batampos – Terdakwa Arif Rahman Arifin dituntut pidana 1 tahun penjara dalam kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Arif dianggap bersalah mempersulit proses pengungkapan kasus pembunuhan Yosua.

“Menyatakan Terdakwa Arif Rachman Arifin telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan Tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik menjadi tidak bekerja semestinya sebagaimana mestinya melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (27/1).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Rachman Arifin dengan pidana 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan dan perintah agar tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 10 juta subsider 3 bulan kurungan,” lanjutnya.

Adapun hal-hal yang memberatkan tuntutan ini yaitu, perbuatan terdakwa berupa meminta saksi Baiquni Wibowo agar file rekaman terkait Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup dan dengan berjalan masuk ke rumah dinas saksi Ferdy Sambo Nomor 46 agar dihapus, selanjutnya dirusak atau dipatahkan laptop tersebut yang ada salinan rekaman kejadian tindak pidana. Sehingga tidak bisa bekerja atau berfungsi lagi.

Terdakwa tahu betul bukti sistem elektronik sangat berguna untuk mengungkap tabir tindak pidana pembunuhan Yosua. Terdakwa melakukan tindakan mengamankan untuk diserahkan kepada yang punya kewenangan yaitu penyidik.

Tindakan terdakwa telah Melanggar prosedur pengamanan bikti sistem elektronik terkait kejahatan tindak pidana, di mana di dalam perbuatan tersebut tidak didukung surat perintah yang sah.

Sedangkan hal yang meringankan yakni terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya.

Diketahui, Brigjen Pol Hendra Kurniawan bersama beberapa pihak lainnya didakwa melakukan pelanggaran pidana obstruction of justice atau menghalangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Hendra berperan sebagai pihak yang terlibat dalam pengamanan barang bukti CCTV dan pemeriksaan para saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan, pada Sabtu, 9 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Hendra diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk mengambil alih proses pengusutan kasus di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Sehingga dijalankan di internal Div Propam Polri.

“Terdakwa Hendra Kurniawan ditelepon oleh Ferdy Sambo dan mengatakan ‘bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbak mu (Putri Candrawathi, red) masalah pelecehan’,” kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/10).

Selain menyediakan tempat pemeriksaan, Hendra juga diperintah untuk mengamankan CCTV di sekitar rumah Kadiv Propam Polri. “Tolong cek CCTV komplek,” kata Sambo kepada Hendra.

Atas dasar itu, Hendra didakwa Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 223 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 221 Ayat (1) ke-2 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Reporter: JP Group

Sheena Tidak Bisa Berjuang Sendiri, Sheena Butuh Bantuan Ibu-Bapak

Belasan ibu menceritakan bagaimana tubuh anak-anak mereka bengkak dan dilubangi di beberapa bagian untuk memerangi gerogotan gagal ginjal akut. Para wakil rakyat yang menerima mereka, sembari saweran santunan, berjanji mendesak tanggung jawab pemerintah.

KHAFIDLUL ULUM, Jakarta

BEGITU mulai bertutur, suara Desi Permatasari langsung bergetar. ’’Anak saya sampai saat ini masih dirawat di RSCM, sudah lima bulan di sana,” kata Desi dengan air mata yang tidak bisa terbendung lagi di hadapan pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI.

Desi datang bersama belasan keluarga korban gagal ginjal akut pada anak (GGAPA) dari sekitar Jabodetabek. Kepada para wakil rakyat, dia bertutur bagaimana Sheena Almaera Maryam, sang anak, dirujuk ke rumah sakit nasional karena tidak bisa buang air kecil. Setelah masuk RSCM, si kecil Sheena yang baru berusia 5 tahun koma dan mengalami pendarahan di beberapa bagian: hidung dan lambung di antaranya. ’’Dia tidak bisa bergerak sama sekali,” tuturnya.

Saat ini, kata dia, Sheena sudah tidak menjalani cuci darah lagi dan dipindahkan ke ruang perawatan. Tapi, dia tidak lagi bisa merespons apa-apa. Dokter pun tidak memberikan obat antidotum lagi. Sudah terlambat, kata si dokter seperti ditirukan Desi, karena racun sudah menjalar ke seluruh tubuh Sheena, bahkan sampai otak.

