batampos- Jika tidak ada perubahan, Pemerintah Pusat akan menghapus status pandemi Covid-19 dan PPKM pada akhir bulan ini atau awal tahun depan. Dan untuk Kabupaten Karimun, sejak dilanda Covid-19 pada Maret 2020 tercatat 183 orang meninggal.
”Kita masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat untuk mengakhiri pandemi Covid-19 dan PPKM. Artinya, sebelum resmi dicabut, maka pencatatan (kasus Covid-19, red) harian akan tetap kita lakukan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Rachmadi, Rabu (28/12).
Selama penyebaran Covid-19 pada 2020, katanya, sampai dengan hari ini, tercatat 6.470 orang yang positif terpapar. Baik warga yang berasal dari Kabupaten Karimun mau pun dari luar daerah. Dari jumlah tersebut yang sembuh 6.286 orang dan meninggal dunia 183 orang. Ada juga warga Karimun yang meninggal dunia di luar daerah, namun tidak masuk dalam pendataan di kabupaten.
”Untuk yang meninggal dunia, rata-rata disebabkan komorbid atau memiliki penyakit bawaan. Dan pada saat terpapar, virus Covid-19 semakin memperparah penyakit yang sudah ada. Sepeti ginjal, jantung dan juga diabetes melitus,” papar Rachmadi.
Menyinggung tentang penyebaran kasu Covid-19 di Kabupaten Karimun saat ini, Rachmadi menyebutkan, untuk jumlah kasus positif tetap masih ada, hanya saja jumlahnya sudah jauh menurun. ”Menurunnya kasus Covid-19 tidak lepas dan partisipasi masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi. Dan untuk hari ini masih ada satu kasus baru dan sedang dirawat di RSUD M Sani,” jelasnya.(*)
Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen Kemenag Jeane Maria Tulung. (Humas Kemenag)
batampos – Kementerian Agama (Kemenag) dikabarkan menunggak pembayaran hotel pada Pesparawi XIII yang berlangsung di DI Jogjakarta, Juni 2022. Kemenag pun memastikan kabar tersebut tidak benar.
Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Jeane Maria Tulung mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan semua kewajiban pembiayaan dalam penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tahun 2022.
“Kemenag tidak punya tunggakan. Bantuan untuk pembiayaan kegiatan telah diserahkan ke panitia. Sesuai kesepakatan, jika anggaran kegiatan kurang pihak EO yang mencari kekurangannya,” kata Jeane, di Jakarta, Rabu (28/12).
Jeane menjelaskan, Pesparawi 2022 diselenggarakan atas kerja sama empat pihak, Kementerian Agama (Kemenag), Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN) dan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD), serta Pempda DIJ. Para pihak sejak awal sudah bersepakat dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Sesuai kesepakatan, pembiayaan ditanggung para pihak, Kemenag, tuan rumah, serta LPPN dan LPPD. Selanjutnya Pemda menerbitkan surat penunjukkan PT Digsi sebagai EO yang diberi tugas juga untuk mencari sponsor,” jelasnya.
“Kami melalui Kemenag DIY bertanggung jawab pada pembiayaan anggaran sebesar Rp 20 miliar. Pemda DIY, lanjut Jeane, juga sudah menyalurkan anggaran Rp 10 miliar. Dan itu seluruhnya sudah kita tunaikan,” imbuhnya.
Pesparawi 2022 diperkirakan menelan biaya Rp 40-50 miliar. Jika ada kekurangannya sebagaimana kesepakatan tertulis, menjadi tanggung jawab EO yang ditunjuk untuk mencari sponsor.
“Kemenag sudah selesaikan seluruh tanggung jawabnya. Kami juga menyimpan surat pernyataan bahwa EO sanggup mencarikan kekurangan biaya,” sebutnya.
