batampos – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebutkan bahwa Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al Rabiah akan memprioritaskan Indonesia untuk mendapat tambahan kuota jamaah calon haji.

“Alhamdulillah, kita dapat kuota tambahan petugas. Indonesia juga menjadi prioritas Kerajaan Arab Saudi untuk mendapat tambahan kuota jamaah calon haji,” ujar Menag Yaqut, Minggu (12/3).

Pernyataan Yaqut itu disampaikan saat keduanya menggelar pertemuan membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk terkait tambahan kuota, di Jeddah.

“Di antara misi kunjungan saya ke Arab Saudi adalah mengecek langsung perkembangan persiapan layanan dan meminta tambahan kuota jamaah haji Indonesia dan petugas. Dua hal ini kita bahas bersama Menteri Tawfiq di Jeddah,” katanya.

Yaqut mengatakan, untuk tambahan kuota petugas akan difokuskan dalam penguatan layanan jamaah lansia. Pasalnya, dari 203.320 kuota haji reguler, ada lebih 64 ribu calon haji yang masuk kategori lansia.

Menurut dia, beragam persiapan layanan difokuskan dalam upaya memberikan yang terbaik untuk jamaah, termasuk mereka yang lansia. “Akan ada rekrutmen khusus untuk pengisian tambahan kuota petugas, dan ini difokuskan pada penguatan layanan lansia,” kata dia.

Adapun terkait tambahan kuota haji, Menag Yaqut berharap Menteri Tawfiq bisa menyampaikannya lebih awal. Sebab, butuh waktu persiapan dalam proses pengisian kuota jamaah, mulai dari penyiapan dokumen, paspor, pemvisaan, serta penyediaan layanan. “Saya minta agar tambahan kuota jamaah tersebut disampaikan lebih awal, agar bisa terserap maksimal,” kata dia.

Hal lain yang dibahas dua menteri itu adalah terkait layanan fast track. Tahun ini, fast track akan kembali dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) untuk jamaah dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat.

Layanan fast track ini sudah diberlakukan sejak 2018. Melalui layanan tersebut, proses imigrasi jamaah haji dilakukan sejak di bandara Indonesia, sehingga jamaah tidak perlu diperiksa paspor dan visanya lagi saat tiba di Arab Saudi.

“Jumlah jamaah yang akan dilayani oleh fasilitas fast track tahun ini baru sebanyak 55.321 orang. Saya sampaikan ke Menteri Tawfiq agar bisa ditambah untuk bandara lainnya,” kata dia.

Hal-hal detail lainnya yang menjadi perhatian, di antaranya penambahan toilet perempuan di Arafah dan Mina, karena mayoritas jamaah Indonesia adalah perempuan yang membutuhkan waktu lebih lama saat di toilet. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan dirinya tidak khawatir dengan munculnya wacana Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipasangkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Pasalnya, PKB dan Gerindra sudah terikat dengan komitmen koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Sebab, belakangan ini wacana duet Ganjar-Prabowo menguat setelah keduanya bersama Presiden Jokowi menujukkan kemesrahan pada kegiatan panen raya di ladang sawah Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis (9/3).

“Ya tidak ada (kekhawatiran), karena kita sudah berkomitmen ya, nanti keputusan ada ya, terakhir nanti diputuskan dengan saya dan Pak Prabowo. Tentu komunikasi politik dengan siapapun, itu biasa,” kata pria yang karib disapa Cak Imin di sela-sela acara lomba lari Women’s Day Run 10K di Jakarta, Minggu (12/3).

Cak Imin juga menilai, keakraban Ganjar, Prabowo dan Presiden Jokowi merupakan momentum penting untuk konsolidasi demokrasi yang kondusif. Karena sudah selayaknya, para tokoh politik menjaga silaturahmi dengan tetap saling menghargai dan menghormati pilihan masing-masing.

“Pertemuan Pak Ganjar dengan Prabowo sebagai masing-masing memiliki potensi untuk berkompetisi adalah pertemuan yang sangat positif buat persiapan kita semua yang kondusif,” ucap Cak Imin.

Dia juga menegaskan, hingga saat ini koalisi Gerindra-PKB solid dan terus bergerak dengan berbagai kegiatan untuk pemenangan di Pemilu 2024. Ia menyebut, pasangan capres-cawapres yang akan diusung koalisi Gerindra-PKB, akan diputuskan oleh dirinya dan Prabowo dalam waktu yang ditentukan.

“Yang penting PKB dan Gerindra solid, terus akan bergerak. Nah soal komunikasi politik dengan siapa saja, itu bagian dari proses untuk mematangkan, menguatkan, memakin banyak koalisi yang gabung, makin bagus,” pungkas Cak Imin. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuntaskan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 300 triliun.

