batampos – Keluarga besar Dwi Putri Aprilian Dini (25), gadis muda asal Lampung yang tewas akibat penyiksaan di Batam, menuntut agar seluruh tersangka dijatuhi hukuman paling berat. Meli, kakak korban menyampaikan harapan agar kejahatan yang menimpa adiknya mendapat balasan setimpal melalui proses hukum yang tegas dan tidak setengah-setengah.

“Kalau perlu hukuman mati untuk manusia seperti ini,” ujarnya tegas melalui pesan WhatsApp, Rabu (3/12).

Meli menyebut tindakan para tersangka terhadap adiknya sangat biadab dan tidak manusiawi. Baginya, tidak ada alasan yang dapat meringankan perbuatan para pelaku yang telah melakukan penyiksaan berulang hingga merenggut nyawa Putri.

Baca Juga: Putri Bukan LC, Polisi Telusuri Dugaan Penjebakan dan Eksploitasi yang Berujung Penyiksaan Putri

“Semua pelaku agar dihukum seberat-beratnya, dan harus bertanggung jawab atas semua kekejian dan kebiadaban yang mereka lakukan,” ungkapnya.

Keluarga korban juga menekankan pentingnya proses hukum yang transparan, objektif, dan tuntas. Mereka berharap tidak ada pihak yang mencoba menghalangi atau memperlambat penyelidikan.

“Harapan kami, kasus ini tetap dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku,” kata Meli.

Baca Juga: DPAD Tewas Usai Dianiaya di Mess LC, Romo Paschal Tegaskan Akan Mengawal Penanganan Kasus DPAD Hingga Tuntas

Polsek Batuampar sebelumnya telah menangkap empat tersangka, yakni Wilson alias Koko, Anik alias Ain alias Meylika Levana alias Mami, Putri Engelina alias Papi Tama, dan Salmiati alias Papi Charles. Keempatnya kini mendekam di tahanan dan menjalani pemeriksaan intensif untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi memastikan bahwa setiap perkembangan disampaikan secara profesional.

Kapolsek Batu Ampar, Kompol Amru Abdullah, menjelaskan bahwa hasil penyelidikan mengarah kuat pada tindak pembunuhan berencana. Wilson diduga sebagai pelaku utama yang memiliki peran paling dominan dalam penyiksaan yang menewaskan korban. Sementara tiga tersangka lainnya turut berperan sebagai penggerak, pemberi perintah, dan pembantu tindakan kekerasan.

Atas peran tersebut, Wilson dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Jo Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Tiga pelaku lainnya disangkakan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 atau Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman yang sama beratnya. Polisi memastikan tidak ada toleransi bagi kekerasan yang telah menghilangkan nyawa seseorang.

Berdasarkan kronologi yang dirilis polisi, penyiksaan terhadap Putri berlangsung selama tiga hari berturut-turut. Kekerasan bermula pada 25 November 2025 setelah Wilson diperlihatkan video rekayasa yang dibuat Anik, seolah-olah Putri telah mencekiknya. Tanpa mengetahui bahwa video itu palsu, Wilson tersulut emosi dan langsung melakukan penganiayaan berat.

Pada hari pertama, korban ditendang dan dipukul menggunakan sapu lidi berkali-kali di hampir seluruh tubuh. Kekerasan berlanjut pada hari kedua, 26 November dini hari, ketika Wilson memukul korban menggunakan kayu bulat dan menendang tubuh serta kepalanya hingga terbentur dinding dan dipan. Korban terus berada dalam kondisi terkurung tanpa memiliki kesempatan melarikan diri.

Puncak kekejaman terjadi pada Kamis, 27 November 2025, sekitar pukul 15.00 WIB. Ketika korban sudah lemah dan kesakitan, Wilson memborgol tangan Putri, membekap mulutnya menggunakan lakban, lalu menyemprotkan air ke tubuh dan hidung korban selama sekitar dua jam. Dalam keadaan tak berdaya, korban diduga mengalami kesulitan bernapas hingga akhirnya kritis dan meninggal keesokan harinya.

Kasus ini menimbulkan keprihatinan luas baik dari masyarakat Batam maupun keluarga besar korban di Lampung. Dengan ancaman hukuman maksimal bagi para tersangka, keluarga berharap keadilan untuk Dwi Putri dapat benar-benar ditegakkan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Putri Disiksa Tiga Hari hingga Tewas, Keluarga Putri Tuntut Hukuman Mati untuk Pelaku Penyiksaan Brutal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kepulauan Riau kembali menunjukkan geliatnya. Setelah sempat vakum sejak masa pandemi Covid-19, organisasi fotografer profesional itu menyambangi kantor PLN Batam, Rabu (3/12), untuk merajut ulang sinergi yang pernah terjalin erat selama bertahun-tahun.

