batampos – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam dan menyesalkan pembakaran salinan Al Quran di depan kantor Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia.

“Mengecam keras dan sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh kelompok ekstrem kanan yang dipimpin oleh Rasmus Paludan. Ini sudah dilakukan beberapa kali oleh Paludan dan kelompoknya,” ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan di Jakarta, Senin, (23/1).

Sudarnoto juga mengatakan, tindakan ini beberapa waktu yang lalu menuai konflik di beberapa tempat di Swedia.

Hal itu bukan saja tindakan yang sangat memalukan, kata Sudarnoto, tetapi juga tindakan yang tidak beradab.

“Paludan dan kelompok ekstrem ini adalah kelompok ‘uncivilized’, tak beradab dan menjadi musuh bagi semua orang yang berpikiran sehat,” katanya.

Ia mengatakan Paludan dan kelompoknya dengan sengaja terus menebar xenofobia, rasialisme, dan Islamofobia.

“Kelompok ini benar-benar telah melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip keharusan menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak beragama,” kata dia.

Swedia seharusnya sudah menjadi negara di mana hak dan kebebasan beragama setiap warga dijamin secara hukum dan politik.

Karena itu, kata dia, pemerintah Swedia harus menindak tegas Paludan dan semua pihak yang melindungi tindakan kelompok ekstremis itu.

Jika tidak, kata Sudarnoto, maka ekstremisme dan Islamofobia akan terus menyebar dan membahayakan kemanusiaan di mana-mana.

“Akan tetapi saya heran, meskipun sudah dilakukan beberapa kali, pemerintah Swedia belum menindak tegas Paludan. Ini sama saja pemerintah (Swedia) melakukan pembiaran terhadap Islamofobia dan bertentangan dengan keputusan PBB untuk melawan Islamofobia,” ujarnya.

Ia meminta Duta Besar Swedia untuk Indonesia menyampaikan penjelasan secara terbuka terkait kasus ini dan berjanji akan menindak dan menghentikan seluruh bentuk ekstremisme.

“Di samping itu, hemat saya Kemenlu seharusnya melakukan diplomatic appeal kepada Dubes Swedia di Jakarta. Berikan peringatan kepada Dubes Swedia agar pelaku ditindak dan pemerintah Swedia harus beriktikad baik untuk melawan Islamofobia. Jangan sampai, hubungan persahabatan Swedia-Indonesia ini terganggu karena kasus ini dibiarkan,” ujar dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berulang tahun ke-76 pada Senin, 23 Januari 2023.

“Ibu Megawati Soekarnoputri tidak melakukan perayaan secara khusus dan beliau berkumpul bersama keluarga dan sahabat-sahabat beliau sehingga tidak dilakukan ‘open house’,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta Senin.

Suasana di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, tampak di teras rumah berjejer bunga papan. Salah satunya bunga papan dari putra pertama Soekarno, yang juga kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra.

Hasto mengatakan di ruang utama telah disiapkan sejumlah meja bundar berwarna merah dengan kursi dibaluti warna putih. Saat ini sejumlah tamu, sahabat, dan pengurus pusat PDIP telah hadir di lokasi.

“Nanti saat Ibu Mega memasuki ruangan acara dimulai dengan doa,” kata Hasto di kediaman Megawati.

Untuk diketahui saat berpidato pada HUT Ke-50 PDIP, 10 Januari 2023, Megawati menyampaikan keinginan untuk perayaan ulang tahunnya digelar sederhana.

Hasto mengatakan meski Megawati ingin perayaan secara sederhana, tampak karangan bunga tak berhenti masuk ke teras Presiden Ke-5 RI tersebut.

“Bunga papan dan kembang tersebut diterima dengan baik. Atas nama Ibu Mega, kami mengucapkan terima kasih,” ucap Hasto.

Hasto mengatakan jajaran pengurus pusat dan daerah beserta kader banteng di seluruh Indonesia memberikan ucapan selamat dan doa kepada Putri Proklamator RI Soekarno tersebut. Bahkan, kata dia, hari ini digelar dapur umum secara serempak di seluruh wilayah.

