batampos – Kapolda Kepri , Irjen Pol Tabana Bangun di sambut oleh seluruh personil, pejabat utama dan jajaran Polda Kepri dalam momen penyambutan dan perpisahan dengan Irjen Pol Aris Budiman, Kapolda Kepri sebelumnya. Serangkaian penyambutan seperti pedang pora dan upacara di lakasanakan di lapangan Polda Kepri dalam momen Farewell And Welcome Parade.
Foto: Azis Maulana / Batam Pos Irjen Pol Tabana Bangun (kiri) dan Irjen Pol Aris Budiman
“Saya sebagai pejabat baru Kapolda Kepri , pada dasarnya melanjutkan arah dan kebijakan dari arah pejabat Kapolda sebelumnya. Tentunya apa yang dilaksanakan selama ini terutama bekerja sama dengan elemen masyarakat dan pemerintah yang merupakan bagian dalam menjalni tugas selanjutnya, ” ujar Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun, Senin (30/1/2023).
Kepada masyarakat untuk bisa bersama-sama membangun kamtibmas secara kondusif. Setelah capaian yang telah di lalui sebelumnya bisa ditindak lanjuti demi kemaslahatan Kepulauan Riau.
“Saya mohon di terima oleh masyarakat Kepri, dan berharap adanya kerjasama dan dukungan dari segenap Forkopimda kepulauan Riau untuk tetap melanjutkan sebagaimana yang telah terjalin baik selama ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, dengan profesional dan pengalaman yang dimiliki serta dilandasi oleh komitmen dan integritas yang tinggi telah memberikan arah kebijakan kepada saya selaku pejabat yang baru.
Sementara itu, Irjen Pol Aris Budiman, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada setiap anggota personil Polda Kepri ,FKPD serta masyarakat Kepri.
“Kepri merupakan tempat yang luar biasa , dan saya rasa nyaman untuk tempat tinggal sebab masyarakat nya sangat mendukung program pemerintah terbukti saat pandemi saling bahu membahu dimana di Kepri cepat sekali menangani pandemi ini,” ujar Irjen Pol Aris Budiman.
Ia juga meminta maaf jika selama bertugas selama menjadi Kapolda Kepri . Kemudian secara pribadi berharap mendukung Kapolda Kepri saat ini Irjen Pol Tabana Bangun dalam menjalankan tugas nya .
“Saya yakin beliau adalah orang baik , dan pernah bekerja bersama beliau di PPIK dan bersekolah dengan beliau bertemu dinas dan sangat konsisten dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia juga menilai kepribadian Irjen Pol Tabana Bangun sangat mudah dekat dengan masyarakat Kepri yang di kenal begitu heterogen tapi sangat terbuka .
“Tidak ada membatasi antar golongan , saya percaya pak Tabana bisa berkerja dengan konsisten dan baik melayani masyarakat Kepri,” tutupnya. (*)
Pieters Jopie Andries, Senin 30 Januari 2023. F Suprizal Tanjung
Satukan Masyarakat Tombulu di Batam.
batampos – Pieter Joppie Andries terpilih sebagai ketua Perkumpulan Keluarga (PK) Tombulu Batam periode 2023 – 2025 yang diadakan di rumah salah satu Penasehat PK Tombulu, Yunus Kaeng, di Tiban 2 Blok B 4 Nomor 5 Batam, Minggu (29/1/2023).
Dalam pemilihan secara demokratis tersebut, ada enam calon. Dalam tahapan selanjutnya, empat calon mengundurkan diri. Tinggal dua calon yaitu : Pieter serta Vinno untuk meraih 57 suara pemilih.
‘’Dalam pemilihan. 36 suara untuk Pieter, dan 19 suara untuk Vino. Sedangkan 3 suara tidak sah,’’ sebut Pieter di Batam Kota, Senin (30/1/2023).
Acara dipenuhi dengan nuansa kekeluargaan ala warga Kawanua ini dihadiri tokoh masyarakat Tombulu di Batam seperti: Yunus Kaeng, James Lontoh, Hengkie Langitan dan lainnya.
Pieter menambahkan, Tombulu adalah salah satu sub etnis yang mendiami bagian Minahasa Tengah seperti Kota Tomohon dan beberapa kecamatan lainnya di Sulawesi Utara (Sulut). Warga Tombulu yang berada di Batam terbilang cukup banyak dengan berbagai aktifitas keseharian mereka seperti buruh pabrik, galangan kapal, PNS, pengusaha dan politisi di berbagai partai.