Kunjungan tersebut dipimpin Komite Etik PFI Kepri, R Yusuf Hidayat. Ia menegaskan tujuan utama pertemuan adalah membangun kembali silaturahmi dan membuka ruang kolaborasi baru bersama PLN Batam.

“Silaturahmi kita sempat terputus sejak Covid. PFI Kepri vakum cukup lama. Hari ini kita ingin kembali menjalin kerja sama,” ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, PFI Kepri dan PLN Batam memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai kegiatan, mulai dari workshop, pameran foto, hingga lomba fotografi. Ia berharap kerja sama itu bisa kembali hidup seiring aktifnya PFI Kepri.

Yusuf juga menekankan bahwa misi PFI adalah menyajikan karya fotografi jurnalistik sesuai kode etik, yang membedakannya dari komunitas fotografi umum. Ia menyoroti semakin hilangnya disiplin pada penulisan caption foto yang akurat, padahal hal itu merupakan roh dari fotografi jurnalistik.

“Fotografi jurnalistik bukan hanya milik pewarta media massa. Humas perusahaan dan instansi juga perlu memahami etika dasarnya,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Yusuf turut menyinggung soal karya foto milik anggota PFI Kepri yang pernah diklaim pihak lain. Ia menegaskan PFI bertanggung jawab mengedukasi publik mengenai hak cipta dan etika penggunaan karya foto.

Sementara itu, Manager PLN Batam, Yoga, menyambut hangat kunjungan tersebut. Ia memastikan PLN Batam siap kembali bersinergi dengan PFI Kepri melalui kegiatan fotografi seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.

“Sebelumnya kita sudah bersinergi, dan kami punya harapan yang sama. Kami terbuka untuk kolaborasi dengan PFI, apalagi organisasi ini berada di bawah Dewan Pers,” kata Yoga.

Ia mengakui hingga saat ini karya-karya hasil kolaborasi dengan PFI Kepri masih digunakan PLN Batam dalam berbagai kebutuhan perusahaan.

“Foto-foto hasil lomba dan pameran dulu masih kami pakai. Ada yang dipasang di kalender, company profile, dan kegiatan resmi lainnya,” ungkapnya.

Yoga berharap kerja sama bisa diperluas melalui kegiatan kompetisi maupun pameran foto ketenagalistrikan seperti yang pernah digelar di Kepri Mall, yang menurutnya sangat berkesan.

Pertemuan PFI Kepri dan PLN Batam itu menjadi awal baru untuk menghidupkan kembali semangat fotografi jurnalistik profesional di Kepri sekaligus memperkuat hubungan antara jurnalis foto dan dunia industri. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel PFI Kepri Sambangi PLN Batam, Sinergi Fotografi Jurnalistik Siap Dihidupkan Lagi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menutup secara resmi Kegiatan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dan Pengukuran Produktivitas Tingkat Kota Batam Tahun Anggaran 2025, Rabu (3/12). Acara ini diikuti oleh 3.485 peserta yang terdiri dari calon tenaga kerja dan pekerja aktif, serta turut menghadirkan Muspika, perwakilan perusahaan, HRD, dan stakeholder dunia industri.

Penutupan kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang menegaskan bahwa peningkatan kompetensi merupakan kunci utama dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan di Batam.

Dalam sambutannya, Amsakar menguraikan bahwa problem ketenagakerjaan di Batam bukan sekadar kurangnya lapangan pekerjaan, tetapi lebih pada minimnya kualitas keahlian dibanding kebutuhan industri.

“Problem ketenagakerjaan di Batam adalah kompetensi. Usia produktif kita tinggi, tetapi rekrutmen tenaga kerjanya terbatas. Karena itu pelatihan dan sertifikasi menjadi penting agar tenaga kerja kita bisa diterima HRD perusahaan dan tidak menambah angka pengangguran,” tegasnya.

Amsakar menyebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Batam berada pada angka 7,86 persen, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap angka pengangguran di Provinsi Kepri.

“Ini bukan prestasi. Ini berita duka. Dan menjadi tanggung jawab kolektif kita semua,” ujarnya.

