Ilustrasi. Salah seorang warga melihat harga minyak goreng di salah satu pasar di Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Harga minyak goreng kemasan disejumlah swalayan di Batam naik dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan harga minyak goreng kemasan terpantau di swalayan kawasan seperti Bengkong, Batamcenter dan Nongsa.
Misalnya harga minyak goreng kemasan merek fortune dari Rp 14 ribu per liter naik menjadi Rp 15.500, minyak goreng bimoli dari Rp 16.000 naik menjadi Rp 17.500, dan beberapa produk minyak goreng lainnya.
Ketua Asosiasi Distributor Bahan Pokok Kota Batam, Aryanto, mengatakan, sejak awal Desember lalu tak ada kenaikan harga minyak goreng.
Baik jenis kemasan maupun minyak goreng curah. Meski tak ada kenaikan, khusus untuk minyak goreng kemasan premium diakuinya tak memiliki harga eceran tertinggi (HET).
“Sejak awal Desember tak ada kenaikan minyak goreng. Sehingga dipastikan harga minyak goreng masih sama dengan harga minyak sebelumnya, meski memang untuk kemasan tak ada harga HET,” kata Aryanto kepada Batam Pos kemarin.
Ia menduga kenaikan harga di sejumlah swalayan hanya akal-akalan para pedagang. Apalagi kenaikan harga minyak goreng terjadi disaat adanya kekosongan stok minyak goreng yang disubsidi oleh pemerintah, seperti minyak goreng kita.
“Kami tak ada menaikan harga. Saya khawatir pedagang sengaja memanfaatkan kondisi jelang akhir tahun untuk menaikan harga. Apalagi penyaluran minyak goreng kita sempat terlambat, sehingga stok sempat kosong. Tapi sekarang sudah aman, ” ujar Aryanto.
Karena itu, ia meminta para pedagang agar tidak memanfaatkan momentum Hari besar untuk menaikan harga. Hal itu pastinya akan berakibat pada kepanikan masyarakat.
“Saya minta jangan ambil kesempatan dalam kesempitan masyarakat. Itu bikin panik, disaat sebenarnya harga normal saja, namun dinaikan untuk mencari keuntungan, itu salah,” tegasnya.
Disisi lain, Aryanto menjelaskan stok minyak goreng untuk Batam sangat aman. Bahkan ia menjamin hingga awal tahun depan tak ada kenaikan harga minyak goreng, karena stok di distributor cukup banyak.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat memberikan pengarahan kepada jajaran ASN se-Provinsi Kepulauan Riau, di Tanjungpinang, Rabu (26/10). (KemenPANRB untuk JawaPos.com)
batampos – Gonjang-ganjing pensiun dini massal tengah melanda para aparatur sipil negara (ASN). Guna mempermulus rencana tersebut, kebijakan ini bahkan disebut-sebut bakal disisipkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
Dikonfirmasi atas isu tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas tegas menampik. Dia mengatakan, pensiun dini ASN ini tidak ada dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
Sebagai informasi, revisi UU ASN ini masuk dalam prolegnas prioritas 2023. Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna DPR pada September lalu.
”Jadi sebenarnya itu nggak ada di dalam revisi UU ASN, soal pensiun dini ngga ada,” ujarnya ditemui usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) Penyusunan Perpres tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, kemarin (27/12).
Meski begitu, ia mengaku, banyak usulan skenario soal manajemen ASN yang disampaikan padanya. Salah satunya, terkait pensiun dini ini. Mengingat, ASN sendiri ada yang produktif dan tak jarang yang sebaliknya, kurang produktif. Pemerintah pun tidak bisa serta merta memberhentikan mereka. Beda dengan swasta, yang bisa menawarkan konsep pensiun dini lalu diberi pesangon.
”Ini masih ide gagasan dari banyak orang, jadi di revisi UU ASN itu belum ada. Kira-kira begitu,” ungkapnya.
Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menambahkan, aturan pensiun dini ASN ini sejatinya sudah ada. Hal itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN.
”Tapi pensiun dininya itu ada (ketentuan, red) aturannya,” ujarnya ditemui dalam kesempatan yang sama.
Lebih detail dia menjelaskan, PNS dapat mengajukan pensiun dini lantaran penataan organisasi atau memang sudah mencukupi syarat yang ditentukan dalam PP 11/2017. Jika disebabkan adanya penataan organisasi, maka PNS dengan 10 tahun masa bakti sudah diperbolehkan untuk pensiun dini. ”Karena dia nggak ada tempat, kan organisasinya itu sudah dirampingkan misalnya. Kemudian setelah diberikan tempat ke sana ke sini nggak ada, maka dia boleh mengajukan pensiun dini,” jelasnya.
