katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Insiden kebakaran di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan. Dia meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mencari solusi secepatnya. Jokowi juga meminta menteri BUMN segera mengevaluasi dan mengaudit lokasi-lokasi rawan lainnya.

Jokowi menyampaikan instruksi tersebut saat mengunjungi pengungsi korban kebakaran TBBM Pertamina Plumpang di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Koja, Jakarta Utara, kemarin (5/3). Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana sempat berdialog dengan para pengungsi. ”Saya turut belasungkawa kepada para korban atas kejadian di Plumpang ini,” kata Jokowi seusai kegiatan.

Jokowi menegaskan, Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono harus mencari solusi secepatnya. Menurut mantan wali kota Solo tersebut, area sekitar TBBM itu memang daerah berbahaya. ”Tidak bisa ditinggali,” ujarnya.

Dia menyebut sejumlah opsi yang dapat diambil. Yakni, merelokasi warga sekitar TBBM atau justru memindahkan TBBM. Mantan gubernur DKI Jakarta itu ingin ada keputusan dalam waktu dekat. ”Ini segera diputuskan sehari-dua hari ini oleh Pertamina dan gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas,” tegas Jokowi.

Kejadian di Plumpang, lanjut Jokowi, seharusnya menjadi pelajaran. Dia meminta seluruh zona berbahaya di Indonesia dievaluasi dan diaudit. Hal tersebut penting karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat. ”Harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa,” jelasnya.

Menurut dia, sebelumnya ada rencana terkait dengan jarak aman atau buffer zone antara permukiman warga dan TBBM Pertamina Plumpang. Jarak aman itu sekitar 50 meter. Namun, rencana tersebut belum sempat terwujud. Sebab, belum ada solusi bagi penduduk sekitar. ”Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama,” tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, presiden turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Tiba di lokasi sekitar pukul 09.00, dia menyempatkan berinteraksi dengan para pengungsi. Dia juga mengecek kebutuhan dan suplai bantuan. Dipastikan penanganan korban kebakaran mendapat prioritas dan berjalan cepat, baik melalui BNPB maupun Kementerian Sosial (Kemensos). ”Bantuan tenda darurat dan logistik sudah tersedia. Selanjutnya, terus dicek kebutuhan-kebutuhan lainnya, khususnya untuk perempuan dan anak,” ungkapnya.

Muhadjir menyampaikan, presiden telah menugaskan agar dilakukan audit menyeluruh pada objek-objek vital yang berdekatan dengan permukiman warga. Termasuk memerintah Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk mencari solusi supaya zona bahaya permukiman di sekitar depo bisa ditangani. Dengan begitu, peristiwa serupa tidak terjadi lagi. ”Khusus untuk kasus Depo Pertamina Plumpang, presiden menugasi menteri BUMN dan Pak Gubernur segera mengkaji alternatif untuk relokasi permukiman sekitar depo atau pemindahan depo Pertamina,” paparnya.

Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna menuturkan, opsi untuk memindahkan Depo Pertamina Plumpang harus diaudit ulang. Menurut dia, memindahkan depo membutuhkan investasi yang cukup besar. Terlebih, di sana sudah ada pipa tertanam sepanjang 5 kilometer dari pelabuhan. ”Jadi, yang paling realistis adalah relokasi penduduk,” ungkapnya.

Rencana relokasi warga, dikatakan Yayat, sebenarnya ada sejak 2009. Namun, karena terjadi sengketa lahan di wilayah tersebut, relokasi tidak pernah terlaksana hingga saat ini. Sesuai dengan sejarahnya, kata Yayat, Depo Pertamina Plumpang memang berdiri lebih dulu. Di kawasan di sekitarnya sudah ada tanah negara yang diklaim Pertamina. Namun, karena ada persoalan status hukum dan lainnya di pengadilan, persoalan menggantung hingga akhirnya tanah tersebut diduduki masyarakat. ”Nah, kalau sudah seperti itu kan susah,” katanya.

Untuk antisipasi kejadian serupa, lanjut Yayat, sudah ada rencana pembuatan buffer zone. Bahkan, hal tersebut direncanakan sejak lama dan disampaikan beberapa kali. Hanya, pelaksanaannya selalu ditunda hingga akhirnya tidak pernah terwujud. ”Jadi, sebetulnya masalahnya itu saja, tidak terlalu luas,” ujarnya.

