batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggaran buka puasa bersama (bukber) di semua instansi pemerintah untuk dialihkan ke program santunan fakir miskin.
Menurut Jokowi, jajaran pemerintah mesti menyambut bulan Ramadhan 1444 Hijriah dengan kesederhanaan, menyusul banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan mewah pejabat.
“Anggaran yang biasanya dipakai buka puasa bersama, kita alihkan, kita isi kegiatan yang bermanfaat. Bantu mereka yang membutuhkan, berikan santunan untuk fakir miskin,” kata Jokowi melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (27/3).
Kepala negara mengatakan, anggaran yang semula dikeluarkan untuk buka bersama bisa disalurkan untuk anak yatim piatu. Selain itu, instansi pemerintah juga bisa menyalurkan anggaran itu untuk operasi pasar murah.
Jokowi menegaskan, larangan menggelar buka puasa bersama hanya ditujukan bagi pejabat negara. Ia menekankan larangan pada menteri, kepala lembaga dan nonkementerian.
“Bukan untuk masyarakat umum. Arahan ini perlu saya sampaikan karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat-pejabat kita,” tegas Jokowi. (*)
batampos – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengingatkan para kader partai politik (parpol) agar tidak membagikan zakat dengan menggunakan benda-benda yang memuat lambang partai.
“Membagikan zakat kan kami tidak boleh kemudian melarang. Mungkin diperbaiki ke depan, kalau membagikan zakat jangan pakai lambang partai,” ujar Rahmat Bagja kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (27/3).
Hal tersebut disampaikan Bagja terkait dengan tanggapan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah yang membantah tudingan mengenai dirinya bersama para pengurus cabang PDI Perjuangan (PDIP) melakukan politik uang di Masjid Abdullah Sychan Baghraf di Sumenep, Jawa Timur.
Said juga mengatakan, pembagian amplop berlogo PDIP berisikan uang senilai Rp 300 ribu kepada warga di masjid tersebut, sebagaimana tergambar dalam unggahan salah satu video di akun Twitter bernama pengguna PartaiSocmed, diniatkan olehnya sebagai pembayaran zakat mal.
“Uang itu saya niatkan sebagai zakat mal. Hal itu rutin saya lakukan setiap tahun sejak 2006. Bahkan, jika ada rezeki berlebih malah ingin rasanya kami berzakat lebih banyak menjangkau fakir miskin,” kata dia.
Alasan penggunaan amplop berlogo PDI Perjuangan tak luput diluruskan Said Abdullah. Ia menerangkan penggunaan logo PDI Perjuangan dilatarbelakangi para kader partai yang bergotong royong dalam kegiatan ini.
“Kegiatan ini kami lakukan di luar masa kampanye yang diatur KPU. Jadi, jangan digiring ke arah sana. Saya sangat paham apa yang harus kami patuhi sebagai caleg di masa kampanye. Jangankan masa kampanye, caleg saja saat ini belum ditetapkan KPU,” ujar Said.
Saat ini, Bagja pun menyampaikan Bawaslu Sumenep tengah menelusuri kasus itu. Meskipun begitu, ia menyampaikan bahwa kasus pembagian amplop itu tidak diselidiki oleh Bawaslu dalam lingkup dugaan praktik politik uang, tetapi pelanggaran administrasi di tengah masa sosialisasi parpol peserta Pemilu 2024.
“(Yang ditelusuri) Pelanggaran administrasi, kan masuk administrasi ini. Kita bukan politik uangnya karena politik uang di masa kampanye, (tetapi ini masih dalam masa sosialisasi),” kata Bagja. (*)
Foto udara shalat tarawih berjamaah di Masjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (22/3/2023). (ANTARA FOTO/FB Anggoro)
batampos– Bagi muslim yang berpuasa tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa asalkan istirahat yang cukup agar tetap mendapatkan manfaat sehat dari puasa untuk tubuh.
“Kita harus bisa mengelola istirahat kita yang cukup, jadi istirahat yang cukup itu jadi satu bagian kita untuk benar-benar bisa mendapatkan sehat yang sebenarnya pada saat kita menjalankan ibadah puasa,” ucap Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr. Adib Khumaidi SpOT saat ditemui di Jakarta, Jumat (24/3).
Hal itu karena pada saat bulan Ramadhan, banyak aktivitas fisik yang dilakukan di malam hari seperti shalat tarawih, dan bangun di sepertiga malam untuk melakukan shalat sunnah atau bersahur.
Karena kegiatan itu maka umat Islam harus bisa mengelola istirahatnya dengan baik agar tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengurangi manfaat puasa itu sendiri.