Beda perkara jika itu diajukan mandiri oleh yang bersangkutan. PNS harus memenuhi syarat dalam PP 11/2017, diantaranya soal usia minimal 50 tahun dengan masa bakti 20 tahun. Ketentuan ini wajib dipenuhi guna memastikan manfaat pensiunnya bisa diperoleh maksimal. ”Makanya kalau sekarang ada isu pesangon dan sebagainya, nggak sampai ke sana,” ungkapnya. Selain itu, lanjut dia, pada pembahasan terakhir di RUU ASN tak ada bahasan terkait pensiun dini massal ASN tersebut.
”Jadi kalau pengelola SDM ASN kan tidak serta merta memberhentikan,” sambungnya.
Kendati demikian, Aba mengingatkan, bahwa capaian kinerja ini sangat penting bagi penilaian ASN. Bagi mereka yang tak memenuhi capaian kerja maka bisa diberhentikan sebagai abdi negara. Misal, sudah beberapa kali capaian kinerja tidak terpenuhi maka yang bersangkutan bisa dijatuhi hukuman disiplin. Jika masih bandel, maka sanksi paling berat adalah pemberhentian. ”Jadi, PNS itu sekarang yang dihukum bukan yang nakal-nakal saja. Sudah rajin tapi gak berkinerja kena hukuman juga di dalam PermenPANRB nomor 6/2022,” paparnya.
Disinggung soal pendataan non ASN sebelumnya, Aba mengatakan, itu dilakukan untuk mengetahui perkembangan tenaga honorer yang ada di kementerian/lembaga. Di mana, diketahui saat ini jumlahnya mencapai sekitar 2,3 juta. Dari jumlah tersebut, bagi tenaga non ASN yang potensial didorong untuk mendaftar sebagai ASN melalui mekanisme rekrutmen yang berjalan. Melalui data itu pula dilakukan pemetaan potensi. Sehingga, bisa diketahui kekurangan dari organisasi tersebut ataupun ASN yang ada di sana. Dengan begitu, dapat dilakukan pengembangan kompetensi dan lainnya.
Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengikuti wacana tawaran pensiun dini untuk PNS. Dia mengatakan pemerintah tentu sudah memiliki kriteria. Tetapi harus hati-hati untuk mengeksekusi kebijakan tersebut.
Menurut dia wacana pensiun dini tersebut rangkaian dari diterbitkannya UU 5/2014 tentang ASN. Lahirnya UU tersebut berawal dari kondisi kuantitas dan kualitas PNS yang kurang ideal. Dengan adanya UU tersebut diharapkan jumlah PNS cukup sekitar 2 jutaan, dari jumlah saat ini sekitar 4 jutaan. ’’Yang PNS dikepras jadi 2 jutaan orang. Sisanya diisi oleh PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja),’’ katanya tadi malam.
Nah untuk mengurangi jumlah PNS menuju angka ideal itu, tidak bisa menunggu pensiun atau berkurang alamiah. Tetapi diterapkan juga skema tawaran pensiun dini. Lina menuturkan kebijakan pensiun dini tersebut malah bisa menjadi pisau bermata dua bagi pemerintah.
’’Misalnya yang mengajukan pensiun dini malah PNS yang berkinerja dan berkualitas bagu. Negara kan jadi dirugikan,’’ tuturnya. Padahal rencana awal tawaran pensiun dini itu untuk mengurangi jumlah PNS yang berkinerja kurang baik.
Lina mengatakan ketika tawaran pensiun dini itu dibuka, dia mengkawatirkan orang-orang yang sudah berumur dan kinerjanya kurang bagus tidak memilih pensiun dini. Diantara pertimbangannya adalah, ketika dia pensiun dini, kecil kemungkinan bisa bersaing diterima kerja di sektor swasta.
Berbeda dengan PNS yang masih muda dan berkinerja bagus, mereka bisa saja memilih pensiun dini dengan pertimbangan gaji. PNS yang masih muda dan berkinerja bagus, bisa saja menilai gaji yang diberikan negara tidak maksimal. Jauh lebih besar ketika mereka bekerja di sektor swasta.
Pada prinsipnya Lina mengatakan adanya UU ASN diharapkan jumlah aparatur sebanding antara PNS dan PPPK. Sektor administrasi diisi oleh personel PNS. Sedangkan sektor yang membutuhkan keahlian khusus, seperti guru, dosen, dan tenaga kesehatan diisi oleh PPPK. (*)
Ilustrasi. Nelayan pergi melaut di perairan Batuampar. BMKG) Kelas I Hang Nadim Batam mengeluarkan peringatan waspada terhadap gelombang laut tinggi dan angin kencang. Foto: Iman Wachyudi/Batam Pos
batampos – Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Hang Nadim Batam mengeluarkan peringatan waspada terhadap gelombang laut tinggi dan angin kencang. Kondisi ini diperkirakan terjadi hingga seminggu kedepan.
Koordinator Bidang Data dan Informasi Stamet Hang Nadim, Suratman, mengatakan, meskipun perairan sekitar Batam gelombang tidak terlalu tinggi, tetap harus waspada.
