batampos– Jalan utama yang menghubungkan masyarakat Desa Pauh dengan Moro, Kecamatan Moro sudah beberapa hari lalu putus. Hal ini disebabkan, jalan tanah tersebut tergerus air akibat hujan sejak Sabtu (21/1) lalu.

”Dengan kondisi jalan putus atau tak bisa dilalui kendaraan bermotor, maka saat ini masyarakat dari Desa Pauh atau Moro yang bepergian harus melalui jalan lama. Artinya harus mutar dan jaraknya juga tidak jauh serta jalannya masih layak pakai,” ujar Camat Moro, Yusufian, Jumat (27/1).

BACA JUGA: Polsek Moro Sambang Duka ke Rumah Purnawirawan Polri

Putusnya jalan antara Moro dengan Desa Pauh, lanjutnya, sudah dilaporkan ke Dinas PUPR Kabupaten Karimun. Rencananya, dalam waktu dekat akan turun melakukan peninjauan dan sekaligus perbaikan. Sehingga, masyarakat bisa kembali melalui jalan tersebut. Baik menggunakan sepeda motor mau pun kendaraan roda empat.

”Berdasarkan hasil peninjauan ke lapangan, memang curah hujan yang tinggi selama beberapa hari lalu menyebabkan danau bekas galian pasir darat melimpah ke luar. Danau tersebut digunakan Perumda Tirta Mulia Karimun sebagai salah satu sumber air bersih. Tanggul danau tersebut jebol dan menyebabkan air yang keluar menggerus jalan tanah yang menghubungkan Desa Pauh dan Moro terputus. Bukan hanya itu saja, kebun cabe warga juga jadi terendam air akibat dari jebolnya tanggul tersebut,” papar Yusufian.

Kepada Dinas PUPR Kabupaten Karimun, Cahyo Prayitno secara terpisah menyebutkan, Bupati Karimun sudah memerintahkan agar pihaknya segera turun ke lapangan melakukan analisa dan menghitung biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan tanah yang putus tersebut.

”Insya Allah dalam waktu dekat kota akan turunkan tim yang membidangi masalah ini untuk turun ke lapangan. Setelah mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, maka akan langsung dikerjakan. Pekerjaan perbaikan akan dilakukan dalam waktu dekat atau tahun ini juga,” ungkapnya. (*)

reporter: sandi

batampos– Penadah sepeda motor dari hasil pencurian yang terjadi September tahun lalu, Julianus Siregar akhirnya bisa menghirup udara bebas.

Setelah ditahan lebih kurang 2 bulan 10 hari, Julianus akhirnya bisa kembali berkumpul dengan istri dan anaknya setelah pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan mengedepankan restorative justice (RJ).

“Saya senang bisa kembali berkumpul dengan keluarga,” kata Julianus saat proses RJ yang berlangsung di balai Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kamis (26/1/2023) sore.

Julianus menganggap kasus ini sebagai pembelajaran bagi dirinya agar lebih hati-hati ke depan.

Diakuinya, saat itu dirinya meminjam uang kawan untuk membeli sepeda motor dengan harga murah.

“Kalau ada yang jual sesuatu dengan harga murah, saya akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi,” kata Julianus.

Sementara, korban kasus pencurian, Sandy Saputra mengaku sudah memaafkan perbuatan Julianus.

BACA JUGA:Berkat Restorative Justice dan Difasilitatori MUI Natuna, Pencuri Keramik dari Gereja di Natuna Akhirnya Bebas

“Saya kasihan melihat keluarganya,” kata Sandy mengungkapkan alasan dirinya memaafkan Julianus.

Kajari Bintan, I Wayan Eka Widdyara mengatakan, RJ dilakukan karena korban sudah memaafkan perbuatan pelaku dan telah mengembalikan sepeda motor yang dibelinya dengan harga murah.

“Sebelumnya dimediasi dan korban memaafkan perbuatan pelaku,” kata dia.

Dia mengatakan, tidak semua perkara bisa diselesaikan secara RJ. Jika perkara tersebut memenuhi beberapa syarat, maka RJ bisa dilakukan. (*)

reporter: slamet

batampos – Direktur Utama Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Dr. Andi Buchari secara langsung menyerahkan hadiah undian BRK Syariah Bedelau Il berupa satu unit mobil Honmda Brio dan 34emas kepada nasabah BRK Syariah cabang Tanjung Balai Karimun Konsolidasi. Dan, sekaligus penyerahan program Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2022 BRK Syariah kepada Pemkab Karimun.

