BP Batam melaksanakan konsinyering Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam melaksanakan konsinyering Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam di Harris Hotel Batam Center, Senin, (6/3/2023).
Konsiyering tersebut secara khusus membahas ruang lingkup Lalu Lintas Barang dan Pengawasan dan Pengendalian Pengoperasian KEK diantaranya pemasukan barang konsumsi, pemasukan barang kebutuhan penanaman modal dan pengeluaran barang.
“Ini perlu didetailkan, kalau tidak maka pelaksanaan di lapangan akan terkendala karena setiap instansi dapat mengartikan atau menafsirkan berbeda dan dampaknya pada pelaku usaha,” kata Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja BP Batam Endry Abzan.
Untuk itu pihaknya mengundang instansi terkait untuk mengharmonisasikan kebijakan tersebut.
Adapun narasumber yaitu Kepala Seksi Fasilitas KEK dan Kawasan Khusus Lainnya Direktorat Fasilitas Kepabeanan Kementerian Keuangan Fadli Rahman Kinarsih dan Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretariat Dewan Nasional KEK Paulus Rianto.
“Harapannya dengan kegiatan ini dapat menyempurnakan rancangan Perka KEK dan bisa diimplementasikan bagi BP Batam, Bea Cukai dan pelaku usaha dengan baik sehingga kemudahan fasilitas dirasakan bagi importir dan eksportir di Batam,” harapnya.
Diketahui dalam amanat PP 40 tahun 2021 tentang penyelenggaraan KEK, BP Batam ditunjuk sebagai administrator KEK Batam.
Oleh karena itu Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan jajaran terus berupaya untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap pengembangan KEK agar investasi terus berjalan, sejalan dengan penetapan KEK Batam Aero Technic melalui PP 67 tahun 2021 dan KEK Nongsa melalui PP 68 tahun 2021.
Kepala Pusat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK BP Batam Irfan Syakir Widyasa menambahkan secara makro penetapan KEK memiliki tujuan untuk pemerataan investasi di kawasan luar pulau Jawa. Ia menekankan bahwa sebagai kawasan khusus yang memiliki FTZ dan KEK, Batam diharapkan fasilitasnya bisa lebih menarik di setiap bidang termasuk sektor lalu lintas barang.
“Dengan hadirnya KEK di Batam tentu menunjukkan fasilitas KEK sangat menarik, itu untuk mendorong peningkatan investasi,” ujar Irfan.
Sementara, Kepala Seksi Fasilitas KEK dan Kawasan Khusus Lainnya Direktorat Fasilitas Kepabeanan Kementerian Keuangan Fadli Rahman Kinarsih mendorong BP Batam untuk segera merampungkan peraturan tersebut. Pihaknya pun mengaku siap untuk sinergi dalam penyusunan peraturan.
“Kami dari Bea Cukai siap untuk mendukung bagaimana nanti secara pengaturan bisa inline dengan regulasi yang sudah ada dan juga secara eksekusinya bisa dipahami secara bersama,” ungkap Fadli.
Hadir dalam konsinyering tersebut delegasi KEK Batam Aero Teknik, Kek Nongsa, KPU Bea Cukai Batam, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Batan dan Penanaman Modal BP Batam dan Direktorat PTSP BP Batam.
Unit Reskrim Polsek Bengkong bersama Satreskrim Polresta Barelang menangkap DK, warga Bengkong Laut. Foto: Isitmewa untuk Batam Pos
batampos – Unit Reskrim Polsek Bengkong bersama Satreskrim Polresta Barelang menangkap DK, warga Bengkong Laut. Pria 39 tahun ini ditangkap usai menikam tetangganya AW, 28.
Pelaku menikam korban menggunakan sebilah pisau. Akibat tikaman pelaku, korban mengalami luka dibagian tangan kiri dan mendapatkan 20 jahitan.
Kapolsek Bengkong, Iptu Muhammad Rizqy Saputra, mengatakan, penikaman itu berawal saat pelaku meminjam stop kontak milik korban. Setelah itu korban meminta pelaku untuk mengembalikannya.
Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. (Instagram/@marvelstudios)
batampos – Berbeda dengan respon Jeff Loveness yang terpuruk, aktor Jonathan Majors memaklumi ulasan buruk film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Film solo ketiga Ant-Man itu dihujani kritik tajam. Bahkan, Rotten Tomatoes memberi skor rata-rata hanya 47 persen. Jauh lebih rendah daripada dua film Ant-Man lainnya, yakni Ant-Man (2015) sebesar 83 persen dan Ant-Man and the Wasp (2018) sebesar 87 persen.
Kendati demikian, Jonathan Majors selaku pemeran Kang the Conqueror di film itu mengaku tak ambil pusing dengan sambutan yang kurang menggembirakan itu. ’’Itu tidak mengubah bagaimana aku melihat diriku, titik. Itu semua adalah data,’’ katanya dalam podcast Screen Talk pekan lalu.