Forecaster Fct BMKG Batam, Rizka M Manurung, menyebutkan, untuk keadaan perairan Batam memang berpotensi air gelombang naik. Hal itu akibat kecepatan angin yang bertiup cukup kencang yakni 10 – 20 knot.
“Secara keseluruhan Kepulauan Riau memang terdapat warning gelombang laut tinggi dan angin kencang. Kondisi seperti ini terpantau hingga satu minggu kedepan,” ujar Rizka yang tengah bertugas memantau kondisi cuaca dari menara BMKG Hang Nadim Batam.
Dijelaskannya, pada Rabu (28/12/2022) hari ini diprakirakan ada peningkatan kecepatan angin serta kelembaban udara yang cenderung rendah. Hal itu lanjutnya, menyebabkan berkurangnya peluang pertumbuhan awan hujan.
Secara umum kondisi cuaca Kepri diprakirakan berawan dengan potensi hujan intensitas ringan. Meski begitu, BMKG mengeluarkan peringatan di antaranya, waspada potensi angin kencang yang dapat mencapai 25 knot di wilayah Natuna, Anambas dan sekitarnya.
Kemudian waspada gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2.0 meter di wilayah perairan Lingga dan Perairan Bintan; dan 3.0 m di wilayah perairan Natuna dan Anambas.(*)
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas Elwi Danil bersiap mengikuti sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (27/12/2022). Sidang beragenda mendengarkan keterangan saksi meringankan yang dihadirkan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, yakni Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas Elwi Danil. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)
batampos – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah mendengarkan keterangan saksi ahli yang meringankan terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) pada Senin (26/12). Kemarin (27/12) mereka mendengarkan saksi ahli yang meringankan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Adalah Elwi Danil, ahli hukum pidana dari Universitas Andalas yang dihadirkan ke muka sidang oleh tim penasihat hukum Sambo dan Putri.
Dalam sidang tersebut, Rasamala Aritonang sebagai penasihat hukum Putri sempat bertanya soal bisa atau tidaknya seseorang yang mengetahui rencana pembunuhan dijerat pasal 338 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lantaran tidak mencegah peristiwa pembunuhan itu terjadi. Atas pertanyaan tersebut, Elwi menjelaskan bahwa seseorang kena kedua pasal itu bila terlibat aktif dalam peristiwa pidana pembunuhan.
Menurut Elwi, itu sesuai ketentuan dalam KUHP. Utamanya pasal 338 dan 340. Bila tidak ada keterlibatan aktif, dia menilai seseorang tidak bisa dijerat dengan kedua pasal tersebut. Termasuk ketika seseorang mengetahui akan terjadi tindak pidana namun tidak melaporkan hal itu kepada pihak berwenang. ”Menurut saya tidak bisa dikategorikan telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan,” ungkap dia.
Pria yang juga guru besar hukum pidana di Universitas Andalas itu mengungkapkan bahwa hal tersebut masuk dalam asas legalitas di Indonesia. Bahwa hukum pidana di Indonesia tidak menyebut orang yang mengetahui rencana pembunuhan dan tidak melaporkan rencana itu masuk kategori pelaku aktif. Dia menegaskan, dalam KUHP tidak disebut seseorang yang tidak mencegah atau tidak melaporkan tindak pidana dinilai melakukan tindak pidana. ”Tidak ada satupun,” imbuhnya.
Di muka sidang yang sama, Elwi menjelaskan soal hasil tes menggunakan poligraf atau lie detector tidak serta merta bisa dijadikan sebagai alat bukti. Selain masih menjadi perdebatan, tes itu harus dipastikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Apabila tes dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur tersebut, hasil tes itu tidak bisa dijadikan alat bukti. ”Tentu hasil (tes lie detector yang dilakukan tidak sesuai ketentuan) tidak bisa diterima sebagai bukti,” jelas dia.
Lebih lanjut, Elwi menyampaikan soal kesaksian Bharada E sebagai justice collaborator dalam perkara pembunuhan Yosua. Saat ditanya bobot kesaksian Eliezer, dia menjawab tegas bahwa nilai kesaksian seorang terdakwa yang menjadi justice collaborator setara dengan keterangan saksi lainnya dalam sidang. ”Sekalipun dia adalah JC (justice collaborator, Red) keterangannya itu sama nilainya dengan keterangan saksi lain yang bukan JC,” kata dia. (*)
Ilustrasi. Operasi pasar murah yang digelar Pemko Batam diserbu masyarakat. Pemko Batam akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar untuk mengetahui pergerakan harga sembako jelang libur akhir tahun 2022. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Pemko Batam akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar untuk mengetahui pergerakan harga sembako jelang libur akhir tahun 2022.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, sidak dilakukan sekaligus untuk melihat kondisi di lapangan.
Karena kata dia, selama ini laporan terkait komoditi bahan pokok selalu cukup, dan harga cukup stabil. Kecuali beberapa jenis komoditi seperti cabai dan telur.
