batampos –  Evakuasi terhadap Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dan tujuh orang lainnya di kawasan hutan Tamiai, Batang Merangin, Kabupaten Kerinci dilanjutkan Selasa pagi sekitar pukul 06.00 WIB dengan mengerahkan enam unit helikopter.

Evakuasi terhadap korban kecelakaan helikopter ini tetap diupayakan melalui jalur udara menggunakan helikopter karena sulitnya menggapai lokasi melalui darat. Tim evakuasi udara berpacu dengan waktu karena berdasarkan informasi BMKG, kawasan Kerinci itu akan mengalami kabut saat menjelang siang sehingga evakuasi terbaik dilakukan pada pukul 09.00-12.00 WIB.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto di Jambi, mengatakan enam unit helikopter yang dioperasikan berasal dari Basarnas, TNI AU, Baharkam Polri, Polda Sumsel dan helikopter milik perusahaan di Jambi

Ia menjelaskan, proses evakuasi menggunakan helikopter ini membutuhkan ruang terbuka sekitar 15 meter persegi agar hoist yang diturunkan tidak terganggu dan tidak ada partikel-partikel kecil seperti ranting yang mengenai korban.

Skema evakuasi ini nantinya, para korban akan diikat menggunakan tandu kemudian ditarik menggunakan hoist ke dalam helikopter. Setelah Kapolda Jambi dan rombongan berhasil dievakuasi, selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.

Adapun helikopter yang akan digunakan untuk mengangkat Kapolda Jambi dan tujuh korban lainnya adalah helikopter Super Puma milik TNI AU dan helikopter miliki Basarnas. Selain itu, dijadwalkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan ke Jambi Selasa siang guna memantau evakuasi Kapolda Jambi dan tujuh korban lainnya pada hari ketiga ini.

Sebelumnya helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono bersama tujuh orang lainnya terjatuh di Desa Tamiai, Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Minggu, sekitar pukul 11.00 WIB, setelah mendarat darurat di lokasi tersebut.    (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) memgungkap, telah menerbitkan 2.171 sertifikat halal (SH) sejak Januari 2023. Jumlah yang cukup besar sampai dengan awal tahun tersebut.

“Sampai hari ini, tercatat ada 2.171 SH yang diterbitkan. Ini memuat 38.480 produk, termasuk Mixue yang SH nya terbit tanggal 16 Februari 2023,” ujar Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, Selasa (21/2).

Aqil mempersilakan pelaku usaha yang sudah memiliki produk bersertifikat untuk memasang label Halal Indonesia di produknya. “Untuk pemasangan label Halal Indonesia, silakan mengacu pada Kepkaban BPJPH No 40/2022. Ketentuan ini juga dapat diunduh melalui akun SiHalal masing-masing pelaku usaha,” kata Aqil.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan, nomor yang dicantumkan dalam label merupakan nomor Sertifikat Halal yang dikeluarkan BPJPH. “Ini jangan sampai salah. Karena masih ditemukan pada beberapa pelaku usaha, yang mereka cantumkan di label adalah nomor KH atau Ketetapan Halal,” ungkap Aqil.

“Ini sekalian kami kembali mengingatkan, bila pelaku usaha baru memiliki nomor KH, artinya proses sertifikasi halalnya belum selesai. Pelaku usaha harus memiliki nomor sertifikasi halal, baru dapat dinyatakan proses sertifikasi produknya tuntas,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Terpilihnya dua menteri dalam kepengurusan PSSI 2023–2027 menuai sorotan. Terutama Menpora Zainudin Amali, menteri yang seharusnya menaungi semua cabang olahraga.

Kemarin (20/2) Amali menghadap Presiden Joko Widodo terkait dirinya menjadi wakil ketua umum PSSI. Dari pertemuan itu, dia mengaku akan lebih fokus mengurus sepak bola. ”Karena saya menyampaikan kepada teman-teman, saya harus memilih dan saya sampaikan kepada Bapak Presiden, ’Bapak, saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, menjadi pengurus PSSI’,” ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pernyataan tersebut, menurut Amali, sudah dipahami presiden. ”Dan, beliau menyampaikan kepada saya, saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus pada sepak bola,” lanjutnya.

Apakah itu berarti Amali mengundurkan diri dari kursi Menpora? Politikus Partai Golkar tersebut tidak memberikan jawaban secara tegas. ”Sudah jangan dijelasin panjang-panjang lagi itu. Masak kalian tanya lagi itu. Jadi, beliau sudah mengizinkan saya untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola mendampingi Pak Erick Thohir, Bu Ratu Tisha, dan teman-teman exco,” katanya.

Intinya, sambung Amali, dirinya sudah mendapat izin dari presiden untuk konsentrasi dan fokus mengurus sepak bola. ”Saya kan sudah menyampaikan saya akan konsentrasi dan fokus di sepak bola, kemudian presiden mengizinkan, silakan. Sudah oke, masak yang gitu harus diterjemahkan panjang-panjang lagi,” ucapnya.

