batampos- Meski pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dicabut pemerintah akhir tahun lalu, namun untuk hal-hal tertentu masih ada aturan antisipasi Covid-19. Salah satunya, pemberlakukan antigen untuk pasien yang akan rawat inap.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Rachmadi, Kamis (16/2) mengatakan, memang ketentuan antigen masih tetap berlaku sampai saat ini, khususnya untuk pasien yang akan rawat inap.
”PPKM memang sudah resmi dicabut. Tapi, pandemi Covid-19 masih berlangsung. Untuk itu, standar operasi dan prosedur (SOP) yang berlaku untuk seluruh Puskesmas dan RSUD Tanjungbatu masih mewajibkan antigen untuk pasien yang akan rawat inap,” ujarnya.
Memang, sambung Rachmadi, kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karimun saat ini sudah tidak ada. Namu, sebagai bentuk antisipasi, tidak ada salahnya menerangkan protokol kesehatan.
Sementara itu, Direktur RSUD M Sani, dr Rosdiana yang dikonfirmasi secara terpisah menyatakan, tetap mewajibkan pasien antigen terlebih dulu. ”Kita melakukan wajib antigen kepada semua pasien yang akan rawat inap untuk memastikan bahwa pasien tersebut tidak positif Covid-19. Selain itu, sebagai antisipasi,” ungkapnya. (*)
batampos — Upaya penyelamatan Pilot Susi Air Philips Mark Merthens terus dilakukan. TNI dan Polri berupaya untuk melakukan pendekatan soft approach dan dialog kepada kelompok separatis teroris (KST). Namun begitu, tetap dipersiapkan rencana pendekatan penegakan hukum, bila pendekatan dialog tidak menemukan titik temu.
Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Polda Papua telah melakukan berbagai langkah, seperti olah tempat kejadian perkara (olah TKP) pembakaran pesawat. Serta, Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri juga bertemu dengan kepolisian Selandia Baru. ”Untuk penyelamatan pilot masih mengedepankan soft approach dan komunikasi,” jelasnya.
Pendekatan itu melibatkan tokoh masyarakat maupun langsung komunikasi dengan pimpinan kelompok tersebut. ”masih diupayakan, kita berharap WNA ini bisa selamat degan pendekatan ini,” terangnya kemarin.
Untuk pendekatan itu tentunya dengan kearifan lokal. Tentunya itu sudah diketahui Kapolda Papua, apalagi kapolda merupakan warga asli Papua. ”tapi, tetap disiapkan plan atau rencana penegakan hukum,”ujarnya.
Dia mengatakan bahwa Satgas sudah melakukan pemetaan lokasi pilot. Namun, Kapolda lebih mengutakaman soft approach. ”Ini yang harus maksimal dilakukan dulu. Hasilnya apa nanti akan disampaikan,” paparnya.
Sementara itu, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI M. Saleh Mustafa mengatakan upaya penyelamatan pilot Susi Air masih dilakukan dengan pendekatan dialog. Pendekatan itu melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Pemda Nduga.
Upaya penyelamatan juga akan dilakukan dengan mengacu pada standar operasi TNI-Polri. Standar operasi yang dimaksud akan mengedepankan penegakan hukum dan dijalankan dengan batas waktu tertentu. ”Agar persoalan ini tidak berlarut, harus ada batas waktunya,” ungkapnya.
Hanya, Saleh belum bisa menyampaikan secara detail standar operasi yang akan dilakukan TNI-Polri. Sebab, operasi tersebut bersifat rahasia. ”Tetapi apabila tiba waktunya, maka TNI-Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih dan terarah,” tuturnya.
Dia memastikan operasi rahasia yang dimaksud sudah disiapkan. Personel TNI-Polri yang melaksanakan tugas rahasia yang terukur tersebut sudah terpilih dan terseleksi. ”Kami sudah bekali dan sudah diberikan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan,” paparnya.
Operasi tersebut akan dipimpin Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O Sembiring sebagai Dankolaksops TNI. Operasi juga akan berkolaborasi dengan Damai Cartenz yang dipimpin Kombes Pol Faisal. Dia menekankan para personel sudah dibekali rambu-rambu hak asasi manusia (HAM) dalam melaksanakan operasi tersebut.
