batampos – Ketua Komis Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menilai dunia pers kini sedang tidak baik-baik saja. Yadi mengakui, pers sedang mengalami dua problem utama.

Pertama, secara kualitas memang pers era digital saat ini terdapat permasalahan. Bertumbuhnya banyak media daring, tidak dibarengi dengan kualitas jurnalis yang mumpuni. Terbukti dari 691 pengaduan kasus Pers 2022, 97 persen kasus pers terjadi di media online.

“Pelanggarannya beragam, berupa berita tanpa konfirmasi, tanpa verifikasi, berita bohong, berita asal kutip dari sosial media dengan informasi tidak jelas dan berita-berita hanya amplipikasi klik bite dan juga berita berita asusila,” kata Yadi dalam keterangannya, Kamis (9/2).

Yadi menjelaskan, pelanggaran tersebut membuktikan pemahaman kode etik sangat minim dan perlu edukasi serta literasi. Karena itu, menjadi tanggungjawab bersama, selain Dewan Pers terdapat organisasi pers, perusahaan pers dan juga masyarakat.

“Masyarakat harus ikut mengontrol pers dengan melaporkan pelanggaran pelanggaran pers ke Dewan Pers,” tegas Yadi.

Kedua, secara ekonomi memang terdapat ketidaksetaraan dengan perusahaan teknologi global yang menguasai pasar distribusi konten secara dominan. Ini berdampak pada pembagian iklan yang tidak merata dan cenderung mengabaikan jurnalisme berkualitas.

“Karena konten-konten yang tesebar banyak konten-konten recahan. Ini perlu didorong dengan aturan yang mengikat dan berdampak baik bagi perusahaan media lokal dan nasional, serta penekanan terhadap tersebarnya karya jurnalistik yang sesuai code of conduct,” ucap Yadi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa dunia pers kini sedang tidak baik-baik saja. Sebab, dunia pers kini tengah menghadapi tantangan berat, karena sebesar 60 persen belanja iklan diambil oleh platform asing.

“Saya mendengar banyak mengenai ini bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Ini sedih loh kita,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang digelar di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2).

Kepala negara merasa prihatin sumber daya keuangan media akan berkurang. Mengingat 60 persen belanja iklan diambil oleh platform asing.

“Sekali lagi sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform plaform asing. Artinya Apa? sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang terus, larinya pasti ke sana dan sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” ucap Jokowi.

Selain itu, terdapat pergeseran kebebasan pers. Sebab, kini semua elemen masyarakat sangat mudah membuat berita.

“Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform platform asing dan umumnya tidak beredaksi,” papar Jokowi.

Sehingga kini, pemberitaan yang dihasilkan banyak terkait konten-konten receh yang hanya mengedepankan sensasional. Bahkan, mengorbankan kualitas isi pemberitaan tersebut.

“Sekarang ini banyak sekali dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik, ini yang kita akan semakin Kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan,” pungkas Jokowi. (*)

batampos – Momentum Hari Pers Nasional (HPN) dimanfaatkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk kembali menegaskan bahwa seluruh profesi termasuk para pekerja pers perlu memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo yang dijumpai di tengah perayaan HPN mengatakan bahwa pekerjaan pers juga berhak dilindungi dan dijamin hari tuanya oleh negara, sehingga diharapkan martabatnya turut terangkat. Semangat tersebut sejalan dengan tema HPN tahun ini yaitu Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat.

“Semua pekerja pasti punya risiko. Terlebih bagi rekan-rekan pers yang setiap hari mobilitasnya cukup tinggi. Pada saat bekerja tentu risiko kecelakaan atau kematian selalu ada. Termasuk saat kita memasuki hari tua juga ada risiko sosial ekonomi yang akan dihadapi. Oleh karena itu penting bagi rekan-rekan pers untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, agar kecemasannya hilang dan dapat bekerja dengan fokus.Ini juga merupakan bagian dari kampanye kami yaitu Kerja Keras Bebas Cemas,” terang Anggoro.

Demi mewujudkan cita-cita tersebut BPJS Ketenagakerjaan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara telah menjalin kerjasama untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh anggotanya yang berjumlah lebih dari 600 orang dan kedepan ditargetkan angkanya akan terus bertambah.

Museum Rekor Indonesia (MURI) memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut sebagai Asosiasi jurnalis pertama yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diserahkan langsung dihadapan seluruh Duta Besar yang menjadi tamu kehormatan dalam HPN tahun 2023.