Ketidakjelasan itu masih berlanjut ketika Amali menyebutkan bahwa hari ini (21/2) dia akan berdiskusi dengan pengurus PSSI soal Piala Dunia U-20 yang berlangsung 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. ”Kita akan persiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena saya masih Menpora, mungkin besok (hari ini, Red) paling lambat ya Pak Ketua Umum (Erick Thohir), saya akan mengundang PSSI untuk membicarakan persiapannya. Semuanya kita akan lakukan sesuai dengan bimbingan dan panduan dari FIFA,” terang dia.

Pihak istana pun tidak memberikan pernyataan tegas terkait status Zainudin Amali sebagai menteri. Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang ditemui seusai rapat terbatas enggan berbicara banyak. Dia hanya menegaskan bahwa setiap menteri yang maju menjadi pengurus organisasi di luar pemerintahan pasti sudah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo. ”Baik Pak Erick menjadi ketua umum PSSI maupun Pak Zainudin Amali menjadi wakil ketua, pasti sudah mendapatkan izin dari presiden,” jawabnya diplomatis.

Dia meminta masyarakat menunggu keputusan resmi mundur atau tidaknya Amali dari jabatan Menpora.

Terpisah, Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, pernyataan Amali tersebut sebatas menunjukkan sikapnya yang siap mundur. Itu dilakukan sebagai respons atas munculnya dinamika di masyarakat yang mempertanyakan efektivitasnya merangkap jabatan. ”Dalam kondisi seperti itu, Pak Amali membuat statement bahwa dia siap mundur,” ujarnya kemarin.

Namun, apakah akan benar-benar mundur atau tidak, itu bergantung presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

Ditemui di kompleks istana kepresidenan, Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan posisi Zainudin Amali kepada Jokowi. ”Tunggu arahan Bapak Presiden,” kata Airlangga ketika ditanya apakah partainya akan mencalonkan figur pengganti Amali.

Sementara itu, kemarin rombongan pengurus PSSI periode 2023–2027 bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Berbagai topik menjadi pembahasan.

Ketum PSSI Erick Thohir memanfaatkan pertemuan itu untuk bertukar pikiran langsung dengan presiden. ”Ini membuktikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi sangat peduli pada sepak bola nasional,” katanya.

Dia menyebutkan, presiden memberikan banyak masukan. Intinya, pemerintah siap mendukung transformasi sepak bola Indonesia.    (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Kejaksaan Agung menjelaskan alasan jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding atas perkara Ferdy Sambo dan tiga terdakwa pembunuhan Brigadir J lainnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa upaya hukum ini untuk membuat bantahan atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal Wibowo.

“Banding ini menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Ketut seperti dikutip Antara, Selasa (21/2).

Dalam banding oleh terdakwa berupaya untuk mendapat keringanan hukuman atas vonis majelis hakim. Sementara itu, banding oleh JPU untuk mempertahankan vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim.

Ia mengatakan bahwa JPU akan mengajukan memori banding dan juga kontra memori banding berupa risalah yang membuat bantahan-bantahan terhadap para terdakwa yang mengajukan banding.

Upaya hukum ini, kata dia, agar JPU tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum berikutnya apabila hakim tingkat tinggi mengabulkan banding para terdakwa. JPU, kata Ketut, mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan argumentasi hukum yang sudah dibacakan dan tertuang dalam surat tuntutan.

“Argumentasi hukum yang telah tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding sehingga persamaan hak dalam upaya hukum dapat diakomodasi pada saat mengajukan upaya hukum kasasi,” terangnya.

Menurut Ketut, JPU mengajukan banding walaupun semua pertimbangan hukum sudah diambil alih dan hukuman kelima terdakwa diperberat dalam vonis pengadilan. JPU, kata dia, menerapkan prinsip equality before the law (kesamaan di depan hukum) dalam proses peradilan dan bukan semata-mata karena perbedaan strafmaat (tinggi rendahnya hukuman).

Namun, lanjut Ketut, ketika keputusan pengadilan tinggi mengabulkan seluruhnya, JPU mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan argumentasi hukum yang sudah dibacakan dan tertuang dalam surat tuntutan dan argumentasi hukum yang telah tertuang dalam memori banding dan kontra memori banding.

Dasar pertimbangan pengajuan banding lainnya, kata dia, yakni sebagaimana aturan normatif hukum acara pidana berdasarkan rumusan Pasal 67 KUHAP yang berbunyi: “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

“Upaya hukum banding oleh JPU dilakukan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada poin 4 tentang sikap penuntut umum terhadap putusan pengadilan huruf k dan l,” kata Ketut.

Dalam Pedoman Jaksa Agung huruf K menyebutkan dalam hal terdakwa mengajukan banding, penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding.

Huruf l berbunyi: “Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada huruf k menjadi dasar untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”  (*)

Reporter: JP Group