Menurut Yayat, permasalahan tersebut kini memang menjadi persoalan tersendiri. Ke mana warga akan dipindah? Itu menjadi pertanyaan yang harus dijawab pemerintah. Meski demikian, dia menilai bahwa relokasi warga menjadi opsi yang lebih baik. ”Kalau mau, ya dibuat zona pembatas saja di situ berjarak antara 50–100 meter. Kalau perlu, dipagar dua lapis supaya zona itu jadi zona yang sama sekali aman dan tertutup dari aktivitas penduduk,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga memberikan tanggapan tentang opsi relokasi Depo Pertamina Plumpang. Menurut Daymas, perlu dilakukan evaluasi mengenai dampak sosial dan ekonomi untuk relokasi permukiman di sekitar Depo Pertamina Plumpang. ”Namun, melihat sejarahnya, depo tersebut dibangun di lahan kosong sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan akhirnya masyarakatlah yang mendekat dan menggarap tanah di sekitar depo,” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos tadi malam.

Menurut Daymas, langkah terbaik dan terdekat adalah mengawal dan mendampingi investigasi tim gabungan hingga selesai. ”Lalu, hasil investigasinya dapat dipublikasikan secara transparan agar menjadi lesson learned untuk pihak lain,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan, Depo Pertamina Plumpang perlu memiliki buffer zone dan safety distance sesuai dengan standar, baik untuk depo maupun pipa minyak. ”Selama ini lahan buffer zone itu ditempati warga sehingga menjadi permukiman padat. Jadi, perlu ada persuasi terhadap warga. Saran saya, tetapkan dulu zona safety distance atau buffer zone, baru warga yang terdampak dicarikan solusinya,” ujar Fabby.

Kemarin Tim Gabungan Polri kembali mendatangi lokasi kebakaran untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut, tim itu terdiri atas personel Pusat Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Pusinafis), Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), dan Polda Metro Jaya. Secara keseluruhan, ada 25 personel yang bekerja dalam tim gabungan tersebut. Melalui olah TKP kemarin, mereka berusaha mencari titik api pertama dalam insiden kebakaran pada Jumat (3/3) malam. ”Sehingga nanti bisa diketahui penyebabnya,” ungkap dia.

Sampai kemarin sore, tim itu bekerja. Mereka menyisir permukiman warga terdampak kebakaran di Tanah Merah, Jakarta Utara. Garis polisi masih terpasang di sekitar lokasi tersebut. Petugas tidak memperbolehkan sembarangan orang masuk area tersebut. Selain tim yang bekerja, hanya warga berkepentingan yang boleh masuk.

Bukan hanya di darat, petugas Pusinafis juga mengambil data dan informasi dari udara. Beberapa kali mereka menerbangkan drone di permukiman yang berbatasan langsung dengan Depo Pertamina Plumpang. Trunoyudo menjelaskan, drone diterbangkan untuk memetakan TKP. Bahkan, bukan hanya drone, Polri turut mengandalkan pencitraan satelit.

Menurut dia, Polri melihat TKP secara umum dan khusus. Pencitraan satelit adalah bagian dari cara mereka melihat TKP secara umum. Sementara yang dilakukan Tim Gabungan Polri di TKP kemarin merupakan cara mereka melihat TKP secara khusus. Keduanya penting untuk mengidentifikasi kerusakan akibat kebakaran tersebut. ”Sehingga dalam penyelidikan (kami) bisa melihat apakah ada kelalaian, kesengajaan, ataukah juga karena bencana alam. Tentu masih penyelidikan,” jelas dia.

Trunoyudo menegaskan, Polri mendalami peristiwa kebakaran tersebut dengan pendekatan scientific. Bukan hanya di permukiman warga yang terdampak kebakaran, hal serupa mereka lakukan di area Depo Pertamina Plumpang. ”Tentu nanti tim Puslabfor akan ke dalam (Depo Pertamina Plumpang),” ujar dia.

Lantaran sampai kemarin olah TKP berlangsung, dia belum bisa menjelaskan secara terperinci hasil kerja tim gabungan tersebut. ”Ini masih penyelidikan secara scientific. Kami lakukan langkah-langkah olah TKP awal,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group