Terkait kontrak perhotelan, Jeane menegaskan bahwa sesuai kesepakatan, itu juga sepenuhnya dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab pihak EO. Sehingga, tegasnya, tidak ada kaitan dengan Kemenag. (*)
Ilustrasi. Sejumlah Warga Negara Asing (WNA) yang baru tiba di area Pelabuhan Internasional Batamcenter. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Warga Negara Asing (WNA) yang berkunjung ke Kota Batam terus meningkat. Hampir setiap akhir pekan selalu terjadi lonjakan arus penumpang terutama WNA di pelabuhan-pelabuhan internasional di Kota Batam.
Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus TPI Batam, Subki Miuldi, menuturkan, mayoritas WNA yang datang diakhir pekan tujuanya berwisata.
Namun kata dia, ada juga WNA yang berkunjung ke Batam untuk mengunjungi keluarga dan keperluan bisnis.
batampos – Sejak memasuki Desember, kondisi angin dan pasang air laut mulai memberikan dampak. Yakni, air laut pasang maksimal menyebabkan bajir rob dan angin kencang bisa menimbulkan tingginya gelombang laut.
”Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Karimun untuk beberapa hari ke depan diprakirakan umumnya cerah berawan. Namun masih terdapat potensi adanya hujan ringan dan sedang pada malam hari. Karena, masih terdapat pertemuan massa udara (konvergensi) di sekitar wilayah Kepulauan Riau,” ujar Forecaster atau Prakirawan Cuaca BMKG Karimun, Muhammad Tito Praditaputra, Rabu (28/12).
Dikatakannya, arah dan kecepatan angin di wilayah Karimun berkisar antara 3-15 knots dengan arah angin utara sampai timur laut. Kemudian, untuk kondisi perairan di wilayah Karimun gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter.
”Untuk itu, masyarakat yang tinggal di pesisir dihimbau waspada adanya dampak pasang maksimum air laut. Karena, potensi banjir rob masih bisa terjadi yang diprakirakan terjadi pada 21 – 31 Desember 2022. Puncak pasang maksimum diprakirakan bisa terjadi pada dini atau siang hari,” paparnya.
Ada dua, sambung Tito, terkait dengan pasang maksimum air laut yang bisa menyebabkan potensi banjir rob . Yakni, maksimum pertama bisa mencapai 2,5 – 2,6 meter. Dan pasang maksimum kedua sekitar 3.3 – 4,0 meter. Keduanya bisa terjadi pagi dan sore atau siang dan malam. Pasang air laut bersamaan dengan adanya fase bulan baru dimana matahari dan bulan berada pada arah yang sama.
”Untuk kondisi di laut, juga diharapkan memperhatikan risiko terhadap keselamatan pelayaran. Dari prakiraan BMKG, untuk perahu nelayan ketika berlayar di laut kecepatan angin lebih dari 15 knot dan bisa menimbulkan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Kemudian, jenis kapal tongkang kecepatan angin bisa lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter,” jelasnya.
Untuk jenis kapal feri, tambah Tito, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Dan, kapal ukuran besar seperti kapal kargo kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. (*)
Warga Batam wisata ke pantai saat libur hari raya. F. Iman-Wachyudi
batampos – Kondisi cuaca ekstrem diprediksi akan terjadi selama akhir tahun dan awal tahun 2023 mendatang. Mengisi waktu libur ke pantai merupakan salah satu cara dalam mengisi waktu libur, tidak terkecuali bagi warga Batam.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengimbau orangtua untuk waspada, dan peduli terhadap keselamatan anak-anak. Karena kondisi cuaca yang cukup ektrem, sebaiknya tidak berlibur ke pantai.
Meskipun di pantai biasanya sudah dipasang garis aman, namun terkadang musibah itu terjadi di luar dugaan. Untuk itu, sebagai pemerintah daerah, ia mengimbau warga untuk bijak menggunakan waktu libur, terutama yang hendak berencana ke pantai akhir pekan ini.
“Saya sudah minta camat, lurah untuk mengimbau warganya untuk waspada terhadap kondisi cuaca ekstrem ini. Mudah-mudahan tidak ada kejadian yang mengkhawatirkan di penghujung akhir tahun ini,” sebutnya, Rabu (28/12).