Diakui Pieter, dia sudah berada di Batam sejak tahun Oktober 1989. Dengan adanya organisasi kedaerahan ini, diharap solidaritas, kebersamaan, kesatuan dan kekompakan warga Kawanua asal Tombulu akan semakin kental lagi.
Pieter menambahkan, banyak potensi dan tokoh asal Tombulu di Batam. Namun semua ini perlu tergabung dalam sebuah wadah kebersamaan. Pengurus mengajak warga Tombulu yang berada di lembaga manapun, organsisasi sosial manapun untuk bisa bergabung di organisasi ini.
Pengurus yang baru akan berupaya untuk merangkul dan mendata sebanyak mungkin warga Tombulu di Batam.
‘’Niat kita satu. Bagaimana potensi, keberadaan warga Tombulu di Batam ini bisa semakin menyatu, berkumpul dalam satu wadah yaitu PK Tombulu ini. (adv)
batampos – Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK). Lebih dari seribu pelamar, diterima sanggahannya.
Kementerian Agama telah mengumumkan hasil seleksi administrasi CPPPK Tahun Anggaran 2022 pada 15 Januari 2023. Sebanyak 75.083 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi. Sisanya, sebanyak 149.435 peserta diumumkan tidak lulus seleksi administrasi.
Pelamar Seleksi CPPPK Kementerian Agama yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi kemudian diberi kesempatan mengajukan sanggah dari 16 – 18 Januari 2023 melalui akun masing-masing pelamar. Total ada 43.559 pelamar yang mengajukan sanggahan.
“Setelah dilakukan proses verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar, ada 1.240 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah masa sanggah. Daftar namanya dapat dilihat melalui pengumuman di Aplikasi Pusaka Kemenag,” kata Sekjen Kemenag yang juga Ketua Panitia Seleksi, Nizar Ali di Jakarta, Senin (30/1).
Kementerian Agama mengumumkan daftar nama 1.240 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi setelah masa sanggah. Adapun pelamar yang tidak tercantum namanya dalam pengumuman, berarti telah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi setelah masa sanggah.
“Keterangan alasan tidak lulus seleksi administrasi setelah masa sanggah dapat dilihat melalui akun masing-masing pelamar pada laman https://sscasn.bkn.go.id,” jelas Nizar.
Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah masa sanggah, dapat mencetak kartu tanda peserta ujian. Mereka juga berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yaitu Seleksi Kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT);
“Waktu, lokasi, dan ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan CAT akan diumumkan kemudian melalui aplikasi Pusaka Kemenag,” imbuh Nizar.
Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Nurudin menambahkan, bersamaan verifikasi ulang sanggahan pelamar, panitia seleksi juga melakukan peninjauan dan pemeriksaan kembali terhadap pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi CPPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022 yang diumumkan pada 15 Januari 2023.
Berdasarkan hasil peninjauan dan pemeriksaan kembali, panitia menemukan adanya data yang tidak sesuai dengan fakta/ketentuan yang diunggah pelamar dengan persyaratan yang ditentukan. Sehingga panitia membatalkan hasil seleksi administrasinya yang semula dinyatakan lulus menjadi tidak lulus.
“Ada 1.899 pelamar yang dibatalkan hasil seleksi administrasinya, dari yang semula dinyatakan lulus menjadi tidak lulus dan juga telah diberikan kesempatan sanggah. Keterangan alasan tidak lulus seleksi administrasi dapat dilihat melalui akun masing-masing pelamar,” kata Nurudin.
“Daftar nama 1.899 pelamar ini dapat dilihat juga melalui pengumuman di Aplikasi Pusaka Kemenag. Setelah ditambah dengan yang lulus setelah masa sanggah dan dikurangi pelamar yang dibatalkan, total ada 74.424 peserta CPPPK yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi,” tandasnya. (*)
batampos – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis data terbaru mengenai realisasi investasi di seluruh wilayah Indonesia.
Dari data terbaru tersebut, pada tahun 2022, Provinsi Kepri berada di peringkat 23 untuk investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan nilai investasi sebesar Rp 4.817,4 miliar dari 3.343 proyek.
Sementara investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA), posisi Provinsi Kepri sedikit lebih baik. Yakni menempati peringkat 13 dengan nilai investasi sebesar USD 934,0 juta untuk 2.144 proyek.