“Sepanjang ini (dugaan TPPU) di kementerian keuangan, saya akan meyakinkan dan menjamin bahwa kami akan tindak lanjuti. Kalaupun mentok nanti saya akan lapor ke pak Mahfud, pak ini sudah mentok saya ga bisa lewat, kami tidak dapat informasi lebih banyak,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kemenkeu Jakarta, Sabtu (11/3) kemarin.

Ia juga menjelaskan, terkait dugaan TPPU sebesar Rp 300 triliun pihaknya meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka data secara lengkap. Terlebih banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa Kemenkeu mendapatkan informasi lengkap dari PPATK.

Padahal, kata Menkeu, hingga pekan ini, pihaknya belum menerima informasi lebih detail terkait dugaan tersebut. Bahkan, soal kasus Rafael Alun Trisambodo yang saat ini sedang dikuliti Aparat Penegak Hukum (APH). Ada perbedaan fakta antara yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan data yang diterima Kemenkeu.

Bahkan, secara transaksi yang diungkap saat ini kepada publik lebih besar angkanya dibandingkan dengan yang diterima Kemenkeu pada tahun 2019. “Kasus ini (RAT) disampaikan oleh Pak Mahfud informasinya sudah disampaikan sejak 2013, tapi di kami PPATK menyampaikan informasi baru tahun 2019. Empat surat menyangkut saudara RAT, empat surat dari PPATK. Empat-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara Rp 50 juta sampai Rp 150 juta kecil banget dibandingkan dengan sekarang yang terbuka kepada publik,” jelasnya.

“Poin saya, Pak Mahfud sebagai ketua dewan pengarah TPPPU mendapatkan informasinya yang lebih lengkap dan lebih detail, kami tidak mendapatkan seperti itu. Ini menjadi evaluasi kita bersama, namun banyak informasi yang detail mengenai pencucian uang itu disampaikan PPATK ke Pak Mahfud dan instansi APH. Jadi mungkin impresi bahwa datanya semuanya identik ke kami,” imbuhnya.

Kendati demikian, Menkeu mengungkapkan bahwa saat ini semangat kerja sama antara Kemenkeu dan Mahfud MD akan terus dipererat. Hal ini sejalan dengan kepentingan yang sama antara keduanya.

“Kepentingan kita sama, kepentingan untuk membangun Indonesia, membangun Kemenkeu, ditjen pajak dan ditjen bea cukai membersihkan dari mereka yang kotor dan koruptif,” ungkapnya.

Selain itu, guna memberikan dukungan kepada mereka yang sudah bekerja dengan baik dan jujur di Kemenkeu. Oleh sebab itu, pihaknya sangat terbuka pada instansi lain yang turut serta dan membantu dalam agenda bersih-bersih ini.

“Itu adalah tugas saya sebagai kementerian keuangan saya senang dalam hal ini dibantu oleh pak mahfud dan instansi lain, semakin cepat tentu akan semakin baik. Karena buat kami, ini adalah pekerjaan yang akan terus kita lakukan sebagai satu tanggung jawab bendahara negara untuk melakukan tugas mengelola keuangan negara dengan baik,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Mulai 31 Maret 2023, Hard Rock Cafe Jakarta akan tutup permanen. Penutupan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, sewa 10 tahun kafe itu disebut sudah habis dan semakin tingginya syarat serta jumlah sewa baru.

Atas dasar itu, pemilik kafe hit tersebut memilih untuk menutup. Dari segi finansial, mereka tidak memiliki pilihan yang lebih baik dan sederhana daripada penutupan permanen.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menanggapi rencana tutupnya Hard Rock Cafe di Jakarta. Menurut dia, tutupnya kafe sebesar Hard Rock tidak bisa serta-merta dinilai karena mismanajemen.

Hard Rock Cafe, kata dia, adalah nama besar yang dikelola secara profesional sejak lama. ”Situasi yang kita hadapi saat ini kan belum bisa dikatakan pulih. Itu faktanya bahwa siapa saja bisa terdampak,” ujar Maulana.

Menurut dia, keterpurukan kinerja kafe dan restoran pada 2020 hingga tahun lalu masih menyisakan banyak masalah untuk industri tersebut. ”Kalau kita bicara masalah restoran yang berada di mal atau pusat perbelanjaan itu, biaya untuk mereka sewa sudah tinggi. Kalau mal tidak menarik crowd, tenant di situ pasti akan kesulitan,” beber Maulana.

Situasi saat ini memang mengalami peningkatan. Namun, pergerakannya tidak merata. Secara nasional tampak meningkat, tapi pertumbuhan per daerah belum merata. ”Mobilitas dan segala kegiatan saat ini belum serta-merta pulih seperti 2019,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Hard Rock Cafe Jakarta telah beroperasi di Pacific Place Mall di Jakarta Selatan selama 10 tahun sejak pembukaan pertamanya pada 16 September 2013. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggandeng aparat penegak hukum dalam pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menyusul fenomena pamer harta kekayaan di lingkungan pejabat Kemenkeu.

