batampos – Justin Bieber akhirnya membatalkan seluruh sisa tanggal konser Justice World Tour. Sebelumnya, justin tercatat sudah lima kali tunda konser karena kondisi kesehatan didiagnosis mengidap Ramsay hunt disorder.
Kabar pembatalan konser itu diumumkan perusahaan penjual tiket dan venue tempat konser tersebut digelar. Misalnya, Utilita Arena Sheffield, Inggris, yang mengumumkan melalui website-nya bahwa konser Bieber pada 26 Februari lalu resmi dibatalkan.
Begitu pula dengan Ticketmaster dan AXS yang mewadahi penjualan tiket konser tersebut di beberapa negara. Mereka mengumumkannya melalui surel kepada pembeli tiket Bieber. ’’Dengan menyesal kami memberi tahu Anda bahwa pertunjukan Justin Bieber yang akan digelar di The O2 Arena telah dibatalkan,’’ tulis AXS.
Seluruh jadwal Justice World Tour di website Ticketmaster pun terdapat keterangan dibatalkan. Sementara itu, Songkick masih memberikan keterangan penundaan pada beberapa konser tersebut. Namun, ada juga tanggal yang telah ditulis keterangan batal.
Termasuk konser tahun depan di Amerika Serikat. Pihak Bieber pun telah menghapus seluruh jadwal konser dari website resmi Bieber. Hingga berita ini ditulis, pihak Bieber belum buka suara terkait update dari pembatalan sisa konser tersebut.
Namun, kabar itu tidak begitu mengejutkan Beliebers. Sebab, dia tercatat telah lima kali melakukan penundaan konser tersebut. Yang terakhir pada 6 Oktober lalu. Alasan utama Bieber melakukan penundaan dan pembatalan adalah kondisi kesehatannya.
Dia didiagnosis mengidap Ramsay hunt disorder. Konser terakhir yang dijalaninya adalah di Rio de Janeiro, Brasil, pada 4 September 2022. Saat itu Bieber mengaku telah berusaha sebaik mungkin. Namun, dia merasa sangat kelelahan setelahnya.
Kasubdit Keselamatan Kapal dan Kepelautan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub RI, Rajuman Sibarani didampingi Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Khusus Pelabuhan Batam, Takwim melakukan Ramcek kapal MV Oceana di pelabuhan Fery Punggur. Foto Humas KSOP untuk Batam Pos
batampos – Mengantisipasi persiapan angkutan lebaran melalui jalur laut, Tim Kementerian Perhubungan mulai melakukan uji kelayakan dan pengecekan kapal penumpang di sejumlah pelabuhan. Hal ini dilakukan sebagai rangkaian persiapan mudik lebaran pada April 2023.
Di Kota Batam, tim inspektor marine Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub RI menyidak kapal MV. Oceana dengan lumbung Dragon 7 di Pelabuhan Fery Domestik Telaga Punggur Batam, Kamis (2/3) sore.
Dalam inspeksi itu, belasan tim inspeksi marine Subdit Kepelautan Kemenhub didampingi KSOP Batam langsung memeriksa fasilitas pendukung kapal.
Inspeksi dipimpin langsung, Kasubdit Keselamatan Kapal dan Kepelautan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub RI, Rajuman Sibarani, didampingi Kepala KSOP khusus Batam, Takwim.
Pantauan di lokasi, satu per satu peralatan pelayaran kapal MV. Oceana diperiksa tim inspektor marine Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub. Pemeriksaan meliputi life jaket, radio pemancar sinyal, radar navigasi hingga buku dan sertifikat pelaut nakhoda serta kkm kapal.
“Ini masalah keselamatan pelayaran, kapal ini bawa nyawa manusia. Jadi jangan dianggap enteng,” ujar Rajuman mengingatkan.
Tidak hanya itu saja, satu persatu alat pendukung kapal pun langsung dicek tim inspektor marine. Apalagi saat ada alat yang tidak berpungsi langsung disuruh untuk diganti.
“Tolong dipastikan seluruh fasilitas pendukung pelayaran dapat digunakan, ini demi keselamatan penumpang. Sebentar lagi kita akan menyambut arus mudik Lebaran Idul Fitri,” ujarnya.