”Yang kita hadapi ini sebenarnya bukan pelaku dari kelompok separatis, namun pelaku teroris yang melakukan upaya-upaya pelanggaran kriminal,” jelasnya. Saleh memastikan operasi penyelamatan dengan pendekatan penegakan hukum itu didukung Wakil Kedutaan Selandia Baru. ”Upaya penyelamatan nyawa pilot Philip Mark Mahrtens ini menjadi prioritas utama.” (*)
Pakar Hukum dan Akademisi, Ampuan Situmeang. Foto: Immanuel Sebayang/Batam Pos
batampos – DPR sedang membahas mengenai perubahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sudah beberapa fraksi menyetujui perubahan ini. Perubahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan dampak juga terhadap Batam.
Pakar hukum dan akademisi, Ampuan Situmeang, menilai perubahan ini dapat meningkatkan perekonomian di Batam.
“Tidak menjadi mendung, justru menjadi makin cerah,” kata Ampuan saat dihubungi Batam Pos, Kamis (16/2/2023).
Ia mengatakan, dengan perubahan ini tentunya diharapkan jadi pengganti Undang-Undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tertunda akibat putusan dari Mahkamah Konstitusi.
Perubahan ini, kata Ampuan perubahan Perpu Ciptakerja menjadi undang-undang, penerapannya bisa segera dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat.
“Tidak lagi tunduk para putusan MK, yang sebelumnya menunda pemberlakuan dari UU no 11 tahun 2022 tentang Cipat Kerja,” ucap Ampuan.
Namun, perubahan ini juga dapat menimbulkan berbagai riak di masyarakat. Sehingga, apabila berubah menjadi undang-undang, aturan itu diyakini oleh Ampuan bakal digugat kembali ke Mahkamah Konstitusi.
Meskipun memberikan manfaat yang baik bagi perekonomian. Ampuan menilai ada tantangan yang bakal dihadapi nantinya, saat ada perubahan perpu menjadi undang-undang.
Ia mengatakan, masih ada beberapa regulasi pelaksanaanya memerlukan penyesuaian (harmonisasi) dan penyelarasan.
Selain itu, tantangan lain dari perubahan Perpu ini menjadi undang-undang adalah sudah memasuki tahun politik. Sehingga dapat mempengaruhi kecepatan pelaksanaannya atau perubahan perpu tersebut.
“Sebab di daerah juga sudah kebanyakan pencitraan politik, yang potensial dengan benturan-benturan dalam rangka memperebutkan perhatian para konstituen. Benturan ini dengan tindakan-tindakan yang menarasikan seolah-olah UU Cipta Kerja itu mengeksploitasi rakyat kecil, dengan memberi karpet merah kepada para investor, padahal sesungguhnya tidak demikian,” ucap Ampuan.
Namun, ia berharap besar aturan ini bisa menjadi undang-undang. Sehingga, semakin memberikan kepastian hukum ke para pengusaha.
Selain itu, mengenai PP 41 tahun 2021 mengenai Batam, Bintan dan Karimun, akan dikonsolidasikan berdasarkan Perpu saat akan disahkan menjadi undang-undang.
“Kadin mendukung Perpu, dan juga otomatis Mendukung disahkan menjadi undang–undang,” ungkap Ampuan.(*)
Ketua Umum PSSI terpilih Erick Thohir (tengah) memberikan keterangan pers dalam Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (KLB PSSI) 2023 di Jakarta, Kamis (16/2/2023). Dalam kongres tersebut Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 setelah meraih 64 suara voters dari 87 voters. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)
batampos – ”Ini bukan kemenangan saya. Justru harus dibuktikan menjadi kemenangan bersama, yakni membangun sepak bola bersih dan berprestasi.” Pernyataan itu meluncur dari Erick Thohir setelah terpilih menjadi ketua umum PSSI periode 2023–2027 dalam kongres luar biasa (KLB) kemarin (16/2).
Dalam pemilihan, menteri BUMN itu mendapatkan dukungan dari 64 voter. Erick mengungguli pesaing beratnya, LaNyalla Mattalitti, yang hanya memperoleh 22 suara. Dua calon ketua umum lainnya, Doni Setiabudi dan Arif Putra Wicaksono, tidak mendapatkan satu pun suara. Sementara itu, Fary Djemi Francis yang juga sempat mencalonkan diri sebagai Ketum PSSI mengundurkan diri sehari menjelang hari pemilihan.