Sebagai wilayah yang memiliki banyak pantai, menurutnya sudah menjadi hal biasa lokasi pantai dijadikan destinasi wisata bagi warga lokal. Namun mengingat kondisi cuaca saat ini, sebaiknya niat untuk berlibur ke pantai bisa ditunda, dengan alasan kondisi cuaca ekstrem.
“Biasanya ada lonjakan kunjungan saat libur. Jadi saya imbau betul untuk waspada,” imbuhnya.
Tidak saja itu, untuk antisipasi hujan dengan intensitas cukup tinggi, pihaknya melalui Dinas Bina Marga, dan Sumber Daya air sudah melakukan normalisasi di titik-titik banjir. Hal ini untuk mengantisipasi luapan air ke permukiman warga.
Alat berat yang dimiliki turun untuk melakukan pengerukkan agar aliran air tidak terganggu. Termasuk membersihkan parit dari tumpukan sampah plastik, yang merupakan penyebab banjir.
Tidak saja itu, pemangkasan pohon-pohon yang dinilai bisa membahayakan juga sudah dilakukan pemangkasan. Hal ini untuk menghindari adanya pohon tumbang. Upaya dalam meminimalisir dampak adanya bencana yang disebabkan faktor alam sudah dilakukan.
Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam, Fitri Annisa mengatakan untuk kondisi cuaca di Batam waspada terhadap ketinggian ombak yang mencapai 2 meter. Peningkatan kecepatan angin serta kelembaban udara yang cenderung rendah menyebabkan berkurangnya peluang pertumbuhan awan hujan.
Perkiraan cuaca Batam adalah berawan, dan kondisi gelombang rendah (0.5-1.25 meter). Kabupaten Bintan mengalami cuaca berawan dengan kondisi ombak sedang (1.25-2.5 meter), Kabupaten Lingga diperkirakan berawan dengan ketinggian ombak sedang (1.25-2.5 meter). (*)
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengukuhkan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Batam di Hotel Santika, Batam Center. Foto: Diskominfo Kota Batam untuk Batma Pos
batampos – Seluruh perusahaan di Kota Batam diminta untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat pengukuhkan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Batam di Hotel Santika, Batam Center, Rabu (28/12/2022).
“Bapak Wali Kota sangat mendukung terbentuknya Forum ini. Nantinya setelah pengukuhan ini Forum bisa langsung bekerja untuk mewujudkan kepatuhan bagi perusahaan atau pemberi kerja bahkan pekerja untuk aktif mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan ini,” ujarnya.
BPJS Ketenagakerjaan kata dia, memiliki empat program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
“Kita harapkan seluruh pekerja di Batam ter-cover dalam program ini,” tuturnya.
Dengan terbentuknya Forum ini, lanjutnya, membuktikan bahwa negara hadir untuk mencarikan solusi dalam hal perlindungan bagi pekerja.
Selain itu juga menegaskan bahwa persoalan perlindungan pekerja tidak hanya menjadi tugas BPJS, tetapi juga atensi bagi semua pemangku kepentingan lainnya.
Untuk itulah Amsakar sangat mengapresiasi pembentukan Forum tersebut dan mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dikukuhkan.
“Terlebih 85 persen penduduk Kota Batam adalah angkatan kerja. Artinya, dari 1,3 juta penduduk ada sekitar 800 ribuan pekerja. Ini jumlah yang besar dan harus tercover dalam BPJS,” harap Amsakar.
Dia juga menceritakan beberapa pengalamannya mendapatkan pengaduan warga akibat belum tercover di BPJS. Terutama BPJS Kesehatan baik karena belum mendaftar maupun telat membayar iuran.
Dengan dukungan Kejaksaan Negeri (Kejari) yang dapat melakukan pendampingan dan penindakan, Amsakar berharap seluruh pemberi kerja terdorong mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, sehingga kasus-kasus seperti pasien terlantar dan warga tidak mampu berobat ke rumah sakit karena tidak memiliki biaya, tidak muncul lagi.
