batampos- Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak didaulat memberi sambutan dihadapan Gubernur dan Ketua DPRD se-Jawa dan Sumatera, di entry meeting atas pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, di Auditorium BPK, Jakarta, Kamis, (9/2/2023).

Dalam sambutannya, Jumaga mengatakan, pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel dan efektif menjadi syarat mutlak mewujudkan negara yang maju. Konstitusi menyebutkan bahwa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditunjuk sebagai lembaga yang bertujuan menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel sekaligus transparan.

”Maka dari itu, BPK setiap tahunnya melakukan pemeriksaan laporan keuangan seluruh instrumen negara. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, selanjutnya disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD,” ujarnya.

Dikatakan Jumaga juga, eratnya hubungan kerja antara BPK dan lembaga perwakilan ini harus terus dijaga. Sehingga, nantinya DPR, DPD dan DPRD dapat memiliki panduan dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

BACA JUGA: Jumaga Sambut Baik Penyengat Jadi Kampung Restorative Justice

“Hasil audit yang dilanjutkan dengan rekomendasi tidak hanya membuat kita transparan saja, namun juga berhasil menaikkan kualitas laporan keuangan,” puji Jumaga.

Dengan begitu, diharapkan kekeliruan dan kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan tidak terulang lagi ke depannya. Sehingga, segala program dan kegiatan dapat terlaksana dan terealisasi sesuai dengan ketentuan dan perencanaannya.

Terakhir, Jumaga mendorong Pemda seluruh Indonesia untuk lebih memberikan ruang dan peran ke BPK untuk masuk mengaudit laporan keuangannya. Agar nantinya pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dapat terwujud. (*)

reporter: alpian

batampos– Tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Karimun sudah menyiapkan program untuk membantu petani. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban para petani.

”Ada dua sumber anggaran yang masuk dalam pembiayaan tahun ini untuk membantu petani kita. Yakni, bersumber dari APBN dan APBD kabupaten. Khusus untuk APBN bantuan yang dianggarkan tersebut untuk petani cabe dengan luas 20 hektar. Programnya berupa bantuan bibit cabe, obat-obatan dan kelengkapan untuk menanam cabe,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karimun, Sukrianto Jaya Putra, Rabu (8/2).

Rencananya, lanjut Sukrianto, 20 hektar bantuan bibit cabe lengkap ini akan ditempatkan di satu kecamatan saja. Misalnya, di Pulau Kundur. Sehingga, akan lebih mudah petugas pemantauan dari pertaniannya melakukan pengawasan dan pembinaan.

BACA JUGA:BMKG Prediksi Empat Wilayah Berpotensi Banjir Rob Sepekan ke Depan

”Kemudian, yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun juga ada bantuan bibit cabe lengkap untuk lahan dengan luas 15 hektar. Kemudian, termasuk juga ada benerapa hektar lagi untuk bantuan petani sayur dan jagung. Terkait bantuan bibit pertanian ini, nanti proses tanam akan dilakukan pengaturan,” paparnya.

Tujuan pengaturan, tambah Sukrianto, agar panen yang dilakukan tidak serentak. Maksudnya, jika seluruhnya panen dalam waktu serentak, maka dikhawatirkan tidak bisa mengendalikan harga pasar. Tapi, dengan sistim panen bertahap, maka jika terjadi kelangkaan bisa bantu pasokan di pasar.

Menyinggung tentang kerusakan lokasi pertanian akibat bajir rob beberapa waktu lalu, Sukrianto menjelaskan, memang untuk baniir rob tahun ini lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. ”Kalau laporan terkait kerusakan lahan pertanian dari Moro memang ada. Lahan tersebut bantuan bibitnya memang dari pemerintah kabupaten. Namun, kita berharap tidak gagal panen semuanya, karena pohon cabenya sudah besar-besar,” jelasnya.

Ada juga, katanya, lahan perkebunan kelapa di Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara. Lahan yang terdampak banjir rob diperkirakan mencapai 70 hektar. Memang, lokasi tersebut langganan banjir, tapi tidak separah tahun ini. Akibat, memang akan terdampak dengan jumlah produksi kelapa. (*)

reporter: sandi

batampos – Jumlah daerah pemilihan (Dapil) DPRD di Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bertambah menjadi empat Dapil. Diketahui sebelumnya Dapil pada Pemilu 2019 berjumlah 3 Dapil, dan sekarang bertambah menjadi 4 Dapil karena di Dapil Tanjungpinang Timur terjadi pemekaran.

Ketua KPU Kota Tanjungpinang Aswin Nasution menjelaskan, penambahan Dapil itu setelah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2023 diterbitkan.