Kapal MV Oceana dengan lumbung Dragon 7 yang dilakukan pengecekan ini berkapasitas 269 kursi penumpang.
Kapal ini melayani pelayaran tujuan antar kota dalam provinsi Kepri.
Adapun tujuan inspeksi ini, kata Rajuman untuk memastikan kesiapan kapal dalam menyambut angkutan Lebaran Idul Fitri.
“Ramcek yang kita lakukan hari ini untuk memastikan semua kapal yang mengangkut penumpang di Kepri khususnya di Batam harus dalam keadaan laik laut,” ujarnya.
Kata dia, hasil Ramcek masih banyak fasilitas kesiapan pendukung pelayaran kapal yang harus diperbaiki pihak perusahaan pelayaran MV Oceana.
“Masih banyak kekurangan kekurangan yang harus diperbaiki dan dipenuhi perusahaan ini. Ini sudah berulang kali saya sampaikan, namun masih ada kita temukan kekurang-kekurangan dalam kapal tersebut,” ujar mantan kepala KSOP Tanjungpinang itu.
Ia menegaskan, perusahaan kapal MV Oceana harus segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas yang dinilai tim inspektor marine tidak layak.
Termasuk fasilitas mencrup kapal yang diikat mati pakai tali. Kemudian qwinter tidak dilengkapi dengan weekly. Menurutnya ini fatal jika tidak diperbaiki.
Terpisah, Kepala KSOP khusus Batam Takwim menyampaikan dalam momen menyambut hari raya Idul fitri mendatang, KSOP Batam telah mempersiapkan sebanyak 96 kapal beroperasi di Batam.
Bahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan keagenan kapal untuk menyiapkan cadangan kapal jika nantinya sewaktu waktu terjadi lonjakan penumpang.
“Untuk angkutan Lebaran kami siapkan 96 armada. Namun yang dilakukan Ramcek hanya 40 unit,” ujarnya.
Kapal yang di Ramcek itu, kata dia semua berada di Batam. Sementara lainnya, dilakukan Ramcek di masing-masing daerah asal perusahaan kapal, baik di Tanjung Balai Karimun maupun Tanjungpinang. Disampaikannya, sampai saat ini pihaknya telah selesai melakukan Ramcek terhadap 32 kapal.
“Tinggal 8 kapal lagi yang akan diramcek. Kami berpesan agar keselamatan penumpang harus diutamakan dan menjadi prioritas utama oleh tiap penyedia jasa pelayaran, ” tuturnya.(*)
batampos – Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menilai, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) berlebihan yang meminta Pemilu 2024. Menurutnya, putusan tersebut melebihi batas kewenangan pengadilan.
Hal ini setelah PN Jakpus mengabulkan gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi yang diajukan Partai Prima. “Saya kira, putusan PN Jakarta Pusat ini berlebihan. Bahkan melebihi kewenangan pengadilan,” kata Jeirry dalam keterangannya, Kamis (2/3).
Koordinator Komunitas Pemilu Bersih itu juga memandang, substansi putusan PN Jakarta Pusat bertentangan dengan UUD 1946, yang juga bertentangan dengan konstitusi, khususnya terkait dengan pasal yang mengatur bahwa Pemilu harus 5 tahun sekali dan pasal terkait dengan masa jabatan Presiden yang 5 tahun. “Sehingga, mestinya tak ada kewenangan PN Jakpus untuk melakukan penundaan Pemilu,” tegas Jeirry.
Ia memandang, jika KPU mengikuti putusan tersebut tentu akan mengacaukan tahapan Pemilu yang sudah berjalan. Karena itu, sudah tepat jika KPU akan melakukan banding.
Menurut Jeirry, jika KPU melanggar proses administrasi dalam hasil verifikasi Partai Prima, semestinya hanya hak dari Partai Prima dalam tahapan verifikasi yang dipulihkan. Bahkan, bisa cukup KPU yang dijatuhkan sanksi.
