batampos – Polemik mengenai RUU Kesehatan tak henti-henti mendapat penolakan. Kali ini giliran Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Seapul Tavip tegaskan penolakan terhadap RUU Kesehatan yang dalam naskahnya ada salah satu pasal yang ingin merevisi Undang Undang BPJS Nomor 2004 tahun 2011.

“Revisinya itu membuat BPJS tidak independen, membuat BPJS dengan mudah diintervensi, dan itu tidak mustahil akan menggerus dana-dana buruh yang ada di BPJS. Jangan rampas uang kami,” lantang Seapul Tavip.

Saepul menilai, RUU Kesehatan juga akan membuat Direksi dan Dewan Pengawas BPJS tidak lagi bertanggung jawab secara langsung ke Presiden, tapi bakal diubah menjadi bertanggung jawab ke Menteri.

“Menteri bisa memberikan penugasan khusus ke Direksi BPJS yang tentu saja penugasan ini patut diduga mengandung kepentingan politik,” tegas Saepul.

Sementara, lanjut Saepul, selama ini kami sudah melihat pola dan menjemen dari BPJS sudah baik, Undang-Undangnya sudah baik, jadi jangan dirusak dengan adanya RUU Kesehatan yang bisa mengintervensi Direksi BPJS untuk kepentingan di luar program jaminan sosial. Ujung-ujungnya bakal berdampak ke pekerja, tentunya akan mengganggu pelayanan.

“Kami sangat sayangkan ini ada semacam penyelundupan hukum melalui RUU Kesehatan di mana revisi UU BPJS Nomor 2004 tahun 2011 dilakukan yang pada akhirnya akan membuat BPJS tidak lagi independen,” ujar Saepul.

Menurutnya, selama ini kami melihat BPJS sudah independen karna langsung di bawah presiden, tapi kalau dengan RUU Kesehatan ini kita melihat tidak lagi independen yang kemudian akan mudah diintervensi kementerian.

“RUU Kesehatan ini akan membuat BPJS kembali ke zaman dulu sebelum tahun 2011 yang dibawah kementerian BUMN, ketika masih ada banyak korupsi karna BPJS saat itu tidak independen,” jelas Saepul.

Dia merinci pengelolaan dana pekerja di BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini sekitar Rp630 triliun dan aset bersih dana JKN di BPJS Kesehatan yang sudah mencapai Rp54,7 Triliun, serta pendapatan iuran JKN mencapai Rp. 143 Triliun (per akhir Desember 2022), akan rawan digunakan untuk kepentingan lain di luar program jaminan sosial.

“Kasus kegagalan investasi yang dialami BUMN asuransi seperti Jiwasraya dan PT. ASABRI beberapa waktu yang lalu, harusnya menjadi acuan bagi Pemerintah dan DPR untuk tetap memposisikan Direksi dan Dewas BPJS memiliki kewenangan penuh dan independen,” pungkas Saepul.

Saepul juga mendesak pemerintah agar RUU Kesehatan tidak merevisi UU BPJS yang mengkerdilkan organ BPJS meniadi organ yang dikendalikan Menteri demi memastikan peningkatan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, seta keamanan dan peningkatan investasi dana kelolaan di BPJS Ketenagakeriaan dan Kesehatan.

“BPJS harus dikelola dengan independen tanpa intervensi oleh pihak manapun. Pada akhirnya, KRPI menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk Menolak hadirnya RUU Kesehatan. Jangan sampai jaminan sosial meniadi lumpuh dengan revisi yang dilakukan oleh RUU Kesehatan,” pungkas Saepul. (*)

Reporter: JP Group

batampos – DPP Partai Golkar merespons kabar ingin mundurnya Zainudin Amali dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Kabar ini bergeming setelah Zainudin menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2).

Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, pihaknya tidak khawatir untuk mencari pengganti Zainuddin Amali jika mundur dari jabatan Menpora. Pasalnya, partai yang dipimpin Airlangga Hartarto tersebut memiliki banyak kader untuk menjadi Menpora.

“Jadi Ketum dalam hal ini tidak terlalu gusar dan mencari siapa pengganti karena Golkar itu partai kader dan partainya sudah disiapkan untuk posisi apapun,” kata Tantowi Yahya kepada wartawan, Senin (20/2).

Tantowi mengungkapkan, kader-kader Golkar sudah ditempa untuk menjadi pemimpin bangsa. Karena itu, Airlangga memiliki banyak pilihan untuk menggantikan posisi Zainuddin Amali.