“Nanti kita sidak atau pemantauan ke pasar. Nanti dari sana kita bisa dapat gambaran terkait kondisi komoditi di pasar, dan langkah antisipasi kenaikaan harga khususnya di hari besar,” kata Selasa (27/12/2022).
Hasil pemantauan ini lanjutnya, bisa menjadi referensi bagi pemerintah dan distributor untuk menambah pasokan, guna menekan harga nantinya. Sehingga inflasi di Batam bisa terjaga, dan daya beli masyarakat tidak menurun.
Sepanjang tahun ini pihaknya bersama distributor sudah menggelar pasar murah dengan jumlah yang lumayan banyak, dan panjang. Hal ini guna mengendalikan harga di tengah kenaikan beberapa komoditi, dan BBM.
“Paling banyak itu tahun ini kita gelar operasi pasar murah. Bahkan Pemko Batam menggelontorkan anggaran khusus, agar operasi pasar berjalan dengan lancar, dan harga terkendali,” ujarnya.
Melihat dampak positif dari kegiatan pasar murah, Amsakar menyebutkan tahun depan operasi pasar menjadi perhatian pemerintah.
Terbukti, dari operasi pasar murah tersebut daya beli terjaga, dan harga yang diberikan distributor adalah harga modal.
“Tidak pernah sepi kalau untuk pasar murah. Sebelumnya juga ada minyak makan murah, dan masih banyak kegiatan pengendalian inflasi yang dinilai sukses mengendalikan harga,” terangnya.
Tahun depan, selain soal pembangunan infrastruktur, persoalan pengendalian inflasi masih menjadi fokus dari Pemko Batam.
Seperti sembako murah yang berada di bawah Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kota Batam.
“Termasuk yang pasar murah ini. Karena bisa menjadi solusi bagi warga, terutama saat ada lonjakan harga. Nanti akan dioptimalkan lagi, kalau bisa lebih baik dari tahun ini,” terangnya.
Upaya lain ke depan adalah, menambah kerjasama dengan daerah penghasil, sehingga stok komoditi di Batam cukup, dan tidak ada kekurangan atau langka.
Untuk petani lokal, tahun ini Pemko Batam juga sudah menyerahkan bibit cabai kepada petani, untuk menambah jumlah produksi bagi hasil tani lokal.
Menurutnya, meskipun belum bisa memenuhi kebutuhan di Batam, kehadiran petani lokal cukup membantu dalam mengendalikan harga di Batam, dan sering menjadi solusi bagi pembeli.
“Harapan kita harga stabil, namun kita tidak daerah penghasil. Jadi tidak bisa memastikan harga ini. Caranya adalah menambah MoU dengan daerah penghasil untuk pasokan komoditi pangan di Batam,” bebernya.
Ia mengakui pergerakkan harga komoditi juga sudah mulai terasa. Tugas pemerintah adalah memastikan stok tercukupi, dan stabilitas harga terjaga. Meskipun sejauh ini, tidak ada masalah untuk stok, namun harga tidak sulit untuk dikendalikan.
Ilustrasi. Operasi pasar murah yang digelar Pemko Batam diserbu masyarakat. Pemko Batam akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar untuk mengetahui pergerakan harga sembako jelang libur akhir tahun 2022. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Pemko Batam akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar untuk mengetahui pergerakan harga sembako jelang libur akhir tahun 2022.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, sidak dilakukan sekaligus untuk melihat kondisi di lapangan.
Karena kata dia, selama ini laporan terkait komoditi bahan pokok selalu cukup, dan harga cukup stabil. Kecuali beberapa jenis komoditi seperti cabai dan telur.
“Nanti kita sidak atau pemantauan ke pasar. Nanti dari sana kita bisa dapat gambaran terkait kondisi komoditi di pasar, dan langkah antisipasi kenaikaan harga khususnya di hari besar,” kata Selasa (27/12/2022).
Hasil pemantauan ini lanjutnya, bisa menjadi referensi bagi pemerintah dan distributor untuk menambah pasokan, guna menekan harga nantinya. Sehingga inflasi di Batam bisa terjaga, dan daya beli masyarakat tidak menurun.
Sepanjang tahun ini pihaknya bersama distributor sudah menggelar pasar murah dengan jumlah yang lumayan banyak, dan panjang. Hal ini guna mengendalikan harga di tengah kenaikan beberapa komoditi, dan BBM.
“Paling banyak itu tahun ini kita gelar operasi pasar murah. Bahkan Pemko Batam menggelontorkan anggaran khusus, agar operasi pasar berjalan dengan lancar, dan harga terkendali,” ujarnya.
Melihat dampak positif dari kegiatan pasar murah, Amsakar menyebutkan tahun depan operasi pasar menjadi perhatian pemerintah.