Salah satu fokus Erick dalam mengemban tugas sebagai ketua umum PSSI adalah menyukseskan Piala Dunia U-20 2023 Indonesia. Menurut pria 52 tahun tersebut, PD U-20 2023 Indonesia merupakan perhelatan yang sangat bergengsi. ”Ini event FIFA terbesar kedua (setelah Piala Dunia senior, Red). Dan, tidak mungkin dalam sepuluh tahun ke depan Indonesia akan menjadi tuan rumah lagi untuk ajang serupa. Karena itu, kita tidak hanya harus sukses dalam penyelenggaraan, tapi juga prestasi,” ungkap mantan presiden Inter Milan itu.
Dalam waktu dekat, mantan ketua umum Perbasi itu akan langsung menemui tim nasional Indonesia U-20. Segala persoalan dalam masa persiapan akan coba dipecahkan. Dia akan bicara dengan pelatih dan pemain. ”Apa yang bisa kami support tentu kami bantu. Kami akan berikan yang terbaik. Memang tidak mudah. Tapi, kami akan coba berikan yang terbaik,” tegasnya.
Sementara itu, meski kalah dalam pemilihan Ketum PSSI, LaNyalla tidak sakit hati. Sebelumnya, ketua DPD RI itu mengklaim telah mengantongi dukungan lebih dari 44 voter. Namun, situasinya berubah pada hari pemilihan. ”Biasa saja. Kan saya sudah mengatakan bahwa ini takdir. Ini yang terbaik buat saya,’’ ungkap mantan ketua KONI Jawa Timur itu.
LaNyalla mendoakan Erick sukses menjalankan tugas sebagai ketua umum PSSI. Setelah kalah suara, pria 63 tahun itu langsung menyampaikan banyak pesan penting. ”Saya minta pengurus lama yang kita tahu mafia-mafianya jangan dilibatkan (dalam kepengurusan). Kalau itu terjadi, sepak bola kita akan diatur oleh mafia yang ada di dalam tubuh PSSI,” tegasnya.
Pemilihan ketua umum PSSI berjalan lancar. Namun, tidak demikian pemilihan posisi wakil ketua umum. Awalnya, berdasar hasil penghitungan, Menpora Zainudin Amali terpilih sebagai wakil ketua umum I PSSI dengan perolehan 66 suara. Disusul Yunus Nusi sebagai wakil ketua umum II PSSI dengan 63 suara. Ratu Tisha Destria mendapatkan perolehan suara terbanyak ketiga dengan 41 suara.
Setelah hasil itu keluar, suasana menjadi tidak kondusif. Situasi memanas karena para pendukung Ratu Tisha Destria, Ahmad Syauqi, dan Ahmad Riyadh merasa dirugikan.
Togar Manahan Nero, direktur keuangan Persiba Balikpapan yang menjadi salah satu voter dalam KLB tersebut, menilai ada manipulasi suara. ”Ada yang menyebut suara Syauqi, Riyadh, dan Tisha hilang. Teman-teman voters sempat mengusulkan untuk mengganti Komite Pemilihan (KP) PSSI. Tapi, Pak Iriawan (M. Iriawan, Ketum PSSI sebelumnya, Red) mengarahkan untuk melakukan pemilihan ulang. Kongres ini diselamatkan wibawa Pak Iriawan,” ucap Togar.
Arahan Iriawan dijalankan KP PSSI. Pemilihan wakil ketua umum PSSI diulang. Hasilnya, Tisha terpilih sebagai wakil ketua umum I PSSI dengan perolehan 54 suara. Lalu, Yunus sebagai wakil ketua umum II dengan perolehan 53 suara. Amali yang tadinya mendapatkan suara terbanyak justru hanya mengantongi 44 dukungan.
Namun, drama belum berakhir. Yunus kemudian memutuskan untuk mundur. Dengan begitu, posisinya digantikan Amali. ”Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari wakil ketua umum PSSI. Saya harus mengukur diri. Saya tidak lebih baik dari Pak Amali. Saya tahu betul bagaimana kontribusi beliau terhadap sepak bola Indonesia,” ucap Yunus. ”Saya yakin sepak bola Indonesia bisa lebih maju di tangan para pengurus saat ini. Mohon maaf, keputusan ini harus saya ambil. Ini demi sepak bola Indonesia di masa depan,” imbuhnya.
Apakah Yunus akan kembali mengharapkan posisi sekretaris jenderal PSSI? ”Saya menyerahkan itu kepada ketua umum terpilih. Saya yakin para pengurus akan melakukan yang terbaik untuk PSSI,” tegasnya.
