batampos – Sejumlah kalangan menilai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) belum maksimal dalam menjalankan investasi dana haji. Sehingga nilai manfaat yang mereka kucuran untuk subsidi atau membantu beban biaya haji belum terlalu besar. BPKH diminta untuk lebih serius lagi dalam menginvestasikan dana haji.

Pesan tersebut diantaranya disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin usai mengikuti Muhasabah dan Istigasah Doa Keselamatan Bangsa di Kabupaten Cianjur kemarin (19/2). Ma’ruf mengakui di dalam UU 34/2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH harus menguntungkan dan aman.

“Itu memang butuh upaya-upaya (investasi) yang lebih serius dari BPKH,” kata Ma’ruf didampingi Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurrachman dan Ketua MUI Cholil Nafis. Ma’ruf mengatakan selama ini larinya investasi BPKH di Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Menurut Ma’ruf investasi di Sukuk memang aman. Sebab dijamin oleh negara. Tetapi belum maksimal untuk urusan imbal hasil atau return of investment. Sebab di Sukuk sudah ada takaran bunganya. Seperti diketahui rata-rata bunga sukuk atau SBSN di kisaran 5-6 persen per tahun.

Untuk itu Ma’ruf mengatakan di BPKH perlu ada ahli-ahli investasi. Sehingga bisa menganalisa atau memetakan usaha-usaha investasi apa saja yang menghasilkan return lebih tinggi namun tetap memenuhi aspek keamanan. Dia menuturkan usaha investasi yang dilakukan BPKH bisa juga dijalankan di Arab Saudi yang terkait dengan layanan haji.

Usaha investasi layanan haji itu bisa mulai dari transportasi atau travel di sana. Kemudian juga usaha investasi pada layanan pemondokan atau perhotelan, katering, dan lainnya. “Ahli-ahli investasi di situ (BPKH) harus bisa menangkap (peluang investasi). Saya harapkan itu,” katanya.

Pada kesempatan itu Ma’ruf juga menyampaikan harapannya supaya pelayanan haji tahun ini tetap terjaga kualitasnya. Pasalnya tahun ini kuota haji kembali normal. Yaitu sebanyak 221 ribu jemaah haji khusus dan reguler. Jumlah ini hampir dua kali lipat kuota haji tahun lalu.

Mantan Ketua Umum MUI itu menuturkan pelayanan haji dengan kuota normal tetap harus optimal. Mulai dari pelayanan bidang kesehatan, bimbingan manasik, sampai dengan hotel atau pemondokan. “Kemudian juga layanan kateringnya,” katanya.

Ma’ruf mengatakan layanan untuk jemaah harus terus dievaluasi. Tahun lalu dia menilai layanan kesehatan sudah lebih bagus. Khususnya penanganan kesehatan saat wukuf di Arafah dan Mina. Sebelumnya layanan kesehatan di kedua tempat sentral dalam berhaji itu cukup jauh. Sekarang sudah hampir tidak ada yang jauh lagi.

Selain itu Ma’ruf menyampaikan saat memasuki puncak ibadah haji, jalanan di Makkah khususnya menuju Masjidilharam cukup crowded. Bus-bus yang biasanya mengangkut jemaah tidak bisa masuk. Dia berharap ada upaya bersama antara Kemenag dan otoritas di Saudi untuk menangani persoalan tersebut. Sehingga tidak sampai berdampak pada layanan kepada jemaah.

Dalam kesempatan lain, anggota BPKH bidang Kesekretariatan dan Kemaslahatan Amri Yusuf menjelaskan soal usaha investasi BPKH selama ini. Dia tidak menampik bahwa portofolio investasi mereka didominasi sukuk dan penempatan deposito. Dia mengatakan penempatan di deposito untuk menjamin likuiditas. Saat ini dana haji yang ditempatkan di deposito sekitar Rp 45 persen. Sementara itu investasi di sukuk mencapai 70 persen.

Dia mengatakan di dalam UU tentang Pengelolaan Dana Haji diatur soal investasi langsung. Bahkan BPKH bisa melakukan investasi langsung mencapai maksimal 30 persen dari total dana haji. Hanya saja dari regulasi juga, BPKH belum bisa melakukan investasi langsung secara maksimal. Saat ini investasi langsung mereka masih berupa kepemilikan saham di Bank Muamalat. Saat ini BPKH menguasai saham Bank Muamalat dengan jumlah 78,45 persen.