Pengamat Ekonomi Batam, Dr Suyono Saputra, mengatakan, melorotnya peringkat realisasi investasi di Kepri pada periode Januari-Desember 2022 ini, harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kepri, dan pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepri.
Hal ini, katanya, merupakan tanggung jawab bersama, karena pemilik wilayah tujuan investasi ada di Kabupaten/Kota.
Ia melanjutkan, data yg dirilis BKPM tersebut membuktikan bahwa belum sinkronnya program menarik investasi antara Pemprov dan Pemkab/kota.
“Sebaiknya gubernur mengundang seluruh Bupati/wako se-Kepri untuk merumuskan upaya taktis dan strategis dalam mendorong arus investasi masuk ke Kepri pada 2023 ini,” katanya.
Ia melanjutkan, hal ini perlu menjadi perhatian serius. Sebab, Kepri sendiri sudah banyak diberikan kemudahan fiskal oleh pemerintah pusat melalui penetapan 4 FTZ dan 3 KEK. Tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang punya keunggulan komparatif seperti Kepri.
“Tapi performa investasi baik PMA dan PMDN ke Kepri terus merosot,” tegasnya.
Pemkab/Kota yang memiliki FTZ di wilayahnya seperti Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun harus memikirkan bagaimana meningkatkan daya saing dan daya tarif kawasan, sehingga investor berminat masuk.
Harus dipikirkan apa keunggulan kawasan dan karakteristik industri seperti apa yang bisa berkembang, serta bagaimana strategi mempromosikan keunggulan wilayah ini kepada calon investor.
“Harus ada upaya-upaya yang out of the box dari pengelola kawasan agar investor mau menanamkan modalnya,” katanya.
Tentu saja dalam hal ini, pemerintah daerah tidak bisa sendirian. Perlu adanya kerjasama dengan stakeholder yang lain, yaitu organisasi pengusaha seperti Kadin, Apindo dan HKI untuk meningkatkan promosi investasi hingga ke luar negeri.
Pemda dan pengelola kawasan harus jeli melihat dinamika industri global seperti kondisi perang dagang AS-Cina. Ketegangan hubungan Cina-Taiwan, konflik geopolitik Rusia-Ukraina, ancaman resesi global, krisis pangan dan energi, dan masalah global supply chain.
“Ekonomi tahun ini diprediksi makin berat, namun jangan lupa ada peluang disetiap krisis. Ini yang harus dimanfaatkan dan tentunya harus dikaji dan dirumuskan apa langkah yg harus diambil,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga harus terbuka dan menjalin kerjasama dengan semua pihak. Ini masalah bersama yang harus diselesaikan. Sebab, ia melihat belum ada program yang luar biasa dari para pengelola kawasan.
“Semua promosi invesasi ke luar negeri selama ini gagal menarik minat investor asing. Ini harus dievaluasi,” katanya.
Selain itu, Gubernur harus menetapkan status Darurat Investasi untuk Kepri. Ini merupakan masalah serius.
“Karena seperti instruksi Presiden Jokowi, dengan investasi ini lah lapangan kerja bisa terbuka, pengangguran bisa teratasi, kemiskinan bisa dikurangi, ekonomi bisa bergerak, dan Indonesia bisa semakin memiliki daya tahan menghadapi badai resesi,” imbuhnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid, mengungkapkan, posisi realisasi investasi di Kepri tahun 2022 yang berada di posisi 13 untuk investasi PMA dan 23 untuk PMDN, tentunya tidak mengenakan bagi semua pihak yang ada di Provinsi Kepri.
Karena investasi merupakan salah satu faktor penting yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi Kepri ke depannya.
“Jika saat ini posisi Kepri melorot, maka ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita beberapa tahun mendatang akan ikut terdampak,” ketanya.
Namun demikian, lanjut Rafki, semua pihak tentu harus hati-hati dalam membaca data peringkat investasi tersebut. Karena ketika posisi Kepri melorot, maka bisa saja investasi tetap tumbuh baik, namun daerah lain tumbuh lebih baik dari Kepri.
“Sehingga bisa mengejar posisi Kepri secara peringkat,” katanya.
Dalam investasi, saingan Kepri itu tidak hanya Provinsi lain, tapi juga negara tetangga yang punya infrastruktur yang lebih baik dan tawaran fasilitas investasi, juga insentif pajak yang lebih menarik. Sehingga PMA yang akan masuk ke Kepri bisa membelok berinvestasi ke negara tetangga yang memberikan aneka penawaran menarik.
