Minggu, 17 Mei 2026
Beranda blog Halaman 6076

Bantu Evakuasi Kapolda Jambi, TNI-AU Kirim Heli Super Puma

0

batampos – TNI-AU ikut mengerahkan satu unit helikopter dari Skadron Udara 6 untuk membantu proses evakuasi.

Kepala Dinas Penerangan TNI-AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah menyatakan, pihaknya telah mengirim helikopter NAS-332 Super Puma dari Pangkalan Udara (Lanud) TNI-AU Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat, ke Lanud TNI-AU Roesmin Nurjadin di Pekanbaru, Riau. Indan menjelaskan, helikopter itu dilengkapi peralatan hoist.

”Yang memungkinkan pertolongan korban dengan teknik hovering (tanpa mendarat, Red),” imbuhnya. TNI-AU juga menyertakan satu regu pasukan khusus dari Batalyon Komando 462 Pasukan Gerak Cepat (Pasgat).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Tim evakuasi telah menemukan lokasi jatuhnya helikopter yang mengangkut rombongan Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono. Tim darat bahkan telah bertemu dengan para korban.

Namun, proses evakuasi ternyata tidak mudah. Sebab, cuaca buruk menyelimuti kawasan hutan di Bukit Tamia, Kerinci, Jambi. Hingga kemarin sore, proses evakuasi Kapolda Jambi dan tujuh anak buahnya belum bisa dilakukan.

Tim darat yang telah mencapai lokasi para korban terdiri atas 3 personel Basarnas, 2 dokter kepolisian, dan 6 anggota Korps Brimob. Mereka juga dibekali obat-obatan dan logistik yang dibutuhkan oleh para korban.

Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, tim darat telah merawat para korban yang terluka. Yang terluka cukup parah, antara lain, Kapolda Jambi. Tangan kanannya patah. Rencana awal, tim darat akan menandu para korban ke lokasi yang mudah dijangkau oleh helikopter. Namun, hal itu urung dilakukan. Sebab, turun hujan deras disertai angin kencang dan petir. Kondisi hutan yang penuh kabut turut menyulitkan proses evakuasi. Karena itu, tim akhirnya fokus untuk memberikan pertolongan medis, mendirikan tenda, dan membuat api unggun.

”Batas waktunya pukul 20.00 (tadi malam, Red) untuk menunggu cuaca membaik dan evakuasi bisa dilakukan. Kalau tidak, evakuasi dilanjutkan Selasa pagi (hari ini),” urainya.

Selain cuaca buruk, proses evakuasi juga terhambat medan yang sulit karena berada di tebing terjal. Karena itu, helikopter tidak bisa langsung turun vertikal untuk mengangkut para korban. ”Harus mencari lokasi turun, baru korban dibawa ke helikopter,” paparnya.

Dia mengatakan, semua korban akan dirawat di RS Bhayangkara. Namun, bila perawatan kurang maksimal, Polri telah menyiapkan pesawat untuk membawa korban agar bisa dirawat di Jakarta. ”Satu pesawat Polri disiapkan untuk itu,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci (BMKG Kerinci) Kurnianingsih mengungkapkan, cuaca di wilayah Kabupaten Kerinci, khususnya di Batang Merangin yang merupakan lokasi pendaratan darurat helikopter yang ditumpangi rombongan Kapolda Jambi, diperkirakan hujan sejak sore hingga malam. Kondisi tersebut, lanjut Kurnianingsih, dapat mengganggu proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi.

Terlebih, berdasar informasi yang dia terima, proses evakuasi hanya bisa dilakukan lewat jalur udara. Hingga pukul 15.00 WIB kemarin, proses evakuasi lewat udara sebenarnya masih bisa dilakukan. ’’Tapi, setelah pukul 16.00 WIB ke atas, kemungkinan tidak bisa lagi,’’ jelasnya.

Kurnianingsih menjelaskan, lokasi jatuhnya helikopter merupakan daerah perbukitan. Ketinggiannya sekitar 1.700 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut. Jika terjadi hujan, otomatis jarak pandang berkurang. ’’Hal itu dapat membahayakan helikopter yang melakukan evakuasi,’’ terangnya. ’’Mudah-mudahan besok pagi (hari ini, Red) cuaca cerah sehingga proses evakuasi bisa dilanjutkan,’’ sambungnya.