Beberapa bagian tubuh Sheena juga terpaksa harus dilubangi karena organ tubuhnya tidak berfungsi lagi. Upik sekecil itu betul-betul berjuang untuk hidup dalam arti yang seharfiah mungkin.

’’Sekarang Sheena bertahan sendiri, Ibu-Bapak. Sheena sendiri yang bisa bertahan, dia sendirian sekarang,” tangis Desi semakin kencang. Mereka yang duduk di kanan-kirinya memberinya tisu untuk mengusap air mata.

Charles Honoris yang memimpin rapat berusaha keras menahan tangis. Saleh Partaonan Daulay, anggota komisi IX, juga berusaha tegar mendengar cerita Desi, tapi tetap saja matanya tampak basah.

Kisah yang dituturkan Safitri Puspa Rani, ibu korban GGAPA lain, tak kalah merobek hati. Buah hatinya, Pang Hegar, yang baru berusia 8 tahun malah sudah berpulang dihajar gagal ginjal akut pada 15 Oktober tahun lalu.

’’Batang otak anak saya sudah mati, paru-parunya sudah tidak bekerja,” kata Safitri di sela sesenggukan mengenang sang anak.

Ratusan anak jadi korban gagal ginjal akut yang memuncak pada akhir tahun lalu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut penyebabnya adalah cemaran EG (etilen glikol) dan DEG (dietilen glikol) di obat sirup. Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pun menjadi sorotan luas.

Seperti yang dialami Sheena dan Pang, penderitaan Umar Abu Bakar, putra Siti Suhardianti, juga dimulai dengan demam pada 10 September 2022. Setelah tiga hari, dia pun membawa bocah 2 tahun itu ke klinik terdekat karena demamnya semakin tinggi.

Pulang dari sana, dia pun meminumkan obat resep dokter. Esoknya, dia mulai merasa ada yang aneh dari anaknya karena tak kunjung buang air kecil. Khawatir, Umar pun dibawanya ke rumah sakit di Jatih Asih, Bekasi.

Tiga hari di rumah sakit itu, tidak ada diagnosis apa pun yang dikeluarkan dokter. Sedangkan kondisi Umar mulai memprihatinkan. Tubuhnya membengkak.

’’Mata, wajah, kaki, semuanya bengkak. Tiga hari anak saya tidak pipis,” mata Siti langsung berkaca-kaca ketika ditemui seusai audiensi di kompleks parlemen.

Ketika dibawa ke RSCM, Siti demikian terpukul saat dokter langsung menyatakan bahwa dia harus menerima apa pun yang akan terjadi. Sebab, semua anak yang mempunyai gejala sama, tidak ada yang bisa bertahan. Mereka semua meninggal.

’’Saya langsung down,” katanya.

Sejak saat itu, dia hanya mendengar penurunan kondisi kesehatan anaknya. Sampai akhirnya Umar meninggal pada 24 September.

Saleh Partaonan Daulay berjanji memperjuangkan nasib para keluarga korban. Sejak awal dia menyatakan bahwa para korban harus diberi santunan. Bahkan, dia meminta anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp 90 triliun dipotong dan digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Sebagai bentuk empati dan pertanggungjawaban moral, dalam audiensi kemarin, Saleh menyatakan akan menyumbangkan uang Rp 20 juta bagi para korban. Dia pun mengajak anggota lain untuk menyisihkan sebagian uang.

Charles Honoris melakukan hal yang sama. Dia menyumbangkan Rp 50 juta. Komisi IX juga memberikan bantuan Rp 50 juta setelah audiensi selesai.

Netty Prasetiyani, anggota komisi IX lainnya, menegaskan bahwa selain Kemenkes, BPOM pun harus bertanggung jawab. Menurut dia, seharusnya kepala BPOM mundur karena tidak mampu mengatasi persoalan tersebut.

’’Jika tidak mau mundur, kami akan menyurati Presiden Joko Widodo untuk mencopotnya,” katanya.

Untuk menuntut tanggung jawab itu, Desi memohon bantuan para wakil rakyat. Untuk anaknya, untuk anak-anak lain yang juga menjadi korban. ’’Sheena tidak bisa berjuang sendiri, Ibu-Bapak. Sheena butuh pertolongan Ibu-Bapak. Saya datang ke sini untuk memperjuangkan nasib anak-anak kami,” ucapnya dengan suara bergetar. (*)