batampos- Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad mengundurkan diri dari partai yang dibentuknya 2020 lalu, Partai Pejuang Tanah Air atau yang biasa disebut Pejuang. Diduga, Mahathir sudah tidak sejalan dengan putranya, Mukhriz Mahathir, yang saat ini memimpin partai tersebut. Mahathir mundur bersama 12 anggota partai lainnya.

’’Ada beberapa tokoh di Pejuang yang tidak setuju dengan gagasan pembentukan Gerakan Tanah Air (GTA) yang lebih inklusif dan mempersatukan lebih banyak kelompok,’’ ucap mantan Sekjen Pejuang Marzuki Yahya, yang ikut keluar bersama Mahathir.

GTA merupakan koalisi Partai Melayu-Muslim dan organisasi non pemerintah yang didirikan Mahathir. Sebelumnya, Pejuang bergabung dengan GTA. Namun, pada pemilu November lalu, perolehan suara GTA mengenaskan. Tidak berhasil meraih satu kursi pun. Untuk kali pertama dalam 53 tahun, Mahathir kalah di basisnya. Dia bahkan harus kehilangan deposit MYR 10 ribu (Rp 34,4 juta) gara-gara suara yang didapat kurang dari seperdelapan jumlah pemilih di Langkawi.

Pasca kekalahan telak itu, pada Desember 2022 Mahathir mundur sebagai pemimpin Pejuang. Namun, dia masih menjadi anggota partai. Nah, 14 Januari lalu, Pejuang resmi keluar dari GTA. Mahathir tidak terima dengan keputusan yang disepakati dalam rapat umum tahunan partai tersebut.

’’Pejuang menolak GTA itu seperti menolak saya. Itu karena saya di GTA, tapi Pejuang tidak mau bersama kami,’’ kata Mahathir pada Sabtu (11/2). (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Nurul Izzah akhirnya melepas jabatannya. Dia mundur sebagai penasihat senior bidang ekonomi dan finansial Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, yang tidak lain ayahnya sendiri. Sebelumnya, jabatan yang disandang Nurul sejak 3 Januari lalu itu menuai kontroversi. Penunjukan tersebut dinilai nepotisme.

Meski begitu, Nurul tidak serta-merta keluar dari jabatan di lingkaran pemerintahan. Kini, dia menjabat co-chairman komite penasihat khusus Kementerian Keuangan yang diketuai mantan CEO Petronas Hassan Marican. Di komite tersebut, ada juga nama Direktur Studi Ekonomi Sunway University Yeah Kim Leng dan profesor ekonomi terkemuka Universiti Malaya Rajah Rasiah.

’’Ketua Komite Hassan Marican mengundang saya bergabung untuk membantu usaha mereka dalam memperkuat ekonomi negara dan rakyat. Saya dengan rendah hati menerima tanggung jawab itu dan menghargai setiap kesempatan untuk berkontribusi demi masa depan Malaysia yang lebih baik,’’ ujarnya, seperti dikutip Channel News Asia, Mingu (12/2).

Jabatan baru Nurul sangat mungkin tetap menuai perdebatan. Sebab, komite itu melaporkan langsung kinerjanya kepada menteri keuangan yang juga dirangkap PM Anwar Ibrahim. Pemimpin 75 tahun itu mendirikan komite penasihat khusus tersebut pada 7 Februari lalu. Tugasnya, memberi nasihat tentang hal-hal terkait subsidi. Termasuk meninjau dan merestrukturisasi subsidi.

Komite tersebut juga memberikan nasihat kepada menteri keuangan seputar perusahaan yang terkait pemerintah (GLCs). Termasuk menentukan relevansi dan mengonsolidasikannya jika dinilai perlu. Selain itu, komite memberi saran tentang utang nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Belum diketahui apakah Nurul akan dibayar dalam jabatan baru tersebut. Saat menjadi penasihat senior PM, dia tidak dibayar. Namun, para kritikus menilai nepotisme itu terlihat karena Nurul tidak punya pengalaman di bidang ekonomi dan keuangan.

Nurul memiliki gelar di bidang teknik serta gelar kedua di bidang kebijakan publik dan sosial dari Universitas Johns Hopkins di AS. Nurul juga merupakan wakil presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR). Partai tersebut dipimpin Anwar.

Setelah pengangkatan itu, warganet langsung ramai berkomentar. Mereka menilai jabatan lamanya dan yang terbaru tidak ada beda. ’’Ini sama saja. Dia (Anwar, Red) ingin putrinya memiliki jabatan di pemerintahannya,’’ bunyi unggahan Fadhirul Anuar di akun Facebook Astro Awani. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak pernah mendengar kabar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno meminta izin kepada Prabowo Subianto untuk berpamitan berpindah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini membantah pernyataan Plt Ketua Umum PPP Mardiono yang menyatakan Sandiaga telah mendapat restu Prabowo untuk pindah partai.