Tim evakuasi merawat para korban di perbukitan Temiai, Kabupaten Kecinci, Jambi, Senin (20/2). (KOREM 042/GAPU)

Pada bagian lain, perjalanan heli Kapolda Jambi beserta rombongan dikaitkan dengan pengamanan kedatangan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Jambi. Juru Bicara JK Husain Abdullah menyampaikan klarifikasi soal keterkaitan tersebut. Husain menegaskan, perjalanan Kapolda Jambi beserta rombongan menggunakan heli itu bukan dalam rangka pengamanan JK. Dia menjelaskan, kegiatan pengamanan JK di dalam maupun di luar negeri merupakan otoritas Paspampres Grup D. Seperti diketahui, Paspampres Grup D adalah satuan Paspampres untuk pengawalan para mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya.

Dia mengatakan, dalam pengamanan, biasanya memang ada kaitan dengan lembaga lain. Termasuk dengan kepolisian. Tetapi, Husain menegaskan bahwa sifatnya sebatas koordinasi. Untuk itu, dia meluruskan informasi yang mengaitkan perjalanan nahas tersebut dengan kedatangan JK. Husain menjelaskan bahwa lawatan JK ke Jambi pada Senin (20/2) dalam rangka mengunjungi PLTA Kerinci di Jambi. Dalam kegiatan tersebut, JK mengundang Gubernur Jambi Al-Haris dan Kapolda Jambi untuk meninjau proyek PLTA Kerinci. PLTA itu merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

Husain menambahkan, perjalanan heli Kapolda Jambi beserta rombongan sejatinya terkait dengan rencana peresmian Sentra Pelayanan Polres Kerinci. “Kebetulan di saat yang sama, Kapolda Jambi akan meresmikan Sentra Pelayanan Terpadu Polres Kerinci,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group

Banjir Rob Genangi Kawasan Pelantar II

0

 

 

batampos  – Banjir rob kembali genangi sejumlah wilayah pesisir di Tanjungpinang sejak Senin (20/2/2023). Hingga hari kedua ketinggian banjir terus meningkat hingga 30 sentimeter.

Foto : Peri Irawan/Batam Pos.
Seorang pengendara sepeda motor melintasi banjir rob di Jalan Pelantar II, Selasa (21/2/2023)

Pantauan Batam Pos, Selasa (21/2/2023) di Jalan Pelantar II, banjir rob membuat sejumlah kendaraan roda dua yang melintas menjadi mogok.

Salah seorang warga, Akong, mengatakan banjir rob di Pelantar II itu tepatnya persimpangan Jalan Gambir memang sudah sering terjadi setiap tahun.

“Biasanya sebelum dan sesudah imlek banjir rob ini selalu muncul, karena air laut lagi naik,” kata Akong, di Pelantar II, Selasa (21/2/2023).

Menurut Akong banjir rob itu tidak dapat dihindari karena ketinggian air laut yang lebih tinggi dari biasanya. Akibatnya banyak sepeda motor warga mogok.

“Kalau tak pandai bawa motor pasti mogok nih, dari tadi banyak yang mogok soalnya,” ujar Akong.

Warga Tanjung Unggat, Ismael menyebutkan hal serupa, bahwa banjir rob yang melanda kawasan tempat tinggalnya juga cukup tinggi yaitu sekitar 30 sentimeter. Bahkan, banyak rumah warga yang terendam.

“Ini hari kedua airnya makin tinggi, mungkin besok naik lagi. Ada belasan rumah yang kena,” tutur Ismael. (*)

 

 

Reporter : Peri Irawan

Permudah Transaksi Perbankan, Kedai BRK Syariah Segera Hadir di Moro

0

batampos– Dalam rangka meningkatkan pelayanan perbankan dan Rencana Bisnis Bank (RBB), PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) segera beroperasi membuka kantor Kedai BRKS Karimun Moro yang akan soft opening pada hari Senin (27/2) mendatang. Kantor Kedai BRKS Karimun Moro yang beralamatkan jalan Sudirman Kelurahan Moro, nantinya akan memberikan berbagai kemudahan bagi nasarah BRK Syarah maupun pelaku usaha yang ada di kecamatan Moro dan kecamatan Sugie Besar.