Sementara itu, Amali yang sebelumnya pasrah tidak terpilih kembali semringah. Sebagai wakil ketua umum, Amali akan berusaha keras menjalankan visi dan misi ketua umum PSSI. ”Wakil ketua umum PSSI dan anggota Exco PSSI tidak memiliki visi-misi. Hanya ada visi-misi ketua umum. Kami akan membantu ketua umum menjalankan visi-misinya,” ucap pria asal Gorontalo itu.
Lalu, bagaimana jabatannya sebagai Menpora? ”Saya akan melapor kepada Pak Presiden. Tunggu saja dulu. Jangan cepat-cepat. Tunggu saja satu-dua hari. Saya akan menyerahkan kepada presiden. Sebab, saya merupakan pembantu presiden,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.
Meski perolehan suaranya di bawah Ratu Tisha, hasil KLB kemudian memutuskan Amali sebagai wakil ketua umum I PSSI. Alasannya, lebih lama pengalaman di sepak bola.
Terlepas dari dinamika yang terjadi dalam KLB PSSI, Iriawan mendoakan PSSI sukses di bawah komando Erick. Dia optimistis Erick mampu memajukan organisasi PSSI. Menurut mantan Kapolda Jawa Barat itu, Erick memiliki segudang pengalaman di sepak bola. Baik nasional maupun internasional. ”PSSI sudah berada di tangan yang tepat,” terang Iriawan.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu menilai, ada banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Erick. Salah satunya, membangun training center untuk tim nasional Indonesia. ”Saat kali pertama terpilih, saya langsung meminta bantuan kepada pemerintah berupa tanah di sekitar Jakarta untuk membangun training center. Tapi, kami kesulitan karena ada pandemi Covid-19,” ungkap pria yang akrab disapa Ibul itu.
”Setelah itu, saya menghadap Presiden Jokowi. Akhirnya, ada rencana membuat training center di Ibu Kota Negara (IKN). Luasnya sekitar 50 hektare. Jadi, saya titip soal itu,” imbuh mantan sekretaris Lemhannas tersebut.
Secara terpisah, Presiden Jokowi berharap terpilihnya ketua umum PSSI yang baru akan memberikan dampak bagi dunia sepak bola Indonesia. ”Saya harapkan dengan ketua yang baru nanti terjadi reformasi total,” katanya.
Dengan adanya ketua baru, persepakbolaan Indonesia diharapkan menjadi hidup dan eksis di internasional. ”Paling tidak ASEAN bisa, kemudian Asia,” imbuhnya.
Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan KLB PSSI. Hal tersebut sesuai dengan statuta FIFA yang melarang pemerintah mencampuri kegiatan sepak bola di negaranya. (*)
Suasana pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2023). IIMS 2023 yang bertemakan “Bringing Opportunity for Otomotive Society Together” (BOOST) tersebut akan berlangsung hingga 26 Februari mendatang yang diikuti sekitar 40 merek otomotif dengan menampilkan produk dan konsep terbaru. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
batampos – Kemarin (16/2) pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 dibuka. Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo mendorong industri otomotif di Tanah Air untuk lebih berorientasi pada ekspor.
Menurut Jokowi, industri otomotif Tanah Air memiliki prospek yang sangat baik dan tumbuh secara siginifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diterima, penjualan mobil pada tahun 2022 mencapai angka 1.048.000 unit. Lalu penjualan motor mencapai angka 5.221.000 unit. “Akibatnya, kita sekarang macet di mana-mana. Di Jakarta macet, saya pergi ke Surabaya macet, ke Bandung macet, terakhir ke Medan macet,” ungkapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengapresiasi industri otomotif di Indonesia yang telah berhasil meningkatkan ekspor hingga 100 persen. Potensi besar tersebut harus dimanfaatkan oleh industri otomotif Tanah Air untuk bersaing dengan negara lain. “Kita masih kalah dengan Thailand,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan kembali terkait penggunaan kendaraan listrik. Dia yakin kendaraan listrik akan menjadi tren dunia ke depan. Dia minta industri otomotif di Indonesia untuk mulai ikut serta melihat tren tersebut.”Hampir semua negara sekarang ini ke arah itu,” bebernya.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah saat ini terus mendorong agar ekosistem mobil listrik dari hulu sampai ke hilir dapat segera dimiliki oleh Indonesia. Melalui ekosistem tersebut, Indonesia diharapkan dapat masuk ke dalam rantai pasok global. “Jadi investor sekarang kalau dia ingin membuat katoda atau prekursor kita bilang stop dulu harus masuk ke EV battery sehingga kita bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih dari industri yang kita miliki,” ucapnya.
