batampos – Upaya pencarian dan penyelamatan terhadap pilot Susi Air dan 15 pekerja bangunan yang disandera TPNPB OPM terus dilakukan. Kapolres Nduga AKBP Rio Aleksander Penelewan, pun langsung memimpin upaya pembebasan 16 orang sandera, yang saat ini berada di tangan KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Komandan Satgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani, mengatakan saat ini tiga regu sudah disiapkan untuk diturunkan ke Paro, Kabupaten Nduga.

“Proses sudah berjalan dan saat ini saya sedang memberikan brifing, ” kata Kombes Faizal dikutip dari ANTARA, Rabu (8/2) .

Diakui, Egianus Kogoya bersama kelompoknya termonitor sudah sekitar enam bulan berada di Paro .

KKB pimpinan Egianus Kogoya, Selasa (7/2) dilaporkan membakar pesawat milik Susi Air yang dipiloti Philip Merthens berkebangsaan Selandia Baru.

Selain itu KKB juga dilaporkan menyandera 15 pekerja atau tukang yang sedang membangun puskesmas di Paro, jelas Kombes Faizal yang juga menjabat Dirkrimum Polda Papua.

15 Pekerja bangunan yaitu Gregorius Yanwarin, Domianus Wenehen, Thadeus Belyanan, Ical Behuku, Simon Walter, Martinus Yanwarin, Gerardius Ruban, Fransiskus Rendi Ruban, Yogi Parlahutan Siregar, Refalino Walten, Antonius Heatubun, Martinus Heatubun, Andreas Kolatlena, Amatus Ruban dan Walterius Emanuel Heatuban.

Di Distrik Paro tidak ada pos TNI-Polri dan untuk mencapai wilayah itu dapat ditempuh selama 20 menit dari Kenyam, ibukota Kabupaten Nduga atau sekitar 25 menit dari Timika.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat Komisaris Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto dan penyanyi jebolan Indonesian Idol, Windy Yunita Ghemary sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, keduanya bisa terjerat sebagai tersangka sepanjang ditemukan alat bukti soal keterlibatan mereka.

Kedua orang tersebut telah dicekal ke luar negeri dalam perkara suap MA ini. Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci alasan pencekalan tersebut.

“Jadi, basisnya kecukupan alat bukti, siapa pun itu, pasti kami tetapkan sebagai tersangka, termasuk dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung ini,” kata Ali kepada wartawan, Rabu (8/2).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, proses penyidikan kasus suap di MA ini tidak akan berhenti sepanjang ada informasi keterlibatan pihak lain. Ali berujar, informasi tersebut, akan diperkaya dengan memeriksa saksi dan pihak terkait.

“Tentu prinsipnya begini, proses penyidikan KPK tidak pernah berhenti dalam satu titik, sehingga ketika ada informasi dan data terus kami kembangkan, kami dalami, klarifikasi, panggil saksi-saksi, sehingga harapannya konstruksinya menjadi utuh, sehingga siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan alat bukti yang cukup pasti kami tetapkan tersangka,” tegas Ali.

Meski demikian, Ali belum bisa memastikan kapan pengembangan perkara ini akan dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka baru. Pasalnya, proses penyidikan dengan tersangka sebelumnya masih berjalan.

“Tunggu dulu nanti perkembangannya sepeti apa, karena ini masih berjalan,” tegas Ali.

KPK telah mencegah Komisaris PT Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto dan Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol Windy Yunita Ghemary. Pencegahan berkaitan dengan kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Dadan dan Windy Idol dicegah ke luar negeri selama enam bulan sejak 12 Januari 2023 hingga 12 Juli 2023. Pencegahan dilakukan agar saat tim penyidik membutuhkan keterangan mereka tengah berada di Indonesia.

Dalam kasus suap penanganan perkara di MA, KPK sudah menjerat 14 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Hakim Agung Gazalba Saleh, Prasetyo Nugroho (hakim yustisial/panitera pengganti pada kamar pidana MA sekaligus asisten Gazalba Saleh), Redhy Novarisza (PNS MA), Elly Tri Pangestu (hakim yustisial/panitera pengganti MA).

Kemudian Desy Yustria (PNS pada kepaniteraan MA), Muhajir Habibie (PNS pada kepaniteraan MA, Nurmanto Akmal, (PNS MA), Albasri (PNS Mahkamah Agung), Yosep Parera (pengacara), Eko Suparno (pengacara) Heryanto Tanaka (swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana), dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana).

Teranyar, KPK menjerat Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo (EW). (*)

Reeporter: JP Group

batampos- Gambar kepala Raja Charles akhirnya muncul di prangko Inggris yang baru. Dalam gambar prangko terbaru itu, Raja Charles terlihat tidak menggunakan mahkota. Dilansir dari ANTARA, Rabu (8/2), Prangko ini menjadi salah satu perubahan yang terjadi setelah kematian Ratu Elizabeth.

Prangko baru ini mulai dijual pada awal April. Seperti pada umumnyam, gambar Raja Charles pada prangko hanya menampilkan kepala raja dan nilanya. Sedangkan latar belakangnya dibiarkan polos.

Ketika ditanya mengenai ketiadaan mahkota, Direktur Urusan Luar dan Kebijakan di Royal Mail, David Gold, mengungkapkan, memang ada preseden raja tidak memakai mahkota. Sementara itu, prangko dengan gambar mendiang Ratu Elizabeth akan tetap berlaku dan didistribusikan sampai stok habis, kata Royal Mail.