Terlebih, kekinian gaya hidup glamor sejumlah petinggi dan keluarganya hingga dugaan transaksi mencurigakan yang mencapai Rp 300 triliun, ikut menjadi sorotan masyarakat.

“Perlu identifikasi dan pencegahan lebih dini supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. Tentunya dengan berkolaborasi bersama stakeholders terkait, seperti BPK, BPKP, PPATK, hingga aparat penegak hukum lainnya,” kata Puteri Komarudin kepada wartawan, Minggu (12/3).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, diperlukan penguatan nilai-nilai integritas untuk mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, yang telah berjalan sejak 2002. Karena itu, pihaknya mendorong Kemenkeu untuk melakukan transformasi di semua lini.

“Sehingga, Kemenkeu tidak hanya melakukan transformasi dari segi organisasi, kelembagaan, proses bisnis, infrastruktur. Tetapi juga penguatan dan pendisiplinan akan nilai-nilai integritas pada pilar Sumber Daya Manusia (SDM),” tegasnya.

Terkait dengan penyelewengan yang terjadi dalam tubuh Kemenkeu, Putri juga menyinggung tentang remunerasi yang cukup besar pada lembaga tersebut. Hal tersebut adalah salah satu wujud penyelewengan integritas.

“Kejadian ini merupakan wujud penyelewengan integritas oleh oknum tertentu. Padahal selama ini pegawai Pajak dan Bea-Cukai mendapatkan remunerasi yang tergolong tinggi seiring beban tugasnya untuk mengejar penerimaan negara,” ungkap Putri.

Sebagai salah satu Mitra Komisi XI DPR RI, Kementerian Keuangan RI pun diminta untuk meninjau kembali dan mengevaluasi upaya penegakan integritas yang telah berjalan. Sebab, aksi penyelewengan tersebut berpotensi memberikan persepsi negatif bagi Kemenkeu. (*)

Reporter: JP Group

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bertemu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali membahas situasi keamanan laut di Gedung Utama Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat(10/3/2023).

Nono Sampono mengatakan, sinergi pengamanan laut sangat penting dalam upaya peningkatan keamanan laut. Hal ini dikarenakan pengamanan laut tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah, melainkan harus melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam menjaga keamanan perairan.

Dalam kesempatan tersebut, Nono Sampono menyampaikan pentingnya perubahan penatalaksanaan sistem keamanan laut melalui revisi terbatas UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Mantan Kabasarnas ini juga menjelaskan, saat ini Indonesia dihadapkan oleh ancaman kamla mulai dari aspek tradisional sampai dengan aspek pertahanan. Namun faktanya pengelolaannya khususnya dibidang kamla masih belum efektif khususnya dalam hal sinergitas dan kewenangan pada Bakamla yang dalam menjalankan tugasnya begitu besar.

Penatalaksanaan sistem keamanan laut yang terkoordinasi dan terpadu sebenarnya telah dinginkan sejak tahun 1972 melalui SKB 5 Menteri yg diperbaharui Tahun 1985. Tetapi baru diatur melalui UU nomor 32 Tahun 2014 yang diinisiasi oleh DPD RI, karena bermunculan beberapa UU sektoral yang berakibat terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut.

“Terbentuknya Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 adalah inisiasi dari DPD RI, oleh karenanya perlu adanya penyempurnaan dalam Undang tersebut sebagai penguatan Bakamla dalam menjalankan tugasnya sebagai Indonesia Coast Guard, “jelas Nono Sampono.

Oleh karena itu penyempurnaan terhadap UU nomor 32 tahun 2014 diharapkan akan menjawab permasalahan tata laksana sistem keamanan laut selama 50 tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, KSAL menyampaikan bahwa TNI AL akan selalu siap untuk bersinergi dan mendukung segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

KSAL juga menambahkan, peningkatan sinergitas dan kombinasi patroli bersama dengan unsur-unsur maritim lain sangat diperlukan langkah komprehensif. Penyelenggaraan keamanan di laut dibutuhkan peran dan interoperabilitas dari setiap stakeholder kemaritiman.
“Hal ini perlu program berkelanjutan yang harus dijalankan antar institusi. TNI AL akan selalu siap untuk bersinergi dan mendukung segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” ucapnya

Dalam pertemuan itu, turut hadir juga Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia; staf Ahli DPD Laksda TNI (Purn) Dedi Setiadi; Pangkoarmada RI Laksdya TNI Heru Kusmanto, S.E. M.M.; M.Tr.Opsla, Asintel Kasal Brigjen TNI (Mar) Suaf Yanu Hardani; dan Asops Kasal Laksda TNI Denih Hendrata. (*)