Selaniutnya kata Rafki, harus diingat juga bahwa Kepri khususnya Batam dan kawasan FTZ lainnya di Kepri memang disiapkan untuk menampung investasi asing (PMA) khususnya dari Singapura. Sehingga tidak heran kalau untuk realisasi PMDN Kepri berada pada peringkat 23.
“Sementara untuk realisasi PMA tahun 2022 yang lalu kita masih relatif lebih baik walaupun posisinya turun dari biasanya berada di 10 besar,” katanya.
Tapi tentu saja penurunan peringkat Kepri ini, harus jadikan peringatan lampu kuning bagi Kepri. Seluruh stakeholders yang ada terutama yang bertugas mendatangkan investasi ke Kepri harus melakukan evaluasi. Merumuskan lagi langkah langkah yang lebih akurat dalam menggaet investor ke Kepri khususnya PMA.
Infrastruktur investasi yang ada harus terus ditingkatkan terutama pelabuhan dan Bandara. Insentif investasi yang saat ini ada mungkin masih kurang menarik bagi investor, maka bisa dicarikan lagi insentif apa yang dirasa menarik bagi investor.
Hambatan-hambatan investasi yang selama ini dikeluhkan pengusaha sebaiknya segera dibenahi. Seperti masalah perizinan, energi, bahkan masalah air bersih yang masih mengalami gangguan yang mengganggu aktivitas produksi.
“Termasuk juga masalah demonstrasi masih dikhawatirkan oleh investor di Kepri,” katanya.
Ia menambahkan, cara-cara konvensional dalam menarik investor dari luar yang selama ini digunkan juga sebaiknya direformasi. Saat ini dibutuhkan cara cara yang lebih kreatif dan inovatif dalam meyakinkan investor untuk berinvestasi akibat semakin terbukanya akses informasi yang bisa diakses calon investor.
“Jaringan untuk mencari investor baru juga perlu terus diperluas untuk mendapatkan investor yang lebih beragam. Sebagai contoh investor dari negara negara Timur Tengah yang saat ini perekonomiannya terus berkembang, perlu juga digaet karena mereka merupakan investor yang cukup potensial selain investor dari negara negara yang saat ini berinvestasi di Kepri,” imbuhnya.
Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Tjaw Hioeng, mengatakan, terkait realisasi investasi 2022, dimana Kepri hanya menempati urutan 13 untuk Foreign Direct Investment (FDI) dan 23 untuk PMDN memang sangat disayangkan.
Seharusnya, kata dia, wilayah Kepri yang memiliki 3 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Batam Bintan dan Karimun) mampu bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia dalam menggaet FDI.
“Tetapi itulah kenyataan yang harus kita terima, dimana Kepri harus puas berada di luar 10 besar realisasi investasi di Indonesia,” katanya.
Ia menjelaskan, meskipun nilai ekspor Kepri di tahun 2022 naik secara signifikan sebesar 22.90 persen dari tahun 2021 atau dengan total ekspor USD19.625,93 juta, ternyata tidak serta merta meningkatkan realisasi investasi. Ada hal lain yang perlu mendapat atensi khusus baik dari Pemerintah di tingkat daerah dalam hal ini BP Batam, Pemko dan Pemkab, maupun Pemrpov.
“Masih ada sejumlah kebijakan yang rohnya belum selaras dengan penetapan Batam Bintan dan Karimun sebagai Kawasan FTZ,” katanya.
Ia mencontohkan, seperti permasalahan yang terjadi pada NIB industri berskala besar dan resiko menengah tinggi, terkait perizinan rencana detail tata ruang (RDTR) yang belum mempunyai rekomendasi kesesuaian dengan kegiatan pemanfaatan ruang (KPPR).
“Sehingga investasi baik baru maupun perluasan memerlukan persetujuan teknis untuk KKPR dengan penilaian yang masih lama proses penyelesaiannya. Karena harus melibatkan beberapa instansi, sehingga persetujuan di bidang lingkungan yang merupakan perizinan selanjutnya dalam realisasi menjadi terhambat,” katanya.
Selanjutnya, terkait Persetujuan di Bidang lingkungan khususnya PMA, masih mandatory yang menjadi kewenangan pusat. Provinsi Kepri; Kota Batam; Kabupaten Bintan dan Karimun justru tidak masuk dalam daftar penugasan yang dikeluarkan berdasarkan SK Kementerian LHK no.1295/2022.