Selain itu, ia juga mengingatkan untuk tetap mengontrol porsi makan di jam berbuka maupun sahur, serta tetap terapkan diet gizi seimbang untuk menjaga metabolisme agar tubuh tetap sehat dan tidak terkena penyakit seperti kolesterol dan gula.
“Secara hormonal sebenarnya puasa 12 jam itu akan mengontrol yang namanya hormon insulin, di situlah sebenarnya nanti kita mengelola gizi di dalam metabolisme dalam tubuh kita, sehingga kemudian kita tidak akan yang namanya mudah kolesterol, gula dan sebagainya bisa terkontrol dengan baik pada saat kita puasa,” jelas Adib.
Disamping itu, Adib juga menyarankan untuk tetap melakukan aktivitas olahraga kecil agar tubuh tetap bugar dan tidak mudah lemas saat menjalankan puasa.
Ia sarankan untuk berolahraga pada jam setelah sahur atau shalat subuh, dan sore menjelang berbuka.
“Jadi jangan olahraga pada saat di siang hari, aktivitas olahraga tetap kita lakukan tapi pada waktu pasca sahur atau menjelang berbuka,” sarannya.
Terkait dengan beredarnya kabar bahwa dengan konsumsi oralit dapat menunda lapar dan mengganti cairan tubuh, ia meluruskan bahwa IDI tidak mewajibkan masyarakat minum oralit sebagai kebutuhan.
Ia tegaskan bahwa saat berpuasa tubuh tidak akan banyak kehilangan cairan jika mengonsumsi cukup air dan makan makanan bergizi pada saat berbuka ataupun sahur dalam jumlah sesuai kebutuhan.
“Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kita kehilangan cairan, tapi kalaupun ada orang minum oralit sah-sah saja artinya boleh dan bagus, tapi bukan berarti kita menganjurkan itu sebuah kebutuhan bahwa harus minum oralit,” tegasnya. (*)
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) angkat bicara mengenai kondisi Jalan S Parman, Tanjungpiayu, Sei Beduk, yang rusak parah.
Meski prihatin dengan keluhan masyarakat terkait kondisi jalan tersebut, namun BP Batam menjelaskan bahwa kewenangan untuk perbaikan Jalan S Parman berada di tangan Pemerintah Provinsi Kepri.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan, bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan telah membagi kelompok jalan umum kepada lima kategori.
Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 yakni jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
Lebih jelas perihal status Jalan S Parman Tanjung Piayu juga telah diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi Kepri Nomor 1863 Tahun 2016 Tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Kepri.
Disebutkan bahwa jalan yang memiliki panjang 13,7 kilometer tersebut berstatus milik Pemerintah Provinsi Kepri.
“Itu tanggung jawab provinsi. Kita berharap, pemerintah provinsi turut membangun karena anggaran Kota Batam juga terbatas,” ujar Ariastuty, Senin (27/3/2023).
Penjelasan tersebut beralasan. Pasalnya, banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Kepala BP Batam di beberapa kesempatan.
Oleh karenanya, Ariastuty meminta agar masyarakat memahami kondisi yang ada.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa anggaran BP Batam pun juga terbatas. Tak sebesar yang diharapkan masyarakat.
“Makanya ada skala prioritas yang harus kita selesaikan. Pemerintah provinsi juga mendapat pajak dari Kota Batam yang cukup besar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Ketika masyarakat telah menjalankan kewajibannya membayar pajak, maka pemerintah wajib memenuhi kebutuhannya agar ada hubungan timbal balik,” bebernya lagi.
Untuk pembangunan jalan utama yang sedang berlangsung saat ini, Ariastuty Sirait menuturkan bahwa hampir 70 persen anggarannya berasal dari BP Batam.
Termasuk peningkatan dan pelebaran jalan dari Nongsa menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam serta sejumlah jalan arteri lainnya.
“Kepala BP Batam sudah bangun semua karena kota yang kita cintai ini menjadi lokomotif ekonomi Kepri. Maka kami berharap, tahun 2029 semua jalan yang saat ini dikerjakan selesai. Mari kita dukung bersama pembangunan yang sedang berlangsung,” pungkasnya.
BP Batam Ambil Alih Perbaikan Jalan Provinsi di Simpang Taiwan
BP Batam berkomitmen untuk membangun infrastruktur jalan yang ada.
Bahkan, BP Batam juga turun tangan mengambil alih perbaikan jalan rusak di Simpang Taiwan, Kota Batam, beberapa waktu lalu.
Meski berstatus jalan provinsi, namun BP Batam langsung merespons keluhan masyarakat di sekitar lokasi terkait kerusakan jalan yang cukup parah.