Majors selalu bertanya ke timnya bagaimana respons penonton setelah premiere film tersebut. ’’Responsnya selalu, ’Kamu aman, kamu bagus. Mereka menyukaimu.’ Dan mereka akan memberitahukan filmnya. Terkadang film itu juga di level yang sama, dan terkadang tidak,’’ ungkapnya.
Majors memaklumi pendapat orang-orang. Dia juga tahu apa yang mereka tulis. Menurutnya, mereka memang bukan profesor di Yale University atau guru drama, melainkan orang-orang yang memiliki anak dan perspektif serta menjalani kehidupan masing-masing. Jadi, cara pandang yang berbeda bisa dipahami Majors.
’’Apa artinya 47 itu ketika Anda juga meraih box office sebanyak ini? Apa artinya hal-hal ini? Ini informasi. Aku tahu. Aku tidak akan bermain sendiri. Jika Anda seorang kritikus, aku mungkin mengenal Anda dan memahami politik Anda,’’ tandasnya.
Respons Majors terhadap ulasan buruk Quantumania berbeda dengan Jeff Loveness, penulis skenario film tersebut, yang merasa tertekan dengan hujan kritik itu. Padahal, Loveness sangat bangga dengan tulisannya tentang karakter yang diperankan Majors dan Michelle Pfeiffer. ’’Aku sangat sedih karenanya,’’ ujar Loveness akhir Februari lalu, seperti dilansir dari The Daily Beast. (*)
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono beserta jajarannya meninjau lokasi permukiman yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara, Jakarta, Senin (6/3/2023). Pengecekan oleh Panglima TNI tersebut bertujuan untuk memetakan langkah-langkah yang akan diambil oleh TNI dalam membantu pemerintah dalam merehabilitasi warga dan permukiman yang terdampak kebakaran tersebut. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
batampos – Pemerintah memutuskan untuk memindahkan kilang Pertamina Plumpang. Keputusan itu muncul dalam rapat yang telah dilakukan secara simultan antara pemerintah, Pertamina, dan Pemprov DKI.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, dari rapat-rapat yang berlangsung, masing-masing diminta memberikan solusi masing-masing. Kemarin sore (6/3), Erick mengumumkan keputusan itu.
Kesepakatan pertama, terkait dengan solusi melayani dan melindungi masyarakat. ‘’Perlindungan kepada rakyat sekitar kita jaga. Kita akan rawat, kita pastikan ada penyewaan rumah, dan mendorong membantu kehidupan mereka beberapa bulan ke depan sampai ada keputusan lainnya,’’ ujarnya kemarin.
Erick juga memastikan adanya kebijakan pemindahan kilang Pertamina ke lokasi lain. ‘’Kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Kita sudah koordinasi dengan Pelindo, lahannya akan siap dibangun akhir 2024,’’ jelasnya.
Dia melanjutkan, pembangun itu memerlukan waktu antara dua hingga tiga tahun. Dengan begitu, pemerintah memastikan bahwa perlindungan masyarakat tetap berjalan.
Bentuk perlindungan itu yakni pemerintah dan Pertamina akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina. Baik di Plumpang, maupun kilang lain seperti yang ada di Balongan, ataupun di Semarang.
‘’Khususnya yang di Plumpang, kurang lebih jaraknya 50 meter dari pagar. Ini menjadi solusi bersama, kita harap dukungan pemda dan masyarakat. Keamanan adalah prioritas utama untuk kita semua,’’ kata Erick.
Pagi hari kemarin, usai meresmikan dan meluncurkan aplikasi e-pipakabel di Markas Pusat Hidro – Oseanografi (Pushidrosal), Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan ingin semua pihak melihat persoalan pasca kebakaran Depo Pertamina Plumpang secara jernih.
Sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah harus mencari solusi. Luhut menyebut, solusi itu wajib sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Diakui oleh Luhut, sejak lama sudah ada daerah kosong di sekitar Depo Pertamina Plumpang.
Menurut Luhut, daerah itu disiapkan untuk buffer zone. Dengan tegas, dia menyatakan bahwa daerah kosong bukan tanah kosong. Karena itu, dia meminta semua pihak melihat persoalan di sana secara jernih. ”Saya kira pemerintah harus cari jalan keluar. Tidak boleh membuat populasi di situ, tidak boleh,” tegas Luhut. ”Jangan (Depo Pertamina Plumpang) itu yang disuruh pindah. Orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah,” tambahnya.
Dia menyampaikan, daerah kosong disiapkan sebagai buffer zone. Dia pun menyebut, pihak-pihak yang memberi izin kepada masyarakat untuk menempati daerah kosong itu tidak benar. ”Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu, tanggung jawablah. Sudah berapa nyawa hilang,” jelasnya.