Terbukti, dari operasi pasar murah tersebut daya beli terjaga, dan harga yang diberikan distributor adalah harga modal.
“Tidak pernah sepi kalau untuk pasar murah. Sebelumnya juga ada minyak makan murah, dan masih banyak kegiatan pengendalian inflasi yang dinilai sukses mengendalikan harga,” terangnya.
Tahun depan, selain soal pembangunan infrastruktur, persoalan pengendalian inflasi masih menjadi fokus dari Pemko Batam.
Seperti sembako murah yang berada di bawah Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kota Batam.
“Termasuk yang pasar murah ini. Karena bisa menjadi solusi bagi warga, terutama saat ada lonjakan harga. Nanti akan dioptimalkan lagi, kalau bisa lebih baik dari tahun ini,” terangnya.
Upaya lain ke depan adalah, menambah kerjasama dengan daerah penghasil, sehingga stok komoditi di Batam cukup, dan tidak ada kekurangan atau langka.
Untuk petani lokal, tahun ini Pemko Batam juga sudah menyerahkan bibit cabai kepada petani, untuk menambah jumlah produksi bagi hasil tani lokal.
Menurutnya, meskipun belum bisa memenuhi kebutuhan di Batam, kehadiran petani lokal cukup membantu dalam mengendalikan harga di Batam, dan sering menjadi solusi bagi pembeli.
“Harapan kita harga stabil, namun kita tidak daerah penghasil. Jadi tidak bisa memastikan harga ini. Caranya adalah menambah MoU dengan daerah penghasil untuk pasokan komoditi pangan di Batam,” bebernya.
Ia mengakui pergerakkan harga komoditi juga sudah mulai terasa. Tugas pemerintah adalah memastikan stok tercukupi, dan stabilitas harga terjaga. Meskipun sejauh ini, tidak ada masalah untuk stok, namun harga tidak sulit untuk dikendalikan.
Petugas Rutan Tanjungpinang memeriksa sel tahanan. F. Humas Rutan Tanjungpinang
batampos– Rumah Tahanan (Rutan) Tanjungpinang menggelar razia sel tahanan jelang Tahun Baru 2023. Razia ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan di Rutan Tanjungpinang.
Kepala Pengamanan Rutan Tanjungpinang Yongki Yastinanda, mengatakan razia tersebut guna memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi jelang Tahun Baru dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif.
Razia insidentil ini, kata Yongki, diawali dengan melakukan pengecekan jeruji area sekitar blok hunian warga binaan Rutan Tanjungpinang. “Ada beberapa kamar dan warga binaan menyimpan barang terlarang di kamar hunian seperti korek api gas, sejumlah sendok,” ungkapnya.
Saat penggeledahan petugas pengamanan menemukan barang-barang yang dilarang
masuk ke dalam sel tahanan. Sebelum dimusnahkan, barang terlarang dikumpulkan lalu didata dan dilaporkan sesuai aturan yang berlaku. “Hasil temuan razia di blok kamar hunian disita dan dimusnahkan,” jelas Yongki.
Menurut Yongki, barang terlarang seperti narkoba dan ponsel tidak ditemukan di dalam sel tahanan warga binaan. “Alhamdulillah tidak ada barang terlarang seperti narkoba dan HP. Dalam razia warga binaan juga digeledah badannya untuk mengecek barang terlarang yang disembunyikan pada anggota tubuh,” tegas Yongki. (*)
batampos – Sosok Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim menjadi sorotan. Itu seiring keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) No. 165/TPA tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Lewat keppres tersebut, Silmy ditetapkan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi definitif.
Jabatan dirjen imigrasi definitif sebelumnya diemban Jhoni Ginting. Awalnya, Jhoni ditunjuk sebagai Plt Dirjen Imigrasi pada Maret 2020 menggantikan Ronny F. Sompie. Tiga bulan kemudian, tepatnya Mei 2020, jabatan Plt itu menjadi definitif. Namun, itu hanya berlangsung satu tahun satu bulan. Sebab, pada Juli tahun lalu, Jhoni masuk masa pensiun.
Kursi dirjen imigrasi kembali diisi Plt. Pejabat senior Kemenkumham Widodo Ekatjahjana mengisi kekosongan jabatan tersebut per Juni 2021 atau sebulan sebelum Jhoni purnatugas. Selain jadi Plt Dirjen Imigrasi, Widodo yang merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jember itu juga menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham.
Saat diisi Plt, kinerja keimigrasian sempat disorot Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ya, pada 10 September lalu, Jokowi menyampaikan kerap mendapat keluhan dari warga negara asing (WNA) tentang layanan Imigrasi. Para WNA yang bekerja di Indonesia itu mengaku sulit mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Jokowi pun meminta Dirjen Imigrasi dan jajaran dibawahnya diganti.