“Tidak tepat jika masalahnya ada di tahapan verifikasi, tapi semua tahapan harus ditunda. Bisa repot kita jika banyak putusan seperti ini. Disamping tak ada kepastian hukum, juga bisa jadi ruang politik untuk menciptakan ketidakstabilan demokrasi,” cetus Jeirry.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), terkait gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi partai politik untuk Pemilu 2024. PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda penyelenggaraan Pemilu.
“Menerima gugatan penggugat (Partai Prima) untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat (KPU RI),” demikian bunyi putusan PN Jakpus, Rabu (2/3).
Putusan itu dibacakan pada Rabu (2/3) oleh Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan Hakim Anggota Bakri dan Dominggus Silaban. Serta, panitera pengganti Bobi Iskandardinata.
PN Jakpus meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, KPU diminta untuk melakukan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024. “Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024, sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” pinta Hakim PN Jakpus.
Selain menunda proses tahapan Pemilu, PN Jakpus juga meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp 500 juta kepada pihak penggugat, dalam hal ini Partai Prima. “Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500 juta kepada penggugat,” demikian putusan PN Jakpus.
Merespons putusan itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan akan mengajukan upaya hukum banding. Sebab, KPU sudah mulai melakukan proses tahapan Pemilu 2024. “KPU akan upaya hukum banding,” tegas Hasyim merespons putusan tersebut. (*)
Sejalan dengan upaya promosi mengangkat produk lokal dengan jargonnya ‘Aku Cinta Produk Indonesia’, pemerintah giat mensosialisasikan TKDN kepada kalangan para penyedia barang dan jasa yang bergerak di bermacam sektor industri diantaranya sektor pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, disebutkan bahwa “TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa”. Dengan kata lain, produk dalam negeri ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai TKDN. Melalui langkah-langkah strategis, pemerintah berharap para pihak terkait mendapatkan pemahaman mendalam mengenai TKDN seperti pentingnya sertifikasi TKDN, teknis pendaftaran sertifikasi TKDN, serta teknis pendaftaran di e-katalog. Pentingnya tercipta implementasi TKDN melalui e-catalogue dengan baik dimana merupakan menjadi salah satu syarat untuk menjual produk IT dengan tujuan agar dapat menciptakan lapangan tenaga kerja baru sehingga mengurangi pengangguran dalam negeri, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan kesempatan kerja karena setiap industri pasti membutuhkan tenaga kerja baru.
Isu TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) ini menjadi salah satu topik hangat yang dibahas mendalam pada gelaran acara Focus Discussion Group Fostering Partnership for Better Education Gathering yang berlangsung dari 22 – 25 Februari 2023 di Batam. Tujuan dari penyelenggaran acara adalah membagikan informasi terbaru kepada para Kepala Pusat Teknologi Informasi & Data se Indonesia dibawah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Se indonesia yang berjumlah 58 peserta dari Universitas Islam Negeri, Institute Agama Islam dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Se indonesia, terkait produk-produk IT penunjang infrastruktur seperti pusat data, keamanan, jaringan maupun aplikasi yang dibutuhkan oleh Universitas sehingga nantinya universitas-universitas tersebut tidak ketinggalan dengan universitas umum atau swasta lainnya.
Guna mendukung pemerintah untuk menggenjot implementasi TKDN dan memenuhi kebutuhan industri, AMD, perusahaan semi-konduktor yang berbasis di Amerika, turut menggandeng perusahaan teknologi lokal Indonesia seperti Axioo, pemain lokal untuk portfolio PC dan Notebook serta Rainer untuk portfolio Server. AMD juga turut mendukung jalannya acara Focus Discussion Group Fostering Partnership for Better Education Gathering dan membagikan perkembangan teknologi AMD terupdate kepada seluruh peserta acara.
AMD sangat mendukung kemajuan teknologi khususnya dibidang pendidikan dan acara ini merupakan wadah yang tepat untuk mempertemukan pelaku industri pendidikan dengan para pemain industri teknologi lainnya seperti Huawei, Fortinet, Data Academy, Ruckus, Telkom, Indosat.