“Kita tidak bisa mengabaikan kondisi kerusakan jalan ini berlarut-larut. Karena jalan ini masuk dalam kawasan strategis nasional, salah satu pusat industri Batam,” ujar Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Fesly Abadi Paranoan, pertengahan tahun lalu.(*)
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) angkat bicara mengenai kondisi Jalan S Parman, Tanjungpiayu, Sei Beduk, yang rusak parah.
Meski prihatin dengan keluhan masyarakat terkait kondisi jalan tersebut, namun BP Batam menjelaskan bahwa kewenangan untuk perbaikan Jalan S Parman berada di tangan Pemerintah Provinsi Kepri.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan, bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan telah membagi kelompok jalan umum kepada lima kategori.
Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 yakni jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
Lebih jelas perihal status Jalan S Parman Tanjung Piayu juga telah diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi Kepri Nomor 1863 Tahun 2016 Tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Kepri.
Disebutkan bahwa jalan yang memiliki panjang 13,7 kilometer tersebut berstatus milik Pemerintah Provinsi Kepri.
“Itu tanggung jawab provinsi. Kita berharap, pemerintah provinsi turut membangun karena anggaran Kota Batam juga terbatas,” ujar Ariastuty, Senin (27/3/2023).
Penjelasan tersebut beralasan. Pasalnya, banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Kepala BP Batam di beberapa kesempatan.
Oleh karenanya, Ariastuty meminta agar masyarakat memahami kondisi yang ada.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa anggaran BP Batam pun juga terbatas. Tak sebesar yang diharapkan masyarakat.
“Makanya ada skala prioritas yang harus kita selesaikan. Pemerintah provinsi juga mendapat pajak dari Kota Batam yang cukup besar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Ketika masyarakat telah menjalankan kewajibannya membayar pajak, maka pemerintah wajib memenuhi kebutuhannya agar ada hubungan timbal balik,” bebernya lagi.
Untuk pembangunan jalan utama yang sedang berlangsung saat ini, Ariastuty Sirait menuturkan bahwa hampir 70 persen anggarannya berasal dari BP Batam.
Termasuk peningkatan dan pelebaran jalan dari Nongsa menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam serta sejumlah jalan arteri lainnya.
“Kepala BP Batam sudah bangun semua karena kota yang kita cintai ini menjadi lokomotif ekonomi Kepri. Maka kami berharap, tahun 2029 semua jalan yang saat ini dikerjakan selesai. Mari kita dukung bersama pembangunan yang sedang berlangsung,” pungkasnya.
BP Batam Ambil Alih Perbaikan Jalan Provinsi di Simpang Taiwan
BP Batam berkomitmen untuk membangun infrastruktur jalan yang ada.
Bahkan, BP Batam juga turun tangan mengambil alih perbaikan jalan rusak di Simpang Taiwan, Kota Batam, beberapa waktu lalu.
Meski berstatus jalan provinsi, namun BP Batam langsung merespons keluhan masyarakat di sekitar lokasi terkait kerusakan jalan yang cukup parah.
“Kita tidak bisa mengabaikan kondisi kerusakan jalan ini berlarut-larut. Karena jalan ini masuk dalam kawasan strategis nasional, salah satu pusat industri Batam,” ujar Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Fesly Abadi Paranoan, pertengahan tahun lalu.(*)
Pekerjaan perbaikan kebocoran pipa DN 800mm Jalur Bukit Senyum yang berlokasi di Duriangkang. Foto: Tangkapan layar media sosial PT ABH.
batampos – Air Batam Hilir menginformasikan adanya pekerjaan perbaikan kebocoran pipa DN 800mm Jalur Bukit Senyum yang berlokasi di Duriangkang.
Corporate Communication (Corcom) Spam Batam, Ginda Alamsyah, mengatakan, selama pekerjaan perbaikan ini akan berdampak pada gangguan pelayanan suplai air bersih berupa air kecil dan air terhenti untuk sementara waktu.
Pekerjaan tersebut lanjutnya akan berlangsung pada malam ini Senin (27/3/2023) mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan selesai.
Area yang terdampak di antaranya Bengkong, Tanjungsengkuang, Batuampar, Jodoh, Sei Panas, Pelita, Baloi, Batu Merah, Taman Kota, Nagoya dan sekitarnya.
“Permohonan maaf kami sampaikan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami menyiagakan mobil tangki air bersih untuk pelanggan yang mengalami gangguan suplai air hingga 1×24 jam, yang dapat dikoordinir oleh Ketua RT/ RW/ Kelurahan setempat,” jelasnya.
Pekerjaan perbaikan kebocoran pipa DN 800mm Jalur Bukit Senyum yang berlokasi di Duriangkang. Foto: Tangkapan layar media sosial PT ABH.
batampos – Air Batam Hilir menginformasikan adanya pekerjaan perbaikan kebocoran pipa DN 800mm Jalur Bukit Senyum yang berlokasi di Duriangkang.