Dalam kesempatan tersebut BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan manfaat Jaminan Kematian (JKM) senilai Rp 42 juta kepada ahli waris dari salah satu anggota PWI yang meninggal dunia.

Anggoro menyadari sebesar apapun manfaat yang diberikan tidak dapat menggantikan kehadiran orang yang dicintai, namun dirinya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kepedulian negara agar keluarga yang ditinggalkan dapat terus melanjutkan kehidupannya dengan layak.

Menurut data, selama tahun 2022 di Provinsi Sumatera Utara BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 185 ribu klaim dengan total nominal mencapai Rp 2,7 triliun.

Masih dalam rangkain HPN tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan turut hadir menyemarakkan perayaan puncak dengan membuka booth dan menggelar talkshow di tengah-tengah kegiatan expo yang diselenggarakan di area Komplek Astaka Medan sejak tanggal 7 hingga tanggal 12 Februari 2023 mendatang.

“Kita hadir di sini untuk bisa lebih dengan calon peserta. Jadi targetnya adalah semakin banyak pengunjung yang hadir di sini mereka akan mendapatkan informasi dan pemahaman terkait BPJS Ketenagakerjaan, karena itu bagian dari risiko yang dihadapi saat bekerja. Selain itu di sini juga banyak kita jumpai para UMKM yang tentunya juga termasuk dalam profesi yang wajib dilindungi BPJS Ketenagakerjaan,” tambah Anggoro.

Seraya menutup kunjungannya, Anggoro berharap kehadiran pihaknya di rangkaian kegiatan HPN ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pengunjung yang datang untuk mendapatkan informasi sebanyak- banyaknya tentang program dan manfaat menjadi peserta.

“Saya berharap insan pers dapat berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan edukasi sehingga pekerja di Indonesia memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial karena itu adalah hak konstitusi para pekerja. Dengan demikian hidup menjadi lebih sejahtera karena segala risiko yang mungkin timbul saat bekerja sudah dijamin oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga mereka bisa Kerja Keras Bebas Cemas,” tutup Anggoro. (*)

batampos – Situasi media di Indonesia yang tidak baik-baik saja sebagaimana diungkap Presiden Jokowi pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 tergambar dengan kondisi bisnis media di Tanah Air. Salah satu pemicunya adalah sulitnya mendapatkan “kue” iklan yang notabene sebagai “nadi” keberlangsungan perusahaan pers itu sendiri.

Hal itu terlihat dari belanja iklan. Presiden menyebut bahwa belanja iklan media massa di Indonesia sebanyak 60 persen diambil oleh platform asing. “Saya mendengarkan, banyak mengenai ini, bahwa sekitar 60 persen belanja iklan (media massa) telah diambil, media digital terutama, platform-platform asing,” ujar Jokowi di GOR Serbaguna Pemprov Sumut, Kabupaten Deliserdang, Kamis (9/2).

Dilansir Sumut Pos, Jokowi menilai lebih dari separo belanja iklan diambil oleh media digital dan platform asing berpengaruh terhadap kelangsungan keuangan perusahaan media massa dan keberadaan media massa arus utama di Indonesia. Kondisi itu pun menjadi tantangan berat ke depan bagi media massa.

“Ini sedih loh kita, tadi malam saat makan durian. Beberapa tokoh insan press bicara mengenai ini,” sambung mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Maka dari itu, kini Kemenkominfo sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kerja sama platfrom digital dengan pres jurnalis berkualitas. Kemudian, ada usul yang lain rancangan Perpres tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalis berkualitas.

Perpres itu sebagai upaya untuk menjawab bahwa Pemerintah hadir dalam membantu kelangsungan media arus utama. Di Tanah Air, media arus utama harus tetap eksis menyajikan pemberitaan aktual sesuai fakta-fakta sebenarnya kepada masyarakat.

Konkretnya, Jokowi menginstruksi jajaran Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan pihak swasta untuk dapat mendukung kelangsungan media massa di tanah air ke depan.

“Saya meminta semua pihak, baik lembaga pemerintah pusat, daerah, BUMN, Perusahaan swasta, swadaya masyarakat untuk mendukung arus media utama,” kata Jokowi.

Dalam suasana seperti ini, Jokowi mengharapkan media mainstream justru sangat dibutuhkan, untuk menjernihkan informasi disampaikan kepada masyarakat secara luas.

“Sangat penting menjadi clearing house information. Menyajikan informasi terverifikasi dan menjalankan peran memberikan harapan kepada kita utamanya,” ujar Jokowi. (*)