batampos – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta jajarannya tidak ragu untuk membersihkan Indonesia dari praktik tindak pidana korupsi. Dia mendorong tim satgas untuk gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Mengingat tugas-tugas KPK di waktu-waktu yang akan datang akan semakin berat, maka saya juga memerintahkan kepada segenap insan KPK, jangan pernah ada keraguan untuk bertindak tegas melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi, termasuk tindakan tangkap tangan,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).

Menurut Firli, KPK bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam UU tersebut, ditegaskan KPK bekerja tak terpengaruh dengan kekuasaan mana pun.

“KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan mana pun. KPK tidak tunduk kepada siapa pun,” tegas Firli.

Komjen Purnawirawan Polri itu menekankan, KPK tidak hanya fokus pada kerja di bidang penindakan saja. KPK, kata Firli, akan terus menggencarkan pendidikan antikorupsi ke masyarakat luas. Hal itu bertujuan demi membentuk karakter antikorupsi dalam diri tiap anak bangsa sejak dini.

Selain itu, giat pencegahan korupsi juga akan terus dilakukan KPK. Menurut Firli, giat tersebut dilakukan dengan melakukan kajian, telaah, serta memberikan rekomendasi mengenai perbaikan sistem, sehingga diharapkan dapat menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam kesempatan ini, Firli juga memamerkan upaya penegakkan hukum yang dilakukan KPK mulai dari 2004 sampai 2022. Disebutkan, KPK telah menggelar 1.507 penyelidikan, 1.350 penyidikan, serta 1.035 penuntutan. Selanjutnya, ada 902 perkara sudah inkracht, 943 perkara di tahap eksekusi, dan total ada 1.519 tersangka yang dijerat KPK.

“Kita akan wujudkan tujuan mulia bangsa Indonesia yaitu Indonesia bebas dan bersih dari korupsi. Saya sungguh berharap suatu saat korupsi merupakan peradaban masa lalu dan pada saatnya nanti kita akan berada pada peradaban dunia yang bersih tanpa korupsi,” pungkas Firli.    (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta jajarannya tidak ragu untuk membersihkan Indonesia dari praktik tindak pidana korupsi. Dia mendorong tim satgas untuk gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Mengingat tugas-tugas KPK di waktu-waktu yang akan datang akan semakin berat, maka saya juga memerintahkan kepada segenap insan KPK, jangan pernah ada keraguan untuk bertindak tegas melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi, termasuk tindakan tangkap tangan,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).

Menurut Firli, KPK bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam UU tersebut, ditegaskan KPK bekerja tak terpengaruh dengan kekuasaan mana pun.

“KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan mana pun. KPK tidak tunduk kepada siapa pun,” tegas Firli.

Komjen Purnawirawan Polri itu menekankan, KPK tidak hanya fokus pada kerja di bidang penindakan saja. KPK, kata Firli, akan terus menggencarkan pendidikan antikorupsi ke masyarakat luas. Hal itu bertujuan demi membentuk karakter antikorupsi dalam diri tiap anak bangsa sejak dini.

Selain itu, giat pencegahan korupsi juga akan terus dilakukan KPK. Menurut Firli, giat tersebut dilakukan dengan melakukan kajian, telaah, serta memberikan rekomendasi mengenai perbaikan sistem, sehingga diharapkan dapat menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam kesempatan ini, Firli juga memamerkan upaya penegakkan hukum yang dilakukan KPK mulai dari 2004 sampai 2022. Disebutkan, KPK telah menggelar 1.507 penyelidikan, 1.350 penyidikan, serta 1.035 penuntutan. Selanjutnya, ada 902 perkara sudah inkracht, 943 perkara di tahap eksekusi, dan total ada 1.519 tersangka yang dijerat KPK.