Tiga bulan sebelum Jokowi menyoroti kinerja imigrasi, Kemenkumham sejatinya sudah mengumumkan seleksi terbuka Dirjen Imigrasi. Tepatnya pada 27 Juli. Seleksi dibuka bagi kategori PNS, TNI dan Polri serta non-PNS. Diantara nama-nama yang mengikuti seleksi, Silmy Karim menjadi peserta seleksi dari kategori non-PNS.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Dirjen Imigrasi Andap Budhi Revianto menyebut keikutsertaan non-PNS dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya memang dimungkinkan. Itu merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.
”Pasal 106 dari PP 17/2020 menyebutkan bahwa JPT Utama dan Madya bisa diisi dari kalangan non-PNS,” jelas Andap dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos, kemarin (27/12).
Andap menjelaskan, terpilihnya Silmy sebagai Dirjen Imigrasi sudah melalui rangkaian seleksi terbuka. Tahapan seleksi itu dimulai dari proses administrasi dan rekam jejak. Kemudian dilanjutkan seleksi kompetensi bidang melalui penulisan makalah. Berikutnya adalah tahapan seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui asesmen Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Tak hanya itu, Silmy juga mengikuti tahapan wawancara yang digelar tim panitia seleksi (pansel). Setelah melewati tahapan itu, pansel kemudian melakukan penilaian. Andap menyebut, berbagai pihak terkait turut mengambil peran dalam penilaian. Tak hanya internal Kemenkumham, tapi juga Kementerian PANRB dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Andap menyebut, Silmy menjadi satu dari tiga peserta terbaik yang direkomendasikan pansel kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Tiga nama itu kemudian diajukan Yasonna kepada Tim Penilai Akhir (TPA) Pimpinan Tinggi Utama dan Madya.
Pengajuan nama itu merujuk pada Peraturan Presiden No. 177/2014 tentang TPA Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya. ”Dengan adanya pejabat definitif, pelayanan imigrasi diharapkan akan semakin lebih baik dan optimal,” kata Andap. Silmy rencananya dilantik pada Januari mendatang.
Sosok Silmy yang tiba-tiba pindah haluan dari dirut perusahaan pelat merah menjadi Dirjen Imigrasi tentu mengundang tanya. Terlebih, gaji yang diperoleh di Krakatau Steel terbilang fantastis. Merujuk annual report Krakatau Steel, alokasi gaji atau remunerasi direksi mencapai Rp 28,3 miliar per tahun.
Itu meliputi honorarium Rp 10,96 miliar, THR Rp 916 juta, tunjangan transportasi Rp 1,6 miliar, tunjangan lain-lain sebesar Rp 1,39 miliar, tabungan purna tugas Rp 2,72 miliar dan tantiem Rp 10,7 miliar. Alokasi gaji atau remunerasi tersebut diperuntukkan bagi enam orang direksi, termasuk Silmy.
Artinya, Silmy setidaknya mendapat alokasi gaji Rp 393,5 juta per bulan jika alokasi tersebut dibagi rata untuk enam direksi. Namun, merujuk pada ketentuan dalam annual report tersebut, gaji Silmy sebagai dirut dipastikan lebih tinggi karena ada ketentuan yang menyebut jika gaji direksi lain adalah 85% dari dirut.
Sosok Silmy juga menjadi sorotan seiring kekayaan bernilai ratusan miliar yang dimiliki. Berdasar laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) KPK, Silmy tercatat punya kekayaan sebesar Rp 208,898 miliar. Jumlah tersebut meliputi aset berupa belasan tanah dan bangunan, 2 Harley Davidson, 5 mobil mahal dan antik, serta harta kas/setara kas. (selengkapnya lihat grafis)
Sementara itu, Komisi III DPR RI mempertanyakan penunjukkan Silmy sebagai Dirjen Imigrasi. Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mengaku heran dengan alasan penunjukkan Silmy sebagai Dirjen Imigrasi.
Menurut Wihadi, penunjukkan Silmy menjadi pertanyaan semua pihak. Sebab, Imigrasi merupakan pengawas dalam bidang penegakan hukum. Sedang Silmy merupakan Dirut PT Krakatau Steel, perusahaan BUMN yang berorientasi bisnis.
”Apakah penunjukkan Silmy ingin menjadikan Imigrasi profit oriented point pemerintah?,” tuturnya. Jika hal itu benar, maka orientasi pelayanan Imigrasi akan diarahkan pada pelayanan yang menguntungkan.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, Dirjen Imigrasi harus memahami penegakan hukum terkait masalah peraturan lalu lintas orang yang keluar masuk ke Indonesia. Bukan hanya mengandalkan pelayanan untuk mencari keuntungan semata.
Wihadi menegaskan, Menkumham harus menjelaskan dasar pemilihan seorang Dirut BUMN menjadi Dirjen Imigrasi. “Karena dirjen yang ditunjuk saat ini tidak mempunyai dasar-dasar daripada Imigrasi,” terangnya.