“Mari kita benahi aturan main yang jelas seperti di amanatkan dalam PP41 tahun 2021 dan aturan Percepatan penyelesaian Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bintan dan Karimun masih belum rampung juga, sehingga 2023 ini Kepri bisa masuk dalam 10 besar daerah destinasi realisasi investasi di Indonesia,” imbuhnya.(*)
Ilustrasi calon jamaah haji Indonesia. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)
batampos – Tahun ini Pemerintah Arab Saudi tidak membatasi usia jamaah haji. Sehingga seluruh jamaah dengan usia berapapun, berkesempatan menjalankan rukun Islam kelima itu. Di Indonesia sendiri, calon jamaah haji tertua tahun ini berumur 109 tahun.
Informasi tersebut disampaikan Direktur Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab dalam diskusi BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta pada Senin (30/1).
“Penyelenggaraan haji tahun ini seksi,” katanya. Pertama karena kuota kembali normal. Lalu yang kedua tidak ada batasan usia haji seperti tahun lalu. Tahun lalu usia jamaah dibatas di bawah 65 tahun.
Mujab menuturkan pada 2023 ini calon jamaah haji lansia cukup banyak. Jumlahnya hampir 64 ribu orang. Saat ini tim Kemenag sampai di daerah bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang melakukan verifikasi di lapangan. Untuk memastikan kondisi kesehatan calon jemaah sebagai pemenuhan syarat istitoah atau mampu secara kesehatan.
“Karena ada usia paling tinggi (tua) itu berumur 109 tahun. Ada dua orang,” katanya. Selain itu ada 30 calon jamaah lainnya yang berumur 100 tahun atau satu abad. Menurut dia calon jamaah haji dengan usia lanjut ini menghadirkan tantangan tersendiri.
Pada kesempatan itu Mujab juga menyampaikan perkembangan pembahasan ongkos haji. Dia menuturkan soal dana haji masih sangat dinamis. Bakal ada diskusi-diskusi lebih lanjut dengan DPR, BPKH, dan pihak lainnya. “Februari akan diputuskan. Akan terus berkembang pembahasannya,” katanya.
Dia mengatakan dalam perkembangannya nanti bisa jadi biaya haji yang ditanggung jemaah lebih murah di bawah usulan Kemenag.
Seperti diketahui Kemenag mengusulkan total biaya haji sekitar Rp 98,8 jutaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 69 jutaan ditanggung calon jemaah. Sisanya sekitar Rp 29 jutaan ditanggung nilai manfaat atau subsidi pengelolaan dana haji oleh BPKH.
Dia mengatakan proporsi antara biaya haji yang ditanggung jamaah dan nilai manfaat dari BPKH harus diatur. Menurutnya proporsi 70 persen dari jamaah dan 30 persen dari BPKH adalah angka ideal. Namun angka proporsi yang ideal itu apakah diterapkan tahun ini atau dua tahun lagi, ini yang perlu dibahas bersama. (*)
Beberapa kapal layar yang akan mengikuti event Bintan Regatta sandar di Marina Ponton Pelabuhan Bandar Bentan Telani (BBT), kawasan wisata Bintan Resort Lagoi, Minggu (29/1/2023). F.Slamet Nofasusanto
batampos – 10 yacht atau kapal layar tiba di Marina Ponton, Pelabuhan Bandar Bentan Telani (BBT), kawasan wisata Bintan Resort Lagoi.
Seyogyanya, tim kapal layar dari Singapura ini bakal meramaikan event Bintan Regatta di kawasan rekreasi pantai Lagoi Bay.
Sayang, karena cuaca kurang bersahabat, event wisata bahari tersebut dibatalkan pada Minggu (29/1/2023).
Group General Manager (GGM) PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC), Abdul Wahab dengan berat hati mengumumkan pembatalan pelaksanaan event Bintan Regatta.
Dia menyampaikan, event ini digagas PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC) bekerjasama dengan Changi Sailing Club.
Namun guna menjaga keamanan dan keselamatan peserta mengingat cuaca ekstrem yang terjadi di perairan Lagoi Bay, event ini dibatalkan.
Dia mengatakan, langkah ini diambil setelah berkoordinasi dengan pihak Changi Sailing Club yang merupakan klub kapal layar di Singapura dan otoritas keamanan dan keselamatan laut seperti Syahbandar, Basarnas, Polair dan instansi lain.