AMD juga memberikan kontribusi nyatanya dalam menjawab kebutuhan yang semakin menuntut dalam industri pendidikan melalui implementasi teknologi terbaru prosesor AMD EPYC untuk memenuhi kebutuhan HPC (High Performance Computing) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bisnis atau industri dan fasilitas penelitian di Indonesia. Selain itu juga mendorong inovasi dan wawasan dengan komputasi performa tinggi yang inovatif dengan fitur keamanan canggih untuk membantu memberikan hasil yang belum pernah ada sebelumnya.
Di segi PC Notebook, AMD menghadirkan AMD Ryzen Pro Mobile Processors yang dibangun di atas arsitektur core “Zen” 7nm, menawarkan performa luar biasa dengan ketahanan daya baterai yang efisien untuk menjawab tuntutan baik itu lingkungan kerja atau studi pembelajaran hybrid saat ini. AMD Ryzen Pro Mobile Processors juga dilengkapi dengan AMD PRO Technology, yang memberikan banyak lapisan keamanan dan juga sebagai solusi manajemen kelas enterprise. Di Indonesia, laptop yang ditenagai oleh AMD Ryzen Pro Mobile Processors tersedia di pasar dari OEM terkemuka seperti Lenovo, HP dan ASUS. (*)
batampos – Pemerintah akan menyiapkan satu juta formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), terutama bidang pendidikan dan kesehatan untuk tahun administrasi 2024.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas berharap pemerintah daerah dapat mengajukan formasi PPPK untuk tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas.
“Kami berharap dari daerah segera mengusulkan untuk PPPK karena pendidikan dan kesehatan sedang menjadi prioritas. Sekarang kita sedang ajukan formasi satu juga lebih yang kita ajukan untuk 2024,” kata Menpan Azwar Anas saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/3).
Azwar menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah sudah menyiapkan 700 ribu formasi untuk tenaga honorer bidang kesehatan dan pendidikan, namun yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya 400 ribu formasi. Adapun pembukaan formasi ini untuk memfasilitasi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN maupun PPPK.
Saat ini pemerintah tengah menyiapkan opsi terbaik terkait rencana penghapusan tenaga honorer di kementerian atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023.
Dalam Rapat Kabinet bersama Presiden Joko Widodo, Azwar menyampaikan bahwa Kemenpan RB bersama asosiasi pimpinan daerah, serta Komisi II DPR RI tengah mengkaji opsi terbaik terhadap tenaga honorer dengan tidak melakukan PHK, namun tetap tidak membebani APBN.
Presiden meminta ada jalan tengah terhadap jutaan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN. Menurut dia, opsi pemberhentian massal akan berpengaruh terhadap pelayanan publik karena tenaga honorer tersebut pada kenyataannya membantu pemerintah terutama di pelosok daerah.
“Ada banyak di menara-menara suar, di berbagai daerah itu ada banyak non-ASN yang nyatanya mereka membantu luar biasa,” katanya.
Rencana penghapusan tenaga honorer sebelumnya tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022.
Surat tersebut menjelaskan tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kementerian/Lembaga pusat ataupun daerah. (*)
petugas saat memperbaiki pipa distribusi air bersih
batampos– Alhamdulillah, distribusi air bersih milik Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mulia Karimun yang sempat macet selama tiga hari, kini sudah kembali normal.
Meski distribusi air mulai lancar, namun masih terlihat keruh. Hal ini tentu masih menjadi PR bagi PDAM Tirta Mulia Karimun untuk terus berbenah.
“Alhamdulillah, seperti janji kami untuk mempercepat proses perbaikan pipa yang bocor sekarang sudah normal. Distribusi air pun sudah mengalir tadi malam,” ujar Direktur PDAM Tirta Mulia Karimun, Herry Budhiarto ST, Kamis (2/3/2023).
Herry mengaku, sejak diketahui adanya kebocoran pada pipa tramisi III DN 250 MM di wilayah Leho, Kecamatan Tebing, Senin (27/2) lalu, pihaknya segera melakukan perbaikan.
Teknisi PDAM pun bekerja ekstra agar perbaikan cepat rampung. Sehingga pelanggan tidak terlalu lama menunggu mendapatkan pelayanan air bersih.
“Tadinya kita prediksi gangguan distribusi air hanya dua hari. Tapi karena kondisi, dan cuaca, pengerjaan perbaikan bertambah satu hari. Tapi Alhamdulillah, sekarang distribusi air sudah normal,” sebut Herry.