Sementara itu terkait insentif kendaraan listrik yang akan diberikan oleh pemerintah, Jokowi mengatakan bahwa saat ini Kementerian Keuangan masih melakukan kalkulasi. Kepala Negara juga menekankan bahwa kendaraan sepeda motor yang akan didahulukan oleh pemerintah untuk diberikan insentif. “Tapi tentu saja yang didahulukan akan yang motor terlebih dahulu,” ungkapnya.
Sejalan dengan tren pasar otomotif Indonesia yang tengah menggandrungi mobil SUV, pembukaan pameran IIMS digempur oleh kedatangan produk baru di segmen SUV.
Pabrikan asal Korea Selatan, Hyundai, secara resmi meluncurkan Hyundai Creta Dynamic Black Edition. Sebagai special edition, Hyundai Creta Dyamic Black Edition mengambil basis Hyundai Creta yang sudah eksisting dengan dibubuhi sejumlah penyegaran.
Di antaranya pada aksesoris dan pemilihan warna bodi nya. “Dalam rangka memperingati 1 tahun semenjak distribusi pertama dari Creta, kami meluncurkan Creta Dynamic Black Edition untuk konsumen Indonesia. Mobil ini hadir dalam desain premium serta dilengkapi dengan rangkaian teknologi yang mutakhir,” ujar Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia Makmur.
Makmur menambahkan bahwa tahun lalu, Hyundai mencapai target penjualan 10 kali lebih banyak dari tahun 2021. “Creta menjadi produk terbaik Hyundai,” tambahnya.
Selanjutnya pabrikan asal Tiongkok, Wuling, kembali membuktikan agresivitasnya dalam merangsek market Indonesia. Menyusul Wuling Almaz yang lebih dulu eksis di pasar SUV, di boothnya di IIMS 2023, Wuling meluncurkan Wuling Alvez. Alvez bakal meramaikan segmen SUV lima penumpang di Indonesia. Mobil tersebut dibanderol jauh lebih terjangkau daripada kompetitornya, yakni Hyundai Creta maupun Honda HR-V.
“Kami melihat bahwa generasi muda sudah memasuki pasar otomotif dengan membawa kebutuhan mobilitas yang berbeda dan unik. Oleh sebab itu kami mempersiapkan produk ini,” ujar Wakil Presiden Wuling Motors Indonesia Arif Pramadana.
Turut memeriahkan parade produk baru SUV, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memberi kejutan dengan memperkenalkan produk terbaru yang cukup legendaris yakni Suzuki Grand Vitara. Berbekal teknologi hybrid, Grand Vitara menjadi mobil dengan teknologi elektrifikasi di kelas Medium Sport Utility Vehicle (MSUV).
Sales Marketing Director Suzuki Indonesia Matsushita Ryohei menyampaikan bahwa hadirnya Grand Vitara kembali mengaspal di Indonesia merupakan langkah Suzuki dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia akan SUV pintar. “Saat ini, ada pergerakan trend dan kebutuhan di industri otomotif dengan mendominasinya SUV di Indonesia. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap kendaraan yang ramah lingkungan juga terus meningkat,” ujar Ryohei.
Peningkatan penjualan SUV di Indonesia secara konsisten tumbuh dari 15 persen pada 2017 menjadi 26 persen pada 2021. Model SUV bahkan telah menjadi yang terlaris ketimbang MPV maupun LCGC pada 2021. Penjualan LCGC pada 2021 berjumlah 145.248 unit, sementara MPV sebanyak 202.010 unit, sedangkan segmen SUV melesat menjadi 227.626 unit.
Di lain pihak, PT PLN (Persero) mendukung gelaran acara pameran otomotif tahunan, Indonesia International Motor Show (IIMS) tahun 2023. Keterlibatan aktif PLN sebagai bentuk komitmen mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, dalam pameran yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo itu, PLN ikut berpartisipasi aktif dengan menampilkan berbagai produk dan atraksi menarik untuk mendorong minat masyarakat terhadap kendaraan listrik.
‘’PLN mendukung IIMS 2023 dengan menghadirkan inovasi dan produk yang mendukung ekosistem kendaraan listrik untuk mendorong minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik,’’ kata Darmawan.