Pemekaran Dapil Tanjungpinang Timur dilakukan lantaran jumlah penduduk di wilayah tersebut berdasarkan data agregat kependudukan kedua melebihi ambang batas 3 sampai 12 kursi maka wajib dilakukan pemekaran.

Berdasarkan data terakhir dari Pemko Tanjungpinang jumlah penduduk Tanjungpinang Timur mencapai 107.546 jiwa dan mendapatkan alokasi sebanyak 14 kursi.

“Dalam Undang-undang minimal itu satu Dapil 3 kursi dan maksimal 12 kursi. Karena itulah Dapil Tanjungpinang Timur perlu dimekarkan,” kata Aswin ke Batam Pos, Kamis (9/2).

KPU Tanjungpinang, kata Aswin sebelumnya surah mengajukan tiga opsi pemekaran Dapil Tanjungpinang Timur, yaitu di Kelurahan Pinang Kencana dan Air Raja masuk Dapil Tanjungpinang Timur A dengan alokasi 6 kursi, Kemudian Batu 9, Melayu Kota Piring dan Kampung Bulang masuk Dapil Tanjungpinang Timur B dengan alokasi 8 kursi.

Kemudian Kelurahan Air Raja, Melayu Kota Piring (MKP) dan Kampung Bulang masuk dapil Tanjungpinang Timur A alokasi 5 kursi, Kelurahan Pinang Kencana dan Batu IX masuk Dapil Tanjungpinang Timur B dengan alokasi 9 kursi

Ketiga tetap Air Raja, Kampung Bulang dan MKP masuk Dapil Tanjungpinang Timur A alokasi 5 kursi, Pinang Kencana jadi Dapil Tanjungpinang Timur B alokasi 4 kursi dan Batu 9 jadi Dapil Tanjungpinang Timur C alokasi 5 kursi.

“Setelah diumumkan, tanggapan masyarakat dan diuji publik, maka yang paling mendekati prinsip penataan dapil itu opsi pertama,” terangnya.

Aswin merincikan Dapil yang ada di Tanjungpinang pada Pemilu 2024 yaitu Dapil Tanjungpinang 1 meliputi Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Tanjungpinang Barat dengan alokasi 9 kursi, Dapil Tanjungpinang 2 yakni Tanjungpinang Timur A meliputi Kelurahan Air Raja dan Pinang Kencana dengan alokasi 6 kursi.

Dapil Tanjungpinang 3 yakni Tanjungpinang Timur B meliputi Kelurahan Batu IX, Melayu Kota Piring dan Kampung Bulang dengan alokasi 8 kursi, serta Dapil 4 meliputi Kecamatan Bukit Bestari dengan alokasi 7 kursi. (*)

Reporter: Peri Irawan

batampos – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kota Tanjungpinang meninjau ketersediaan bahan pokok ke sejumlah gudang distributor di Tanjungpinang. Satgas pangan yang terdiri dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) dan Poresta Tanjungpinang mendapati bahwa stok minyak goreng kemasan merek Minyakita yang merupakan minyak subsidi mengalami kekosongan.

Kepala Disperindag Kota Tanjungpinang, Riany mengatakan peninjauan itu merupakan lanjutam dari zoom meeting bersama Kementerian Dalam Negeri, terkait kelangkaan Minyakita yang terjadi saat ini.

Usai pengecekan, Satgas Pangan memastikan tidak ada penimbunan Minyakita, yang terjadi adalah kelangkaan akibat terbatasnya stok dari produsen.

“Stok dari produsen terbatas, bukan hanya di Tanjungpinang, tapi se Indonesia mengalami kelangkaan,” kata Riany, di Gudang Bulog Tanjungpinang, Kamis (9/2/2023)

Riany menyebut, Minyakita itu merupakan minyak goreng favorit yang digunakan oleh para ibu rumah tangga karena harganya murah dan berkemasan.

Kelangkaan minyak kita disebabkan jumlah produksi yang sedikit, namun di sisi lain permintaan oleh masyarakat cukup hanyak.

“Mungkin karena produksi ke luar negeri berkurang, stok juga kurang. Permintaannya juga lebih tinggi,” katanya.

Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu mengatakan peninjauan ini untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pokok, termasuk minyak goreng.

Jika ditemukan adanya tindakan penimbunan, Ia menegaskan, tidak akan segan-segan menindak oknum tersebut dengan ketentuan.

“Sampai saat ini belum ada penimbunan, kami juga sampaikan setiap distributor agar menjaga supaya tidak terjadi kelangkaan,” tambahnya. (*)