Tentu opsi memindahkan warga dari lokasi tersebut tidak dilakukan serta-merta. Dia menyampaikan harus ada kajian dan kompensasi. Namun, Luhut menyampaikan bahwa semua pihak tidak boleh membolak-balik keadaan. ”Jangan dibalik-balik, (Depo Pertamina) Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian (kebakaran dan sebagainya). Oleh karena itu, memang harus dikaji memberikan kompensasi atau sebagainya,” beber dia.
Terpisah, kemarin sore Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyambangi pemukiman warga yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Dia datang bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI M. Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Tak hanya ke pemukiman warga, mereka turut menemui para pengungsi.
Dalam kesempatan itu, Yudo memastikan bahwa instansinya akan membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak kebakaran tersebut. Saat ini, kata Yudo, yang menjadi fokus masih penyembuhan korban kebakaran di rumah sakit dan penanganan para pengungsi. Karena itu, TNI juga membangun dapur umum yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian pengungsi. ”Nanti kami akan mengikuti langkah yang akan diambil oleh pemerintah,” ungkap dia.
Sementara Karopenmas Divhumas Polro Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan, untuk menyelidiki kasus kebakaran Depo Plumpang, penyidik telah memeriksa 14 orang saksi. Belasan saksi itu terdiri dari pegawai PT Pertamina, Operator Security Officer, dan masyarakat sekitar. “Pemeriksaan masih berlangsung,” jelasnya.
Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa saksi pada Minggu (6/3) dan Senin (7/3). Hasil pemeriksaan belasan saksi itu belum diungkap hingga saat ini. “Belum ada kesimpulan ” paparnya.
Menurutnya, dalam menanganani kasus kebakaran tersebut dilakukan dengan scientific crime investigation. Dengan menerapkan nilai kedisiplinan dan kehati-hatian dalam menangani kasus. Bahkan diturunkan penyidik Bareskrim, Puslabfor dan Inafis. “Harus hati-hati ” jelasnya.
Terkait proses identifikasi korban meninggal dunia, Ahmad mengatakan bahwa dari 15 jenasah dan satu bagian tubuh, telah teridentifikasai tiga orang korban yakni, fahrul Hidayat;28, Moh Bukhori;41, dan Iruana; 61. “Yang lain masih proses identifikasi,” terangnya.
Menurutnya, para keluarga korban sebaiknya segera memberikan data antemortem dan postmortem ke tim DVI Polri. Sehingga, proses identifikais bisa lebih cepat dilakukan.”bila ada yang kehilangan keluarga juga segera melaporkan,” paparnya
Pemprov DKI Tunggu Pusat Terkait Opsi Tindak Lanjut Pasca Kebakaran Depo Pertamina
Sebelum keputusan pemindahan kilang muncul, pemerintah membuka dua opsi untuk menindaklanjuti kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Koja Jakarta Utara. Yakni, memindahkan Depo Pertamina Plumpang atau merelokasi warga sekitar depo. Namun, hingga saat ini, Pemprov DKI belum mendapatkan keputusan terkait opsi tersebut.
Saat ditemui kemarin pagi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengaku akan mengikuti seluruh keputusan pemerintah pusat. ”Pak presiden kan kemarin sudah ke sana, sudah memerintahkan kepada Menteri BUMN. Dan sekarang, sedang dibahas oleh beliau (Menteri BUMN) ya. Pemprov DKI ikut kebijakan pemerintah pusat,” terang Heru.
Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko menuturkan, saat ini pemerintah sedang mencari solusi jangka panjang terhadap warga yang terdampak kebakaran Depo Pertamina tersebut. Namun, dia menyebutkan, solusi jangka panjang tersebut sedang dibahas di tingkat pimpinan.
”Kami belum tau apa yang mau dipilih. Tentunya baru akan dibicarakan antara Pemprov DKI dengan pihak Pertamina. Kalau ditataran kami (Dinas, Red) belum, mungkin kalau ditingkat pimpinan sudah dilakukan pendekatan. Tetapi belum ada persisnya apa,” terang Sarjoko di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (6/3).
Terkait bangunan di sekitar depo yang terbakar, Sarjoko mengakui bahwa IMB pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI. Namun, dia menegaskan bahwa IMB tersebut hanya IMB sementara.
”Itukan sebenarnya hanya semata dukungan supaya kebutuhan layanan dasar disana itu bisa terpenuhi. Misalnya air bersih, air minum, kemudian aksesibilitas jalan kan gitu, untuk mobilitas ekonomi,” ujarnya.
Namun, lokasi mana saja yang diberi IMB sementara itu, dia tidak mengetahui secara rinci. Sebab, yang mengetahui detailnya itu DPMPTSP DKI. ”Saya kurang tau persis lingkupnya ada dimana saja. Itu PTSP yang lebih tau. Intinya, kebijakan perencanaan penyelesaian jangka panjangnya gimana, kami masih menunggu,” pungkasnya.