” Insyallah, akan beroperasi Senin depan. Saat ini kita sudah mempersiapkan perangkat perbankan, maupun petugas bank untuk melayani masyarakat maupun nasabah BRK Syariah yang berada di dua kecamatan tersebut,” terang, Branch Manager PT BRK Syariah Cabang Tanjung Balai Karkmun Abdul Rohim, Senin (20/2).

Kantor kedai BRK Syariah Moro segera beroperasi pada bulan Februari 2023, untuk melayani nasabah yang berada di sekiltar dua kecamatan untuk bertransaksi perbankan.f.BRK Syariah cabang Tanjung Balai Karimun

Dengan hadirnya Kedai BRKS Karimun Moro nanti, bertujuan tidak lain untuk menjangkau masyarakat atau nasabah BRK Syariah yang berada dipulau-pulau tersebut. Dimana, begitu soft opening Senin secara otomatis sudah bisa langsung melakukan transaksi perbankan. Mulai dari transaksi setoran, penarikan, antar bank, buka deposito termasuk pengajuan pembiayaan yang ada batasannya dan sebagainya.

” Nah, termasuk anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) juga bisa dilakukan pencairan di BRKS Karimun Moro. Termasuk biaya haji juga bisa dilakukan disana. Pada intinya, kita ingin mempersingkat transaksi perbankan di BRK Syariah, tidak perlu lagi bertranskasi di Karimun,” ungkapnya.

Sedangkan, untuk kabupaten Karimun sendiri BRK Syariah telah mempunyai jaringan mulai dari kantor cabang induk BRK Syariah Tanjung Balai Karimun. Kemudian, kantor cabang pembantu BRK Syariah jalan A Yani Kolong, kantor cabang pembantu BRK SYariah di Kundur dan BRKS Karimun Meral.

BACA JUGA:Jalan Utama di Moro Putus, Warga Harus Lewati Jalan Lama

” Untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di BRKS Karimun Moro juga akan kita siapkan nanti. Dan, total keseluruhannya ATM milik BRK Syariah mencapai 14 ATM yang tersebar di pulau Kundur dan Karimun. Jadi, para kepala desa (Kades) sudah bisa melakukan transaksi di BRKS Karimun Moro,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim memberikan apresiasi kepada BRK Syariah yang telah memberikan kontribusi kepada daerah. Dan, akan dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peningkatkan pelayanan publik baik itu kebersihan maupun penanganan
kebakaran.

” Insyallah, akan sangat bermanfaat pemberian CSR BRK Syariah ini. Semoga BRK Syariah terus berkembang dan dapat melaksanakan pelayanan maksimal dan BRK Syariah tetap dihati masyarakat kabupaten Karimun,” tuturnya.(*)

reporter: tri haryono

 

 

 

 

 

Pelunasan Biaya Haji 2023 Tunggu Keputusan Presiden

0
Jemaah Callon Haji 1 F Cecep Mulyana 1 scaled e1655440721460
Ilustrasi: Jemaah Calon Haji kloter pertama embarkasi Batam meninggalkan asrama Haji Batam menuju Bandara Hang Nadim Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Kementerian Agama (Kemenag) bersama DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ( BPIH ) 1444H sebesar Rp 90.050.637,26. Besaran itu terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau yang ditanggung jamaah sebesar Rp49.812.700,26 (55,3%) dan nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji sebesar Rp40.237.937 (44,7%).

Kesepakatan ini menjadi dasar presiden untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang BPIH 2023. Sesuai Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, BPIH ditetapkan oleh presiden atas usulan menteri setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

Terkait masa pelunasan biaya haji 2023, Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Batam Syahbudi mengaku pihaknya masih menunggu terbitnya Keppres mengenai BPIH, sehingga dapat ditetapkan secara nasional. “Untuk pelunasan belum bisa karena Keppres BPIH belum turun,” ujarnya, Senin (20/2).