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, membuka Batam Pos Badminton Tournamen pada Rabu (1/3/2023) bertempat di GOR TM Batam Center. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, membuka Batam Pos Badminton Tournamen pada Rabu (1/3/2023) bertempat di GOR TM Batam Center.
Kegiatan yang digelar oleh Batam Pos ini akan berlangsung hingga 5 Maret 2023 dan diikuti oleh 144 pasang pemain ganda.
Dalam sambutannya, Muhammad Rudi menyampaikan bahwa ia ingin membangkitkan semangat olah raga masyarakat Kota Batam.
“Mari kita bangkitkan semangat olah raga, karena di dalam tubuh yang sehat tentu akan ada pikiran yang jernih untuk bersama-sama membangun Batam,” ujar Rudi.
Muhammad Rudi berharap kedepannya Batam tidak hanya dikenal sebagai kota investasi dan industri, namun dapat disematkan sebagai kota wisata dan olah raga.
“Bibit-bibit dengan bakat olah raga ini harus dibina sedini mungkin agar satu waktu nanti Batam bisa dikenal sebagai Kota Olah Raga” harap Rudi.
“Semoga semakin banyak cabang olah raga yang bisa membawa nama baik Kota Batam agar olah raga bangkit, wisata bangkit, investasi bangkit untuk kita nikmati bersama,” pungkas Rudi sembari tersenyum.
Turut hadir mendampingi Kepala BP Batam, Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol, Ariastuty Sirait; Kepala Biro Umum, Budi Susilo; serta beberapa Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.(*)
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, membuka Batam Pos Badminton Tournamen pada Rabu (1/3/2023) bertempat di GOR TM Batam Center. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, membuka Batam Pos Badminton Tournamen pada Rabu (1/3/2023) bertempat di GOR TM Batam Center.
Kegiatan yang digelar oleh Batam Pos ini akan berlangsung hingga 5 Maret 2023 dan diikuti oleh 144 pasang pemain ganda.
Dalam sambutannya, Muhammad Rudi menyampaikan bahwa ia ingin membangkitkan semangat olah raga masyarakat Kota Batam.
“Mari kita bangkitkan semangat olah raga, karena di dalam tubuh yang sehat tentu akan ada pikiran yang jernih untuk bersama-sama membangun Batam,” ujar Rudi.
Muhammad Rudi berharap kedepannya Batam tidak hanya dikenal sebagai kota investasi dan industri, namun dapat disematkan sebagai kota wisata dan olah raga.
“Bibit-bibit dengan bakat olah raga ini harus dibina sedini mungkin agar satu waktu nanti Batam bisa dikenal sebagai Kota Olah Raga” harap Rudi.
“Semoga semakin banyak cabang olah raga yang bisa membawa nama baik Kota Batam agar olah raga bangkit, wisata bangkit, investasi bangkit untuk kita nikmati bersama,” pungkas Rudi sembari tersenyum.
Turut hadir mendampingi Kepala BP Batam, Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol, Ariastuty Sirait; Kepala Biro Umum, Budi Susilo; serta beberapa Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.(*)
batampos – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), terkait gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi partai politik untuk Pemilu 2024. PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda penyelenggaraan Pemilu.
“Menerima gugatan penggugat (Partai Prima) untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat (KPU RI),” demikian bunyi putusan PN Jakpus, Rabu (2/3).
Putusan ini dibacakan pada Rabu (2/3), oleh Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan Hakim Anggota Bakri dan Dominggus Silaban. Serta, panitera pengganti Bobi Iskandardinata.
PN Jakpus meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, KPU diminta untuk melakukan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024, sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” pinta Hakim PN Jakpus.
Selain menunda proses tahapan Pemilu, PN Jakpus juga meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp 500 juta kepada pihak penggugat, dalam hal ini Partai Prima.
“Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500 juta kepada penggugat,” demikian putusan PN Jakpus.
Merespons putusan ini, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan akan mengajukan upaya hukum banding. Sebab, KPU sudah mulai melakukan proses tahapan Pemilu 2024.