Petugas Satgas PJU melakukan perbaikan lampu jalan di permukiman penduduk yang hangus terbakar dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang kawasan Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Senin (6/3/2023). Sejumlah fasilitas umum, seperti listrik, telepon, internet, dan penerangan jalan di lokasi teesebut mulai diperbaiki setelah rusak dan sempat terputus akibat kebakaran. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
Perlu Pikirkan Kondisi Anak di Pengungsian
Keputusan relokasi ini diharapkan dapat segera diputuskan. Tak hanya bagi warga sekitar, tapi juga anak-anak yang kini berada di pengungsian.
Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Nahar mengungkapkan, ada batas waktu terkait lama korban anak berada di pengungsian. Sebab, ada dampak yang perlu diantisipasi ketika anak berada terlalu lama di pengungsian. Mulai dari kesehatan hingga pendidikan anak-anak tersebut.
”Biasanya kalau ada kemungkinan terlalu lama, ngaruh ke kesehatan. Biasanya, ada pedoman SOP yang harus dipenuhi,” ujarnya. SOP ini menyangkut sanitasi, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan alternatif yang harus diberikan ketika anak berada di pengungsian.
SOP ini, lanjut dia, sudah biasa diterapkan ketika ada bencana. Termasuk, asesmen dan pilihan-pilihan untuk para pengungsi akan ditempatkan di mana ketika tempat tinggal mereka sudah tak ada. Kementerian teknis dan pemda bertugas untuk menyiapkan hal tersebut. ”Sesuai fungsinya, kita terus pantau agar terpenuhi,” ungkapnya.
Pemenuhan ini juga menyangkut hak-hak anak lainnya. Jika merujuk Undang-Undang Perlindungan Anak, ketika anak dalam situasi darurat maka ada empat skema perlindungan khusu yang harus diberikan. Yakni, penanganan cepat, pendampingan, pemberian bantuan, dan pendampingan/perlindungan untuk anak dalam menghadapi proses lain di luar kebencanaan.
Keempatnya, menurut Nahar, sudah dikoordinasikan dengan Pemda DKI Jakarta. Di mana, saat ini, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah melakukan sejumlah langkah. Terkait penanganan cepat misalnya. Dinas telah melakukan asesmen dan aktivitas untuk anak-anak di RPTRA. Kemudina, pendampingan juga sudah diberikan bagi anak-anak yang jadi korban. ”Semua dukungan itu sudah dilaksanakan. Dan kami akan terus memantau agar hak-hak anak terpenuhi,” ungkapnya. (*)
Ilustrasi mobil listrik Wuling Air ev. (Ilustrasi)
batampos – Pemerintah memastikan pemberian bantuan untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Bantuan pembelian bagi motor dan mobil listrik itu berlaku mulai 20 Maret 2023.
‘’Menerbitkan program insentif KBLBB sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik agar lebih luas. Serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru,’’ ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, kemarin (6/3).
Luhut menuturkan, untuk saat ini, skema rinci baru mencakup pada motor listrik. Sementara untuk skema rinci pemberian insentif bagi mobil listrik akan menyusul sebelum kebijakan itu berlaku 20 Maret mendatang.
‘’Nilai bantuan mobil listrik ada tabelnya di sini, nanti kita umumkan berapa. Nanti kita akan keluarkan teknis regulasinya, segera. Sedang dikerjakan. Kita berharap efektif tanggal 20 nanti sudah beres,’’ imbuhnya.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, beberapa usulan pemberian bantuan KBLBB telah diberikan kepada Kemenkeu selaku pengelola anggaran. Usulan itu mencakup pembelian motor, mobil, dan bus listrik.
Agus juga memberikan penegasan bagi Agen Pemegang Merek (APM) untuk tidak menaikkan harga produk-produk yang sudah didaftarkan untuk mengikuti program bantuan atau subsidi KBLBB.
”APM gak boleh ada menaikkan harga jual. Gak boleh sampai program ini selesai, khusus untuk produk-produk yang memang sudah mereka daftarkan ke kami,” ujarnya.
Agus menyebut bahwa akan ada lima merek kendaraan listrik yang mendapat insentif dari pemerintah nantinya. ”Kalau roda empat baru ada dua yang TKDN di atas 40 persen yaitu Hyundai Ioniq 5 dan Wuling. untuk roda dua ada tiga Gesits, Volta dan Selis,” ucapnya.
Agus memberikan penjelasan mengenai mekanisme pendaftaran kendaraan listrik yang bisa mendapatkan subsidi.