Baca Juga: Fuel Card Resmi Berlaku di Batam, Pembelian Pakai Brizzi Akan Ditolak

Keppres nantinya keluar setelah adanya kepastian biaya pesawat per embarkasi. Sebab, dalam Keppres tersebut akan memuat besaran harga pesawat untuk ibadah ke Tanah Suci.

Disinggung mengenai pelunasan BPIH tahun ini mengingat ada kenaikan biaya haji, Syahbudi menambahkan, mekanisme pelunasan akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana, Bank Penerima Setoran (BPS) nantinya menghubungi setiap calon jemaah untuk melakukan proses pelunasan biaya.

“Mekanismenya sama, gak ada perubahan, ” tuturnya.

Diketahui, selain menetapkan biaya haji 2023, pemerintah juga menyepakati berkaitan perihal jemaah haji yang telah melunasi biaya hajinya namun belum berangkat haji atau bisa disebut dengan lunas tunda sejak 2020 hingga 2023 ini. Kondisi ini dilandasi oleh beberapa alasan, salah satunya penundaan keberangkatan karena pandemi COVID-19 dan pembatasan usia haji di atas 65 tahun yang terjadi tahun lalu.

Baca Juga: Ini Penyebab Pemotor Kecelakaan dan Tewas Terlindas Trailer

Rinciannya kata Syahbudi, jemaah yang sudah lunas 2020 yang jumlahnya cukup banyak, sekitar 84 ribu jamaah yang akan diberangkatkan tahun 2023 ini, tidak lagi dibebankan biaya pelunasan. Lalu jemaah haji lunas tunda 2022 sebanyak 9.864 jemaah yang diberangkatkan pada 2023 ini, diputuskan akan dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp 9,4 juta. Begitu pula untuk jemaah haji 2023 sejumlah 106.590, juga dikenakan tambahan biaya pelunasan Rp 23,5 juta.

“Di Batam kita masih data jemaah yang lunas tunda ini. Baik itu yang lunas tunda tahun 2020 ataupun tahun 2022,” bebernya.(*)

 

 

 

Reporter : Rengga Yuliandra

Soal Pengganti Zainudin Amali, Jokowi: Nanti Kalau Sudah Ada Resminya

0
Presiden Jokowi saat melakukan peninjauan normalisasi Kali Ciliwung di Jalan Inspeksi Ciliwung, Selasa (21/2). Jokowi memastikan akan mengumumkan ke publik setelah Zainudin Amali resmi mundur dari jabatan Menpora. (Rangga Pandu Asmara Jingga/Antara)

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali meminta mundur dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengatakan sudah berbicara langsung dengan Zainudin Amali secara nonformal.

Akan tetapi, Jokowi belum menerima surat permohonan pengunduran diri Zainudin Amali sebagai Menpora.

“Secara resmi belum, tertulis belum. Tapi informal sudah,” kata Jokowi saat meninjau Kali Ciliwung, Jakarta, Selasa (21/2).

Meski demikian, Jokowi masih enggan menjelaskan lebih jauh terkait pengganti Zainudin Amali. Jokowi memastikan akan mengumumkan ke publik setelah Zainudin Amali resmi mundur dari jabatan Menpora.

“Gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru saya bicara,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Menpora Zainudin Amali menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2). Zainudin mengaku meminta izin kepada kepala negara untuk bisa fokus mengurus sepak bola Indonesia.

Zainudin Amali seperti diketahui terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI mendampingi Erick Thohir yang terpilih sebagai Ketua Umum PSSI.

“Saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, menjadi pengurus PSSI dan itu dipahami oleh beliau. Beliau menyampaikan kepada saya, saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus ke sepak bola,” ungkap Zainudin.

Politikus Partai Golkar ini menyampaikan, Jokowi setuju dirinya terlibat dalam kepengurusan PSSI. Amali mengatakan akan bekerja bersama Wakil Ketua Umum PSSI lainnya yakni Ratu Tisha dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk memajukan sepak bola Indonesia.