Amri menegaskan usaha investasi di BPKH tidak bisa disamakan dengan lembaga keuangan swasta. Dia mencontohkan untuk investasi langsung, Badan Pelaksana BPKH harus minta persetujuan kepada Dewan Pengawas BPKH. Proses ini tentu membutuhkan waktu karena birokrasi.

“Saya setuju UU Pengelolaan Dana Haji diubah,” katanya di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jakarta (17/2). Dia mengatakan gagasannya salah satu usaha investasi dana haji BPKH ada yang berupa trading saham. “Kita belikan saja saham-saham blue chip,” katanya. Menurut Amri dengan investasi trading saham, ada peluang return 20-25 persen per tahun.

Trading yang dilakukan bisa dengan strategi beli pagi jual sore. Atau beli sore jual pagi keesokan harinya. Dia menegaskan investasi trading saham itu terkait erat dengan timing. Tidak bisa ketika mau eksekusi jual atau beli, harus menunggu persetujuan Dewan Pengawas BPKH dahulu.

Tantangan lain untuk investasi langsung dana haji, tidak adanya dana cadangan atau reserve. “Intinya kami tidak mau dana haji dikelola secara ugal-ugalan,” tandasnya. Dia mencontohkan kasus pada pengelolaan dana di Jiwasraya dan Asabri.

Dia juga menyampaikan publik kerap membandingkan usaha investasi langsung antara BPKH dengan Tabung Haji Malaysia. Dia menuturkan Tabung Haji Malaysia baru melakukan investasi langsung di usianya yang ke-20 tahun. Sementara BPKH baru berdiri pertengahan Juli 2017 lalu.

Dalam laporannya BPKH sepanjang 2022 menghasilkan nilai investasi Rp 10,08 triliun. Angka ini turun tipis dibandingkan hasil investasi 2021 yang tercatat Rp 10,52 triliun. Hasil investasi sekitar Rp 10 triliun itu setara dengan yield 6,28 persen/tahun. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri berhasil mengidentifikasi dua jenazah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban gempa bumi di Turki. Dua jenazah tersebut merupakan WNI berjenis kelamin perempuan asal Bali.

Kasatgas Misi Kemanusiaan Turki 2023, Brigjen Pol Gatot Tri Suryanta mengatakan, kedua korban ditemukan di daerah Dyarbakir. Lalu proses identifikasi berjalan sejak Kamis (16/2).

“Tim pun langsung membantu melakukan tindakan proses identifikasi,” kata Gatot dalam keterangan tertulis, Senin (20/2).

Gatot menuturkan, kedua jenazah tersebut ditemukan di bawah reruntuhan gedung apartemen Galeria setelah tertimbun selama kurang lebih 2 minggu. Korban dalam kondisi sulit dikenali secara visual sehingga perlu identifikasi yang lebih akurat secara scientific.

Berdasarkan permintaan dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Turki, Tim DVI Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 jenazah diduga WNI, yang dinyatakan hilang kontak di Dyarbakir Turki pada bencana gempa bumi.

Adapun hasil pemeriksaan DVI menyatakan 2 korban bernama Irma Lestari, 33, dan Ni Wayan Supini, 45. Proses identifikasi Irma berdasarkan catatan medis dan properti. Sementara untuk Ni Wayan Supini teridentifikasi berdasarkan catatan medis, gigi dan properti.

“Selanjutnya kedua jenazah akan dipulangkan ke tanah air oleh pemerintah melalui KBRI Ankara dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang direncanakan akan didampingi Atpol KBRI Ankara,” pungkasnya.

Sebelumnya, gempa dengan kekuatan magnitudo 7,8 terjadi di wilayah Turki pada Senin (6/2). Peristiwa ini awalnya mengakibatkan 500 korban jiwa dan 3000 orang luka-luka, namun jumlah korban terus bertambah.

Selain Turki, beberapa negara seperti Suriah, Lebanon, dan Israel juga terdampak. Tercatat ada 24 gempa susulan setelah gempa utama di Turki. Pusat gempa terjadi kira-kira di sepanjang Patahan Anatolia Timur (East Anatolian Fault). (*)

Reporter: JP Group

batampos – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti rendahnya konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia. Pasalnya dengan tingkat konsumsi protein hewani yang rendah itu, memicu kekurangan gizi dan tingkat kecerdasan yang rendah. Indikasinya tingkat rerata IQ Indonesia berada di urutan 130 dari 199 negara.

