batampos – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020 – 2022. Johnny diperiksa selama kurang lebih sembilan jam oleh jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Johnny menyatakan, dirinya sudah memberikan keterangan kepada tim penyidik Jampidsus Kejagung. Sebagai warga negara Indonesia (WNI), dirinya menghormati proses hukum yang sedang diusut Kejaksaan.

“Saya memenuhi panggilan Kejagung, memberikan keterangan. Sebagai warga negara Indonesia, sebagai menteri, saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan dilakukan Kejagung, terkait permasalahan pembangunan BTS dan pelayanan BAKTI di Kominfo,” kata Johnny usai menjalani proses pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (14/2).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem ini memastikan, keterangan yang disampaikan ke tim jaksa penyidik Kejagung berdasarkan tanggung jawab. Materi pemeriksaan itu secara khusus terkait tugas pokok dirinya sebagai Menkominfo.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Secara khusus yang terkait dengan tugas, fungsi, kewenangan, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,” tegas Johnny.

Apabila tim penyidik Jampidsus Kejagung masih membutuhkan keterangannya, Johnny memastikan akan siap memberikan keterangan. Hal ini semata membantu Kejagung menyelesaikan proses penyidikan.

“Apabila Kejaksaan Agung masih membutuhkan keterangan-keterangan, maka tentu sebagai warga negara dan sebagai pimpinan kementerian, pembantu presiden di bidang komunikasi dan informatika, saya akan tetap menghormatinya dan melaksanakannya dengan baik,” ucap Johnny.

Terpisah, terkait pemeriksaan Johnny, Direktur Penyidikan JAMPidsus Kejagung Kuntadi mengatakan, jika Johnny dicecar sebanyak 51 pertanyaan, perihal tugas pokok dan fungsinya sebagai menteri yang membawahi urusan telekomunikasi.

“Mengapa beliau kita panggil sebagai saksi, tentunya lebih karena kapasitas beliau selaku Menkominfo untuk mengetahui sejauh mana pengawasan, pengendalian kegiatan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah tangggung jawabnya,” jelasnya.

Selain itu, kata Kuntadi, pihaknya juga memeriksa dan mendalami fungsi dan tugas beliau selaku pengguna anggaran (PA), dalam proyek pengadaan yang kini dinilai bermasalah.

“Tentunya kita mendalami terkait dengan evaluasi pertanggungjawaban dan perencanaan, mengingat selaku PA beliau memiliki kewajiban dan tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi penggunaan anggaran di satuan kerja di bawahnya,” tukasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan, Pemerintah Indonesia akan menempuh pendekatan persuasif dalam upaya membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merthens dari tangan Kelompok Kriminal Bersenhata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Hal tersebut dilakukan, karena mengutamakan keselamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

“Pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif, karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera,” kata Mahfud dalam video keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Kemenkopolhukam, seperti dipantau di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (14/2).

Kendati demikian, Mahfud menegaskan bahwa Pemerintah tidak menutup kemungkinan menempuh upaya lain mengingat penyanderaan warga sipil adalah tindakan yang tidak bisa diterima dengan alasan apa pun.

“Oleh sebab itu, upaya persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera, tetapi Pemerintah tidak menutup upaya lain,” tambahnya.

Dia juga mengatakan Pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Selandia Baru, guna memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan Philip Mark Mehrtens.

Mahfud menegaskan kembali bahwa Papua adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik menurut konstitusi RI, hukum internasional, maupun fakta yang sedang berlangsung.

“Oleh sebab itu, karena Papua adalah bagian yang sah dari NKRI dari berbagai aspek, maka Papua seterusnya dan selamanya akan tetap menjadi bagian yang sah dari NKRI,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri mengonfirmasi bahwa pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens saat ini bersama KKB di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Namun, Mathius belum bisa memastikan lokasi tepatnya.

Dia menyatakan masih menunggu laporan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat yang diturunkan Bupati Nduga Narnia Gwijangge ke Paro.

Sebelumnya, pada Jumat (10/2), Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyatakan personel gabungan TNI-Polri telah mengevakuasi sedikitnya 25 warga sipil akibat intimidasi KKB.

KKB pimpinan Egianus Kogoya dilaporkan membakar pesawat milik Susi Air yang dikemudikan Philip Mark Mertens di Lapangan Terbang Distrik Paro.

KKB sebelumnya juga sempat mengancam hendak membunuh 15 pekerja bangunan yang sedang mengerjakan pembangunan puskesmas di Paro.

Lima belas pekerja tersebut sempat melarikan diri ke hutan dengan dibantu masyarakat setempat, sebelum dievakuasi ke Timika oleh TNI-Polri dari kawasan Gunung Wea dengan menggunakan tiga helikopter pada Rabu (8/2). (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komite I DPD RI memiliki perhatian yang serius terhadap permasalahan-permasalahan di daerah khususnya daerah perbatasan, salah satunya . Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma saat menerima perwakilan masyarakat Pulau Miosbefondi dan Kepulauan Mapia di Provinsi Papua di Gedung DPD RI (14/2/2023).

Filep mengatakan Komite I DPD-RI menemukan beberapa fenomena diperbatasan negara, seperti yang dialami oleh masyarakat di Pulau Miosbefondi dan Kepulauan Mapia yang merasa terancam keselamatan wilayahnya karena abrasi yang semakin parah.

“Kondisi pulau mengalami abrasi yang cukup tinggi, sehingga mempengaruhi mundurnya garis pantai pulau terluar di Kabupaten Supiori. Jika terus dibiarkan akan semakin parah dan mengancam kehidupan setempat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Komite I DPD RI menyambut baik kedatangan perwakilan masyarakat Pulau Miosbefondi, sehingga ke depan akan menjadi perjuangan DPD RI untuk mendesak pemerintah untuk segera membangun talud pelindung agar mencegah abrasi yang terus terjadi.

“Kami akan melakukan advokasi, kepada Menteri yang terkait akan kami undang bersama dalam rapat kerja untuk membahas pembangunan talaud, kami harapkan dapat dilakukan pembangunannya pada tahun ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, anggota DPD RI Provinsi Papua ini menambahkan Komite I DPD RI akan menjembatani komunikasi antara Pemda Kabupaten Supiori dengan Kementerian Dalam Negeri/Badan Nasonal Pengelola Perbatasan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, agar kendala dan masalah pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan di Pulau Miosbefondi dapat diatasi.

“Komite I DPD RI juga akan melakukan advokasi kepada Pemprov Papua supaya dialokasikan anggaran pada tahun ini untuk pembangunan talaud. Tujuannya agar batas wilayah tidak semakin hilang,” katanya.

Selanjutnya, Komite I DPD RI akan turut mengawasi kegiatan pembangunan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan dasar dan pelayanan publik di Pulau Miosbefondi dan Kepulauan Mapia. (*)