“Jadi beliau (Presiden Joko Widodo), sudah mengizinkan saya untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola mendampingi Pak Erick Thohir, Ibu Ratu Tisha, dan teman-teman Exco,” pungkas Zainudin.  (*)


Reporter : JP GROUP

Kerugian Warga Batam Saat Mengisi BBM di SPBU CODO Mencapai Rp75 Juta per Bulan

0
spbu codo batuaji
SPBU Codo di Batuaji hingga saat ini masih ditutup. Foto: Dalil harahap/Batam Pos

batampos – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam memperkirakan kerugian warga Batam yang melakukan pengisian BBM di SPBU CODO diperkirakan mencapai Rp75 juta per bulan.

Kepala Disperindag Batam, Gustian Riau, mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih melakukan penyegelan SPBU CODO karena terbukti melanggar aturan, setelah melakukan tera ulang Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM).

Ia menjelaskan saat tim turun, petugas menemukan SPBU melakukan kecurangan dengan pengaturan pada nozzle.

Baca Juga: Seluruh Rokok Tanpa Cukai di Batam Ilegal

Sesuai dengan aturan Direktorat Metrologi Departemen Perdagangan, Gustian menuturkan batas toleransi yang diberikan Pertamina sebesar kurang lebih 0,5 persen. Artinya setiap 20 liter BBM yang disalurkan kepada pembeli maka jumlahnya bisa plus atau minus maksimum 100 mililiter.

“Saat tim turun untuk melakukan pengawasan, dan pengecekan tera di SPBU tersebut. Seluruh pompanya, ternyata batas toleransi mereka 1,875. Itu tentu sangat-sangat merugikan bagi masyarakat yang mengisi bahan bakar disana,” ungkapnya saat meninjau SPBU Pasir Putih, Senin (20/2).

Pihaknya menemukan 12 nozzle di SPBU tersebut dirusak, sehingga merugikan masyarakat yang melakukan pengisian BBM di SPBU tersebut.

Baca Juga: Fuel Card Resmi Berlaku di Batam, Pembelian Pakai Brizzi Akan Ditolak

Gustian juga menyebutkan, temuan ini berdasarkan hasil pengecekan tera SPBU yang dilakukan secara acak. Ia memperkirakan kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat mencapai Rp75 juta per bulannya.

“Ini paling banyak nozzle yang dirusak dan menyalahi aturan. Dari 15 alat, 13 di antaranya rusak. Ini sangat meresahkan,” ujarnya.

Mantan Kepala BPM Batam ini mengaku tidak akan membuka segel, dan mengizinkan SPBU kembali beroperasi, sebelum ada perbaikan.

“Sampai sekarang masih tutup. Karena memang kami minta perbaiki dulu atau ganti nozzle. Kalau sudah akan kami cek lagi,” ujarnya.

Baca Juga: Datangi TPS, Ratusan Warga Sadai Tolak Tempat Sampah di Wilayahnya

Untuk itu, pihaknya mengaku tidak memberikan batas waktu penutupan. Pihaknya hanya meminta agar pihak SPBU, segera melakukan perbaikan dan normalisasi pada seluruh unit pompa pengisian bahan bakar.

“Harus diperbaiki dan dinormalkan kembali, tapi tidak ada batas waktu,” paparnya.

Terkait sanksi yang diberikan kepada pengelola SPBU nakal tersebut, Ia menyebutkan Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, sanksinya pidana 1 tahun dan denda Rp 1 juta. Tetapi kalau mengacu ke UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bisa didenda Rp 2 miliar

“Sesuai Undang-Undang yang berlaku, maka pihak SPBU dapat dikenakan sanksi pidana selama satu tahun dan denda sebesar Rp1 juta,” tambahnya.

Baca Juga: FSPMI Minta Kasus Laka Kerja di PT AMI Diusut Tuntas

Gustian menambahkan selain itu ada juga SPBU di Kampung Seraya yang juga ditemukan kecurangan. Satu unit nozzle ditemukan menyalahi dan tidak sesuai dengan aturan.

