batampos – TNI AL mendapat tambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk mendukung tugas operasi yang mereka emban. Selasa (7/3), Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Agus Santoso secara resmi meluncurkan satu unit kapal jenis harbour tug atau kapal tunda. Selain berfungsi membantu pergerakan kapal perang, kapal jenis itu juga bisa dimanfaatkan oleh TNI AL untuk operasi search and rescue (SAR).

Agus mengungkapkan, kapal tunda yang baru dia luncurkan itu dibangun oleh perusahaan industri pertahanan dalam negeri, PT Noahtu Shipyard. Secara keseluruhan, mereka membangun dua kapal tunda untuk TNI AL. Satu untuk Komando Armada I di Jakarta dan satu lainnya untuk Koarmada III di Sorong, Papua. ”Kapal tunda kami rata-rata usianya sudah tua. Kalau kita lihat yang di Surabaya itu rata-rata sudah tua,” imbuhnya.

Karena itu, tidak hanya untuk Komando Armada I dan Komando Armada III, TNI AL juga bakal mengupayakan penambahan kapal tunda untuk Komando Armada II di Surabaya. Menurut Agus, idealnya masing-masing pangkalan TNI AL memiliki lima kapal tunda. Dengan begitu, pergerakan kapal perang Angkatan Laut akan lebih cepat. ”Koarmada I, Koarmada II, atau Koarmada III, itu wajib punya,” ungkap perwira tinggi dengan dua bintang di pundak tersebut.

Satu kapal tunda yang dibangun oleh PT Noahtu Shipyard dibeli oleh TNI AL dengan harga Rp 85 miliar. Sehingga anggaran yang dikeluarkan untuk menambah dua kapal tunda mencapai Rp 170 miliar. Satu unit kapal tunda yang sudah selesai dibangun akan dioperasikan oleh Komando Armada I. Sementara satu unit kapal tunda yang masih dalam proses pembangunan akan dikirim ke Papua untuk memenuhi kebutuhan pangkalan di Komando Armada III.

Agus menegaskan, keberadaan kapal tunda sangat penting bagi TNI AL. Terlebih saat ini Angkatan Laut terus menambah kapal perang. Baik kapal perang untuk angkut pasukan dan senjata maupun kapal perang korvet, fregat, dan kapal perang jenis lainnya. ”Seiring dengan bertambahnya alutsista kami, bertambahnya pangkalan yang bisa digunakan, tentunya keberadaan kapal tunda sangat penting,” kata Agus. Dengan kebutuhan itu, TNI AL menarget menambah empat kapal tunda dalam satu tahun.

Dua kapal tunda yang dibangun oleh PT Noahtu Shipyard di Jakarta, lanjut Agus, akan ditambah dengan dua kapal tunda lain. ”Untuk mengganti (kapal tunda) yang sudah tua, khususnya yang di Surabaya,” imbuhnya. Dia belum menyebut dimana dua kapal tunda itu akan dibangun. Namun, TNI AL memastikan memilih produk lokal. ”Kami sejalan dengan instruksi bapak presiden, semaksimal mungkin bisa diproduksi dalam negeri,” tambah dia.

Tidak hanya kapal tunda, Angkatan Laut mengandalkan perusahaan industri pertahanan dalam negeri untuk membangun kapal jenis lainnya. ”Saat ini kami juga bekerja sama dengan Noahtu (Shipyard) terkait kapal angkut tank. Kami bangun kapal angkut tank,” kata Agus. Tentu bukan hanya galangan di Jakarta, TNI AL turut mengandalkan galangan yang berbasis di daerah lain seperti di Banyuwangi, Lampung, dan Batam. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Peserta seleksi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2023 harus bersabar. Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan, hasil seleksi akan ditetapkan pada bulan puasa nanti. Pada bulan Ramadan, peserta yang lulus wajib mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek).

Perkembangan proses seleksi petugas haji itu disampaikan Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat di Kota Bekasi, Jawa Barat, kemarin (7/3). Dia menuturkan, petugas haji terdiri atas beberapa pos penugasan. Mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, perlindungan jemaah, hingga media center haji (MCH).

Arsad menuturkan, tugas para personel PPIH Arab Saudi tahun ini lebih menantang. Sebab, pada ibadah haji tahun ini tidak ada batasan usia. ’’Tahun ini ada 64 ribu jemaah haji reguler lansia,’’ tuturnya. Begitu pun secara kuota tahun ini kembali normal di angka 221 ribu jemaah.

Dia menjelaskan, para personel PPIH wajib mengikuti bimtek atau pelatihan sekitar satu pekan. Prosesnya akan dibagi dalam dua tahap, yaitu kelas tugas dan fungsi serta kelas integrasi. ’’Empat hari pertama, kita akan lakukan pembekalan petugas dalam kelas-kelas tugas dan fungsi,’’ tuturnya. Para petugas akan dikumpulkan pada kelas layanan masing-masing untuk diberi penguatan pemahaman dan kompetensi.

