batampos – KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta senjata api dan amunisi untuk dibarter atau ditukar dengan pilot Susi Air yang masih disandera.

Memang benar Egianus ajukan sejumlah permintaan di antaranya senjata api dan amunisi yang akan ditukar dengan pilot asal Selandia Baru, Philip Mark Merthens, ungkap Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri di Timika, Kamis (23/2).

Ditegaskan, permintaan itu tidak mungkin dipenuhi karena berbahaya dan dapat mengganggu keamanan serta menimbulkan korban jiwa.

Reporter : Antara

batampos- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan sidang darurat pada Rabu (22/2). Itu dilakukan dalam upaya mencari solusi yang mendesak Rusia untuk menghentikan serangan ke Ukraina.

Sidang luar biasa tingkat pejabat tinggi dari 193 anggota majelis PBB yang diajukan 11 negara, di antaranya Jepang dan negara Uni Eropa (EU), dilakukan menjelang peringatan satu tahun serangan Rusia ke negara tetangganya itu.

”Invasi adalah penghinaan bagi hati nurani kami semua,” ujar Sekjen PBB Antonio Guterres saat berpidato di hadapan majelis seperti dilansir dari Antara.

Dia menambahkan, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional. ”Warga Ukraina, Rusia dan lainnya membutuhkan kedamaian,” ujar Guterres.

Resolusi, yang didukung bersama Jepang dan negara-negara Barat, menyerukan pencapaian perdamaian yang komprehensif, adil dan berlangsung seterusnya di Ukraina dengan menghentikan permusuhan dan penarikan pasukan Rusia di Ukraina.

Resolusi itu menuntut Rusia menghentikan serangan ke infrastruktur Ukraina, termasuk sekolah dan rumah sakit. Resolusi yang diloloskan Majelis Umum PBB itu tidak bersifat mengikat secara hukum namun lebih dipandang sebagai sebuah pesan politik.

Pemungutan suara untuk resolusi itu, yang diperkirakan akan dilaksanakan pada Kamis (23/2), akan menjadi ujian utama tentang dukungan PBB terhadap Ukraina. Suara yang mendukung resolusi tersebut dapat dilihat sebagai tindakan mengisolasi Rusia.

Sejak perang dimulai, hanya sebagian kecil anggota majelis PBB memilih tidak mendukung resolusi yang mengecam serangan Rusia ke Ukraina. Sebanyak 143 negara memilih mengecam aneksasi Rusia atas empat wilayah Ukraina pada Oktober 2022. Sebanyak 94 negara mendukung resolusi lain pada bulan berikutnya untuk membentuk sebuah mekanisme upaya pembangunan kembali bagi negara-negara yang mengalami perang. Kedua resolusi tersebut telah diadopsi.

”Ini bukan seperti memilih antara Amerika Serikat (AS) dengan Rusia,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada wartawan sebelum sidang dimulai.

”(Resolusi) ini berkaitan dengan penegakan Piagam PBB, tentang bagaimana dunia berperan dalam mengakhiri bencana perang serta menegaskan kembali prinsip inti dari lembaga internasional ini bahwa sebuah negara tidak dapat mengambil wilayah negara lain dengan paksa,” ujar Linda.

Karena Dewan Keamanan PBB terhalang hak veto Rusia, Majelis Umum PBB dipandang para diplomat barat sebagai alat utama meloloskan resolusi untuk Ukraina. Tidak seperti di Dewan Keamanan, tidak ada hak veto pada Majelis Umum PBB.

Pertemuan tingkat menteri mengenai Ukraina diperkirakan akan dilakukan Dewan Keamanan PBB pada Jumat dan dihadiri Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi dan Menlu AS Antony Blinken. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Tak lama lagi bulan Ramadan segera datang. Umat muslim pun jauh-jauh hari, sudah menyambutnya dengan senang.

PP Muhammadiyah sudah menerbitkan maklumat penetapan hari-hari besar Islam. Tanggal 1 Ramadan 1444 H ditetapkan jatuh pada 23 Maret 2023. Berdasarkan hasil hisab, diperoleh informasi bahwa posisi hilal saat 22 Maret sudah di atas ufuk. Dengan ketinggian 7 derajat di atas ufuk.