Selanjutnya Agus membeberkan bahwa dua mobil listrik yakni Hyundai dan Wuling juga akan memperoleh bantuan pemerintah. “Untuk kendaraan roda empat, mobil, di mana kita semua tahu bahwa sekarang ada 2 produsen, Hyundai dan Wuling, diusulkan untuk sejumlah 35.900 unit kendaraan diberi bantuan pemerintah sampai Desember 2023,” tegasnya.
Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, ada dua syarat pemberian bantuan subsidi itu. Yakni pembelian motor listrik baru dan konversi motor listrik.
Untuk konversi motor listrik, ada tiga syarat yakni mencakup kelayakan motor, CC motor, serta aspek administratif motor tersebut.
‘’Mulai dari motornya sendiri, kalau sudah mogok ya jangan lah ya. Ini motornya yang masih layak jalan. Yang masih kita pakai keseharian itulah yang kita konversi,’’ jelasnya.
Kemudian terkait dengan CC motor tersebut. Dipersyaratkan antara 110-150 CC. ‘’Moge tidak termasuk ya,’’ imbuh Rida.
Lalu, administrasi berupa STNK ataupun BPKB motor itu harus masih berlaku dan aktif. Artinya, motor itu legal. ‘’STNK dan KTP harus sama, agar tidak disalahgunakan. Kalau punya motor 2, maka menerima bantuannya hanya bisa 1. Agar masyarakat yang lain kebagian,’’ jelasnya.
Rida menjelaskan, konversi motor listrik bisa dilakukan di bengkel yang memiliki sertifikasi khusus. Dalam hal ini, Kemenhub akan mengatur teknisnya.
Pemerintah juga akan menyediakan aplikasi yang bertujuan agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses bengkel mana saja yang telah memenuhi sertifikasi dari pemerintah itu.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan, bantuan pemerintah diberikan pada dua program. Yakni pembelian motor listrik baru dan konversi motor konvensional ke motor listrik.
Febrio menjelaskan, untuk pemberian bantuan pembelian motor listrik baru diberikan Rp 7 juta per unit, diberikan kepada 200 ribu unit motor listrik di tahun 2023.
‘’Motor listrik yang mendapat bantuan pemerintah adalah yang diproduksi di Indonesia. TKDN sebesar 40 persen atau lebih. Produsen yang memenuhi kriteria tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan. Dan berkomitmen untuk memproduksi sepeda motor dalam jumlah itu,’’ jelas dia.
Kemudian, untuk pemberian bantuan konversi motor konvensional ke motor listrik juga diberikan Rp 7 juta per unit, diberikan kepada 50 ribu unit di tahun 2023.
Target penerima bantuan pemerintah ini diutamakan adalah pelaku UMKM. Khususnya penerima KUR, penerima BPUM, dan pelanggan listrik 450-900 VA. ‘’Tujuannya agar mendorong produktivitas dan efisiensi pelaku UMKM,’’ imbuh Febrio.
Luhut melanjutkan, saat ini negara-negara lain, termasuk negara tetangga Indonesia mendorong adopsi KBLBB dengan berbagai insentif. Sehingga adopsi masal KBLBB mulai meningkat. Kemudian, negara mereka juga menjadi menarik investor untuk berinvestasi industri KBLBB.
“Indonesia perlu mengantisipasi tersebut dengan memberikan insentif KBLBB agar Indonesia menjadi tempat yang menarik juga untuk produsen KBLBB. Tapi, kita tidak menggunakan istilah insentif, melainkan bantuan pemerintah,” ungkap Luhut.
Bantuan pemerintah KBLBB, dikatakan Luhut, sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaran listrik yang lebih luas. Termasuk memacu perkembangan industri otomotif energi baru. Jika program tersebut berjalan lancar dan adopsi massal terjadi, maka industri dalam negeri KBLBB pun akan terbentuk.
“Tentu, harga KBLBB pun juga akan lebih terjangkau ke depannya. Jadi, melalui bantuan pemerintah ini diharapkan dapat menstimulasi pasar kendaraan listrik di Indonesia,” ujarnya.
Dikatakan Luhut, saat ini Norwegia berhasil memimpin adopsi kendaraan listrik di dunia. Menurutnya, keberhasilan Norwegia sebagai world stock selling electronic vehicle marker per kapita tidak terlepas dari dukungan pemerintah di berbagai kebijakan yang pro terhadap program tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk Indonesia.
“Apalagi ketersedian bahan baku kritikal mineral untuk KBLBB kita melimpah. Kita adalah salah satu negara yang memiliki bahan baku yang melimpah untuk ini,” ucapnya.
Ditambahkan Luhut, hilirisasi akan lebih lengkap jika tercipta industri kendaraan listrik yang menggunakan hasil hilirisasi kritikal mineral sendiri. Juga industri baterai yang saat ini sedang dibangun. Di mana, hal tersebut juga akan menciptakan lapangan kerja, menciptakan teknologi baru, dan inovasi lain serta akan meningkatkan pendapatan negara.