Segmen berikutnya, dilakukan kelas integrasi dari semua layanan. Termasuk dengan para petugas kesehatan, perlindungan jemaah, MCH, dan layanan lainnya. Tujuannya, terbentuk kesepahaman dan keterpaduan dalam memberikan pelayanan.

Sementara itu, sampai saat ini Kemenag masih melaksanakan verifikasi calon jemaah haji (CJH). Hasil verifikasi tersebut menjadi acuan penetapan nama-nama CJH berhak berangkat haji 2023. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab mengatakan, nama-nama tersebut bakal dilansir secara resmi oleh Kemenag pusat. Kemudian, datanya didistribusikan ke Kemenag daerah-daerah.

Dia menuturkan, keputusan menteri agama (KMA) soal kuota haji per provinsi sudah keluar beberapa hari lalu. Menurut dia, antara aturan penetapan nama-nama CJH berhak berangkat dan keppres biaya haji saling terkait. Dia meminta masyarakat bersabar sampai ada pengumuman resmi Kemenag.

Seperti diketahui, Kemenag menetapkan seluruh CJH lunas tunda 2020 akan berangkat tahun ini. Mereka tidak perlu melunasi biaya haji lagi. Sementara itu, jemaah lunas tunda 2022 hanya membayar sebagian uang pelunasan. Nah, jemaah haji nomor antrean tahun ini membayar uang pelunasan secara penuh. Tahun ini Kemenag menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) Rp 90 juta. Dari besaran itu, tanggungan jemaah Rp 49,8 juta. (*) 

Reporter: JP Group

batampos – Pergerakan masyarakat selama masa Lebaran 2023 diprediksi mencapai 123,8 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 14,2 persen dibandingkan dengan prediksi pergerakan masyarakat di periode yang sama tahun lalu yang mencapai 85,5 juta orang.

Prediksi itu berdasar hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, melihat potensi pergerakan masyarakat yang begitu tinggi pada masa mudik tahun ini, pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait akan menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Baik berupa penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek keselamatan, dan manajemen rekayasa lalu lintas. Termasuk kebijakan lainnya.

’’Ini kami lakukan agar penyelenggaraan mudik tahun ini dapat berjalan dengan selamat, aman, dan terkendali,’’ ucapnya kemarin (7/3).

Menurut Budi, ada beberapa faktor yang mengakibatkan tingginya potensi pergerakan masyarakat di masa mudik Idul Fitri 1444 Hijriah. Di antaranya, tidak adanya pembatasan perjalanan dan persepsi positif dari masyarakat pada penyelenggaraan angkutan Lebaran 2022. Termasuk perekonomian yang semakin membaik. ’’Penanganan arus mudik dan balik pada Lebaran tahun ini sangat menantang,’’ ujarnya.

Karena itu, pihaknya pun telah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal tahun. Selain itu, evaluasi dari penyelenggaraan mudik serta Natal dan tahun baru sebelumnya menjadi bekal penting.

Puncak arus mudik, lanjut Budi, diperkirakan terjadi pada H-1 (Jumat, 21 April 2023). Diprediksi terjadi pergerakan sebesar 14,3 persen (17,7 juta orang). Namun, perjalanan pada arus mudik diprediksi mulai meningkat sejak H-3 (Rabu, 19 April 2023). Kemudian, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H+2 (Selasa, 25 April 2023). ’’Untuk pemilihan moda transportasi didominasi moda darat. Yaitu, mobil pribadi, sepeda motor, bus, dan kereta api,’’ bebernya.

Budi menambahkan, survei prediksi pergerakan masyarakat selama masa Lebaran 2023 dilakukan bekerja sama dengan kalangan akademisi dan pakar transportasi. Pelaksanaannya juga telah memperhatikan berbagai faktor. Di antaranya faktor sosiologis, ekonomi, budaya, dan dinamika yang terjadi di masyarakat. ’’Termasuk perubahan kebijakan dan regulasi terkait dengan penanganan kondisi Covid-19 yang semakin membaik,’’ jelasnya.

Sementara itu, VP Public Relation KAI Joni Martinus mengungkapkan, berdasar pantauan per 7 Maret 2023 pukul 08.00 WIB, tiket KA jarak jauh pada masa angkutan Lebaran 2023 terjual 250.687 tiket atau sekitar 24,4 persen dari total keseluruhan tiket yang disediakan sebanyak 1.02.8547 tiket. Yakni untuk keberangkatan pada periode 12–21 April 2023. ’’Jumlah tersebut masih akan bertambah. Sebab, penjualan masih terus berlangsung,’’ terangnya.

Untuk relasi favorit, Joni menyebut sejauh ini ada Jakarta–Jogjakarta, Jakarta–Solo, Jakarta–Surabaya, Bandung–Blitar, dan lainnya. Kemudian, tanggal keberangkatan yang menjadi favorit dipesan adalah 20 April 2023 sebanyak 47 persen. Lalu, tanggal 19 dan 21 April 2023 masing-masing sebanyak 41 persen.