Corporate Communication (Corcom) Spam Batam, Ginda Alamsyah, mengatakan, selama pekerjaan perbaikan ini akan berdampak pada gangguan pelayanan suplai air bersih berupa air kecil dan air terhenti untuk sementara waktu.
Pekerjaan tersebut lanjutnya akan berlangsung pada malam ini Senin (27/3/2023) mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan selesai.
Area yang terdampak di antaranya Bengkong, Tanjungsengkuang, Batuampar, Jodoh, Sei Panas, Pelita, Baloi, Batu Merah, Taman Kota, Nagoya dan sekitarnya.
“Permohonan maaf kami sampaikan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami menyiagakan mobil tangki air bersih untuk pelanggan yang mengalami gangguan suplai air hingga 1×24 jam, yang dapat dikoordinir oleh Ketua RT/ RW/ Kelurahan setempat,” jelasnya.
Pembersihan tumbuhan liar dan eceng gondok di waduk Duriangkang. Foto: PT ABH untuk Batam Pos
batampos – Sebagai komitmen dalam menjaga ketersediaan serta kualitas sumber air baku, maka PT Air Batam Hulu (ABHu) secara rutin melakukan pembersihan tumbuhan liar dan eceng gondok dalam waduk. Terutama di waduk Duriangkang yang merupakan waduk terbesar di Kota Batam.
Corporate Communication (Corcom) Spam Batam, Ginda Alamsyah, mengatakan, tumbuhan liar dan eceng gondok dapat menyebabkan pendangkalan serta menurunkan kualitas sumber air baku di dalam waduk.
Gunakan saluran resmi kepelangganan Air Batam Hilir untuk penanganan keluhan serta informasi kepelangganan melalui:
• Kantor Pelayanan Pelanggan (KPP) yang berada di Bengkong dan Batu Aji
• Call Center Air Batam Hilir (0778) 5700 000
• WA 0811 778 0155
• Mobile Application Air Minum Batam
• Instagram @airbatamhilir
• Twitter @airbatamhilir
• Facebook airbatamhilir
• Website www.airbatam.com
• Email [email protected].(*)
Rumah yang ditempati Khairul bersama istri dan anaknya tampak rusak akibat tertimpa pohon tumbang.
batampos– Satu unit rumah warga di Perumahan Taman Mutiara Karimun (TMK), Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral rusak parah akibat tertimpa pohon tumbang, Senin (27/3). Kejadian sekira pukul 06.00 WIB itu dikarenakan cuaca sedang hujan deras disertai angin kencang.
Meski tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah Khairul terlihat shock dengan kejadian tersebut. Mengingat, sebagian perabot rumah juga mengalami rusak.
“Kondisi orang tua saat ini alhamdulillah tidak apa-apa, hanya shock karena pohon besar menimpa rumah sehingga menyebabkan atap rusak parah. Sebagian perabot di dalam rumah juga rusak,” ujar anak Khairul, M. Abdul Yazid.
Terpisah Koordinator Tagana Kabupaten Karimun, Dedy Risdianto menyebutkan, kondisi pohon memang sudah sangat tua. Diperparah tidak ada perawatan sehingga berpotensi membahayakan.
“Jadi kami ingatkan kepada developer perumahan, dan warga sekitar untuk fokus terhadap potensi bahaya bencana di sekitar tempat tinggal. Jika memang diharapkan segera bekerjasama dengan LPM, pemuda, RT dan RW untuk mengurangi risiko dampak dari potensi bencana tadi,” imbuhnya. (*)
Petugas memperlihatkan barang bukti narkoba terkait Irjen Pol Teddy Minahasa Di Polres Metro Jakarta Pusat, Jakarta (14/10/2022). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
batampos – Terdakwa Syamsul Ma’arif dituntut penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam kasus narkoba yang turut melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Syamsul Ma’arif selama 17 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar subsider 6 bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,” ujar jaksa membaca tuntutannya, Senin (27/3).
Jaksa menilai Syamsul terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Baca juga: Kasus Narkoba Teddy Minahasa, Kasranto Dituntut 17 Tahun Penjara Ia dinilai telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun keputusan untuk menuntut Kasranto tersebut didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Syamsul. Hal yang memberatkan adalah Syamsul telah menukar barang bukti narkotika jenis sabu dengan tawas. Lalu, Syamsul merupakan perantara jual beli narkotika jenis sabu.
Selain itu, Syamsul telah menikmati keuntungan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Terakhir, Syamsul tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika. Di sisi lain, hal-hal yang meringankannya adalah mengakui perbuatannya. (*)