“Adopsi masal kendaraan listrik menjadi faktor krusial dalam menciptakan ambisi tersebut. Namun, saat ini memang masih belum dapat berjalan cepat karena masih terdapat perbedaan harga yang signifikan antara kendaraan listrik dibandingkan kendaraan konvensional,” bebernya. (*)
Reporter: JP Group
Alur Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)
Skema penyaluran bantuan pemerintah:
-Produsen akan mendaftarkan jenis kendaraan yang telah memenuhi TKDN 40 persen yang dipersyaratkan dalam sistem. Untuk roda empat, baru 2 produsen yang memenuhi TKDN 40 persen yakni Ioniq 5 dan Wuling. Untuk roda dua, ada 3 yang memenuhi yakni Gesits, Volta, dan Selis.
-Produsen tersebut mendaftarkan jenis kendaraan tersebut ke pemerintah.
-Lembaga verifikasi akan melakukan verifikasi terhadap vehicle identification number (VIN), disesuaikan dengan TKDN.
-Melakukan pendataan melalui dealership.
-Berkoordinasi dengan bank Himbara tentang proses verifikasi.
-Pembayaran penggantian dilakukan ke produsen.
-Dealership akan melakukan pendataan data calon pembeli dan input berkas untuk klaim bantuan.
-Bank Himbara akan melakukan verifikasi dan penggantian bantuan kepada produsen.
Catatan: bantuan diberikan melalui produsen, tujuannya agar kontrol pengawasan pemerintah bisa lebih mudah
Alur untuk masyarakat/calon konsumen:
-Calon pembeli datang dan dealer akan memeriksa NIK. Di situ akan dilihat apakah calon pembeli ini berhak mendapatkan bantuan.
-Apabila setelah dicek dalam sistem mereka berhak mendapat bantuan, maka calon pembeli akan langsung mendapatkan potongan harga.
-Dealer menginput sesuai prosedur dan mengajukan klaim insentif ke bank Himbara.
-Bank Himbara memeriksa kelengkapan dan apabila semua sesuai, maka bank Himbara akan membayarkan klaim insentif bantuan kepada produsen
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam dengan membangun jalan alternatif menuju ke Piayu Laut yang amblas karena longsor. Foto: Istimewa untuk Batam Pos
batampos – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Azman mengatakan untuk penanganan bencana seperti longsor berada di bawah tanggungjawab Dinas Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Batam.
Hal ini dikarenakan pihaknya tidak memiliki peralatan untuk penanganan bencana. Ia menegaskan saat ini Batam tidak lagi punya Badan Penanganan Bencana Daerah.
“Jadi Dinas Bina Marga yang tangani. Kita tidak punya lagi BPBD. Jadi untuk longsor dikerjakan DBMSDA,” kata dia saat dihubungi,” Senin (6/3/2023).
Azman mengungkapkan saat ini pihaknya bekerja membantu penanganan pohon tumbang. Selain itu, pihaknya juga fokus menangani kebakaran. Sementara untuk penanganan bencana seperti longsor ditangani DBMSDA.
“Bukan di kami untuk titik-titik banjir tersebut,” imbuhnya.
Untuk tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Pemadam Kebakaran adalah membantu penanganan pohon tumbang di ruas jalan. Selanjutnya bisa juga membersihkan permukiman warga.
“Kalau pohon tumbang, tim rescue kami turun untuk bantu penanganan ruas jalan yang tertutup. Perkim karena punya alat yang keren, kalau kita kan gak punya,” tegasnya.
Jadi untuk penanggulangan bencana saat ini tidak ada badannya di Batam, sehingga dikerjakan DBMSDA seperti banjir, dan longsor.
Berdasarkan peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran. Pasal 7, Perwako 44/2016, pada ayat 4 dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Kepala Bidang mempunyai uraian tugas di point e, merumuskan kebijakan penanggulangan kebencanaan meliputi Pengurangan Resiko Kebencanaan (PRB), Tanggap Darurat Kebencanaan (TDB) dan Rumah Rawan Kebencanaan (RRB).(*)
Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Jogjakarta, Eko Darmanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eko tiba di gedung merah putih KPK pada Selasa (7/3) sekitar pukul 07.42 WIB. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)
batampos – Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Jogjakarta, Eko Darmanto, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eko tiba di gedung merah putih KPK pada Selasa (7/3) sekitar pukul 07.42 WIB.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan Eko Darmanto telah memenuhi panggilan KPK. Pegawai bea cukai itu akan diklarifikasi terkait harta kekayaannya. “Iya benar informasi yang kami peroleh Eko Darmanto pagi ini (7/3) sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK. Dijadwalkan akan dimintai klarifikasi tim LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK sesuai undangan pada pukul 09.00 WIB,” kata Ali dikonfirmasi, Selasa (7/3).