Rendahnya konsumsi protein hewani itu disampaikan Kepala Pusat Riset Peternakan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN Tri Puji Priyatno. Analisa soal konsumsi protein hewani itu dia ambil dari laporan BPS 2021 yang belum lama ini dikeluarkan. Protein hewani itu meliputi telur, ayam, ikan, daging sapi, dan susu. Laporan BPS menunjukkan adanya ketimpangan konsumsi protein hewani antara kelompok masyarakat berpengeluaran rendah, sedang, dan tinggi.

Dia menuturkan alam Indonesia menyuguhkan beragam protein hewani yang melimpah. “Namun tidak semua lapisan masyarakat punya kesempatan mengonsumsi protein, sesuai standar kecukupan nasional,” katanya dalam diskusi virtual bertajuk Riset Peternakan Mendukung Kebutuhan Protein Masyarakat, kemarin (19/2).

Menurut dia riset dan inovasi bisa mengambil peran untuk mengatasi persoalan konsumsi protein hewani tadi. Dengan inovasi pangan yang tepat, bisa menghadirkan produk ubtuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat yang mudah diperoleh. Kemudian yang terpenting bisa didapatkan dengan harga terjangkau.

Tri menuturkan rendahnya konsumsi protein hewani tidak bisa dibiarkan berlarut. “Kurangnya (asupan) protein hewani menyebabkan kekurangan gizi dan akan menimbulkan stunting. Berupa tingkat kecerdasan rendah,” katanya. Kondisi itu akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang sulit berkompetisi di tengah persaingan masyarakat global.

Soal resiko rendahnya kecerdasan akibat kurang asupan protein hewani tersebut, Tri mengutip riset terbaru yang dikeluarkan badan pemerintah kecerdasan internasional. Dalam laporannya disebutkan bahwa rerata IQ masyarakat Indonesia adalah 78,49 poin. Sementara rerata skor IQ atau kecerdasan dunia adalah 100,74 poin. “Kita berada di posisi 130 dari 199 negara,” katanya.

Menurut dia fakta tersebut tentu memprihatinkan. Apalagi Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Dia lantas membandingkan tingkat IQ Malaysia yang sudah melejit melampaui Indonesia. Rata-rata tingkat IQ di negeri jiran itu 87,58 poin.

Tri menuturkan tingginya rerata IQ warga Malaysia itu sejalan dengan tinfkay asupan protein hewani mereka. Asupan protein hewani di Malaysia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Disusul kemudian Vietnam, Filipina, dan Thailand. Indonesia sendiri nangkring di urutan kelima.

Tri juga menyampaikan, asupan protein hewani sangat penting untuk memelihara stamina tubuh. Kemudian mempercepat regenerasi sel, menjaga sel darah merah, meningkatkan kecerdasan, dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, untuk memperpanjang usia harapan hidup (UHH), dan meningkatkan produktivitas atau pendapatan perkapita.

Dia menuturkan sektor peternakan menjadi salah satu aspek penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Tri mengatakan riset bidang peternakan harus dilakukan dari hulu ke hilir. “Riset yang akan kita lakukan dalam upaya meningkatkan produksi daging nasional,” katanya.

Terutama riset yang harus menghasilkan galur atau bibit unggul ternak. Lalu penyediaan pejantan unggul, teknologi pemuliaan hijauan, pakan, reproduksi, veteriner dan budidaya. Berikutnya, integrasi ternak-sawit, serta rekomendasi kebijakan peternakan.

Selain itu riset teknologi pakan, nutrisi, dan kesehatan hewan, akan diarahkan untuk peningkatan produktivitas. Sedangkan, teknologi smart farming juga perlu dikembangkan untuk mendukung budidaya ternak yang terintegrasi, dengan sistem pakan yang digunakan dan kondisi lingkungan budidayanya.

Catatan BRIN, kontribusi produksi daging nasional, sebagai pemenuhan protein hewani, saat ini banyak disuplai dari ayam ras yang mencapai 71,5 persen. Kemudian daging sapi 9,2 persen, daging babi 6,8 persen, ayam buras 5,7 persen, dan ayam petelur 3,1 persen.