Sementara itu Kajari Kota Batam, Herlina Setyorini, menegaskan, sudah menjadi kewajiban bersama untuk mengamankan jalannya undang-undang dalam hal BPJS Ketenagakerjaan ini. Apalagi Forum yang sama sudah berjalan di BPJS Kesehatan yang mana setiap tahunnya dilakukan monitoring dan evaluasi (monev).
“Terima kasih atas kepercayaan pada Bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara/TUN) untuk melakukan pendampingan. Kita ketahui masih banyak pekerja yang belum memahami seluruhnya apa yang menjadi haknya. Nanti di Forum ini dalam program kerja kita bisa bahas seperti masalah kepesertaan bagi pekerja di sektor konstruksi,” ungkap Kajari.
Sebelumnya Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nagoya, Soni Suharsono, menjelaskan, Forum ini berawal dari kecintaan untuk bersama mewujudkan Batam sebagai Kota Baru yang modern dan madani dimana kesejahteraan seluruh warga menjadi tujuan utama. Diharapkan forum ini dapat mendorong kepatuhan pemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.
“Kepatuhan perusahaan dan pemberi kerja adalah sumber kesejahteraan bagi pekerja yang merupakan mayoritas masyarakat Kota Batam. Di Forum ini nanti akan disusun petunjuk teknis dan prosedur seperti terhadap perusahaan yang belum patuh mendaftarkan karyawannya ke BPJS, diingatkan untuk mendaftar segera,” papar Soni.
Meski jumlah pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan masih sangat besar, namun Soni menyampaikan bahwa kepesertaan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan di Batam merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Bahkan saat ini pihaknya juga menjajaki ke sekolah, bagaimana siswa yang ikut program magang juga diikutkan di BPJS Ketenagakerjaan.(*)
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengukuhkan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Batam di Hotel Santika, Batam Center. Foto: Diskominfo Kota Batam untuk Batma Pos
batampos – Seluruh perusahaan di Kota Batam diminta untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat pengukuhkan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Batam di Hotel Santika, Batam Center, Rabu (28/12/2022).
“Bapak Wali Kota sangat mendukung terbentuknya Forum ini. Nantinya setelah pengukuhan ini Forum bisa langsung bekerja untuk mewujudkan kepatuhan bagi perusahaan atau pemberi kerja bahkan pekerja untuk aktif mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan ini,” ujarnya.
BPJS Ketenagakerjaan kata dia, memiliki empat program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
“Kita harapkan seluruh pekerja di Batam ter-cover dalam program ini,” tuturnya.
Dengan terbentuknya Forum ini, lanjutnya, membuktikan bahwa negara hadir untuk mencarikan solusi dalam hal perlindungan bagi pekerja.
Selain itu juga menegaskan bahwa persoalan perlindungan pekerja tidak hanya menjadi tugas BPJS, tetapi juga atensi bagi semua pemangku kepentingan lainnya.
Untuk itulah Amsakar sangat mengapresiasi pembentukan Forum tersebut dan mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dikukuhkan.
“Terlebih 85 persen penduduk Kota Batam adalah angkatan kerja. Artinya, dari 1,3 juta penduduk ada sekitar 800 ribuan pekerja. Ini jumlah yang besar dan harus tercover dalam BPJS,” harap Amsakar.
Dia juga menceritakan beberapa pengalamannya mendapatkan pengaduan warga akibat belum tercover di BPJS. Terutama BPJS Kesehatan baik karena belum mendaftar maupun telat membayar iuran.
Dengan dukungan Kejaksaan Negeri (Kejari) yang dapat melakukan pendampingan dan penindakan, Amsakar berharap seluruh pemberi kerja terdorong mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, sehingga kasus-kasus seperti pasien terlantar dan warga tidak mampu berobat ke rumah sakit karena tidak memiliki biaya, tidak muncul lagi.