Ali menjelaskan, klarifikasi dilakukan setelah tim LHKPN KPK melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Eko Darmanto yang dilaporkan kepada KPK. Menurutnya, merupakan hal wajar KPK mengklarifikasi LHKPN pejabat negara. “Perlu dipahami bersama, bahwa KPK memiliki mekanisme dalam melakukan pemeriksaan LHKPN,” tegas Ali.
“Dimana tidak hanya bergantung pada informasi dari masyarakat saja, namun KPK juga dapat melakukan pemeriksaan dan klarifikasi berkala terhadap laporan harta yang tidak wajar atau untuk kebutuhan tertentu,” imbuhnya.
Eko menjadi perbincangan setelah muncul Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak ayah dari Mario Dandy. Pemilik akun Twitter @ekodarmantobca ini kerap memamerkan banyak foto motor besar seperti Harley Davidson hingga mobil mewah dan klasik. Bahkan dalam beberapa posting-an juga menunjukkan sebuah pesawat pribadi.
Melansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Rabu (1/3) harta kekayaan Eko Darmanto yang dilaporkan total mencapai Rp 15.739.604.391. Harta kekayaan Eko berupa tanah dan Bangunan dengan total senilai Rp 12.500.000.000 terdiri dari tanah dan bangunan seluas 240 m2/410 m2 di Kab/Kota Malang berasal dari Hibah Tanpa Akta senilai Rp 2.500.000.000.
Lalu, tanah dan bangunan seluas 327 m2/342 m2 di Kab/ Kota Jakarta Utara dari Hasil Sendiri sebesar Rp 10.000.000.000. Sementara alat transportasi dan mesin senilai Rp 2.900.000.000 dengan rincian Mobil BMW Sedan tahun 2018 diperoleh hasil sendiri mencapai Rp 850.000.000.
Mobil Toyota Fortuner tahun 2019 hasil sendiri senilai Rp 400.000.000, mobil Mazda 2 tahun 2019 hasil sendiri Rp 200.000.000, mobil Fargo (Bekas) Dodge Fargo tahun 1957 dari hasil sendiri Rp 150.000.000. Mobil Chevrolet Apache 1957 tahun 1957 hasil sendiri Rp 200.000.000 dan mobil Ford (Bekas) Bronco tahun 1972 hasil sendiri Rp 150.000.000.
Sementara itu, harta bergerak lainnya senilai Rp 100.700.000, kas dan setara kas Rp 238.904.391. Hanya saja, Eko Darmanto punya utang sebesar Rp 9.018.740.000. Sehingga harta yang dimiliki Rp 6.720.864.391. (*)
Ilustrasi. Pengendara mobil dan motor menerobos banjir di Jalan R Suprapto, Batuaji. BMKG Stasiun Meterologi Hang Nadim Batam memperkirakan sebagian besar wilayah Kepri akan diguyur hujan, dalam beberapa hari ke depan. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – BMKG Stasiun Meterologi Hang Nadim Batam memperkirakan sebagian besar wilayah Kepri akan diguyur hujan, dalam beberapa hari ke depan. Gelombang tinggi juga diprakirakan masih terjadi di Bintan, Natuna, Anambas dan Lingga.
“Waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, kilat dan angin kencang di Anambas dan Natuna. Waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Waspada potensi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian,” kata Forecaster BMKG Stamet Hang Nadim, Sarah Salsabila, Senin (6/3/2023).
Ia mengatakan, gelombang setinggi 1,5 meter di wilayah perairan Lingga. Lalu, gelombang setinggi 2,5 meter di wilayah perairan Bintan.
Sementara itu, di perairan Natuna dan Anambas, gelombang diperkirakan setinggu 4 meter.
Terkait cuaca di Batam, Bintan dan Tanjungpinang, Sarah mengatakan, bahwa hujan diperkirakan turun dari pagi hingga siang hari. Di Lingga, hujan diperkirakan turun dari siang hingga malam hari.
Lalu, di Natuna dan Anambas, dari pagi hingga malam hari. “Di dua daerah ini potensi hujan yang turun dari sedang hingga lebat, dengan kecepatan angin 10 hingga 40 kilometer per jamnya,” ucap Sarah.
Di Batam, Tanjungpinang, Lingga, Karimun, dan Bintan, angin berhembus dari barat laut ke timur laut. Sedangkan di Natuna dan Anambas, angin berhembus dari Utara ke Timur.
Di beberapa wilayah suhu diperkirakan cukup adem seperti Natuna dan Anambas, suhu maksimal 27 derajat celcius dan minimal 22 derajat celcius.
