batampos – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi atas keberhasilan dan capaian Polres Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten mengungkap sindikat Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri.

“Kami apresiasi kinerja jajaran Polresta Soetta yang sangat serius mengungkap tindak pidana penempatan PMI secara nonprosedural. Pengungkapan sindikat PMI ilegal ini menjadi langkah baik dan memberikan efek jera kepada yang lain, ” Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Haiyani Rumondang menegaskan Kemnaker memiliki konsentrasi tinggi untuk memastikan Calon PMI yang ingin bekerja keluar negeri secara prosedural.  Pihaknya mengimbau seluruh masyarakat apabila ingin bekerja keluar negeri, ada prosedurnya dan silakan datang langsung ke Disnaker di masing-masing kabupaten/kota atau melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

“Jangan mudah terbujuk rayu iming-iming mudah untuk bekerja keluar negeri dengan cara gampang dan instant karena resikonya sangat tinggi. Apabila bekerja keluar negeri tanpa prosedur yang jelas, sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang PPMI, tentu tak terdaftar di pemerintah dan perwakilan, ” ujar Haiyani.

Sementara Direktur Binariksa Kemnaker Yuli Adiratna dalam Press Release bersama, di  Polresta Bandara Soetta Tangerang, Banten, Sabtu (11/2/2023), menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polresta Soetta, Imigrasi, Angkasa Pura dan BP2MI, yang dapat bekerja sama dalam melakukan pencegahan PMI keluar negeri.

“Ini hasil kerja kita bersama antar Kementerian/Lembaga dan Kepolisian. Kami berharap tak terjadi lagi penempatan secara nonprosedural ke depan, Ini jadi pelajaran kita semua, karena di sana ada oknum-oknum yang memanfaatkan ketidakberdayaan PMI, ” katanya.

Hingga saat ini, Yuli Adiratna menambahkan Kemnaker terus menerus melakukan  sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan bahkan melibatkan Pemerintahan Desa agar masyarakat memahami untuk bekerja secara prosedural.

“Pemerintah tak melarang orang bekerja keluar negeri, tetapi hanya mengatur bekerja secara prosedural agar terhindar dari perlakuan dan peluang potensi bahaya kekerasan dan perlakuan tak manusiawi, ” katanya.

Sementara Wakapolresta Bandara Soekarno Hatta AKBP Anton Firmanto mengatakan jajaran Satreskrim Soetta telah mengungkap tiga orang anggota sindikat (RC, ABN, MBA) sebagai tersangka. Modus para tersangka sindikat yakni menjanjikan iming-iming uang kepada Calon PMI untuk bekerja di luar negeri.

“Pendanaan untuk PMI berasal dari luar negeri. Biasanya satu pekerja dijanjikan 3200 dolar AS (Rp50juta). Kepengurusan paspor dan visa diatur oleh para sindikat ini, ” kata Kasat Reskrim Polresta Soetta, Kompol. Rezha Rahandi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Selandia Baru dalam upaya menyelamatkan pilot Susi Air yang hilang setelah insiden pembakaran pesawat oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua pada Selasa (7/2), dikutip dari Antara.

Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam sesi pengarahan pers di Jakarta, Jumat (10/2) menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa menjelaskan secara detail sejauh mana komunikasi telah berlangsung.

Dia juga menyatakan bahwa Kemlu tidak mempunyai kewenangan untuk mempublikasikan status pilot, yang berkebangsaan Selandia Baru itu.

“Mengenai status, otoritas Pertahanan dan Keamanan yang dapat menjelaskan termasuk pemerintah daerah. Adapun dalam konteks hubungan bilateral, komunikasi sudah berlangsung dan terus berjalan antara RI dan Selandia Baru. Kami tidak bisa memberikan informasi lebih jauh soal itu,” kata Faizasyah.

Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY hilang kontak pada Selasa (7/2) pukul 6.35 WIT di Lapangan Terbang Distrik Paro saat melaksanakan penerbangan dengan rute Timika-Paro-Timika.

Dua jam berselang, Susi Air mendapati ELT pesawat dalam posisi aktif pukul 9.12 WIB yang direspons perusahaan dengan kondisi darurat lewat pengiriman pesawat lain guna mengecek posisi pesawat, yang ditemukan dalam kondisi terbakar di landasan Lapangan Terbang Distrik Paro.

Lima penumpang, yaitu Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge,Meita Gwijangge dan Wetina W berhasil dievakuasi dari Paro ke Timika. Namun keberadaan sang pilot, yakni Kapten Philips Mark Mehrtens hingga saat ini belum ditemukan.

Menurut laporan BBC, Mehrtens dibawa oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

TPNPB mengatakan bahwa Mehrtens dalam kondisi “aman”, katanya pada Rabu (8/2).

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Rabu (8/2) menyebut pihaknya saat ini mengutamakan mencari keberadaan Mehrtens setelah mendeteksi keberadaan pilot tersebut.

Menurut Yudo, Mehrtens tidak disandera oleh kelompok separatis tersebut, melainkan melarikan diri setelah diancam saat pesawat yang diterbangkan olehnya dibakar. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melibatkan jaringan internasional Indonesia-Kamboja, dengan menangkap dua tersangka.

“Pengungkapan ini berawal dari adanya laporan dari Kedubes RI untuk Kamboja di Phon Penh terkait tindak pidana perdagangan orang yang korbannya WNI,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Jakarta, Jumat (10/2).

Pengungkapan ini berawal dari penangkapan tiga tersangka TPPO berinisial SJ, JR dan MN pada akhir 2022, kemudian dikembangkan diperoleh dua tersangka berinisial NU dan AN pada akhir Januari 2023 di wilayah Jakarta Selatan.

Kedua tersangka ini memiliki peran lebih tinggi dari tiga tersangka sebelumnya, yakni sebagai perekrut dan membantu proses pengurusan paspor kemudian menyediakan tiket perjalanan.

“Kedua tersangka juga berhubungan dengan perekrut di negara Kamboja,” ungkapnya.

Modus kejahatan yang dilakukan para tersangka dengan menawarkan atau menjanjikan pekerjaan di luar negeri seperti Kamboja, melalui media sosial ataupun secara langsung.

Pekerjaan yang dijanjikan sebagai buruh pabrik, costumer service, telemarketing ataupun operator komputer di Kamboja dengan janji yang tinggi pada faktanya para korban yang dijanjikan tidak mendapatkan pekerjaan ataupun janji yang sesuai ditawarkan.

“Jaringan ini telah melakukan aktivitas perekrutan dan pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal sejak 2019 dan pendapata-nya diperoleh berkisar puluhan miliar,” paparnya.

Para tersangka juga meminta sejumlah dana kepada calon korban untuk biaya perekrutan pekerja Rp20 juta. Sedangkan yang tidak bayar, maka upah-nya dipotong untuk biaya perjalanan. Biaya dari korban ini yang menjadi keuntungan para tersangka.

Dalam penangkapan tersebut, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, yakni 96 paspor, dua lembar tiket pesawat, print out Kamboja tour new year, surat perjalanan laksana paspor dua buah, tangkapan layar bukti transfer dua lembar, print out slip setoran tunai Bank BCA satu lembar, print out rekening korban Bank BCA empat lembar.

Akta pendirian PT Pena Bhakti Internasional satu bundel, dua unit laptop, buku rekening Bank BCA satu buah, ponsel tiga buah, cap stempel 27 unit.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO, ancaman maksimal 15 tahun minimal tiga tahu, denda Rp120 juta maksimal Rp600 juta dan atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman maksimal 10 tahun dengan denda paling banyak Rp15 miliar. (*)

Reporter: Antara