batampos – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih marak di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus terlaporkan terus meningkat. Mirisnya, kebanyakan korban adalah anak-anak.

Berdasarkan data SIMFONI PPA, sepanjang tahun 2017 hingga Oktober 2022, tercatat 2.356 korban TPPO yang terlaporkan. Sejak 2019 terpantau adanya peningkatan jumlah korban TPPO yang terlaporkan. Yakni, dari 226 pada tahun 2019, menjadi 422 korban pada tahun 2020, dan 683 korban pada tahun 2021. Sementara, selama periode Januari – Oktober 2022 jumlah korban terlaporkan sebanyak 401 korban.

Dari jumah total tersebut, diketahui persentase terbesar terjadi pada anak-anak sebesar 50,97 persen, perempuan 46,14 persen, dan laki-laki 2,89 persen.

”Ada kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Ini merupakan fenomena gunung es atau yang terjadi sebetulnya lebih banyak dari terlaporkan,” tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga dalam keterangan resminya di Jakarta kemarin (29/12).

Hal ini, lanjut dia, lantaran adanya keengganan melapor atau tidak tahu cara melapor. Bahkan, ada juga korban yang tidak menyadari kalau dirinya sedang menjadi korban TPPO.

Karenanya, Bintang ingin ini menjadi prioritas utama dan evaluasi bersama. Sehingga dapat diakukan berbagai upacaya pencegahan dan penanganan TPPO. Apalagi, dengan semakin banyaknya modus-modus baru yang bermunculan dan kian kompleks.

Sebetulnya, kata dia, harmonisasi antar kementerian/lembaga (K/L) sudah terjadi. Sudah ada progress. Namun, masih banyak permasalahan yang ada. Mulai dari isu TPPO yang belum menjadi isu prioritas dan komitmen dalam perumusan program K/L. Lalu, sosialiasasi dan advokasi belom masiv sehingga masih banyak yang belum tahu secara jelas resiko menjadi korban TPPO. Hingga urusan data dan informasi yang belum terintegrasi. Oleh sebab itu, dia menekankan kembali pentingnya penguatan kolaborasi dalam upaya pencegahan TPPO.

”TPPO merupakan kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Sehingga dibutuhkan strategi pencegahan dan penanganan yang serius dan komprehensif oleh negara,” ungkap Bintang yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam) Mahfud MD mengamini. Dia menegaskan, bahwa kejahatan TPPO ini merupakan kejahatan serius dan luar biasa menyangkut pada kemanusiaan dan martabat bangsa. Bahayanya tidak kurang dari narkoba, korupsi, dan lainnya.

Oleh sebab itu, dalam rapat antar K/L, tak ada arahan yang diberikan. Dia meminta, semua fokus menelurusi kembali akar permasalahan dari terjadinya TPPO. ”Kerja Gugus Tugas ini harus tiap hari dikoordinasikan. Harus lebih konkrit dan sistematis,” ungkapnya.

Diakuinya, banyak kasus dan jenis-jenis pelanggaran TPPO ditemui di ranah hukum dan HAM, terutama melalui imigrasi dan urusan VISA. Yang mana, sindikat TPPO bisa dengan memasukkan dan mengeluarkan orang secara ilegal. Dicurigai, ada keterlibatan oknum-oknum dalam institusi pemerintah. “Oleh karena itu, setiap anggota GT PP TPPO perlu memastikan permasalahan yang di hadapi di masing-masing instansi agar dapat memetakan langkah selanjutnya,” tegasnya.

Senada, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyebut TPPO ini masalah serius. Oleh sebab itu, harus ada hukuman tegas yang diberikan untuk membuat efek jera pelaku. ”Pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa pelakunya jemur di monas. Begitu juga kalau ada pejabat yang bermain. Penjahat seperti ini perlu ditampilkan. Biar malu mereka,” tegasnya.