Secara garis besar, cuaca di Kepri saat ini dipengaruhi adanya sirkulasi siklonik terpantau di Laut Natuna. Lalu, didukung labilitas lokal atmosfer yang kuat, sehingga mendukung pembentukan awan hujan di sekitar wilayah Kepulauan Riau.(*)
Kondisi pengungsi di SMA Negeri 1 Serasan di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan, Natuna, Kepri, Selasa (7/3/2023). (ANTARA/HO- koordinator pengungsi SMA N 1 Serasan)
batampos – Data terbaru dari lokasi bencana longsor di Serasan, Natuna kembali dikeluarkan Disinfokom Pemkab Karimun. Terbaru, ada sekitar 1.216 orang ditampung di pengungsian.
Rilis tersebut menyatakan hasil yang dihimpun oleh Tim Gabungan Penanggulangan Bencana Pulau Serasan di Serasan terdapat 219 orang berada di pengungsian PLBN, 215 orang di Pengungsian Puskesmas Serasan, 500 orang di pengungsian Pelimpak dan Mesjid Al Furqon, serta 282 orang di SMA Negeri 1 Serasan dengan total pengungsi sebanyak 1.216 Orang.
1.216 orang pengungsi diketahui berasal dari tiga kampung di sekitar longsor diantaranya Kampung Air Raya, Kampung Air Sekain dan warga Desa Pangkalan.
Di pengungsian terpusat PLBN terdapat empat orang yang mengalami cedera parah dan empat orang kritis.
Sementara, bangunan yang tertimbun longsor diketahui sebanyak 27 bangunan, dengan rincian 26 rumah dan satu Surau. Data tersebut berdasarkan hasil perhimpunan dan pencarian Dinas Kominfo setempat pada hari pertama Senin tanggal 6 Maret 2023 , dan akan di update secara berkala.
Kondisi di wilayah atau Pulau Serasan tersebut masih kesulitan sinyal dan hanya ada di sekolah sekolah serta kantor desa yang masih bisa
dioprerasikan.
Diketahui juga saat ini tim SAR gabungan dan rombongan Bupati Natuna sedang berada di lokasi longsor.
Untuk diketahui, sebelumnya pada Senin (6/3) siang terjadi longsor besar menimbun satu kampung di Desa Pangkalan akibat longsoran Gunung Jemenang di Kecamatan Serasan, Pulau Serasan, Kabupaten Natuna.
Longsor juga diketahui tidak hanya terjadi di daerah itu, dilaporkan pula terjadi di Desa Jermalik dan Desa Air Nusa Kecamatan Serasan Timur, tidak ada laporan korban jiwa, namun diketahui warga sekitar turut mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Untuk sementara, belum ada laporan terkait jumlah pengungsi yang ada di wilayah Kecamatan Serasan Timur. (*)
Aktor Ikranagara pemeran Pak Harfan di Film Laskar Pelangi
batampos – Aktor senior Ikranagara pemeran Pak Harfan di Film Laskar Pelangi meninggal dunia dalam usia 79 tahun pada Senin (6/3). Kabar duka ini dibagikan Festival Film Indonesia (FFI) melalui halaman Instagram-nya.
“Festival Film Indonesia turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya sahabat dan keluarga kami. Ikranagara, 19 September 1943 – 6 Maret 2023,” tulis FFI pada Selasa (7/3).
“Selamat jalan, Ikranagara. Terima kasih atas cinta dan dedikasimu pada dunia perfilman Indonesia,” tulis FFI lagi seperti dikutip Antara.
Beberapa film yang dia bintangi yang paling dikenal seperti “Kejarlah Daku Kau Kutangkap” (1986) dan “Keluarga Markum” (1986). Berkat memainkan peran utama sebagai Markum di “Kejarlah Daku Kau Kutangkap”, Ikranegara mendapat nominasi Piala Citra FFI pada 1986.
Di Tahun 2000-an, dia juga dikenal melalui film-film seperti “Laskar Pelangi” (2008), “Garuda di Dadaku” (2009), hingga “Sang Kiai” (2013). Lewat “Laskar Pelangi”, dia memenangkan penghargaan Indonesian Movie Actors Awards pada 2009.
Dia juga mendapat nominasi Piala Citra FFI dan menang di Festival Film Bandung untuk “Sang Kiai”. Selain sebagai aktor, Ikranagara dikenal sebagai pelukis, penulis skenario, dan sastrawan. Mengutip halaman webiste FFI, keterlibatan Ikranagara di dunia film mulanya karena faktor keisengan. Dia memulai kiprah di dunia kesenian melalui drama dan puisi.
Menurut FFI, Ikranagara melakukan dekonstruksi terhadap teater tradisional, terutama yang ada di Bali dengan menggali budaya setempat, bersama Putu Wijaya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh W.S. Rendra melalui budaya Jawa dan Arifin C. Noer melalui kesenian Cirebon dan Betawi. (*)