“Pengurus dari berbagai wilayah kirim video dan saya tadi sempat menunjukkan video aktivitas kader tersebut ke Ibu Mega dan beliau mengucapkan terima kasih. Tidak lupa Ibu Mega berpesan agar kader partai bergerak membantu ikut menangani stunting dengan menyiapkan makanan bergizi yang terjangkau dengan berdikari,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mempertanyakan sikap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang belum juga menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan pada proses verifikasi partai politik. Padahal, pihak koalisi telah menyampaikan laporan sejak pertengahan Desember 2022 lalu.

“DKPP yang diberikan mandat untuk menerima aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu diketahui sangat lambat memprosesnya. Selain tidak mendapatkan kepastian hukum, praktik kecurangan pemilu ini pun seakan dianggap angin lalu saja,” kata Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (23/1).

Kurnia menjelaskan, pelaporan ke DKPP setelah mendapatkan banyak bukti, baik dokumen maupun elektronik, berkaitan dengan hal tersebut, melalui Pos Pengaduan Kecurangan Verifikasi Partai Politik. Dia menyebut, dugaan kecurangan terkait adanya intimidasi Komisioner KPU RI kepada KPU daerah untuk meloloskan partai politik tertentu.

“Polanya hampir serupa di setiap daerah, anggota KPU RI disinyalir mengancam anggota KPU daerah untuk meloloskan partai tertentu dalam fase verifikasi partai politik, baik administrasi maupun faktual,” papar Kurnia.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini mengungkapkan, dalam beberapa pemberitaan sudah beredar rekaman yang mengarah pada dugaan keterlibatan dua anggota KPU RI, yakni Idham Holik dan Hasyim Asy’ari dalam praktik lancung tersebut.

“Idham sendiri diketahui melontarkan pernyataan kontroversi saat perhelatan Konsolidasi Nasional KPU dengan mengatakan jika tidak patuh terhadap perintah, maka akan ‘dirumah sakitkan’.

Sedangkan Hasyim, melalui rekaman layar komunikasi telepon genggam meminta bantuan meloloskan partai tertentu kepada anggota KPU Provinsi, dan rekaman audio disinyalir sedang meyakinkan anggota KPU daerah terkait dengan perintah melakukan kecurangan verifikasi partai politik,” beber Kurnia.

Lambatnya DKPP memproses pelaporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, lanjut Kurnia, diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) juncto ayat (7) juncto ayat (8) Peraturan DKPP RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan itu, seharusnya diamini oleh DKPP.

“Secara rinci tahapan administrasi saat pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang mewajibkan DKPP untuk memberitahukan perkembangan kepada pelapor paling lambat lima hari setelah dokumen diterima,” tegas Kurnia.

Kurnia menuturkan, alih-alih ditegakkan, sejak laporan dugaan kecurangan verifikasi partai politik disampaikan pada 21 Desember 2022, DKPP baru mengirimkan perkembangan pelaporan pada 5 Januari 2023. Dia menyebut, DKPP tidak bersikap profesional menelaah laporan masyarakat.

“Dari sini sudah jelas lembaga pengawas etik tersebut bersikap tidak profesional, karena baru menginformasikan hasil pemeriksaan administrasi setelah sebelas hari dokumen diterima.

Bagi Koalisi, mestinya DKPP dapat bertindak cepat dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik ini. Sebab, indikasi kecurangan pemilu yang dilakukan pimpinan KPU RI sudah terang benderang,” tukasnya.

Merespons ini, Ketua DKPP Heddy Lugito menyatakan, saat ini pelaporan tersebut masih dalam tahapan proses verifikasi material. Jika pelaporan tersebut memenuhi syarat, DKPP akan segera melakukan persidangan.

“Saat ini masih dalam proses verifikasi material. Bila lolos, akan diregestrasi masuk antrean jadwal sidang,” demikian Heddy menandaskan. (*)

Reporter: JP Group