“Kita akan wujudkan tujuan mulia bangsa Indonesia yaitu Indonesia bebas dan bersih dari korupsi. Saya sungguh berharap suatu saat korupsi merupakan peradaban masa lalu dan pada saatnya nanti kita akan berada pada peradaban dunia yang bersih tanpa korupsi,” pungkas Firli. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, partainya tetap fokus membantu Presiden RI Joko Widodo melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada partai tersebut di tengah isu perombakan kabinet (reshuffle).

Menurut dia, partainya akan bersikap pasif terkait dengan isu reshuffle dan berharap semua pihak tidak perlu mendesak serta mendorong Presiden melakukan perombakan kabinet.

“Tapi kalau ada permintaan dari kader PAN, baru kami mencari yang sesuai. Kami memiliki kader yang cukup banyak dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, kami hanya bisa menunggu keputusan politik Presiden,” kata Saleh di Jakarta, Selasa, (27/12).

Saleh menilai, perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Karena secara konstitusional, Presiden berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri dan para pembantunya.

Dikatakan pula bahwa evaluasi dapat dilakukan secara rutin, berkala, ataupun dengan tujuan tertentu, misalnya evaluasi terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

“Presiden berhak mengangkat para menteri dan pembantunya, kinerja mereka yang selalu diperhatikan, dijaga, dan dievaluasi. Jika baik, tentu dilanjutkan. Kalau tidak baik, diperingatkan. Apabila sudah tidak bisa diperbaiki, Presiden berhak lakukan pergantian,” ujarnya.

Selain itu, Saleh mengaku belum mendapatkan informasi terkait dengan perombakan kabinet, atau hanya wacana di media.

Menurut dia, akhir tahun 2022, Pemerintah masih sibuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khusus terkait dengan liburan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

“Kalaupun ada reshuffle, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Partai dalam lingkaran pemerintahan tidak menyiapkan nama secara khusus,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Presiden yang paling mengerti kebutuhan dan keperluan untuk kinerja pemerintahan. Apabila partai-partai diminta, akan menawarkan kader yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni atau yang karib disapa wanita emas mencabut pernyataan dirinya telah mengalami peristiwa asusila, yang dituduhkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari.

Sebelumnya, si Wanita emas sempat melaporkan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait adanya dugaan asusila.

Dalam video berdurasi 2 menit 17 detik, Hasnaeni menyatakan dugaan asusila yang dilakukan Hasyim kepada dirinya tidak benar.

“Saya Hasnaeni. Surat pernyataan klarifikasi mengenai video saya yang beredar kemarin. Saya Hasnaeni hari ini, Jakarta, Minggu 11 Desember 2022, melalui surat ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari beserta jajarannya serta melalui surat ini saya menyatakan dan mengklarifikasi,” kata Hasnaeni dalam video yang tersebar di media sosial, Selasa (27/12).

Ia mengaku sedang mengalami depresi, sehingga membuat tuduhan yang tidak benar kepada Hasyim.

“Satu, bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar. Perkataan itu saya katakan karena kekesalan saya dan kekhilafan saya akbiat saat ini saya sedang mengalami sakit depresi,” ungkapnya.

Hasnaeni menyatakan, hubungan dirinya dengan Ketua KPU RI bersifat sebatas profesional. Dia lantas menyampaikan permohonan maaf.

“Yang ketiga, bahwa saya memastikan jika di kemudian hari terjadi lagi kejadian serupa yang dilakukan oleh pihak manapun saya nyatakan hal itu tidak benar,” ujarnya

Sementara itu, kuasa hukum Hasnaeni, Farhat Abbas menyatakan, video tersebut dibuat oleh Hasnaeni di bawah ancaman Hasyim. Alasannya, supaya si wanita emas itu tetap bungkam dan kasus dugaan asusila tidak melebar lebih luas.

Farhat menjelaskan, selama proses somasi, Hasyim mengancam Hasnaeni dengan memberitahu ihwal Hasnaeni bisa diancam hukuman kasus yang diperberat jika tetap melaporkan Hasyim ke DKPP dan kepolisian.