“Saya belum pernah mendengar Pak Sandi minta izin, atau belum pernah mendengar Pak Prabowo memberikan izin,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2).

Menurut Dasco, seluruh kader Partai Gerindra sampai saat ini berkomitmen untuk mendukung Prabowo menjadi capres di Pilpres 2024.

“Pada waktu saya tempo hari menyampaikan bahwa Pak Sandi itu sebentar lagi menjadi anggota PPP, kan itu heboh kemudian dibantah. Lalu sekarang ada pernyataan bahwa PPP meminang, kan begitu, meminang Pak Sandi,” tegas Dasco.

Meski demikian, kata Dasco, Prabowo tidak akan pernah menahan karir politik seseorang bila memang ada yang ingin menjadi capres di pesta demokrasi nanti. “Apalagi pengen jadi capres misalnya,” ujar Dasco.

Menurutnya, isu tersebut hanya sebuah dinamika politik jelang berlangsungnya gelaran Pilpres 2024 nanti. “Saya pikir, sebagai orang yang dewasa dalam berpolitik, mekanisme-mekanisme yang beretika tentunya akan dipenuhui apabila misalnya Pak Sandi mau pindah,” ungkap Dasco.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, kehadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno di dalam acara partai berlambang Kabah itu sudah mendapatkan izin dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal ini menanggapi kehadiran Sandiaga dalam acara PPP di Malino, Sulawesi Selatan, Minggu (12/2).

“Jadi tidak lebih dari itu sebenarnya, konteksnya, jadi kehadiran Pak Sandi itu sudah atas seizin atau sepengetahuan Pak Prabowo itu yang dimaksud oleh Plt Ketua Umum,” ucap pria yang karib disapa Awiek kepada wartawan, Senin (13/2).

Ia menyatakan kehadiran Sandiaga itu diundang sebagai pembantu presiden.
“Itu konteksnya kalau dipahami secara utuh, tidak terpotong videonya bahwa minta izin, sudah dapat izin ke Pak Prabowo, karena Pak Sandi sebagai kader Gerindra hadir di acara PPP sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” pungkas Awiek.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meragukan Ferdy Sambo memerintahkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan diksi ‘hajar’ ketika menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Hakim berpandangan jika Sambo memang sudah berniat untuk membunuh Yosua

Niat tersebut tergambar dari pemberian satu kotak peluru oleh Sambo kepada Richard. Sambo juga dianggap memerintahkan pengamanan senjata Yosua, lalu disimpan di mobil Lexus dan diserahkan kepada Sambo.

“Menimbang bahwa dengan adanya afirmasi dari terdakwa yang terdakwa lakukan terhadap saksi Richard tersebut dimaksudkan agar benar-benar tertanam dalam lubuk sanubari saksi Richard bahwa perbuatan yang dilakukannya nanti telah direncanakan dengan matang dan sudah dipikirkan baik-baik oleh terdakwa, sehingga tidak ada keraguan bagi saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk tidak melaksanakan perintah Terdakwa,” kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan vonis kepada Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2).

Langkah Sambo itu dianggap menggambarkan niat Sambo untuk membunuh Yosua. Sambo dinilai telah memikirkan segala sesuatunya dengan sangat rapi dan sistematis. “Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim meragukan keterangan terdakwa yang menyatakan hanya menyuruh saksi Richard untuk memback-up atau mengatakan ‘hajar Chad’ pada saat itu, karena menurut majelis hakim hal itu merupakan keterangan atau bantahan kosong belaka,” ucap Hakim Wahyu.

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Sambo dianggap bersalah melakukan dua pelanggaran dalam kasus pembunuhan kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Pelanggaran pertama yakni terkait pembunuhan berencana, dan kedua adalah merintangi penyidik atau obstruction of justice.

“Kami penuntut umum, menuntut memohon agar Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara tgerdakwa Ferdy Sambo agar menyatakan terdakwa Ferdy Samhi secara sah dan menyakinkan melakukan tidak pidsna pembunuhan berencana sebagaimana Pasal Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti melakukan tanpa hak atau melawan hukum yang membuat sistem elektronik tidak bekerja semestinya. Menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana seumur hidup,” kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1).

Hal-hal yang memberatkan Sambo yakni perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa dan duka keluarga yang mendalam, terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa tidak sepantasnya sebagaimana penegak hukum dan kedudukannya sebagai petinggi Polri, tindakan Sambo mencoreng institusi Polri, dan banyak anggota Polri menjadi terlibat. Sedangkan hal meringankan tidak ada. (*)

Reporter: JP Group