Ijtimak jelang Ramadan 2023 belum terjadi pada Selasa, 21 Maret 2023 atau bertepatan dengan 29 Syakban 1444 H. Ijtimak terjadi pada esok hari, yaitu Rabu, 22 Maret 2023 atau 30 Syakban 1444 H pukul 00.25.41 WIB.

Umur bulan Syakban 1444 H pun digenapkan menjadi 30 hari, sehingga 1 Ramadan 1444 H jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023.

Dengan demikian, warga Muhammadiyah akan melaksanakan salat tarawih perdana pada Rabu, 22 Maret 2023 malam. Lantas mengawali puasa Ramadan 2022 dan bersantap sahur pada Kamis, 23 Maret 2022. Selain menetapkan 1 Ramadan 1444 H, Muhammadiyah memutuskan 1 Syawal jatuh pada Jumat, 21 April.

Keputusan tersebut didapatkan dari hasil hisab yang menyebutkan pada 20 April posisi hilal sudah di atas ufuk. Dengan ketinggian 1 derajat di atas ufuk. Dengan demikian, tanggal 21 April sudah masuk bulan Syawal.

Namun, posisi hilal di penghujung Ramadan tadi masih begitu rendah. Hanya 1 derajat di atas ufuk. Dengan ketinggian seperti itu, hampir tidak mungkin hilal bisa diamati atau dirukyat.

Sehingga ormas yang menggunakan metode rukyat, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), diprediksi bakal menetapkan Lebaran jatuh pada 22 April. Alasannya, pada 20 April hilal belum bisa diamati secara langsung. Penetapan Idul Adha (10 Zulhijah) juga berpotensi berbeda. Penyebabnya hampir sama dengan Idul Fitri. Berdasar hasil hisab, tinggi hilal pada 18 Juni hanya 1 derajat di atas ufuk.

Bagi Muhammadiyah yang mengacu hisab, tanggal 19 Juni sudah masuk bulan Zulhijah sehingga Idul Adha jatuh pada 28 Juni. Sementara itu, NU dan pemerintah bakal menetapkan Idul Adha jatuh pada 29 Juni.

Kemenag belum merespons potensi perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha tersebut. Bahkan, Kemenag belum mengumumkan tanggal pelaksanaan sidang isbat penetapan awal puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha.

”Kita akan menunggu hasil sidang isbat,” kata Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin, dikutip dari Antara Rabu (23/2. Sementara untuk jadwal puasa Ramadan 2023 dari Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah -melalui Kementerian Agama (Kemenag) belum diketahui.

Sebab dalam menetapkan awal puasa Ramadan antara PP Muhammadiyah, NU, dan Kemenag, menggunakan metode yang berbeda.

Muhammadiyah memakai metode Hisab hijab wujud al-hilal dalam penentuan awal puasa Ramadan.

Sementara NU menentukan awal puasa Ramadan melalui pelaksanaan rukyatul hilal yang dilakukan di sejumlah titik pengamatan. Hal ini sama seperti Kemenag yang menentukan awal Ramadan dengan pengamatan hilal di seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian, Kemenag mengadakan sidang isbat setelah pengamatan hilal atau bulan baru tersebut. Biasanya, sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal awal Ramadan oleh Tim Falakiyah Kemenag. Kemudian dilanjutkan dengan melaporkan hasil hisab dan pantauan rukyatul hilal oleh tim Kemenag di seluruh Indonesia. Dari hasil tersebut, Kemenag bersama sejumlah pihak akan memutuskan kapan awal Ramadan 1444 H atau 2023 dimulai.

Seperti diketahui, tahun lalu awal puasa mengalami perbedaan. Pemerintah dan NU menetapkan awal puasa jatuh pada 3 April 2022. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 2 April 2022. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Polemik soal banyaknya eksportir yang memarkir dananya di luar negeri, belakangan menjadi perbincangan hangat. Bahkan tidak sedikit yang menyebut bumi Indonesia hanya dikeruk, tapi dolarnya di luar negeri.

Karena itu, mulai tahun 2022, Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah kembali memberlakukan sanksi untuk eksportir yang tidak menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan berdampak terhadap penguatan cadangan devisa (cadev).

Namun, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melihat aturan tersebut belum bisa menjawab pola counter trade (sistem ijon) yang kerap ditempuh oleh para eksportir di Indonesia. Demikian dikatakan LaNyalla, Kamis (23/2/2023).