Amsakar juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah berdialog dengan para HRD dari perwakilan 30 perusahaan. Ia mendorong kebijakan afirmasi tenaga kerja lokal sebesar 10–20 persen minimal untuk dapat diterima di sektor industri Batam, terutama bagi yang telah memiliki sertifikasi resmi.

“Saya harapkan HRD open dengan persoalan rekrutmen ini. Beri prioritas tenaga kerja lokal yang sudah bersertifikasi, baru setelah itu buka ruang bagi pekerja dari luar daerah,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta pola rekrutmen melalui PPDN tidak lagi menjadi prioritas, demi memperkuat serapan tenaga kerja lokal.“Prioritas kita adalah anak-anak Batam dulu. Setelah itu baru pekerja dari luar daerah seperti Sumbar, Sumut, Jabar, Jatim, dan daerah lainnya,” tegasnya.

Amsakar turut menekankan tiga prinsip pembangunan yang menjadi pijakan kerja Pemko Batam, yaitu mengadakan yang belum ada, meningkatkan yang sudah ada dan memberdayakan masyarakat.

“Yang kita lakukan hari ini adalah memberdayakan. Jika tiga hal ini kita jalankan konsisten, Insyaallah Batam akan menjadi negeri yang hebat. Batam harus menjadi seperti gula yang dikerumuni semut,” ucapnya optimistis.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Yudi Suprapto menyampaikan bahwa pelatihan dan Bimtek sertifikasi dilaksanakan selama hampir 11 bulan, mulai Februari hingga Desember 2025, dengan proses pendaftaran secara online.

“Jumlah pelatihan bagi calon pekerja sebanyak 83 program dengan peserta 3.449 orang, dan Bimtek sertifikasi bagi pekerja aktif berjumlah 53 program dengan 1.396 peserta,” jelas Yudi.

Program pelatihan dilakukan bekerja sama dengan 26 LPK dari total 118 LPK swasta berizin di Batam, dengan metode pembelajaran dikelola instruktur LPK dan assesmen dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi, sertifikat dari BNSP atau dari Kementerian sesuai ketentuan.

Bidang pelatihan mencakup sektor industri dan jasa, di antaranya Migas, Welder dan pengelasan, Forklift dan heavy equipment, Rider / logistik, Bahasa asing, Jasa pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif, Bidang digital dan banyak sektor lainnya.

Di akhir kegiatan, Yudi berharap sertifikasi kompetensi dapat menjadi modal strategis agar lulusan pelatihan mampu bersaing di dunia industri modern.

“Pemerintah Kota Batam berharap putra-putri Batam dapat bersaing dan menduduki jabatan produktif pada lowongan yang tersedia,” tutupnya.

Kegiatan pelatihan kompetensi dan sertifikasi ini menjadi langkah konkret Pemko Batam untuk mencetak tenaga kerja profesional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menekan angka pengangguran di daerah industri terbesar di Sumatera itu.

Ke depan, Pemko Batam berkomitmen menghadirkan kebijakan afirmatif ketenagakerjaan lokal dan memperluas konektivitas antara LPK, pemerintah, dan dunia usaha. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel 3.485 Peserta Rampungkan Pelatihan, Pemko Desak HRD Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal Bersertifikat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kebocoran pipa transmisi di depan Panbil Plaza, Muka Kuning, dipastikan tidak berdampak terhadap pelanggan.

Hal ini ditegaskan Direktur Badan Usaha SPAM, Fasilitas, dan Lingkungan, Iyus Rusmana, yang menyebut bahwa perbaikan dilakukan tanpa melakukan pemadaman atau penghentian aliran air (shut down).

“Untuk perbaikan pipa steel DN 400 mm di depan Panbil Mall dan pipa steel DN 600 mm di Jalan Letjend. Suprapto depan gerbang masuk IPA Muka Kuning, tim perbaikan tidak mematikan air. Tujuannya agar tidak terjadi dampak terhadap suplai ke area pelayanan,” kata Iyus.

Sebelumnya, sebuah pipa air di depan Panbil Plaza mengalami kebocoran pada Rabu (3/12) sekitar pukul 12.41 WIB. Air bertekanan tinggi menyembur ke tengah jalan dan membuat kondisi jalanan licin.

Pengendara motor terlihat menepi menghindari semburan, sementara mobil memperlambat laju bahkan ada yang memanfaatkan kesempatan untuk mencuci kendaraan.