Sementara itu Kajari Kota Batam, Herlina Setyorini, menegaskan, sudah menjadi kewajiban bersama untuk mengamankan jalannya undang-undang dalam hal BPJS Ketenagakerjaan ini. Apalagi Forum yang sama sudah berjalan di BPJS Kesehatan yang mana setiap tahunnya dilakukan monitoring dan evaluasi (monev).
“Terima kasih atas kepercayaan pada Bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara/TUN) untuk melakukan pendampingan. Kita ketahui masih banyak pekerja yang belum memahami seluruhnya apa yang menjadi haknya. Nanti di Forum ini dalam program kerja kita bisa bahas seperti masalah kepesertaan bagi pekerja di sektor konstruksi,” ungkap Kajari.
Sebelumnya Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nagoya, Soni Suharsono, menjelaskan, Forum ini berawal dari kecintaan untuk bersama mewujudkan Batam sebagai Kota Baru yang modern dan madani dimana kesejahteraan seluruh warga menjadi tujuan utama. Diharapkan forum ini dapat mendorong kepatuhan pemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.
“Kepatuhan perusahaan dan pemberi kerja adalah sumber kesejahteraan bagi pekerja yang merupakan mayoritas masyarakat Kota Batam. Di Forum ini nanti akan disusun petunjuk teknis dan prosedur seperti terhadap perusahaan yang belum patuh mendaftarkan karyawannya ke BPJS, diingatkan untuk mendaftar segera,” papar Soni.
Meski jumlah pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan masih sangat besar, namun Soni menyampaikan bahwa kepesertaan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan di Batam merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Bahkan saat ini pihaknya juga menjajaki ke sekolah, bagaimana siswa yang ikut program magang juga diikutkan di BPJS Ketenagakerjaan.(*)
Petugas SPBU di Kota Batam melayani pengendara. PT Pertamina (Persero) menjamin kelancaran distribusi BBM dan LPG selama momen Nataru. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – PT Pertamina International Shipping (PIS) memastikan distribusi BBM dan LPG (Liquified Petroleum Gas) berjalan aman dan lancar sepanjang masa liburan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Direktur Operasi PIS Brilian Perdana memaparkan untuk mendukung pelaksanaan Satgas Nataru, PIS mengoperasikan total 217 unit kapal terdiri dari 165 kapal BBM, 15 kapal avtur, dan 37 unit kapal LPG.
“Seluruh perwira PIS memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan suplai dan distribusi, serta kelancaran operasional sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Pendistribusian BBM dan LPG kita pastikan terlaksana dengan baik, agar masyarakat bisa tetap nyaman dalam beraktivitas,” ujar Brilian.
Meski telah menyiapkan 217 unit kapal, PIS tetap mengantisipasi tambahan kapal dengan skema spot charter untuk mengamankan stok selama masa satgas.
Pemantauan secara berkala distribusi BBM dan LPG juga dilakukan oleh perusahaan dengan mengoptimalkan teknologi, di antaranya aplikasi EDTP 3.0, VCOMS, IPMAN, dan juga pemantauan cuaca dari BMKG.
Pemanfaatan digitalisasi monitoring sistem juga disiapkan untuk mendeteksi situasi emergency, fraud detection, dan prakiraan cuaca.
Teknologi untuk memonitoring pergerakan kapal dan stok ini juga terintegrasi dengan Integrated Enterprise Data & Command Center (IEDCC) yang merupakan pusat informasi penyaluran energi mulai dari Upstream, Kilang, Perkapalan, Terminal BBM hingga ke SPBU yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero).
Tidak hanya kesiapan kapal, PIS yang kini mengelola 6 terminal strategis juga memastikan kelancaran pasokan di pelabuhan, bunker, dan depot. Untuk bunker, PIS menjaga ketepatan waktu dengan meminimalisir masa tunggu akibat bunkering dan sekaligus memastikan kualitas bunker kapal.
Kelancaran operasional di pelabuhan juga dipastikan dengan berkoordinasi secara intens ke instansi pemerintahan baik terkait imigrasi, cukai, karantina, dan otoritas pelabuhan.
