batampos – Tim Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) menolak pleidoi atau nota pembelaan Putri Candrawathi.

“Penuntut Umum memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak seluruh pleidoi dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawathi dan pleidoi dari terdakwa Putri Candrawathi,” ucap jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (30/1).

Selain itu, pihak jaksa penuntut umum juga meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada Rabu (18/1).

“Tim penasihat hukum hanya bermain dengan akal pikirannya agar mencari simpati masyarakat,” kata jaksa. Padahal, ucapnya melanjutkan, simpati masyarakat itu dapat diperoleh dengan mudah jika terdakwa Putri Candrawathi mampu berkata jujur di hadapan persidangan.

Tim jaksa penuntut umum menilai Putri Candrawathi mempertahankan perilaku ketidakjujurannya yang didukung oleh tim penasihat hukum untuk tetap tidak berkata jujur demi tujuannya agar perkara ini tidak terbukti.

“Dan seolah-olah melimpahkan kesalahan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang sudah meninggal dunia karena tertembak akibat dari perbuatan salah satunya terdakwa Putri Candrawathi, bersama-sama dengan saudara Ferdy Sambo, saksi Kuat Ma’ruf, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer,” ucap jaksa.

Putri Candrawathi merupakan satu dari lima terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Ia dituntut pidana penjara 8 tahun oleh jaksa penuntut umum.

Adapun empat terdakwa lainnya adalah Kuat Ma’ruf yang dituntut pidana penjara selama 8 tahun, Ricky Rizal yang dituntut pidana penjara 8 tahun, Ferdy Sambo yang dituntut pidana penjara seumur hidup, dan Richard Eliezer dengan tuntutan pidana penjara 12 tahun.

Kelima terdakwa ini didakwa melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam persidangan sebelumnya, Jumat (27/1), jaksa penuntut umum telah menolak pleidoi Kuat Ma’ruf, Ricky Rizal, dan Ferdy Sambo. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Desakan supaya Kementerian Agama (Kemenag) melakukan efisiensi komponen biaya haji terus bermunculan. Salah satu yang disorot adalah ongkos penerbangan yang dinilai terlalu tinggi. Maskapai Garuda Indonesia diminta menghitung ulang biaya penerbangan haji yang sekarang diusulkan Rp 33 juta lebih.

Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro mengatakan, cost penerbangan yang mencapai Rp 33 juta itu memberatkan.

Apalagi, seluruh biaya penerbangan tersebut ditanggung jamaah haji. Dia menuturkan, biaya penerbangan haji cukup mahal karena dihitung empat kali penerbangan penuh.

Pesawat yang pulang kembali ke tanah air setelah mengantar jamaah dibanderol seperti mengangkut jamaah dengan kapasitas penuh. Kemudian, saat pesawat terbang menjemput jamaah untuk pulang ke tanah air, juga dibanderol dengan harga penuh. Padahal, ketika pesawat pulang ke tanah air dan menjemput jamaah haji, isinya kosong. ”Kita tidak ingin Garuda rugi. Tetapi, Garuda juga jangan zalim kepada jamaah haji,” katanya.

Pesawat dalam kondisi kosong tapi dikenai tarif full, menurut dia, adalah bentuk kezaliman kepada jamaah. Dia mengatakan, Garuda harus bisa mengatur sedemikian rupa supaya penerbangan tanpa jamaah itu bisa lebih hemat dan tidak dibebankan ke jamaah. Ismed memperkirakan biaya penerbangan bisa dikepras sekitar Rp 15 juta.

Dia juga mengatakan, potensi lain untuk menghemat biaya haji adalah melobi pemerintah Saudi supaya mengizinkan bandara Thaif untuk kepulangan jamaah. Selama ini kepulangan jamaah dari berbagai penjuru dunia menumpuk di bandara Jeddah dan Madinah.

Dia menjelaskan, ada informasi bahwa bandara Thaif selama ini sejatinya sudah digunakan untuk penerbangan haji bagi negara lain. Dia berharap Indonesia juga bisa mendapatkan akses menggunakan bandara tersebut. Jika itu bisa dilakukan, masa tinggal jamaah akan lebih singkat dan biaya haji dapat dihemat Rp 10 juta.

”Setidaknya dengan adanya penghematan lain di sektor katering, bisa ada penghematan Rp 30 juta sampai Rp 35 juta,” katanya. Dengan demikian, beban biaya haji yang ditanggung jamaah tidak sampai Rp 69 juta seperti usulan Kemenag saat ini.

Seperti diketahui, Kemenag mengusulkan jamaah menanggung 70 persen biaya riil haji. Sisanya yang 30 persen diambil dari nilai manfaat di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Total biaya riil haji tahun ini diusulkan Rp 98,8 jutaan.

Menurut dia, mengubah proporsi pembiayaan bukan solusi. Misalnya, jamaah dibebani 50 persen, sementara penggunaan nilai subsidi 50 persen. Ismed mengatakan, jika skema itu diterapkan, berarti subsidi biaya haji membengkak. Dia khawatir dalam jangka panjang, jamaah yang antre tidak bisa lagi mendapatkan nilai manfaat. ”Jadi, seperti skema ponzi yang pernah dilakukan travel umrah,” tuturnya. Cara yang paling tepat, menurut dia, adalah menekan biaya riil haji secara signifikan.

Sebelumnya, pembagian biaya haji 50:50 disampaikan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenag Jaja Jaelani. Dia mengaku menerima banyak masukan soal proporsi dana haji. ”Insya Allah usulan 50:50 jadi bahan diskusi kami setelah melihat kebutuhan riil di Arab Saudi,” katanya. Beberapa kebutuhan riil yang harganya fluktuatif adalah katering dan sewa hotel. (*)

Reporter: JP Group