Dalam kesempatan tersebut, Andi menyampaikan bahwa Pemkab Karimun sebagai salah satu pemegang saham di BRK Syariah.

“Penyerahan CSR BRK Syariah Cabang Tanjung Balai Karimun merupakan salah satu ungkapan rasa Syukur kepada seluruh pemegang saham. Khususnya, Pemkab Karimun yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kabupaten Karimun penggunaan CSR BRK Syariah,” terangnya, Jumat (27/1) di gedung
Nasional yang dihadiri Wakil Bupati Karimun H Anwar Hasyim, Direktur Dana dan Jasa MA Suharto
Pindiv sekper Edi Wardana Pinbag Digital Banking T M Husni Kholil dan Branch Manager PT BRK Syariah Cabang Tanjung Balai Karkmun Abdul Rohim.

Selain itu pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada nasabah BRK Syariah cabang Tanjung Balai Karimun yang masih setia sampai sekarang. Sehingga, dukungan dari Pemkab Karimun maupun nasabah bisa menggerakan ekonomi. Dimana, penyerahan CSR BRK Syariah cabang Tanjung Balai Karimun dalam
bentuk barang dan beasiswa.

” Untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karimun satu unit mobil pick up dan lima kontainer sampah senilai Rp 445 juta, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemadam Kebakaran Karimun satu unit mobil tangki suplay air senilai Rp 340 juta dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karimun dana pendidikan untuk 22 orang S1 serta 2 orang untuk S3 dengan total Rp144 juta,” ungkapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim memberikan apresiasi kepada BRK Syariah yang telah memberikan kontribusi kepada daerah. Dan, akan dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peningkatkan pelayanan publik baik itu kebersihan maupun penanganan
kebakaran.

” Insyallah, akan sangat bermanfaat pemberian CSR BRK Syariah ini. Semoga BRK Syariah terus berkembang dan dapat melaksanakan pelayanan maksimal dan BRK Syariah tetap dihati masyarakat kabupaten Karimun,” tuturnya.(*)

Reporter : TRI HARYONO

batampos – Pemprov Kepri akan mengisi posisi Kepala DInas Pariwisata (Dispar) dan Kepala DInas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Dukcapil Provinsi Kepri lewat kebijakan job fit. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihantara.

“Setelah berkonsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), kita bisa melakukan job fit untuk dua posisi tersebut,” ujar Adi Prihantara, Jumat (27/1) di Tanjungpinang.

Ditegaskannya, dalam waktu dekat pihaknya juga melakukan job fit serta asesmen untuk mengisi kedua jabatan kepala OPD yang kosong tersebut. Tahapan ini, akan berjalan seiringan dengan proses lelang jabatan yang dilakukan Pemprov Kepri.

“Memang sengaja kita jalankan berbarengan, sehingga hasilnya juga serentak dengan open bidding. Dan pelantikan bisa dilakukan sekali jalan,” jelasnya.

Masih kata Adi, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan penyegaran terhadap posisi Eselon III dan IV di lingungan Pemprov Kepri, Menurutnya, ini adalah arahan Gubernur yang meminta agar dilakukan evaluasi kinerja terhadap para pejabat tersebut.

BACA JUGA: Lima Jabatan Kepala OPD Pemprov Dilelang lewat Open Bidding

“Kemungkinan bulan depan akan ada pelantikan. Karena proses evaluasi kinerja sedang berlangsung,” tutup Adi Prihantara.

Sebelumnya, Pemprov Kepri mulai melakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi Eselon II di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong. Pendaftaran open bidding tersebut dibuka dari 25 Januari 2023-15 Februari 2023 mendatang

“Open bidding ini kami gelar, karena rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN) sudah terbit,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihatara, Kamis (26/1) di Tanjungpinang.

Menurutnya, lelang jabatan dilakukan guna mengisi sejumlah jabatan kepala OPD yang telah kosong. Disebutkannya, lima jabatan yang dibidding sekarang ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Kemudian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Biro Perekonomian dan Pembanguan, serta Direktur RS Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud,” jelasnya. (*)

reporter: jailani