batampos – Pemko Batam tengah menyiapkan detail engineering desaign (DED) untuk penataan Dataran Engku Putri Kota Batam tahun ini.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Batam, Suhar, mengatakan, tahun ini pihaknya baru menyiapkan DED untuk meningkatkan fasilitas, dan penataan Dataran Engku Putri pada umumnya.

“Intinya keadaan alun-alun sekarang perlu kita upgrade lagi. Karena sudah dianggap ketinggalan, termasuk beberapa fasilitasnya,” kata Suhar, Jumat (13/1/2022).

Suhar menjelaskan DED ini meliputi Dataran Engku Putri keseluruhan. Penataan meliputi panggung utama, pengerjaan lanjutan pagar.

Baca Juga: Warga Keluhkan Aktivitas PSK di Jodoh dan Bukit Senyum

Selain itu, ada juga beberapa rencana untuk menghubungkan pengerjaan dengan kebutuhan museum Disparbud.

Dalam APBD 2022 ini disiapkan anggaran untuk DED penataan. Rencananya Dataran Engku Putri akan dibuat lebih moderen, asri, tematik, dan tetap berpegang pada fungsinya sebagai ruang terbuka publik.

Suhar mengakui kondisi Dataran Engku Putri cukup membutuhkan perawatan, dan penataan.

Namun tahun ini belum bisa diupayakan, karena pengerjaan infrastruktur masih berfokus pada revitalisasi Masjid Agung Batam.

Baca Juga: Kuota Pertalite Naik, Ini Harga BBM di Batam

“Untuk pembuatan DED ini paling anggaranyadi bawah Rp500 juta,” ujarnya.

Suhar menyebutkan terkhair kali Dataran Engku Putri dilakukan penataan 2009 lalu. Sehingga jika melihat waktunya, memang harus dilakukan peremajaan, dan penataan ulang.

Salah satu menambah pohon atau tanaman yang bisa menciptakan cuaca yang lebih sejuk. Penambahan bunga ini akan membuat Dataran Engku Putri lebih enak dan sejuk.

Saat ini sekitaran area juga membutuhkan perawatan. Fasilitas lainnya juga perlu ditingkatkan seperti panggung Dataran Engku Putri.

Baca Juga: Taksi Pelabuhan Keluhkan Taksi Online yang Melanggar Aturan Bersama

Selama ini area Engku Putri selalu menjadi pilihan bagi warga Batam untuk berolahraga, rekreasi murah, dan berbagai acara kegiatan massa.

“Karena lokasinya berada di pusat kota, dan terintegrasi dengan Kantor Wali Kota Batam. Jadi penataan juga harus memperhatikan semua aspek ini,”tutupnya.

Pantauan Batam Pos di Dataran Engku Putri beberapa lokasi sudah cukup tidak terawat. Fasilitas umum seperti tempat duduk juga perlu perawatan.

Begitu juga dengan fasilitas olahraga yang sudah tidak berfungsi dengan baik.

Baca Juga: SMAN 3 Batam Masuk Sekolah Terbaik se-Indonesia

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi juga telah menugaskan bagian umum untuk melakukan perawatan, dan penataan terhadap Dataran Engku Putri.

Rudi mengungkapkan Engku Putri sebagai salah satu pusat fasilitas publik harus lebih bagus, tertata, bersih, tapi, dan mengusung konsep yang terbaru.(*)

Reporter: Yulitavia

batampos – Para pedagang di Kota Batam diminta untuk tidak menjual Ciki Ngebul karena sangat berbahaya bagi kesehatan.

Kepala Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Batam, Suleman Nababan, mengatakan, setiap pertemuan dengan para pedagang dan UMKM pihaknya selalu menyampaikan imbauan mengenai pentingnya memperhatikan bahan-bahan yang baik.

“Mengenai hal ini (penggunaan bahan-bahan yang baik) sudah beberapa kali kami sampaikan,” ujarnya, Jumat (13/1/2023).

Ia menjelaskan, fenomena ciki ngebul terbilang baru. Pihaknya berharap pedagang tidak lagi menjualnya karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

Baca Juga: Warga Keluhkan Aktivitas PSK di Jodoh dan Bukit Senyum

“Jangan sampai nanti akibat hal ini, pembeli bermasalah, pedagang pun bisa ikut bermasalah,” tuturnya.

Ke depan, pihaknya akan menggalakan sosialisasi mengenai ciki ngebul. Sehingga tidak lagi dijual oleh para pedagang.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dan Balai POM di Batam menemukan beberapa pedagang menjual ciki ngebul di Batam dan Tanjungpinang.

Atas temuan ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, M Bisri meminta agar orangtua tidak membelikan anaknya makanan tersebut.

Baca Juga: Kuota Pertalite Naik, Ini Harga BBM di Batam

“Ciki ngebul ini merupakan makanan yang diberikan sentuhan berupa nitrogen. Padahal, nitrogen ini tidak boleh bersentuhan dengan makanan. Sangat berbahaya,” kata Bisri, Senin (9/1/2023).

Ia mengatakan, sudah ada laporan mengenai efek dari ciki ngebul ini, yakni di Tangerang. Laporan itu menyampaikan efek yang menyebabkan sakit perut.

“Nitrogen ini adalah bahan kimia. Begitu masuk perut, dapat menyebabkan iritasi di lambung atau usus. Sehingga menyebabkan sakit perut atau gangguan pencernaan,” ujar Bisri.(*)

Reporter: Fiska Juanda

batampos – Lahan permakaman pasien korban Covid-19 Seitemiang mulai digunakan sebagai pemakaman umum. Lahan pemakaman tambahan ini sudah siap dimatangkan dan luasnya satu hektare lebih.