Dia menambahkan, PLN juga menyediakan Hall khusus motor listrik dan test ride motor listrik. PLN memamerkan berbagai produk di booth antara lain 12 motor konversi yang diproduksi oleh PLN Pusharlis dan PLN Puslitbang.
Darmawan menguraikan, beberapa jenis motor konversi yang ditampilkan di antaranya Choper Electric, Binter Electric, Vespa Electric, KLX Electric, dan Regal Raptor.
PLN pada IIMS tahun ini juga akan menunjukkan kepada masyarakat beragam fasilitas kendaraan listrik seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Lewat pameran ini, PLN sekaligus mengenalkan berbagai layanan PLN untuk kendaraan listrik, salah satunya layanan home charging.
‘’Seluruh infrastruktur kelistrikan ini merupakan upaya PLN dalam meningkatkan layanan dengan memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik dan untuk menarik minat masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik,’’ kata Darmawan. (*)
Ilustrasi. Vaksin dosis keempat atau booster kedua Covid-19 di Mapolsek Lubukbaja meningkat dibandingkan hari sebelumnya. Foto: Yofi Yuhendri/Batam Pos
batampos – Animo masyarakat mengikuti vaksinasi booster kedua rendah tidak terlalu tinggi. Hal ini dibuktikan ribuan dosis vaksin sejak dibukanya vaksinasi untuk umum, tak kunjung juga habis sampai saat ini.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, M Bisri, meminta masyarakat agar mendatangi pusat-pusat pelayanan kesehatan yang ada di daerah masing-masing.
“Vaksinlah mumpung masih gratis,” kata Bisri, Kamis (16/2/2023).
Ia mengatakan, bahwa vaksin ini dapat meningkatkan ketahanan tubuh masyarakat dari Covid-19. Saat ditanya mengenai, apakah vaksinasi booster kedua menjadi syarat perjalanan saat mudik.
Bisri mengatakan, bahwa hal itu tidak benar. Sampai saat ini, tidak ada wacana menjadikan booster kedua sebagai syarat perjalanan saat mudik tahun ini.
Ia mengatakan, sejak PPKM dicabut maka seluruh aturan perjalanan tidak ada lagi.
“Setahu saya begitu, tidak ada lagi syarat terkait hal itu,” ucapnya.
Meskipun syarat itu tidak diberlakukan lagi. Bisri tetap meminta masyarakat menjalankan vaksinasi booster kedua.
Saat ini, jenis vaksin yang tersedia hanyalah Pfizer. Namun, dapat digunakan sebagai booster kedua, meskipun booster pertamanya bukanlah dari jenis yang sama.
Kadis Kesehatan Bintan, dr. Gama AF Isnaeni. F. Slamet Nofasusanto
batampos– Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan masih menemukan masyarakat kurang mampu yang biaya pengobatan tidak bisa ditanggung jaminan kesehatan daerah (jamkesda) Bintan lantaran belum memiliki KK dan KTP Bintan.
“Masyarakat yang sudah tinggal di Bintan tapi belum memiliki KTP dan KK Bintan. Padahal, di kita (Bintan), jaminan kesehatan ditegaskan harus masyarakat yang ada KTP dan KK Bintan,” kata Kadis Kesehatan Bintan, dr Gama AF Isnaeni.
Ia mengatakan, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bintan agar masyarakat yang sudah tinggal di Bintan bisa mengurus KTP dan KK Bintan. Namun, masih ada masyarakat yang belum mendapat sosialisasi seperti masyarakat yang tinggal di kebun.
Karena itu, dia mengimbau masyarakat yang sudah lama tinggal di Bintan dapat segera mengurus KTP dan KK Bintan.
Meski demikian, dia mengatakan, masyarakat Kepri yang berobat di Bintan masih bisa ditanggung jamkesda Provinsi Kepri.
“Solusinya jamkesda provinsi, kalau masih warga Kepri masih bisa. Kalau warga luar Kepri, tergantung provinsi karena pemerintah provinsi perpanjangan pemerintah pusat,” kata dia. (*)
Ilustrasi. Petugas dari Balai POM di Batam saat melakukan pengecekan dan pengawasan makanan di pasar beberapa waktu lalu.
batampos – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Batam, Dinas Perikanan (Diskan) Batam dan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan (BKIPM) Batam berkeliling pasar tradisional yang ada di Batam.
