batampos – Sebanyak 7.800 orang tewas dan 10 provinsi rusak parah akibat gempa bumi yang meluluh-lantakkan Turki dan Suriah, Senin (6/2/2023). Hari pertama gempa, jumlah korban tewas 57 orang dan dalam dua hari pencarian, melonjak menjadi lebih dari 7.800 jiwa.

Tim penyelamat bekerja melawan waktu di tengah kondisi musim dingin untuk mencari korban selamat di reruntuhan bangunan. “Skala bencana sudah makin jelas. Jumlah korban tewas meningkat signifikan. Ribuan anak kemungkinan besar banyak yang menjadi korban tewas,” ujar pejabat PBB seperti dilansir dari Reuters, Rabu (8/2/2023).

BACA JUGA:
Gempa Mematikan 7,9 SR Guncang Turki, Ribuan Warga Terjebak di Reruntuhan Gedung
Negeri Dilanda Gempa, Turki Serukan Bantuan Internasional dan Donor Darah

Presiden Turki, Tayyip Erdogan mengumumkan keadaan darurat nasional. Terdapat 10 provinsi yang rusak parah. Lambatnya penanganan pemerintah setempat dan bantuan yang tidak memadai membuat warga marah dalam keputusasaan. Tak bisa dipungkiri, ini menjadi gempa paling mematikan yang melanda Turki sejak 1999 lalu.

“Bahkan tidak ada satu orang pun di sini yang membantu cepat. Kami berada di bawah salju, tanpa rumah, tanpa apa pun,” ujar Murat Alinak, salah satu korban gempa di Malatya.

Rumah Alinak kini rata dengan tanah. Bahkan anggota keluarganya masih belum ditemukan. “Apa yang harus saya lakukan, ke mana saya bisa pergi?” ungkapnya dalam tangis.

Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 disusul gempa dengan kedua yang hampir sama kuatnya, meruntuhkan ribuan bangunan termasuk rumah sakit, sekolah dan blok apartemen. Gempa ini juga melukai puluhan ribu orang, sehingga menyebabkan banyak orang kehilangan tempat tinggal di Turki dan Suriah utara.

Petugas penyelamat berjuang untuk mencapai beberapa daerah yang paling parah, tertahan oleh jalan yang hancur, cuaca buruk, dan kurangnya sumber daya dan alat berat. Beberapa daerah pun kini harus menghadapi masalah tanpa bahan bakar dan listrik.

Lambatnya bantuan datang di pusat gempa, membuat warga sekitar yang selamat berjibaku mencari anggota keluarga mereka yang tertimbun bangunan yang runtuh dengan alat seadanya.

Di Suriah Utara, pejabat bantuan menyuarakan keprihatinan khusus tentang situasi terkini. Negeri itu ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Warganya hidup di tengah krisis kemanusiaan setelah hampir 12 tahun perang saudara, kini dilanda kerusakan akibat gempa bumi.

10 Provinsi di Turki Zona Darurat Selama 3 Bulan

Erdogan menyatakan, 10 provinsi di Turki sebagai zona bencana dan memberlakukan keadaan darurat selama tiga bulan. Ini memungkinkan pemerintah menekan parlemen dalam memberlakukan undang-undang baru dan membatasi atau menangguhkan hak dan kebebasan.

“Kami akan membuka hotel di pusat pariwisata Antalya untuk sementara menampung para korban yang terkena dampak gempa,” ungkap kata Erdogan.

Seperti diketahui, Erdogan akan menghadapi pemilihan nasional dalam waktu tiga bulan mendatang.

Selain korban tewas, terdapat 34 ribu korban luka di Turki. Sementara di Suriah, Pejabat Layanan Penyelamatan Barat Laut yang masih dikuasai oleh pemberontah mengumumkan wilayah mereka ada 1.932 korban tewas. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak

batampos – Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menemukan sebanyak 515 ton Minyakita ditimbun di Marunda, Jakarta Utara. Penimbunan diketahui saat keduanya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di PT Bina Karya Prima (BKP).

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan sidak dilakukan buntut dari ketersediaan produk minyak goreng Minyakita yang mengalami kelangkaan di beberapa wilayah. Adapun Minyakita yang ditemukan merupakan hasil produksi Desember 2022 oleh PT BKP dan tidak didistribusikan dengan alasan belum mendapatkan Domestic Market Obligation (DMO). Untuk diketahui, BKP sendiri diketahui sebagai produsen terbesar Minyakita di Indonesia.

“Kemendag bersama Satgas Pangan melakukan pengawasan di lapangan. Hasilnya, ditemukan stok Minyakita per 7 Februari 2023 sekitar 515 ton yang diproduksi PT BKP pada bulan Desember 2022. Perusahaan ini mengaku tidak mendistribusikannya karena belum mendapatkan DMO,” ujar Zulhas dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (8/2).

Atas temuan itu, Mendag Zulhas menegaskan agar para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan Minyakita untuk menaati peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tertuang dalam tata kelola program minyak goreng rakyat yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022.

Ia pun memerintahkan, PT BKP untuk segera mendistribusikan Minyakita ke pasaran sesuai HET.

“Saat ini kami telah memerintahkan PT BKP untuk segera mendistribusikan ke pasar dengan harga sesuai HET. Pendistribusian ini akan dipantau Ditjen PKTN Kemendag bersama Satgas Pangan. PT BKP sebagai salah satu produsen terbesar Minyakita diharapkan dapat mendistribusikan ke pasar sehingga tidak terjadi isu kelangkaan dan isu Minyakita dengan harga yang tidak sesuai HET di pasar,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan.

Lebih lanjut, Zulhas Mendag menegaskan bahwa pendistribusian Minyakita harus segera dilakukan, khususnya ke pasar tradisional di wilayah Jawa.

“Diutamakan di pasar rakyat dulu, tidak ke ritel modern. Kita juga akan mengurangi distribusinya untuk ritel modern dan penjualan daring,” urai Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan menjelaskan, Minyakita akan terus diproduksi. Pemerintah juga telah menambah pasokan DMO sehingga harapannya pasokan Minyakita kembali normal sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan terjangkau oleh masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono menambahkan, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan minyak goreng rakyat baik curah maupun kemasan (MINYAKITA) harus berkomitmen dan memastikan seluruh kewajibannya telah dipenuhi.

“Penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Program Minyak Goreng Rakyat, baik curah maupun kemasanmerek MINYAKITA yang diperdagangkan secara langsung maupun melalui sistem elektronik yang terjadi akan dilanjutkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium),” tutup Veri. (*)

Reporter: JP Group