Data neraca pangan nasional, setiap tahun Indonesia mengalami defisit daging sapi. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (BPN) 2022, Indonesia mengalami defisit sekitar 134 ribu ton dari total kebutuhan daging yang mencapai 700 ribu ton. Artinya, hanya bisa dipenuhi dari daging nasional sekitar 500 ribu ton. Akhirnya Indonesia harus melakukan impor. (*)

Reporter: JP Group

ARUS media sosial alias medsos kian tak terbendung menggempur berbagai sisi bidang kehidupan manusia. Berbagai platform medsos begitu pesat perkembangannya dan menawarkan kemudahan berkomunikasi. Namun tetap tak terlepas dari sisi negatifnya yang perlu pengantisipasian khususnya menghadapi agenda nasional kepemiluan 2024.

Data terbaru bulan Februari 2022, menurut Datareportal, digitaliasi Indonesia bertumbuh sangat cepat. Penggunaan telepon seluler mencapai 370,1 juta. Angka yang sudah melebihi populasi dengan persentase 133,3 persen. Artinya satu lebih dari satu smartphone. Sedangkan pengguna aktif media sosial sebanyak 191,4 juta atau sebesar 68,9 persen populasi.

Angka pengguna aktif medsos tersebut tidak berbeda jauh dengan angka partisipasi pemilih dalam beberapa kali pemilihan kepala daerah. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Indonesia tahun 2020 sebesar 76,9 persen, tahun 2015 sebesar 70 persen, tahun 2017 sebesar 74 persen, dan sebesar 73,2 persen pada tahun 2018.

Tidak mengherankan setiap menjelang kepemiluan, pengguna aktif medsos terasa lebih riuh kalau tak mau dibilang gaduh. Sayangnya tidak semua postingan yang muncul ke berbagai platform medsos terverifikasi dengan benar. Seringkali justru menimbulkan pertentangan dan debat panjang tak berujung hanya menghabiskan energi.

Data yang dapat diakses dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia menunjukkan pengguna aktif medsos menyebarkan konten-konten hoaks dengan dominasi konten palsu sebesar 34 persen, konten manipulasi sebesar 23,4 persen, konten menyesatkan 21,3 persen, konten salah 17 persen, konten tiruan 2,1 persen, serta konten satire 2,1 persen.

Pemelintiran konten-konten medsos telah membuat masyarakat yang masih lemah literasi kesulitan memilah informasi yang mereka konsumsi. Seringkali pula mereka begitu tertarik dengan konten yang ada kemudian meneruskannya ke grup medsos tanpa upaya memfilter. Contohnya ditemukan konten seorang paslon pilkada gubernur sedang menggalang dana atau sumbangan untuk kampanye lalu masyarakat begitu saja memercayainya dan akhirnya masih ada saja yang tertipu.

Berbagai konten hoaks telah terbukti menggempur melalui medsos pada Pemilu 2019. Hal itu tergambar dengan jelas berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kominfo yang mengidentifikasi setidaknya 62 konten hoaks terkait kepemiluan. Konten-konten hoaks tersebut melakukan serangan informasi palsu yang menyesatkan terhadap pemerintah, terhadap presiden, terhadap partai, serangan kepada para calon sampai kepada informasi menyesatkan soal PKI dan China. Pun penyelenggara pemilu tak luput dari serangan hoaks medsos, contohnya seperti konten akan diadakannya pemilu online oleh KPU, ancaman pembunuhan terhadap anggota KPU, dan pendatang China akan diberi arahan oleh KPU untuk mencoblos di TPS.

Serangan demi serangan melalui berbagai platform medsos menjadi sangat berbahaya dan menyesatkan bagi masyarakat yang menjadi peserta pemilih dalam momen kepemiluan. Cara kerja medsos dengan jangkauan yang luas dapat saja memengaruhi opini publik jika tidak ada antisipasi sisi negatifnya. Menurut pakar media Cobb and Elder, karena jangkauan dan ekspansi yang luas maka media dapat saja memberikan tekanan dan memengaruhi agenda publik yang sedang berjalan. Untuk itu perlu pengantisipasian sisi negatif medsos yang menyerang dengan jangkauan luas, dari penyelenggara kepemiluan itu sendiri.

Penyelenggara kepemiluan dapat melakukan langkah kreatif untuk memulai melakukan penetrasi kepada medsos yang merupakan habitat berkembangnya hoaks. Selain penggunaan medsos melalui akun-akun bersifat manual, tidak ada salahnya penyelenggara mulai menggunakan konsep digital marketing yang secara otomatis dan bertarget dapat menjangkau publik yang lebih luas.