“Hasyim Asy’ari mengancam hukuman terhadap kasus saya akan diperberat yang disampaikan melalui pengacara saya saudara Bryan Gautama jika tidak mencabut surat kuasa khusus kepada saudar Farhat Abbas,” kata Hasnaeni dalam surat keterangan kronologi yang diberikan oleh Farhat.

Menanggapi hal ini, Hasyim hanya memberikan komentar singkat. Ia mengaku sedang tugas di daerah, sehingga belum bisa memberikan tanggapan banyak.    (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Keharmonisan koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra terancam bubar. Parpol yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar itu sudah memberikan sinyal kuat untuk pergi. Apalagi semenjak mencuatnya survei duet Ganjar-Prabowo.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda bahkan menegaskan, PKB akan berpaling dari koalisi apabila Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak menjadi cawapres.

“PKB bertahan jika bisa mengantarkan Cak Imin mendapatkan tiket bakal RI-1 atau RI-2. Jadi ya sampai kita cari koalisi (yang menawarkan) Cak Imin jadi capres atau cawapres,” ujar Huda.

Sinyal ‘talak’ itu pun diduga langsung direspons oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto dengan menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah ulama dan kiai asal Jawa Timur di Kota Surabaya, Senin, (27/12). Diketahui, Jawa timur dan kalangan pesantren merupakan basis utama dari PKB.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, usai mendampingi Prabowo dalam gerilya politiknya di Jatim mengatakan, pertemuan itu membahas banyak hal, termasuk mendapat masukan dari para kiai sepuh.

“Alhamdulillah hari ini Pak Prabowo berkunjung ke Jatim untuk bertemu langsung dengan para ulama, pemimpin pondok pesantren, beserta kiai-kiai sepuh di Jatim. Beliau ingin mendengar langsung tentang berbagai persoalan,” katanya.

Kepada para ulama dan kiai, ia juga menjelaskan tentang berbagai macam situasi geopolitik dan beberapa persoalan lain yang dihadapi negara termasuk potensi negara.

Ketua Fraksi Gerindra DPR juga menyampaikan harapan dari Prabowo agar para kiai terus menggalang optimisme dan persatuan di tengah-tengah masyarakat serta meminta restu.

“Beliau mencoba terus ingin tetap memberi pengabdian yang baik untuk bangsa dan negara. Karena itu beliau berharap bisa mendapatkan restu, mendapatkan pangestu dari para kiai dan ulama untuk 2024,” ungkapnya.

Sementara itu, ulama dan kiai yang hadir yaitu Pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso Kediri KH Nurul Huda Djazuli, Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri KH Anwar Manshur, Pengasuh Ponpes Bumi Sholawat Sidoarjo KH Ali Mashuri, Pengasuh Ponpes Sabilul Rosyad Malang KH Marzuki Mustamar, dan Pengasuh Ponpes Syaikhona Kholil Bangkalan Ra Karror Aschal. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI telah menerbitkan izin penggunaan darurat Vaksin Comirnaty produksi Pfizer-BioNTech untuk anak usia enam bulan hingga 11 tahun guna mendukung pemenuhan kebutuhan vaksin Covid-19 bagi anak usia di bawah 12 tahun, dikutip dari ANTARA.

Dengan dukungan dari Tim Ahli Komite Nasional Penilai Vaksin Covid-19 dan Indonesian Technical Advisory Group of Immunization (ITAGI), BPOM memberikan izin penggunaan darurat Vaksin Comirnaty Children untuk rentang usia lima sampai 11 tahun pada 29 November 2022 dan Vaksin Comirnaty Children untuk rentang usia enam bulan sampai empat tahun pada 11 Desember 2022.

“Vaksin Comirnaty Children ini memiliki formulasi dan kekuatan yang berbeda dengan Vaksin Comirnaty untuk remaja dan dewasa, sehingga Vaksin Comirnaty Children tidak dapat digunakan pada individu berusia 12 tahun ke atas,” kata Kepala BPOM RI Penny K Lukito sebagaimana dikutip dalam siaran pers BPOM di Jakarta, Selasa (27/12).