“Di sana cuma satu. Beda yang di CODO 12 nozzle,” tutupnya.(*)

Reporter: Yulitavia

Pagi Ini, 6 Helikopter Dikerahkan Buat Evakuasi Kapolda Jambi

0
TERKENDALA HUJAN: Tim gabungan melakukan persiapan evakuasi di Bandara STS, Jambi, kemarin (19/2) sore. Hingga tadi malam, tim belum berhasil mencapai lokasi jatuhnya helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi. (HUMAS POLDA JAMBI)

batampos –  Evakuasi terhadap Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dan tujuh orang lainnya di kawasan hutan Tamiai, Batang Merangin, Kabupaten Kerinci dilanjutkan Selasa pagi sekitar pukul 06.00 WIB dengan mengerahkan enam unit helikopter.

Evakuasi terhadap korban kecelakaan helikopter ini tetap diupayakan melalui jalur udara menggunakan helikopter karena sulitnya menggapai lokasi melalui darat. Tim evakuasi udara berpacu dengan waktu karena berdasarkan informasi BMKG, kawasan Kerinci itu akan mengalami kabut saat menjelang siang sehingga evakuasi terbaik dilakukan pada pukul 09.00-12.00 WIB.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto di Jambi, mengatakan enam unit helikopter yang dioperasikan berasal dari Basarnas, TNI AU, Baharkam Polri, Polda Sumsel dan helikopter milik perusahaan di Jambi

Ia menjelaskan, proses evakuasi menggunakan helikopter ini membutuhkan ruang terbuka sekitar 15 meter persegi agar hoist yang diturunkan tidak terganggu dan tidak ada partikel-partikel kecil seperti ranting yang mengenai korban.

Skema evakuasi ini nantinya, para korban akan diikat menggunakan tandu kemudian ditarik menggunakan hoist ke dalam helikopter. Setelah Kapolda Jambi dan rombongan berhasil dievakuasi, selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.

Adapun helikopter yang akan digunakan untuk mengangkat Kapolda Jambi dan tujuh korban lainnya adalah helikopter Super Puma milik TNI AU dan helikopter miliki Basarnas. Selain itu, dijadwalkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan ke Jambi Selasa siang guna memantau evakuasi Kapolda Jambi dan tujuh korban lainnya pada hari ketiga ini.

Sebelumnya helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono bersama tujuh orang lainnya terjatuh di Desa Tamiai, Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Minggu, sekitar pukul 11.00 WIB, setelah mendarat darurat di lokasi tersebut.    (*)


Reporter : JP GROUP

Sepanjang 2023, 38 Ribu Produk Tersertifikat Halal

0
Logo Halal (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

batampos – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) memgungkap, telah menerbitkan 2.171 sertifikat halal (SH) sejak Januari 2023. Jumlah yang cukup besar sampai dengan awal tahun tersebut.

“Sampai hari ini, tercatat ada 2.171 SH yang diterbitkan. Ini memuat 38.480 produk, termasuk Mixue yang SH nya terbit tanggal 16 Februari 2023,” ujar Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, Selasa (21/2).

Aqil mempersilakan pelaku usaha yang sudah memiliki produk bersertifikat untuk memasang label Halal Indonesia di produknya. “Untuk pemasangan label Halal Indonesia, silakan mengacu pada Kepkaban BPJPH No 40/2022. Ketentuan ini juga dapat diunduh melalui akun SiHalal masing-masing pelaku usaha,” kata Aqil.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan, nomor yang dicantumkan dalam label merupakan nomor Sertifikat Halal yang dikeluarkan BPJPH. “Ini jangan sampai salah. Karena masih ditemukan pada beberapa pelaku usaha, yang mereka cantumkan di label adalah nomor KH atau Ketetapan Halal,” ungkap Aqil.

“Ini sekalian kami kembali mengingatkan, bila pelaku usaha baru memiliki nomor KH, artinya proses sertifikasi halalnya belum selesai. Pelaku usaha harus memiliki nomor sertifikasi halal, baru dapat dinyatakan proses sertifikasi produknya tuntas,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

Golkar Sebut Pernyataan Zainudin Amali Siap Mundur dari Menpora

0
KOORDINASI: Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kiri), Menpora sekaligus Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali (tengah) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) berbicara usai konferensi pers terkait upaya penegakan hukum pada pengaturan skor di sepak bola Tanah Air di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (19/2/2023). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

batampos – Terpilihnya dua menteri dalam kepengurusan PSSI 2023–2027 menuai sorotan. Terutama Menpora Zainudin Amali, menteri yang seharusnya menaungi semua cabang olahraga.