Penggunaan konsep digital marketing akan dapat menjangkau audien secara bertarget sesuai dengan kelompok umur dan wilayah daerah pemilihan. Sehingga sosialisasi yang dilakukan penyelenggara kepemiluan dapat ‘’menghantui’’ setiap pemegang smartphone dan sosialisasi yang digencarkan penyelenggara akan selalu terlihat saat pengguna membuka platform medsosnya.

Langkah tak kalah kreatifnya, tentu saja harus berkolaborasi dengan berbagai pihak sebagai alternatif agar kesuksesan kepemiluan dapat diraih. Sebagaimana diketahui tata kelola kolaboratif sudah menjadi arus utama di dunia untuk menyukseskan suatu agenda tidak terkecuali untuk agenda bersama kepemiluan.

Proses kolaboratif model Ansell dan Gash (2008) yang sangat terkenal dapat menjadi inspirasi penyelenggara kepemiluan dalam melakukan kolaborasi pemerintahan (collaborative governance). Proses kolaborasi dapat digabungkan dengan model penta helix, di mana lima pemangku kepentingan, yakni pemerintah, dunia usaha, universitas/akademisi, masyarakat madani, dan media massa akan dapat mendukung agenda bersama kepemiluan dengan harapan akan menghasilkan kepemimpinan yang mensejahterahkan masyarakat. ***

Penulis: ARHAM

Jurnalis/Praktisi Media, Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Terbuka

batampos – Jumlah penumpang dan kendaraan pada angkutan lebaran 2023 diprediksi meningkat tajam. Guna mengantisipasi kondisi ini, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan sejumlah skenario.

Skenario pertama, penyiapan buffer zone di sejumlah titik. Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan, dari hasil rapat bersama Pemerintah Provinsi Banten, terdapat beberapa potensi pengembangan lahan untuk buffer zone di luar area pelabuhan. Antara lain, penyediaan lahan di KM 89 dan KM 97 tol arah Merak, serta perluasan buffer zone di KM 68.

Rest area akan menjadi buffer zone sebagai area untuk melakukan screening muatan bahan berbahaya. “Juga screening tiket pengguna jasa yang akan menyeberang agar sesuai dengan jadwal. Serta menjamin aspek safety terkait dengan ketepatan data manifes,” ujarnya, Minggu (19/2).

Strategi kedua, pelebaran dan penataan bahu Jalan Cikuasa bawah dan atas.

Skenario selanjutnya, ASDP bakal melakukan penambahan satu dermaga eksekutif untuk melayani angkutan dominan penumpang saat peak season. Lalu, relokasi stasium kereta api Merak, penyiapan dermaga di luar Pelabuhan Merak dan Bakauheni (Ciwandan dan Panjang), serta penambahan kapasitas daya tampung pelabuhan untuk kelancaran trafik di Pelabuhan Merak.

Tak kalah penting, sosialisasi masif pembelian tiket online. Hal ini untuk menghindari antrian di pelabuhan.

Ada dua skema pembelian tiket kapal penyeberangan ferry ini. Pertama, pembelian tiket online yang dapat dilakukan H-60 sebelum keberangkatan melalui web reservation di www.ferizy.com, aplikasi di Android dan IOS, dan gerai retail seperti Alfamart, Indomaret, Agen BRILink, dan lainnya. Skeman ini berlaku di empat pelabuhan utama yakni Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk.

“Apabila tiba di pelabuhan belum bertiket, maka kendaraan akan diputar balik keluar pelabuhan,” tegasnya.

Skema kedua, pembelian tiket non online yang dilakukan langsung di pelabuhan penyeberangan dengan pembayaran non-tunai. Saat ini, ada 25 pelabuhan ASDP dan 11 pelabuhan Non-ASDP yang belum menerapkan pembelian tiket online secara 100 persen.

Shelvy mengungkapkan, seluruh skenario ini juga merujuk dari hasil evaluasi layanan angkutan lebaran 2022 dan layanan Nataru 2022/2023. Menurutnya, terdapat 3 hal lesson learned yang menjadi fokus. Yaitu, kondisi cuaca ekstrem di beberapa lintasan sehingga terjadi penutupan layanan pada periode waktu tertentu, masih terdapat praktek calo, dan keselamatan dan keamanan pelayanan angkutan penyeberangan.

Selain itu, menurut data Kementerian Perhubungan, terjadi lonjakan pergerakan penumpang dan kendaraan yang cukup signifikan pada moda penyebrangan sebesar 49,92 persen. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat pada momen angkutan lebaran 2023 mendatang. (*)

Reporter: JP Group