Ia menjelaskan, dosis Vaksin Comirnaty Children bagi anak enam bulan sampai empat tahun untuk vaksinasi primer adalah 3 mcg/0,2 mL yang diberikan dalam tiga dosis pemberian, dua dosis pertama diberikan dalam rentang waktu tiga pekan dan dosis ketiga diberikan setidaknya delapan pekan setelah dosis kedua.

Sedangkan dosis Vaksin Comirnaty Children bagi anak lima tahun sampai 11 tahun untuk vaksinasi primer, menurut dia, sebanyak 10 mcg/0,2 mL dan diberikan dalam dua dosis dengan rentang waktu tiga pekan antara dosis pertama dan kedua.

Penny menjelaskan, penerbitan izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 untuk anak didahului dengan evaluasi aspek keamanan, khasiat, dan mutu produk vaksin.

Menurut dia, hasil uji efikasi penggunaan Vaksin Comirnaty Children dalam vaksinasi primer pada anak usia enam bulan hingga kurang dari lima tahun serta anak usia lima tahun sampai kurang dari 12 tahun sebanding dengan efikasi penggunaan vaksin pada kelompok usia 16 sampai 25 tahun yang sudah memiliki data efikasi vaksin secara klinis.

Berdasarkan hasil studi, kata Penny, Vaksin Comirnaty Children untuk anak usia enam bulan hingga empat tahun dan Vaksin Comirnaty Children untuk anak usia lima sampai 11 tahun juga memiliki profil keamanan yang dapat ditoleransi.

Efek samping penggunaan produk vaksin tersebut pada anak kelompok usia enam bulan hingga kurang dari lima tahun, menurut dia, secara umum dilaporkan ringan hingga sedang.

Kejadian pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening ditemukan pada 0,2 persen dari subjek usia enam bulan hingga kurang dari dua tahun dan 0,1 persen dari subjek usia dua tahun hingga kurang dari lima tahun.

Penny mengatakan, hasil pengamatan kejadian efek samping pada anak usia lima tahun sampai kurang dari 12 tahun yang menjadi perhatian khusus yakni laporan mengenai adanya reaksi angioedema atau pembengkakan disertai kemerahan pada 1,2 persen subjek kelompok vaksin dan 0,8 persen subjek kelompok plasebo.

Selain itu, dilaporkan 13 kasus pembengkakan pada 0,9 persen subjek pada kelompok vaksin dan satu kasus pada kelompok plasebo.

Profil keamanan tersebut dinyatakan serupa dengan laporan AESI pada kelompok usia di atas 12 tahun.

BPOM telah menerbitkan izin penggunaan darurat Vaksin Comirnaty untuk vaksinasi primer pada anak usia 12 tahun atau lebih pada 14 Juli 2021.

Selanjutnya, BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat Vaksin Comirnaty untuk penambahan posologi dosis booster bagi orang dewasa berusia 18 tahun atau lebih pada 2 Januari 2022 (booster homolog) dan 11 Januari 2022 (booster heterolog).

Pada 2 Agustus 2022, BPOM menyetujui penambahan posologi dosis booster pada orang dalam kelompok usia 16 sampai 18 tahun sebagai perluasan izin penggunaan darurat Vaksin Comirnaty.

Penerbitan izin penggunaan darurat Vaksin Comirnaty Children untuk rentang usia enam bulan sampai empat tahun dan lima sampai 11 tahun diharapkan dapat menambah pilihan produk vaksin COVID-19 untuk vaksinasi primer pada anak usia kurang dari 12 tahun selain vaksin Coronavac buatan Sinovac.

“Vaksin ini membantu pemenuhan terhadap kebutuhan vaksin COVID-19 serta keterbatasan jenis vaksin yang dapat digunakan untuk populasi anak saat ini,” kata Penny.

BPOM mengimbau warga tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 serta bijak dan berhati-hati dalam menggunakan obat-obatan yang digunakan dalam penanganan penyakit tersebut.      (*)

Reporter : JP GROUP