Kemarin (20/2) Amali menghadap Presiden Joko Widodo terkait dirinya menjadi wakil ketua umum PSSI. Dari pertemuan itu, dia mengaku akan lebih fokus mengurus sepak bola. ”Karena saya menyampaikan kepada teman-teman, saya harus memilih dan saya sampaikan kepada Bapak Presiden, ’Bapak, saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, menjadi pengurus PSSI’,” ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pernyataan tersebut, menurut Amali, sudah dipahami presiden. ”Dan, beliau menyampaikan kepada saya, saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus pada sepak bola,” lanjutnya.

Apakah itu berarti Amali mengundurkan diri dari kursi Menpora? Politikus Partai Golkar tersebut tidak memberikan jawaban secara tegas. ”Sudah jangan dijelasin panjang-panjang lagi itu. Masak kalian tanya lagi itu. Jadi, beliau sudah mengizinkan saya untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola mendampingi Pak Erick Thohir, Bu Ratu Tisha, dan teman-teman exco,” katanya.

Intinya, sambung Amali, dirinya sudah mendapat izin dari presiden untuk konsentrasi dan fokus mengurus sepak bola. ”Saya kan sudah menyampaikan saya akan konsentrasi dan fokus di sepak bola, kemudian presiden mengizinkan, silakan. Sudah oke, masak yang gitu harus diterjemahkan panjang-panjang lagi,” ucapnya.

Ketidakjelasan itu masih berlanjut ketika Amali menyebutkan bahwa hari ini (21/2) dia akan berdiskusi dengan pengurus PSSI soal Piala Dunia U-20 yang berlangsung 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. ”Kita akan persiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena saya masih Menpora, mungkin besok (hari ini, Red) paling lambat ya Pak Ketua Umum (Erick Thohir), saya akan mengundang PSSI untuk membicarakan persiapannya. Semuanya kita akan lakukan sesuai dengan bimbingan dan panduan dari FIFA,” terang dia.

Pihak istana pun tidak memberikan pernyataan tegas terkait status Zainudin Amali sebagai menteri. Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang ditemui seusai rapat terbatas enggan berbicara banyak. Dia hanya menegaskan bahwa setiap menteri yang maju menjadi pengurus organisasi di luar pemerintahan pasti sudah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo. ”Baik Pak Erick menjadi ketua umum PSSI maupun Pak Zainudin Amali menjadi wakil ketua, pasti sudah mendapatkan izin dari presiden,” jawabnya diplomatis.

Dia meminta masyarakat menunggu keputusan resmi mundur atau tidaknya Amali dari jabatan Menpora.

Terpisah, Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, pernyataan Amali tersebut sebatas menunjukkan sikapnya yang siap mundur. Itu dilakukan sebagai respons atas munculnya dinamika di masyarakat yang mempertanyakan efektivitasnya merangkap jabatan. ”Dalam kondisi seperti itu, Pak Amali membuat statement bahwa dia siap mundur,” ujarnya kemarin.

Namun, apakah akan benar-benar mundur atau tidak, itu bergantung presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

Ditemui di kompleks istana kepresidenan, Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan posisi Zainudin Amali kepada Jokowi. ”Tunggu arahan Bapak Presiden,” kata Airlangga ketika ditanya apakah partainya akan mencalonkan figur pengganti Amali.

Sementara itu, kemarin rombongan pengurus PSSI periode 2023–2027 bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Berbagai topik menjadi pembahasan.

Ketum PSSI Erick Thohir memanfaatkan pertemuan itu untuk bertukar pikiran langsung dengan presiden. ”Ini membuktikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi sangat peduli pada sepak bola nasional,” katanya.