“Kami melakukan monitoring posisi kapal dengan lebih intens, dan untuk kapal yang akan supply Terminal BBM dengan Coverage Days yang minim kami mintakan Crew untuk dapat mengoperasikan kapal dalam kondisi best safe speed, serta koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mitigasi dan antisipasi lonjakan demand di suatu depot apabila diperlukan,” tambah Brilian. (*)
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan berbahagia lantaran para ulama dengan latar belakang NU dan Muhammadiyah dapat duduk bersama di dalam satu kegiatan. Menteri perdagangan (Mendag) itu meyakini, perbedaan dalam demokrasi bukan sebuah masalah selama menyikapi secara arif dan bijaksana.
Hal itu disampaikan Zulhas dalam kegiatan dialog dengan ulama se Lampung, Rabu, (28/12). Turut hadir dalam dialog tersebut Ketua PWNU Lampung Prof. DR. M. Mukri; Ketua PWM Lampung Prof. Dr. H. Marzuki Noor; dan Pimpinan Ponpes Karanganyar DR. Bukhori Abdul Shomad MA dan 125 ulama dari berbagai latar belakang organisasi keagamaan.
“Hari ini kita bahagia melihat para ulama duduk bersama, dengan berbagai macam latar belakang organisasi, ada ketua PWNU, juga ada Ketua saya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung, tapi dengan satu kesamaan yakni ulama perekat persatuan,” kata Zulhas dalam keterangannya, Rabu (28/12).
“Karena duduk bersama kan tidak harus sama, apalagi soal berbeda pilihan politik, itukan biasa,” ujar Zulhas.
Zulhas berharap ulama dapat terus berperan, menjadi penerang bagi kehidupan masyarakat luas. Hal itu karena ia meyakini, doa dan amal baik para ulama adalah salah satu faktor yang menjaga persatuan Indonesia.
“Para ulama kita terus menjadi sinar yang menerangi kehidupan kita berbangsa dan bernegara dengan menunjukkan wajah Islam yang rahmatan lil a’lamin,” ujarnya.
Zulhas yang juga sempat berkiprah di Muhammadiyah ini mengungkapkan, peran sudah berperan banyak, khususnya dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Guru-guru kami, para ulama di Lampung, izinkan saya mengucap terima kasih, terima kasih yang sangat dalam karena para ulama selalu memberikan teladan khususnya terkait upaya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah isu polarisasi yang semakin deras,” pungkas Zulhas. (*)
batampos – Masyarakat Kota Batam diimbau untuk selalu waspada terhadap berbagai bentuk penipuan. Termasuk yang mengatasnamakan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid mengatakan saat ini kembali marak praktik penipuan yang mengatasnamakan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Sekda Kota Batam, Jefridin Hamid.
“Karena itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati,” kata Jefridin, Rabu (28/12).
Dijelaskannya bahwa pimpinan Pemko Batam tidak pernah secara langsung ataupun menugaskan siapapun untuk menghubungi berbagai program bantuan untuk merenovasi masjid, rumah ibadah serta untuk melengkapi fasilitas atau kebutuhan lainnya.
Karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada apabila ada oknum yang mengatasnamakan Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam dan Sekda Kota Batam dengan maksud tidak benar atau berpotensi merugikan masyarakat.
“Kami mohon dapat disampaikan kepada Lurah atau Camat, ataupun juga dapat langsung melaporkan hal tersebut kepada aparat yang berwenang,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan ke laman https://layanan.kominfo.go.id/microsite/aduan-brti. Sehingga laporan masyarakat akan dapat ditindaklanjuti oleh aparat yang berwajib.
Disampaikan Jefridin bahwa, Pemko Batam telah memilik mekanisme dan aturan yang jelas terkait dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Itu sebabnya, pihaknya selalu mengimbau agar masyarakat untuk selalu waspada.
“Begitu juga di media sosial, jangan mudah percaya jika ada orang-orang yang mengatasnamakan Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam dan Sekda Kota Batam,” katanya. (*)