Selain prangko, Inggris perlahan-lahan memperkenalkan pengganti koin dan uang kertas dengan gambar Raja Charles. Tentunya ini terjadi sejak kematian ibu Raja Charles pada September tahun lalu.

Sesuai dengan tradisi sejak Penny Black pertama pada 1840, perangko ‘definitif’ yang menggunakan versi potret Charles yang diadaptasi juga muncul pada mata uang baru. “Seperti semua prangko, raja menyetujuinya dan kami berharap dia senang dengan desain ini,” kata David Gold.

Menurutnya, apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan panduan. “Kami bukanlah untuk mencoba menjadi terlalu pintar atau mencoba membelok ke arah yang berbeda, melainkan untuk menjaga citra tradisional yang sudah sangat biasa bagi kita semua. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- PT Pharos Indonesia mengungkapkan, produk obat sirop Praxion bebas cemaran Etilen Glikol (EG)/Dietilen Glikol (DEG) berdasarkan hasil uji ulang di dua laboratorium independen, yakni Lab Saraswanti Indo Genetech dan Lab Sucofindo.

“Hasil dari kedua lab tersebut menunjukkan bahwa produk Praxion memenuhi spesifikasi Farmakope Indonesia VI suplemen II (memenuhi syarat),” kata Ida Nurtika selaku Director of corporate communication PT Pharos Indonesia dalam keterangannya yang dilansir dari ANTARA, Rabu (8/2).

PT Pharos Indonesia diketahui memang melakukan uji ulang obat sirop Praxion pada tiga laboratorium. Hasil uji pada dua lab di atas yang menunjukkan keamanan produk tersebut telah disampaikan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sedangkan, hasil uji dari laboratorium ketiga segera dilaporkan setelah proses uji di laboratorium tersebut selesai.

Selain melakukan uji di laboratorium independen, PT Pharos Indonesia juga melakukan pemeriksaan ulang keamanan produk di laboratorium internal. Pengujian dilakukan sesuai dengan aturan Farmakope Indonesia edisi VI suplemen II. Hasil pemeriksaan internal ini menunjukkan produk masih memenuhi spesifikasi Farmakope Indonesia.

Untuk memperkuat data, secara aktif PT Pharos Indonesia juga mengumpulkan sampel produk dari apotek-apotek untuk diperiksa mutu dan keamanannya secara intensif.

“PT Pharos Indonesia akan terus bersikap kooperatif dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan serta menunggu arahan terkait langkah lanjutan yang perlu dilakukan,” kata Ida.

Perlu diketahui, obat sirop Praxion diduga menjadi penyebab munculnya kasus baru gagal ginjal akut alias Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA). Untuk itu, PT Pharos Indonesia sebelumnya telah melakukan voluntary recall (penarikan produk secara sukarela) terhadap produk Praxion dari batch terkait. Ini sebagai tanggung jawab industri farmasi.

“Seluruh mitra distribusi dan penjualan juga diminta untuk sementara waktu tidak menjual produk Praxion sampai ada pemberitahuan lebih lanjut,” terang PT Pharos Indonesia. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan TNI-Polri untuk mengantisipasi terjadinya pertambangan ilegal. Sebab, hal ini akan sangat memengaruhi pendapatan negara dalam bidang industri mineral.

“Tadi saya sampaikan kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan proses industrialisasi menjadi terganggu, dan tugas TNI-Polri ada di situ,” kata Jokowi usai menghadiri rapat Pimpinan TNI-Polri, Jakarta, Rabu (8/2).

Kepala negara tak menginginkan adanya pertambangan ilegal di Indonesia. Hal ini akan sangat memengaruhi pendapatan negara.

“Kalau ekspor Ilegal misalnya, timah itu masih berjalan. bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI dan Polri, kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL,” ucap Jokowi.

Jokowi pun meyakini, TNI-Polri sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pertambangan ilegal. Penindakan terhadap pertambangan ilegal itu sejatinya dapat dilakukan aparat penegak hukum.

“Saya kira sudah mengerti lah apa yang harus dilakukan, tanpa harus saya jelaskan detail semuanya,” pungkas Jokowi.  (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020 – 2022. Pemeriksaan terhadap Jhonny Plate akan dilakukan, pada Kamis (9/2) besok.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengakui, telah mengirimkan surat untuk memeriksa Jhonny G. Plate sebagai saksi dalam kasus ini. Keterangannya dianggap penting untuk menyelesaikan proses penyidikan.

“Rencana, Kamis kami akan panggil Menteri (Kominfo). Surat sudah dilayangkan kemarin,” kata Kuntadi kepada wartawan, Rabu (8/2).

Kuntadi menjelaskan, pemanggilan Jhonny G. Plate ke Gedung hanya untuk mendalami sejauh mana pelaksaan ini (BTS) dan bagaimana pelaksanaanya. Asisten Umum Jaksa Agung ini mengatakan, pihaknya juga akan melakukan konfirmasi terkait proyek BTS ke Plate.

Meski surat pemeriksaan sudah dilayangkan oleh pihak Kejagung, Kuntadi mengungkapkan sampai saat ini pihak dari Menkominfo belum menkonfirmasi kedatangan.

“Belum ada komunikasi (kedatangan),” papar Kuntadi.

Sebagaimana diketahui, perkara ini telah menjerat empat orang sebagai tersangka, mereka di antaranya Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Achmad Latif; Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Kemudian, YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 dan Mukti Ali (MA) Account Director dari PT Huawei Tech Investment.

Mereka disangkakan melanggar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (*)

Reporter : JP GROUP