Dia menyebutkan, presiden memberikan banyak masukan. Intinya, pemerintah siap mendukung transformasi sepak bola Indonesia.    (*)


Reporter : JP GROUP

Moge Selundupan Diduga Masuk via Kontainer di Pelabuhan Batuampar

0
bp batam batuampar
Ilustrasi. Aktivitas di Pelabuhan Batuampar. Foto: BP Batam

batampos – Bea Cukai Batam dikabarkan menindak satu unit motor gede (moge) selundupan. Moge jenis Harley Davidson tersebut diduga dikirim dari Singapura dan masuk ke Batam via kontainer melaui Pelabuhan Batuampar.

Informasi yang didapatkan, penindakan moge tersebut dilakukan BC pada pertengahan bulan lalu. Motor senilai ratusan juta rupiah tersebut diduga milik orang kuat di Batam.

“Penindakannya (moge) waktu dan tempatnya sama dengan barang bekas kemarin (Pelabuhan Batuampar). Ada 1 unit moge,” ujar salah seorang sumber kepada Batam Pos.

Baca Juga: SPBU Codo Batuaji Sudah Dua Kali Disegel Disperindag

Ia menyebutkan, saat penangkapan petugas BC Batam sempat mendapatkan gangguan. Oleh petugas, barang bukti moge tersebut langsung diamankan ke Kantor BC Batam, Batuampar.

“Yang punya orang kuat. Makanya sampai ke Batam,” katanya.

Menurut dia, Pelabuhan Batuampar memang menjadi tempat utama penyelundupan barang. Modusnya, kontainer tersebut tidak sesuai dengan daftar manifest.

Baca Juga: Pengendara Sepeda Motor Tewas Terlindas Truk Gandeng di Tanjunguncang

“Itu semuanya masuk dari Batuampar (Pelabuhan). Dari barang bekas, moge, mobil selundupan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang mengamankan 2 unit motor gede (moge) hasil selundupan dari Singapura. Motor dengan harga mencapai Rp 1 miliar tersebut diamankan di Perumahan Legenda Malaka Blok DD1 nomor 12, Batam Kota pada akhir 2020 lalu.

Moge selundupan dibungkus plastik hitam dan diletakkan di teras rumah. Rencananya, moge jenis Kawasaki ZX R 600 cc dan Honda NSR 250 cc ini akan dikirim kembali menuju Jakarta.

Baca Juga: KM Bahtera Nusantara 03 Mulai Beroperasi Pekan Depan

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, M. Rizki Baidillah, yang dikonfirmasi Batam Pos enggan berkomentar adanya tangkapan moge yang masuk dari Pelabuhan Batuampar tersebut.

Hanya saja, Rizki mengaku petugasnya tak bisa memeriksa semua kontainer yang masuk ke Batam lewat pelabuhan. Pasalnya, ada aturan yang membatasi kewenangan instansi tersebut, selain juga tetap ada upaya manajemen risiko sesuai prosedur yang berlaku.

Hal ini diatur dalam pasal 39 tentang pemeriksaan pabean sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Baca Juga: Ini Kata Kapolsek Nongsa Terkait Pekerja yang Tewas Tertimpa Besi di PT AMI

Dimana, pada ayat 1 disebutkan pemeriksaan pabean dilakukan terhadap barang yang akan dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dari luar Daerah Pabean, KPBPB lainnya, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Atau, dikeluarkan dari KPBPB ke luar Daerah Pabean, KPBPB lainnya, Tempat Penimbunan Berikat, KEK, atau tempat lain dalam Daerah Pabean.

Kemudian, petugas dapat melakukan penelitian dokumen secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Tertuang dalam ayat 2, yaitu terhadap barang pemasukan disebutkan pemeriksaan barang ke KPBPB dari tempat lain dalam Daerah

Pabean atau Barang Konsumsi untuk kebutuhan Penduduk dari luar Daerah Pabean.

“Kami itu mengacu ke aturan yang ada. Jadi, kami ada mekanisme pemeriksaan. Seperti pemeriksaan acak atau nota hasil informasi masyarakat,” kata Rizki.

Reporter: Yofi Yuhendri

Play sound