Dia menilai Menkumham seolah tidak percaya kepada para lulusan akademi imigrasi yang sudah belajar secara mendalam terkait bidang tersebut. “Bagaimana dirjen bisa melakukan pengawasan dengan benar kalau tidak memiliki dasar-dasar imigrasi,” tegas legislator dari Dapil Jatim IX itu.
Wihadi menambahkan, jika memang Kemenkumham lebih mementingkan pelayanan dengan mencari keuntungan semata tanpa memikirkan masalah penegakan hukum dalam bidang pengawasan masyarakat, maka lebih baik memilih dirut perusahaan swasta yang lebih berprestasi dibandingkan Dirut Krakatau Steel yang tidak berprestasi menjadi Dirjen Imigrasi.
Jadi, jika hanya untuk melakukan pelayanan, maka tidak perlu menunjuk Dirut BUMN. ”Bisa saja dirut-dirut swasta disuruh saja jadi Dirjen Imigrasi,” pungkasnya. (*)
Reporter: JP Group
LHKPN Periodik 2021 Silmy Karim (dilaporkan 10 Maret 2022)
batampos – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam mencatat kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) sejak Januari 2022 sampai dengan 26 Desember 2022 mencapai 895 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak enam pasien meninggal dunia.
Bila dibandingkan tahun sebelumnya, kasus Demam Berdarah di tahun 2021 diketahui berjumlah 710 kasus dengan kasus kematiannya sebanyak empat orang. Lalu di tahun 2020 ada 763 kasus dengan kasus kematian tiga orang.
Sedangkan di tahun 2019 ada sebanyak 728 kasus demam Berdarah dengan kasus kematian 2 orang. Tahun 2018 ada 639 kasus Demam Berdarah dengan kasus kematiannya dua pasien.
“Kasus DBD ini bersifat fluktuatif. Di saat musim hujan, penyakit DBD akan meningkat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, Selasa (27/12/2022).
Dilanjutnya, adapun pasien meninggal tersebut kebanyakan adalah balita. Di antaranya, pasien betusia satu tahun warga Mediterania, Batam Kota.
Lalu pasien berusia 4 tahun warga Pelita, Nongsa, dan warga Kavling Sejunlung berusia 6 bulan. Balita berusia 5 tahun warga Tembesi Makmur dan balita berusia 1 tahun warga Batam Kota.
Kasus wabah penyakit mematikan akibat nyamuk aides aegypti ini menyebar di semua wilayah kecamatan yang berada di Kota Batam.
Tingginya curah hujan saat ini mempengaruhi peningkatan kasus DBD di Batam. Genangan air yang timbul setelah hujan berpotensi jadi sarang nyamuk untuk berkembangbiak.
Berbagai upaya terus dilakukan Dinkes Kota Batam dalam meminimalisir penyebaran DBD ini. Salah satunya melakukan fogging.
Petugas kesehatan dari seluruh Puskesmas wilayah Kota Batam sampai saat ini terus turun ke lingkungan masyarakat secara langsung untuk melakukan fogging dan sosialisasi bersih lingkungan.
Selain itu, Dinkes Batam juga terus mengaktifkan peran juru pemantau jentik (jumantik) dengan program Gerakan 1 rumah satu orang jumantik.
Para jumantik ini akan diberikan sosialisasi dan penyuluhan serta pemahaman. Peran jumantik ini dilakukan di seluruh wilayah.
Seperti di antaranya, edukasi jentik bersama tim Jumantik Bida Ayu Blok G, Mangsang, Sosialisasi Jumantik di Bukit Barelang Kelurahan Tanjungpiayu, Pembinaan Jumantik Cilik di Bengkong Mahkota, Bengkong.(*)
Ilustrasi halaman Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta. (RADAR SOLO PHOTO)
batampos – Kendati konflik internal tak kunjung usai, Keraton Kasunanan Surakarta masih membuka diri pada wisatawan. Kemarin (27/12), pintu keraton yang ditutup sejak bentrokan Jumat malam lalu akhirnya dibuka kembali untuk umum.
Kubu Lembaga Dewan Adat (LDA) berharap hal itu bisa menjadi momentum untuk islah atau damai. ’’Begitu banyak yang kecewa dengan penutupan wisata keraton. Tentu kami tidak ingin mengecewakan makin banyak orang lagi,’’ ujar Wakil Ketua LDA Keraton Kasunanan Surakarta KP Edhi Wirabumi kepada Jawa Pos Radar Solo. Dia menyebut Solo sebagai daerah wisata budaya utama di Jateng. Karena itu, pihak keraton harus menjaga citra sebagai daerah tujuan wisata.
Namun, meskipun pintu sudah dibuka, akses untuk wisatawan terbatas hanya sampai pelataran. ’’Sebetulnya akses ke pelataran ini kan masuk dari museum. Karena museum masih ditutup, akhirnya dicarikan akses lain. Ini untuk menjawab kerinduan masyarakat, khususnya pada momen libur Nataru,’’ terang Edhi.