“KPU akan upaya hukum banding,” tegas Hasyim merespons putusan tersebut. (*)
batampos– Pembangunan suatu daerah harus dilakukan secara konferehensif. Jika tidak, akan timbul masalah. Seperti yang terjadi dalam hari hari belakangan ini di Batam.
Dimana, saat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggin, membuat drainase tak mampu menampung debit air. Akibatnya ada banjir di mana mana dan tentu ini merugikan karena ada akses akses ekonomi yang terhambat.
Menurut Direktur Eksekutif Batam Labour and Public Policies, Rikson Pandapotan Tampubolon, melihat kondisi terkini Batam saat hujan, harusnya pembangunan yang dilakukan Pemko Batam tak harus melulu di infrastruktur jalan, tapi harus dipikirkan juga drainase. ”Harus menyeluruh atau konferehensif,” ujarnya.
Rikson yang juga salah satu tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi di Batam
mempertanyakan kebijakan pembangun infrastruktur pemerintah.
”Pembangunan drainase jalan yang memadai sangat penting untuk mencegah banjir di Kota Batam. Kota Batam yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan lautan, memiliki kondisi geografis yang khas dan rentan terhadap banjir,” ujarnya.
Ini perlu diingatkan, kata Rikson, agar Pemko Batam tidak lalai dalam membangun sistem drainase kota yang baik.
”Jangan sedikit-dikit hujan langsung banjir. Untuk apa kita punya jalanan yang lebar, mulus dan bagus kalau tidak bisa dipakai saat hujan. Toh juga akan rusak infrastruktur jalan tersebut direndam banjir,” ungkap pengamat lulusan Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah Universitas Sumatera Utara ini.
Menurut Rikson, pembangunan drainase jalan yang memadai sangat penting untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di kota ini.
“Jika drainase tidak memadai, air hujan akan mengalir di jalan dan merusak infrastruktur jalan. Banjir di Kota Batam juga dapat mengancam keselamatan warga, menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan membuat motor mobil mogok,” ungkapnya.
Selain mencegah banjir, menurutnya,
pembangunan drainase jalan yang memadai dapat meningkatkan kualitas hidup warga, menjaga lingkungan, dan meningkatkan infrastruktur kota.
Dari pengamatan, ujar Rikson, jika ada banjir di Batam, jelas tidak hanya mengganggu kehidupan sehari-hari warga, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan properti dan lingkungan. Banjir juga dapat berdampak pada perekonomian kota. Jika jalan-jalan banjir, transportasi menjadi terhambat dan warga tidak dapat bepergian. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi di kota.
Oleh karena itu, Rikson Tampubolon pengajar di Kampus Kota Batam ini menekankan pentingnya bagi pemerintah Kota Batam untuk mengambil tindakan segera untuk membangun drainase jalan yang memadai. Intinya pemerintah jangan abai bangun sistem drainase memadai, jangan hanya membangun yang keliatan. Jangan hanya membangun kebijakan yang populis, nah sekarang persoalan yang tidak keliatan itu sudah muncul kepermukaan. Kita tunggu kerja pemerintah kita.
”Kebijakan populis cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan politik, sedangkan kebijakan tidak populis lebih didasarkan pada pertimbangan teknis dan profesional. Kebijakan populis sering kali diambil untuk memenangkan dukungan politik dan mempertahankan kekuasaan, sedangkan kebijakan tidak populis lebih didasarkan pada data, fakta, dan analisis yang akurat,” bebbernya.
Kebijakan populis sebutnya, juga cenderung memberikan dampak ekonomi yang tidak seimbang antara kelompok masyarakat yang berbeda, sedangkan kebijakan tidak populis cenderung memberikan dampak ekonomi yang lebih seimbang.
Pemerintah Kota Batam ujarnya, juga harus berani dan mau membangun kebijakan yang tidak populis seperti membangun sistem drainase yang memadai karena ini untuk kebaikan pemerintah dan masyarakat Batam akhirnya.
”Dengan membangun drainase jalan yang memadai, warga dapat hidup dengan lebih nyaman dan aman, lingkungan dapat terjaga, dan kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah banjir ini, demi terciptanya kota Batam yang aman, nyaman, dan lestari,” bebernya. (*)