Hasilnya ditemukan ikan asin yang diduga mengandung formalin. Tim turun untuk pengambilan sampel, sekaligus mengecek kelayakan pangan di Batam. Hal ini untuk menindaklanjuti adanya dugaan penggunaan formalin pada ikan.
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Ridwan Afandi, menyebutkan, sidak dilakukan di 14 lokasi pasar. Sidak ini menyasar pasar tradisional yang memang menjadi tempat warga berbelanja kebutuhan mereka.
Beberapa pasar yang didatangi untuk dilakukan pengambilan sampel di antaranya, Pasar Mega Lagenda Batam Center, pasar Sentosa Plaza Sagulung, pasar Tiban Center, pasar Sei Beduk, pasar Jodoh, hingga pasar MB2 Batam Center.
“Hampir semua pasar kami datangi kemarin. Jadi tujuannya untuk ambil sampel. Sekaligus mengecek fisik jualan pedagang seperti ikan basah, ikan kering, makanan olahan, dan lainnya, Kamis (16/2/2023).
Pengambilan sampel ini selanjutnya akan dilakukan pengecekan di BPOM dan Balai Karantina. Hasil dari pengecekan akan menjadi evaluasi dalam tindakan berikutnya.
“Penggunaan bahan pengawet seperti formalin memang tidak dibenarkan. Untuk itu, karena ad laporan yang masuk, jadi kami tim turun, dan mengambil sampel,” ujarnya.
Dugaan adanya pengunaan formalin muncul, karena saat ini untuk ikan memang mengalami penurunan pasokan. Hal ini tidak lepas dari cuaca buruk di beberapa wilayah, Sehingga aktivitas nelayan terkendala.
“Ada juga yang bilang ikan di pasar kurang segar, makanya kami turun, dan sampelnya lagi cek. Karena ini menyangkut keamanan pangan, jadi termasuk yang mendesak untuk ditindaklanjuti,” bebernya.
Sementara itu, Kepala BPOM Batam, Lintang Purba, mengatakan, pihaknya mengambil 54 sampel ikan kering, dan ikan basah yang ada di pasar di Batam.
“Ada temuan ikan asin mengandung formalin,” jelasnya. Ini masih beberapa, karena jumlah sampel yang kami ambil juga banyak,” Kamis (16/2).
Lintang juga menyebutkan saat ini masih menunggu hasil sampel lainnya yang masih dalam proses pengecekan.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan selain pemenuhan kebutuhan pangan, Pemko Batam bersama tim juga melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan.
Untuk pengawasan seperti penggunaan bahan berbahaya pada makanan, biasanya Pemko Batam akan berkoordinasi dengan BPOM, Balai Karantina, dan kalau di Pemko Batam ada Dinas Perikanan (Diskan) Batam.
“Beberapa waktu lalu ada pengaduan terkait penggunaan bahan berbahaya pada makanan, tepatnya jenis ikan. Untuk itu, tim Diskan, BPOM, dan Balai Karantina langsung turun, dan mengambil sampel untuk diperiksa,” kata Amsakar, Kamis (16/2).
Pemerintah menurutnya, bergerak cepat dalam menanggapi adanya aduan dari masyarakat. Untuk itu, tim langsung turun, dan mengambil sampel beberapa ikan kering, dan basah.
“Selama ini sudah berjalanan sebenarnya. karena tim ini pasti sudah punya jadwal untuk turun dan melakukan pengecekan. Kemarin sudah jalan lagi, tim jalan ke pasar untuk mengambil sampel,” ungkapnya.
Amsakar menyebutkan pengambilan sampel ini merupakan salah satu upaya dalam menjamin keamanan pangan.
Tidak saja menyangkut bahan berbahaya pada ikan, ada juga obat, kosmetik. Bahkan dalam menghadapi bulan puasa, tim dari Dinas Kesehatan (Dinkes) juga turun ke titik lokasi penjualan menu takjil.
“Ini bentuk dari pengawasan juga. Jadi bukan karena ada kasus, baru tim turun. Saya rasa Dinas Perikanan sudah sangat paham tugasnya, dibantu dengan instansi lain seperti BPOM, hingga Balai Karantina. Pengawasan ini penting menjamin keamanan pangan,” ungkapnya.(*)
Mantan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto akrinya mnemilih pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN). (Istimewa)
batampos – Politikus Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir membenarkan kabar yang beredar bahwa mantan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN).