“Pertama, masih banyak pengusaha pengolah SDA yang menerapkan skema counter trade atau ijon. Mereka menarik pinjaman luar negeri untuk eksploitasi tambang, kebun dan lain lain, yang pembayarannya lewat hasil produksi. Jadi wajar saja, setiap ekspor hanya dicatat dalam pembukuan, tapi tidak masuk ke dalam negeri. Itu devisa dikuasai oleh lender,” tukas LaNyalla.

Kedua, lanjut Ketua Dewan Penasehat KADIN Jatim itu, mereka kadang menggunakan lembaga keuangan sebagai S/A (special assignee) di luar negeri, dengan skema non-arbitrase.

“Artinya jaminannya ya hasil tambang itu sendiri. Jadi wajar kalau semua hasil ekspor masuk ke rekening lembaga keuangan. Pengusaha hanya mencatat saja dalam pembukuan, yang konsekuensinya bayar pajak,” tandasnya.

Yang berbahaya, timpalnya, adalah sikap tersebut ditempuh sebagai pilihan karena mereka tidak tidak percaya kepada stabilitas politik dan kinerja pemerintah. Sehingga kalau terjadi chaos, tinggal angkat koper terbang ke luar negeri. Apalagi uangnya sudah di sana.

“Ini mentalitas pengusaha yang tidak punya nasionalisme. Karena mungkin mereka tidak merasa Indonesia tanah airnya. Dan memang tidak pernah dididik wawasan kebangsaan dan nasionalisme,” imbuhnya.

LaNyalla juga menyinggung bagaimana Pemerintah Tiongkok sangat ketat menjaga moneter mereka. Selain melakukan due diligence sumber dana investasi asing, mereka juga memeriksa skema investasi itu terindikasi cross settlement dengan account lender di luar negeri.

“Di China, kalau terindikasi perusahaan punya rekening di luar negeri tanpa terafiliasi dengan dalam negeri, maka dianggap korupsi. Makanya Indonesia jadi surga investasi dengan skema apapun. Apalagi dengan segudang fasilitas sumber daya dari negara, mulai kredit longgar, konsesi, tax holiday dan lain lain,” pungkasnya. (*)

batampos – Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dikabarkan dilaporkan oleh Koalisi Pegiat HAM Jogjakarta ke Komnas Perempuan terkait pidatonya yang mempertanyakan ibu-ibu suka ikut pengajian sehingga menelantarkan anak. Megawati dilaporkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Merespons ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto meminta publik tidak salah menafsirkan pernyataan Megawati Soekarnoputri. Menurut Hasto, Megawati berniat baik agar ibu-ibu bisa mementingkan anak-anaknya.

“Harus dilihat secara menyeluruh pidato ibu ketua umum. Ibu Megawati di dalam sambutan tersebut, kan temanya tentang stunting, temanya bagaimana keterlibatan ibu-ibu dalam pendidikan anak untuk bersiap-siap menghadapi bencana, tentang pendidikan anak, tentang gizinya, tentang pendidikan anak yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya melalui basis keluarga untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, basisnya keluarga. Bukan pada masalah pengajian,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Hasto mengungkapkan, Megawati pun sejatinya kerap kali ikut pengajian. Namun, Presiden RI kelima itu hanya mengingatkan kaum ibu untuk senantiasa mementingkan pendidikan dan kualitas kehidupan anak.

“Itu suatu hal yang penting dikatakan dalam sambutan Ibu. Maka Ibu mengatakan saya pun ikut pengajian, sehingga hendaknya mereka melihat secara komprehensif terhadap apa yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegas Hasto.

Politikus asal Jogjakarta ini tak memungkiri, perhatian kaum ibu terhadap stunting masih kurang. Sebab, pemerintah menyatakan terdapat 22 persen anak Indonesia yang mengalami stunting.

“Masih 22 persen yang terkena stunting dari 100 persen anak Indonesia. 22 (persen) ini bukan persoalan tubuh pendek. Ini persoalan pemikirannya, persoalan kecerdasannya. Ini mengancam masa depan 24 tahun yang akan datang. Ini yang seharusnya kita lihat,” pungkas Hasto. (*)

Reporter: JP Group