’’KAI berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanannya dengan baik karena tiket KA masa angkutan Lebaran masih cukup banyak tersedia,’’ pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Saiful Ilah kembali berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, mantan bupati Sidoarjo itu disangka menerima gratifikasi senilai total Rp 15 miliar. Pria yang akrab disapa Abah Ipul itu kemarin (7/3) mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK untuk kali kedua.

Sebelum ditahan, Saiful Ilah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan sekitar pukul 17.00, Saiful ditahan. Dia keluar dari ruang penyidik dengan mengenakan rompi tahanan oranye dan peci hitam. Kedua tangannya diborgol.

Penetapan Saiful sebagai tersangka merupakan kali kedua. Pada Januari 2020, Saiful kali pertama ditetapkan sebagai tersangka. Waktu itu, dia disangka menerima suap terkait proyek infrastruktur di Pemkab Sidoarjo. Kala itu, Saiful Ilah yang masih menjabat bupati Sidoarjo ditangkap KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT).

Dia dituduh menerima suap total Rp 600 juta dari pihak swasta bernama Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi. Ibnu dan Totok menyerahkan uang tersebut setelah memenangi sejumlah proyek infrastruktur di Sidoarjo. Sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo juga terseret kasus tersebut. Ada tiga pejabat kala itu yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemkab Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, pejabat pembuat komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemkab Sidoarjo Judi Tetrahastoto, serta Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji.

Saiful ditangkap di Pendopo Kabupaten Sidoarjo oleh tim penyidik KPK. Selain menyita uang tunai Rp 1 miliar, tim penyidik KPK mengamankan puluhan ribu mata uang asing dari rumah dinas Saiful.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, penetapan Saiful sebagai tersangka penerimaan gratifikasi Rp 15 miliar merupakan pengembangan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan kasus suap yang ditangani KPK sebelumnya. Fakta-fakta itulah yang menjadi dasar dimulainya penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan gratifikasi.

Alex, sapaan Alexander Marwata, menjelaskan bahwa gratifikasi yang diterima Saiful Ilah ditengarai diperoleh selama dirinya menjabat bupati Sidoarjo periode 2010–2015 dan 2016–2021. Gratifikasi yang diterima, antara lain, berupa uang pecahan rupiah hingga mata uang asing.

Selain itu, Saiful ditengarai menerima gratifikasi dalam bentuk barang. Mulai logam mulia 50 gram, jam tangan mewah berbagai merek, tas mewah berbagai merek, hingga ponsel mahal merek terkenal. Semua barang itu diterima dengan berbagai nama atau istilah. Misalnya, hadiah ulang tahun dan uang Lebaran. ”Juga fee atas penandatanganan sidang peralihan tanah gogol gilir,” ungkap Alex.

Berdasar hasil penelusuran KPK dan fakta-fakta yang muncul di persidangan, pihak-pihak yang diduga memberikan gratifikasi itu, antara lain, berasal dari swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Ada pula direksi badan usaha milik daerah (BUMD) yang diduga turut memberikan hadiah untuk Saiful.

Terkait teknis penyerahan gratifikasi, lanjut Alex, para pihak tersebut ditengarai memberikan secara langsung kepada Saiful. ”Saat ini besaran gratifikasi yang diterima sekitar Rp 15 miliar,” terang Alex. Dia menyatakan, tim penyidik KPK masih akan mendalami dugaan penerimaan gratifikasi lain. Pendalaman itu dilakukan dengan memanfaatkan laporan hasil analisis (LHA) PPATK dan Accounting Forensik Direktorat Analisis dan Deteksi Korupsi KPK.

Sementara itu, Saiful saat masuk ke kendaraan tahanan menyatakan tidak mengetahui gratifikasi yang dipaparkan KPK. Dia mengaku tidak mengerti atas konstruksi perkara yang disangkakan KPK. Termasuk total gratifikasi Rp 15 miliar. ”Enggak mungkin (menerima gratifikasi Rp 15 miliar, Red),” tuturnya sembari masuk ke mobil tahanan.

Pascabebas dari penjara, Saiful sudah tidak banyak terlihat aktif di berbagai kegiatan di Sidoarjo. Sejumlah tokoh Sidoarjo juga tidak pernah memiliki kegiatan bersama Saiful. Wakil Bupati Sidoarjo yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo Subandi mengatakan, Abah Ipul tidak lagi tergabung dengan PKB. Sebelum terjerat OTT KPK, Saiful Ilah memang menjabat ketua DPC PKB Sidoarjo. ”Saya penggantinya sebagai ketua DPC PKB,” kata Subandi.

Dia menerangkan, setelah bebas dari penjara, Saiful sama sekali tidak tampak berkegiatan di Sidoarjo. Komunikasi dengan PKB juga tidak ada. Sepengetahuan Subandi, Abah Ipul keluar dijemput keluarga dari penjara untuk cek kesehatan. ”Kata anaknya, mondok di Kediri, di pondok Ploso. Pulang (dari lapas) langsung mondok,” ujar Subandi. (*)

Reporter: JP Group