Sekretaris Yayasan Khairul Umma Madani, Zailani, menuturkan, pematangan tahap awal sudah selesai. Lahan pemakaman Covid-19 yang semula perbukitan sudah diratakan dan sudah dibisa digunakan.

“Alhamdulillah, sudah mulai digunakan, sejak awal pekan kemarin. Sudah mulai terisi. Pemakaman baru di lokasi baru itu semua,” ujar Zailani, Jumat (13/1/2023).

Baca Juga: Kejari Batam Bebaskan 2 Tersangka Penadahan dan Penggelapan melalui RJ

Pemko Batam kata dia, sudah merestui pihaknya selaku pengelola pemakaman umum umat Muslim di TPU Seitemiang untuk menggunakan lahan tersebut.

Pengalihan fungsi lahan makam Covid-19 ke pemakaman umum sebagai upaya mengatasi krisis lahan pemakaman umum di Seitemiang. Karena sudah cukup lama TPU Seitemiang kehabisan lahan.

Baca Juga: Warga Keluhkan Aktivitas PSK di Jodoh dan Bukit Senyum

Sepanjang tahun 2022 lalu pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalka lahan TPU umat muslim, namun tetap kehabisan lahan.

Penerapan sistem makam sisip di blok makam yang sudah hingga pembukaan lahan baru di lokasi rawa-rawa juga tak efektif sebagai solusi jangka panjang.

Baca Juga: Gerai Vaksin Polsek Batuaji Ramai Peminat

Belakangan pihaknya mengajukan pemakaman Covid-19 digunakan sebagai pemakaman umum dan itu direstui.(*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Kejaksaan Negeri Batam membebaskan 2 orang tersangka dalam kasus berbeda dari jerat hukum pidana melalui Restorative Justice (RJ), Jumat (13/1/2023). Mereka adalah Harris Fadillah terjerat tindak pidana penadahan sepeda motor curian dan Denar tersangka penggelapan uang rekannya sebesar Rp 45 juta.

Proses pembebasan keduanya diiniasi oleh Kejari Batam,dengan tujuan memberi keadilan hukum di luar peradilan melalui program RJ. Tentunya kedua perkara ini, sudah mendapat persetujuan dari para korban, sebagai salah satu syarat tersangka bisa mendapat program RJ.

Setelah mendapat maaf dari korban dengan cara berdamai, jaksa akhirnya melakukan expos perkara secara berjenjang. Mulai dari Kejati Kepri yang kemudian berlanjut ke Kejaksaan Agung.

“Mengawali tahun baru 2023,syukur alhamdulillah dua perkara yang kami ajukan permohonan RJ nya secara berjenjang, ke Kejati dan Kejaksaan Agung di setujui oleh bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Berdasarkan itu, kami tindaklanjuti
pelaporannya untuk dibuatkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), ” kata Herlina usai menyerahkan berkas SKPP kepada kedua tersangka.

Dijelaskannya, RJ adalah penyelesaian perkara tindak pidana di tingkat penuntutan atau di kejaksaan dengan
azas keadilan. Program ini berjalan karena melibatkan tersangka, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak terkait.

“Untuk perkara yang kami RJ kan diawal tahun ini adalah perkara Penadahan pasal 480 Kuhap dan pengelapan pasal 378 kuhap,” sebut Herlina.

Adapun kedua tersangka atau pelaku tindak pidana yang dihentikan penuntutan adalah Harris Fadillah yang disangka melanggar pasal 480 ayat (1) ke 1 KUHPidana tentang penadahan, lantaran membeli kendaraan bermotor hasil kejahatan (Curanmor) seharga Rp 800 ribu. Kemudian Denar atas tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp 45 juta milik temannya. Dalam kasus ini, ia (Denar) pun dijerat dengan pasal 374 ayat (1) KUHPidana.

“Restoratif justice terhadap kedua perkara ini tergolong sangat cepat. Sebab baru tadi pagi kami melakukan gelar perkara (ekspose) dan langsung disetujui oleh Kejati Kepri dan Kejaksaan Agung,” papar Herlina.

Herlina menjelaskan, langkah restoratif justice yang ditempuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar persidangan setelah berkoordinasi dan memediasi dengan masing-masing pihak yang berperkara.

Dari hasil koordianasi atau mediasi, tutur Herlina, para pihak yang berperkara (tersangka dan korban) sepakat berdamai dan saling memaafkan agar perkara ini tidak dilanjutkan sampai ke meja persidangan

Restorative justice dilakukan atas permohonan dari keluarga tersangka dengan pertimbangan tersangka sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, antara korban dan tersangka sudah ada kesepakatan berdamai. Setelah dipelajari dan mengacu pada keadilan restoratif yang membolehkan, kedua perkara itu dihentikan.

Acuan pertama yang menjadi bahan pertimbangan adalah ancaman hukuman di bawah lima tahun. Terdakwa juga baru pertama kali melakukan tindak pidana artinya masih belum residivis atau belum pernah melakukan tindak pidana berulang-ulang

“Keputusan restorative justice secara otomatis menutup perkara tindak pidana penadahan dan penggelapan, sehingga tidak ada lagi persidangan ke depannya. Inti dari restorative justice adalah mengembalikan suasana atau situasi dalam keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana,” timpalnya

Kajari pun berharap, program restorative justice (RJ) tidak hanya menghentikan perkara semata, tetapi juga menggerakan para tersangka, korban dan masyarakat untuk berperan dalam menciptakan harmoni di masyarakat, dan membuat suasana sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana

Diketahui, Restorative Justice adalah upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban. Syarat pelaku yang bisa mendapatkan RJ adalah belum pernah di hukum, kemudian ancaman hukuman dari perbuataanya itu kurang dari 5 tahun. (*)

Reporter : Yashinta