Dia berharap pembukaan akses wisata itu menjadi momentum untuk rekonsiliasi lebih utuh ke depan. Termasuk bertemunya Paku Buwono (PB XIII) dengan adik-adiknya. Terutama dengan GKR Wandansari Koes Moertiyah, ketua LDA. ’’Harapannya yang sudah ya sudah, Sinuwun (PB XIII) bisa jadi pemimpin adat yang baik, pemimpin keluarga yang baik, dan bisa ngayomi semua secara baik,’’ ungkapnya.
Upaya mediasi itu juga diakui GRAy Devi Lelyana Dewi, putri kandung PB XIII Hangabehi. Dia memberikan kesempatan kepada kubu ayahandanya untuk menjalin komunikasi atas berbagai persoalan yang muncul dalam beberapa pekan terakhir. ’’Proses hukum soal pencurian, penganiayaan, dan lainnya masih berlangsung. Tapi, soal nawala (titah raja yang sebelumnya dia pertanyakan), kami masih tunggu mediasinya,’’ katanya kemarin.
Nawala itu memuat banyak aturan dan larangan soal pengelolaan keraton hingga akses bertemu PB XIII Hangabehi. GRAy Devi sempat melayangkan somasi atas nawala tersebut. Sebab, nawala itu selalu disampaikan secara lisan oleh pihak-pihak tertentu yang melarang putra-putri dan keluarga kerajaan untuk bertemu langsung dengan PB XIII.
’’Sempat ada pembicaraan tentang batas waktu untuk menggelar mediasi (terkait nawala itu, Red). Batasnya sampai 2 Januari. Kita lihat saja, kalau sampai batas waktu itu belum ada realisasi, terpaksa lanjut ke ranah hukum,’’ papar Devi.
Di sisi lain, Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta KP Dani Nur Adiningrat dari kubu PB XIII Hangabehi menilai hubungan keraton dengan pemerintah selalu baik. Hal itu terbukti dari berjalannya upaya penataan dan revitalisasi resmi dari pemerintah ke pihak keraton.
Namun, respons berbeda dia sampaikan kala disinggung soal mediasi yang diupayakan pihak LDA. ’’Pemimpin tertingginya kan Sinuwun PB XIII. Seharusnya sudah selesai. Pihak-pihak pengganggu itu adalah noise yang harusnya pemerintah juga bertindak. Sudah ada perjanjian damai di 2017, ada perwakilan pemerintah untuk revitalisasi, legal standing-nya kan Sinuwun. Mau mediasi seperti apa lagi? Sudah jelas dan ditandatangani semua pihak,’’ tuturnya.
Royal Academic
Kisruh di lingkungan keluarga Keraton Kasunanan Surakarta yang berujung saling lapor ke polisi bisa melebar ke mana-mana. Padahal, kisruh tersebut hanyalah problem keluarga yang bisa diselesaikan lewat jalur mediasi. Hal itu diungkapkan Sahid Teguh Widodo, ketua Pusat Unggulan Iptek (PUI) Javanologi Universitas Sebelas Maret Surakarta, saat dihubungi Jawa Pos Radar Solo kemarin (27/12).
Dia menerangkan, kisruh di lingkungan keraton terjadi lebih dari 10 tahun. Pemicunya adalah masalah kekuasaan dan rezeki. Padahal, keraton sebagai pusat pemerintahan sejatinya sudah final. Sahid menyebut keraton sebagai pusat pengetahuan kebudayaan Jawa. Di dalamnya tersimpan bangunan, tradisi, hingga manuskrip yang sarat dengan nilai historis. Jika kisruh internal terus berlanjut, hal-hal itu akan sulit diakses publik.
Sahid menuturkan, keraton ibarat nagari atau negara, sedangkan Mangkunegaran itu kadipaten. Konflik internal bisa mengganggu iklim pariwisata di Solo. Padahal, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sedang getol mempromosikan wisata dalam kota.
PUI Javanologi UNS pernah mengusulkan agar dibentuk royal academic di lingkungan keraron. Usul itu disampaikan ke kubu LDA. Namun, hingga kini, belum ada respons yang baik. Padahal, dengan royal academic, semua bisa saling bertukar pikiran. Mendukung kekuatan keraton kembali dengan simbol dan norma baru, tanpa melanggar aturan pakem keraton.
Kapolresta Surakarta Kombespol Iwan Saktiadi menyatakan, Polri tidak akan masuk dalam perselisihan di keraton. Soal aksi saling lapor yang dilakukan kubu PB XIII dan LDA, lanjut Iwan, secara bertahap pihaknya akan memanggil semua pihak untuk proses klarifikasi. ’’Kami profesional saja, siapa pun yang lapor ya kami terima. Kami dalami apakah ada unsur pidana. Jika ada, bagaimana tindak lanjutnya, pasal apa yang dikenakan tentunya,’’ tegasnya. (*)