Sebelum dibatalkan, dia mengakui ternyata antusias peserta lumayan tinggi karena sudah ada 10 kapal layar dengan kru yang berasal dari 12 negara seperti Singapura, Jerman, Selandia Baru, Inggris, Belanda, Amerika, Perancis dan Portugis datang ke kawasan wisata Bintan Resort Lagoi.
“Tadinya ada 6 yacht yang akan menjadi peserta event Bintan Regatta, selebihnya sebagai tamu dan ikut menonton. Sekarang mereka masih menginap di Lagoi,” kata dia.
Dia juga mengatakan, event Bintan Regatta memiliki potensi promosi wisata yang sangat besar mengingat klub kapal layar tertua di Singapura ini beranggotakan seribu yacht.
“Kita ingin mereka membantu mempromosikan kawasan wisata BIntan sebagai destinasi wisata bahari,” kata dia.
Karena itu, dia memastikan event Bintan Regatta akan menjadi agenda wisata bahari tahunan di kawasan wisata Bintan Resort, Lagoi.
Harga telur ayam di Batam masih tinggi. F.Iman Wachyudi
batampos – Memasuki akhir bulan Januari, harga telur ayam buras di pasaran Batam masih tinggi. Dimana harga telur ayam buras masih dijual Rp 54-58 ribu per papan isi 30 butir.
Tingginya, harga telur ayam buras ternyata dikeluhkan oleh sejumlah pedagang, Eko salah satunya pedagang martabak di kawasan Botania. Ia terpaksa harus mengeluarkan bajet lebih besar karena harga telur yang tinggi.
“Ya lumayan ngaruh sama modal, dulunya cuma Rp 40 ribuan, sekarang rata-rata diatas Rp 55 ribu perpapan,” kata Eko.
Dikatakan Eko, dalam sehari ia bisa menghabiskan 3-5 papan telur ayam untuk jualannya. Hal itu yang membuat modal usahanya pun ikut naik.
“Ya harusnya untungnya segini, karena telur mahal, jadi untungnya pun berkurang. Naikan harga tak mungkin juga,” terang Eko.
Dikatakan Eko, harga martabak manis dan telur jualannya tak terlalu mahal atau merakyat. Seperti untuk martabak manis berkisar Rp 15-30 ribu, begitu juga dengan harga martabak telur.
“Saya jualnya murah saja, jadi memang tak banyak ambil untung. Pas harga bahan-bahan naik, itu yang bikin panik,” ungkap Eko.
Ilustrasi. Petugas BPOM melakukan pemeriksaan dan penarikan obat di salah satu toko obat di Kota Batam. Foto: Istimewa
batampos – Balai Pengawas Obat dan Makanan Badan POM Batam melakukan pengawasan terhadap risiko keamanan kesehatan global Anti Mikrobial Resisten (AMR) dan penggunaan obat ilegal.
Kepala BPOM Batam, Lintang Purba Jaya, mengatakan, saat ini pengguna antibiotik sejak pandemi Covid-19 berlangsung cukup berlebihan.
“Kita khawatirkan ke depannya akan banyak penyakit yang tidak mempan lagi dengan antibiotik. Kita memberikan informasi kepada masyarakat khususnya tentang kewaspadaan obat ilegal dan Anti Mikrobial Resisten (AMR) sebagai program nasional dalam pengendalian resistensi penggunaan antibiotik,” ujarnya, Minggu (29/1/2023).
Lintang menyampaikan, langkah yang sudah dilakukan dengan membentuk tim koordinasi pengawassan terpadu di tingkat Provinsi. Dengan tujuan melakukan sidak atau inspeksi rutin bersama Dinas terkait.
“Dan fokus utamanya ialah dengan memberikan sosialiasasi terkait perizinan,” jelasnya.
Lebih lanjut, dalam upaya pengawasan dari BPOM Batam di temukan beberapa toko obat menjual anti biotik yang merupakan obat keras dan hanya di perbolehkan diberikan berdasarkan resep dokter dan di apotek.
“Iya beberapa hasil pengawasan kami, kita temukan di beberapa toko obat menjual antibiotik yang merupakan obat keras dan hanya boleh di berikan berdasarkan resep dokter dan di apotek,” ujarnya.
Menurutnya peran serta dari organisasi profesi dalam hal pengendalian penggunaan antibiotik sangat penting. Tidak boleh sembarangan memberikan Antibiotik.
“Memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa tidak semua penyakit sembuh dengan Antibiotik. Kemudian, di apotek tidak boleh lagi menjual Antibiotik tanpa resep,” jelasnya.(*)
Ilustrasi. Personel Ditpolairud Polda Kepri menjemput para pelajar di kawasan hinterland Kota Batam. Ditpolairud Polda Kepri mensiagakan ratusan personel dan sembilan kapal patroli untuk mengantisipasi hal-hal buruk akibat cuaca ekstrem. Foto: Fiska Juanda/Batam Pos
batampos – Ditpolairud Polda Kepri mensiagakan ratusan personel dan sembilan kapal patroli untuk mengantisipasi hal-hal buruk akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kepri beberapa hari belakangan ini.
“Personel yang kami siagakan itu ada sekitar 170 personel yang dari Polda Kepri, itu belum digabungkan dengan personel dari Polres jajaran di wilayah Kepri,” ujar Direktur Kepolisian Air dan Udara (Dir Polairud) Polda Kepri, Kombes Boy Herlambang, Minggu (29/1/2023).
Selain personel, Boy juga menyebutkan, pihaknya telah menyiagakan kapal patroli yang sudah ditempatkan di setiap Kabupaten/Kota.
Lalu untuk penyedia jasa transportasi, Boy meminta agar operator kapal melengkapi alat keselamatan di atas kapal.
“Tidak memuat penumpang atau barang yang melebihi kapasitas,” ucapnya.
Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Hang Nadim Batam juga sudah mengeluarkan peringatan waspada cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah perairan Kepri untuk tanggal 29 hingga 30 Januari 2023.
Dalam keterangan yang diterima di Batam, BMKG Hang Nadim Batam mengatakan, meminta masyarakat untuk waspada terhadap hujan sedang-lebat disertai petir dan angin kencang pada pagi hari di wilayah Natuna dan Anambas, dan pada malam hingga dini hari di wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Lingga.
Waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Kepulauan Riau khususnya Natuna, waspada potensi Banjir di wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Natuna, serta waspada gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 1.5 meter di wilayah Perairan Batam, 1.5 meter di wilayah Perairan Karimun, 2.5 meter di wilayah Perairan Lingga, 5.0 meter di wilayah Perairan Bintan, 6.0 meter di wilayah Perairan Kepulauan Anambas, 7.0 meter di wilayah Perairan Natuna.(*)
Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. (Dok MPR RI)
batampos – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyesalkan, anggaran penuntasan kemiskinan sebesar Rp 500 triliun dihabiskan hanya untuk melakukan rapat di hotel. Pernyataan ini merespons pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas yang mengaku menemukan anggaran Rp 500 triliun untuk program pengentasan kemiskinan diselewengkan.
“Ini bencana, mesti ada political will yang jelas. MenPAN-RB bisa usulkan pola dan mekanismenya, sayang sekali uang rakyat tidak efektif,” kata Mardani kepada wartawan, Senin (30/1).
Politikus PKS ini memastikan, akan mendalami munculnya dugaan tersebut. Sebab, uang sebesar Rp 500 triliun itu seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
“Kami akan dalami saat RDP (rapat dengar pendapat) di Komisi II nanti. Pak Jokowi juga mesti ambil tindakan. Bedah dan bereskan agar anggaran Rp 500 T ini bisa nendang manfaatnya bagi rakyat,” tegas Mardani.
Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunjukkan kejengkelannya terhadap program-program pengentasan kemiskinan di kementerian atau lembaga yang dinilai dihamburkan. Bahkan, program-program penanganan kemiskinan tersebut selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan percepatan pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.
“Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga tapi ini tidak inline dengan target prioritas Pak Presiden karena K/L sibuk dengan urusan masing-masing,” ucap Anas dalam acara sosialisasi di Hotel Grand Sahid Jaya beberapa watu lalu.
Menurut Anas, program-program pengentasan kemiskinan yang tidak berdampak dan hanya menghabiskan anggaran dalam jumlah banyak pada akhir tahun. Seperti berupa program rapat-rapat pengentasan kemiskinan di hotel-hotel, hingga hanya sebatas studi banding tanpa adanya kebijakan yang jelas.
“Kalau tidak ke depan ini akan berulang terus. Programnya kemiskinan, tapi terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan Bapak Presiden dan banyak untuk program-program yang terkait studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” sesal Anas. (*)