“Ya (kabar Wiranto pindah ke PAN) dari orang-orang terdekat beliau yang mengatakan demikian,” kata Inas kepada Antara di Jakarta, Kamis, (16/2).
Inas mengatakan, Wiranto sebagai pendiri Partai Hanura tidak perlu mengkomunikasikan keputusan yang bersangkutan untuk pindah partai. Terlebih, Inas menyampaikan bahwa selama ini keberadaan Wiranto di Hanura tidak aktif dalam jajaran kepengurusan.
“Selama ini memang Pak Wiranto tidak berkenan menjadi pengurus Partai Hanura karena kesibukannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres),” ujarnya.
Inas juga menilai, kepindahan Wiranto ke PAN akan berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Hanura. Dia mencontohkan ketika Wiranto tidak aktif terlibat dalam kegiatan partai, elektabilitas Hanura menurun.
“Analisa saya memang ada pengaruhnya ketidakaktifan Pak Wiranto di Hanura dengan elektabilitas partai. Jadi kepindahan Pak Wiranto ini akan berpengaruh pada partai,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa ada mantan ketua umum partai politik yang pernah eksis di parlemen, akan bergabung ke partainya. (*)
Anggota DPD RI Tamsil Linrung. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
batampos – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi meminta pimpinan MPR segera melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR. Diingatkannya, DPD RI bisa mengeluarkan mosi tidak percaya ke pimpinan MPR mengabaikan hasil Sidang Paripurna DPD yang sudah memutuskan mengganti Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung.
“Pimpinan MPR harus melaksanakan putusan dari DPD terkait pergantian wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Kita sudah paripurnakan (usulan penggantian, Red) ini,” papar Fachrul, Kamis (16/2).
Diingatkannya, DPD sudah melakukan sidang paripurna untuk pemilihan wakil ketua MPR secara demokratis. Hasilnya terpilih Tamsil Linrung yang diajukan untuk menggantikan Fadel Muhammad.
Fachrul menuturkan, Tamsil Linrung harus segera dilantik. Hal ini karena menyangkut citra baik kelembagaan. Jika pimpinan MPR tidak segera melantik berarti MPR tidak melaksanakan perintah UU.
“Ini berbahaya karena nggota DPD bisa mengeluarkan mosi tidak percaya ke ketua MPR. Ini kan kuncinya ada di Ketua MPR,” kata Fachrul.
Jangan sampai, lanjut Fachrul, ada 136 anggota DPD kecewa dengan Ketua MPR. Jangan menunjukkan etika ketatanegaraan yang tidak baik.
“Ini sudah ada putusan hukum yang harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan berarti menunjukkan citra yang tidak baik bagi MPR saat ini,” paparnya.
Fachrul juga mengingatkan pengadilan sudah menolak gugatan yang diajukan Fadel Muhammad terkait penggantian dirinya dengan Tamsil. Sehingga Fadel sudah tidak punya legitimasi menjadi Wakil Ketua MPR.
“Secara hukum maupun putusan di parlemen, Pak Fadel sudah tidak sah,” kata Fachrul.
Pimpinan MPR, menurut Fachrul, harus segera melantik Tamsil. Pimpinan MPR diminta untuk tidak berpolitik dengan tidak segera pelantikan Tamsil.
“Pengadilan sudah menolak gugatan yang diajukan Pak Fadel, yang mempersoalkan hasil sidang paripurna DPD yang memutuskan menggantinya,” kata anggota DPD dari daerah pemilihan Aceh ini.
Peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro, mengatakan, melihat dari kasus Fadel Muhammad ini, serupa yang terjadi pada kasus penggantian wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Saat itu Fahri yang bermasalah dengan partainya, yaitu PKS. Saat itu PKS mencopot Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR.
Namun pergantian itu tidak bisa dilakukan karena alasan proses hukum belum inkracht. “Sampai masa jabatannya selesai Pak Fahri masih bercokol sebagai wakil pimpinan DPR,” kata Bawono.
Jika harus menunggu proses hukum selesai, dari gugatan hingga banding berkali-kali, maka prosesnya bisa panjang. Bisa melebihi masa jabatnnya di DPR.
“Hingga waktu itu PKS gagal mencopot Fahri untuk digantikan kader lain,” ungkap dia.
Dijelaskannya, proses politik dan proses hukum tidak bisa seiring sejalan. Dalam proses hukum ada tertib administrasi dan tertib hukum, sementara proses politik akan sangat tergantung kekuasaan siapa yang lebih kuat. (*)