“Golkar itu partai kader, jadi saya selalu menyebut bahwa Golkar itu kawah candradimuka tempat pembentukan dari calon-calon pemimpin bangsa di berbagai tingkatan,” ungkap Tantowi.

Tantowi tak memungkiri, Zainuddin Amali sudah menyatakan siap mundur dari jabatan Menpora dan fokus mengurus PSSI. Namun, pengunduran diri Zainuddin tergantung Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan menteri.

“Dari pernyataan beliau kan seperti itu, jadi dia nggak berkeberatan mundur dari posisi menteri karena ingin fokus di bola di PSSI,” tegas Tantowi.
Sebelumnya, Menpora Zainudin Amali menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2). Zainudin mengaku meminta izin kepada kepala negara untuk bisa fokus mengurus sepak bola Indonesia.

Zainudin Amali saat ini terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI, mendampingi Erick Thohir yang terpilih sebagai Ketua Umum PSSI.

“Saya sampaikan kepada bapak Presiden, bapak saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, menjadi pengurus PSSI dan itu dipahami oleh beliau. Beliau menyampaikan kepada saya, saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepak bola,” ungkap Zainudin.

Politikus Partai Golkar ini menyampaikan, Jokowi setuju dirinya terlibat dalam kepengurusan PSSI. Ia mengaku, kepengurusan PSSI yang baru akan dipimpinnya bersama Erick Thohir dan Ratu Tisha.

“Jadi beliau (Presiden Joko Widodo), sudah mengizinkan saya untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola mendampingi pak Erick Thohir, bu Ratu Tisha dan teman-teman exco,” pungkas Zainudin. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tim evakuasi gabungan dari TNI-Polri, Basarnas, dan relawan berhasil menemukan lokasi Kapolda Jambi Irjen Pol. Rusdi Hartono dan rombongan yang mengalami kecelakaan helikopter di Bukit Tamia, Kerinci, Jambi. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut tim evakuasi telah mendorong logistik untuk rombongan Kapolda Jambi, termasuk power bank guna memudahkan komunikasi.

“Sekira pukul 04.00 WIB Tim Evakuasi Darat berhasil menemukan rombongan Bapak Kapolda dan selanjutnya memberikan bantuan makanan tambahan Polri (MTP), selimut, dan dilanjutkan dengan suplai air dan MTP melalui Helikopter Dit Pol Airud,” kata Dedi seperti dikutip Antara, Senin (20/2).

Pencarian dan evakuasi rombongan Kapolda Jambi mengerahkan sekitar 350 personel SAR gabungan di bawah pimpinan Kapolres Kerinci AKBP Patria Yudha Rahadian.

Dedi mengatakan ada dua tim yang bergerak ke lokasi pendaratan darurat Helikopter Polri jenis Bell 412 SP dengan Nomor Registrasi P-3001 yang membawa delapan orang, salah satunya Kapolda Jambi sejak Minggu malam (19/2).

“Ada dua tim yang sudah bergerak dimulai tadi malam sampai dengan hari ini. Tim udara kemarin menggunakan tiga helikopter, tapi hari ini kami sudah menggunakan enam helikopter,” kata dia.

Tim udara melibatkan dua helikopter Polri, satu pesawat Basarnas, dan pesawat TNI AU satu unit. Perkembangan terakhir, Dedi mengatakan pihaknya bisa berkomunikasi dengan Kapolda Jambi dan rombongan. Tim darat yang sampai di lokasi telah menentukan titik penjemputan.

“Pukul 10.00 WIB tadi sudah diberangkatkan tim evakuasi jalur udara, baik helikopter Polri maupun Basarnas,” katanya.

Dedi mengatakan proses evakuasi masih berjalan, baik tim darat maupun tim udara. Proses evakuasi dari udara rencananya dilakukan tanpa mendarat karena pertimbangan cuaca dan medan dari lokasi heli mendarat darurat yang berada di ketinggian.

“Memang kendala yang paling utama di sana adalah cuaca. Cuaca berkabut dan tiba-tiba hujan yang menghambat proses evakuasi yang dilakukan kemarin pada hari Minggu (19/2),” kata Dedi.

Selain itu, Polri menyiapkan satu unit pesawat yang akan digunakan membawa Kapolda Jambi dan rombongan apabila membutuhkan perawatan intensi di RS Polri. “Jadi rumah sakit yang kami persiapkan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dan pesawat kami siapkan apabila penanganan di rumah sakit tidak mampu nanti pesawat kami terbangkan ke Jakarta agar perawatan medis lebih efisien, efektif, dan maksimal penanganan korban,” kata Dedi. (*)

Reporter: JP Group