Corcomm PT Air Batam Hilir, Ginda Alamsyah, mengatakan, kebocoran terjadi pada pipa transmisi DN 400.

Bagian pipa yang terlepas memicu semburan air deras ke jalan dan berpotensi mengganggu arus lalu lintas.

Tim teknis PT Air Batam Hilir bergerak cepat setelah menerima laporan. Langkah tanggap darurat dilakukan dengan sigap, dan dalam kurang dari 12 menit.

“Semburan air berhasil dihentikan serta kebocoran dikendalikan. Penanganan cepat ini sekaligus meminimalkan dampak terhadap pengguna jalan maupun pelayanan air,” ucap Ginda.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen PT Air Batam Hilir dan BU SPAM dalam menjaga keandalan layanan serta memastikan setiap insiden dapat ditangani dengan cepat demi kenyamanan masyarakat Batam. (*)

Artikel Perbaikan Dilakukan Tanpa Penghentian Suplai Air pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Bea dan Cukai (BC) Batam menegaskan hingga kini masih menunggu pelimpahan resmi kasus 2 kontainer bermuatan furnitur bekas yang sebelumnya ditangani Polresta Barelang. BC menyebut proses penyelesaian unsur kepabeanan pada perkara itu belum tuntas, sehingga pelimpahan menjadi kunci untuk melanjutkan penindakan.

Kepala BC Batam, Zaky Firmansyah, mengatakan pihaknya menghargai setiap proses yang sedang berjalan di kepolisian. Namun ia menekankan bahwa kasus tersebut memiliki unsur pidana kepabeanan karena muatan kontainer seharusnya ditempatkan di gudang berkaitan barang kepabeanan.

“Kani menunggulah ya. Kepabeanannya belum selesai. Kami berterima kasih apabila diserahkan, begitu juga dengan para pelaku, karena ada unsur pidana di situ,” ujar Zaky saat ditemui di BNNP Kepri, Rabu (3/12).

Baca Juga: Kapolresta: Tidak Ada Penghentian Kasus Dua Kontainer, Semua Pihak Akan Diperiksa, Penyidikan Jalan Terus

Ia menjelaskan, kontainer-kontainer itu sudah terlebih dahulu ditangani BC Batam pada 14 Oktober 2025. Saat itu, petugas melakukan penegahan setelah sistem NHI (Notation Intelligent) mendeteksi adanya kejanggalan terhadap deklarasi barang.

Dalam dokumen pemberitahuan, isi kontainer disebut sebagai perabot bekas. Hasil pemeriksaan BC Batam mengonfirmasi barang-barang tersebut memang 100 persen furnitur bekas, bukan balpres ataupun barang baru seperti yang sempat diberitakan.

“Kami lakukan penegahan di Tanjungpinggir. Yang diberitahukan perabot bekas, dan setelah diperiksa memang semuanya bekas. Tidak seperti informasi yang beredar bilangnya baru,” tegas Zaky.

Setelah penegahan dilakukan, BC menginstruksikan pemilik barang untuk memindahkan kontainer tersebut ke TPP Tanjunguncang. Pemindahan itu diperlukan agar pemeriksaan lanjutan tidak terganggu dan tetap berada dalam jalur pabean resmi.

Namun pada proses pemindahan, kontainer justru diketahui dibawa ke lokasi lain. Padahal, kontainer tersebut sudah digembok menggunakan segel resmi BC. “Gembok itu mewakili negara. Terregistrasi di kami dan benar asli. Memang waktu dibawa tidak diawasi langsung anggota,” kata Zaky.

Ia menjelaskan bahwa selama segel tidak rusak, pengawasan fisik langsung tidak wajib dilakukan. Namun jika segel dibuka tanpa sepengetahuan petugas, maka dapat menimbulkan tindak pidana. “Kalau dibuka tanpa pengetahuan petugas, itu masuk ranah pidana, ada di pasal 5,” ujarnya.

Zaky membenarkan bahwa posisi awal kontainer berada di Tanjungpinggir sebelum dilakukan penindakan oleh BC. Terkait adanya oknum yang diduga terlibat dalam penyimpangan jalur barang tersebut, Zaky membantah.

“Sudah klarifikasi. Tak benar informasi itu,” tegasnya.

Terkait koordinasi dengan Polresta Barelang, Zaky memastikan komunikasi sudah beberapa kali dilakukan. BC Batam bahkan telah dipanggil untuk menjelaskan fakta-fakta teknis penanganan kepabeanan. “Sudah ada koordinasi. Sudah beberapa kali kami jelaskan detailnya,” katanya.

Meski demikian, pelimpahan kasus hingga kini belum juga dilakukan. Padahal penanganan perkara telah berjalan lebih dari tiga pekan. “Mudah-mudahan segera dilimpahkan. Sudah tiga minggu. Kalau teman-teman dengar ada gelar perkara, silakan ditanyakan ke Polres,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa BC Batam tidak ingin memperpanjang polemik kewenangan. Yang penting, kata dia, adalah penegakan hukum berjalan sesuai jalur dan saling menghormati antara instansi.

“Sekarang kan bekerja kolaborasi. Tidak ada menang-menangan. Saling menghormati proses, itu yang harus dijunjung,” tegasnya.

Zaky menutup dengan memastikan BC Batam siap melanjutkan proses hukum begitu pelimpahan dari Polresta Barelang diterima. “Kami ikuti proses. Tinggal menunggu waktu saja,” tutupnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Tiga Minggu Berlalu, BC Batam Masih Tunggu Pelimpahan Kasus 2 Kontainer dari Polresta pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan terus memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi siswa yang berada di wilayah hinterland atau pulau-pulau. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Hendri Arulan, mengatakan bahwa pembangunan dapur SPPG (Sentra Penyediaan Pangan Gizi) 3T saat ini sedang berlangsung di sejumlah wilayah terpencil.

Hendri menjelaskan, untuk wilayah hinterland baru terdapat satu dapur yang beroperasi di Belakang Padang. Sementara untuk pulau-pulau lain yang masuk kategori 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan) akan dibangun SPPG khusus sebagai penunjang kebutuhan gizi siswa di daerah tersebut.

“Untuk hinterland, dapurnya baru ada di Belakang Padang. Jadi untuk pulau-pulau yang lain nanti ada SPPG yang kita kenal dengan SPPG 3T. Khusus untuk pulau-pulau ini, yang kita nyatakan sebagai daerah terpinggir atau terluar. Jadi ini nanti yang akan mensupport BGN dari dapur 3T,” jelas Hendri, Rabu (3/12).

Hendri menambahkan, berapa pun jumlah siswa di pulau tersebut, layanan MBG tetap wajib tersedia melalui dapur 3T, karena fasilitas tersebut bukan hanya melayani anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan balita yang membutuhkan dukungan gizi.

“Berapapun ada siswa di pulau itu, misalnya hanya 15 anak, tetap wajib didirikan dapur di situ. Mungkin ada ibu hamil atau balita yang belum sekolah nanti dapur tersebut yang akan mensupport,” ujarnya.

Saat ini proses pembangunan dapur 3T sedang berjalan dan ditargetkan mulai beroperasi pada awal Januari 2026. “Sekarang dalam proses pembangunan dapur 3T, mudah-mudahan kita berharap awal Januari sudah berjalan,” tambahnya.

Secara keseluruhan, perkembangan Program Makan Bergizi Gratis di Batam menunjukkan progres menggembirakan. Dari target 125 titik dapur SPPG, sebanyak 97 dapur telah selesai dan beroperasi, sementara 28 titik lainnya sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan.

“Sampai sekarang sudah berjalan. Target kita 125 titik, dan sampai saat ini terakhir informasi yang saya terima sudah 97 titik SPPG atau dapur yang berdiri. Berarti lebih kurang 28 titik yang sekarang ini dalam proses penyiapan,” kata Hendri.

Ia menargetkan seluruh fasilitas tersebut sudah dapat beroperasi pada awal tahun 2026 sehingga seluruh siswa penerima MBG dapat terlayani sepenuhnya.

Hendri juga menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 80 persen siswa di Batam sudah menerima layanan MBG. Namun masih terdapat beberapa kelompok yang belum terjangkau, terutama di satuan pendidikan kecil dan wilayah hinterland.

“Yang menerima MBG sudah 80 persen. Tinggal memang ada tercecer di satuan pendidikan tingkat PAUD yang jumlah siswanya 15 orang, kemudian di pondok pesantren, dan beberapa siswa di hinterland. Ini nanti akan kita koordinasikan dengan BGN agar semuanya bisa terpenuhi,” tegasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Dapur 3T Dibangun, Semua Siswa Hinterland Ditargetkan Terima MBG pertama kali tampil pada Metropolis.