Kominfo sendiri, kata dia, telah memberikan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan TPPO. Salah satunya dengan pemanfaatan surveillances dan pemberantasan situs-situs pada ranah digital yang menawarkan lowongan kerja palsu. Setidaknya, ada 234 konten terkait penawaran kerja di luar negeri yang sudah di takedown.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menjelaskan, terdapat beberapa modus operandi penempatan ilegal PMI. Diantaranya, tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dan keberangkatan cepat yang dilakukan langsung oleh calo ke warga. Ada pula propaganda di media sosial yang sering kali ditemukan seolah memberi info peluang kerja hingga penempatan ilegal oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Dalam menjalankan upaya pencegahan dan penanganan sindikat TPPO, kata dia, BP2MI pun masih mengalami banyak kendala. Seperti, tak adanya kewenangan dalam hal penindakan, banyaknya oknum yang terlibat dalam TPPO sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian atau pemenuhan unsur TPPO, hingga semakin bervariasinya modus operandi sindikat TPPO ini. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Penyakit katastropik seperti jantung, stroke, ginjal, dan kanker banyak memakan korban dan biaya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin (29/12) menuturkan bahwa untuk penyakit jantung ada 200.000 orang meninggal tiap tahunnya dan memakan biaya hingga Rp 9 triliun. Ini karena tidak ada alat yang mumpuni dan penyebaran dokter spesialis yang tidak merata.

Khusus untuk jantung, awalnya Kemenkes hanya berfokus pada 55 kota. Namun melihat angka kematian yang tinggi dan biaya yang besar, maka dipersiapkan cath lab di 514 kabupaten/kota. “Dalam perjalanan waktu saya baru sadar kalau cath lab bukan hanya untuk serangan jantung. Tapi ada 12.500 sampai 15.000 bayi baru lahir terkena penyakit jantung bawaan,” kata Budi kemarin saat meresmikan cathlab di RSAB Harapan Kita. Cath lab sendiri merupakan layanan kateterisasi jantung dan angiografi yang bertujuan untuk mendiagnosa penyakit jantung dan pembuluh darah sehingga membantu dalam intervensi selanjutnya.

Dengan adanya cath lab ini, maka dapat memperbanyak pasien jantung yang mendapatkan perawatan. Misalnya, pada bayi sejauh ini hanya mampu mengoperasi 6000 anak. Padahal kalau tidak dioperasi dalam satu tahun akan meninggal.

Selain jantung, Kementerian Kesehatan menargetkan layanan stroke, ginjal, dan kanker dapat dilaksakan di seluruh rumah sakit kabupaten/kota. Untuk itu saat ini baru 50 persen kabupaten/kota, rumah sakit nya memiliki alat kesehatan lengkap untuk keempat penyakit ini. Sebagai contoh untuk penyakit jantung, tidak semua provinsi memiliki rumah sakit dengan fasilitas untuk pasang ring di jantung. Dari 34 provinsi, yang bisa melakukan operasi pasang ring hanya 28 provinsi dan 22 provinsi yang bisa melakukan operasi jantung terbuka.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehayan Azhar Jaya menargetkan 34 rumah sakit di seluruh provinsi pada 2024 bisa melayani penyakit kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi atau ginjal. Anggaran yang diperlukan untuk mengejar target 50 persen kabupaten/kota tersebut sebesar Rp. 3,55 triliun. Anggaran tersebut disalurkan ke daerah sehingga yang melakukan pembelian alat kesehatan adalah pemerintah daerah. “Saat ini sudah 55 persen alat kesehatan yang sudah sampai. Dari 55 persen itu ada alat yang sudah terpasang ada juga alat yang dalam proses instalasi,” katanya. Ada empat persen alat batal dibeli karena kendala dari pihak supplier karena tidak siap, tidak bisa indent, katalog turun tayang, dan gagal lelang.

“Pemerintah mempercepat pengiriman barang dan administrasi pertanggungjawaban keuangan akhir tahun. Pemerintah juga segera melakukan penggantian merk untuk barang yang tidak tersedia,” tutur Azhar

Sebelumnya, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mengakui bahwa dokter tidak merata. Banyak yang praktik di kota besar saja. Contohnya di Jakarta ada 8.704 dokter spesialis yang punya Surat Tanda Registrasi (STR). Lalu di Jogjakarta hanya ada 1.797 dokter spesialis. ”Dokter belum merata karena masih banyak yang di perkotaan,” kata Sekretaris KKI Imran Agus Nurali. (*)

Reporter: JP Group

batampos — Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar laporan kinerja akhir tahun kemarin (29/12). Sepanjang 2022, lembaga yang dipimpin Komjen Petrus Reinhard Golose tersebut telah menyita 1,9 ton sabu, 1,06 ton ganja, 262.789 butir ekstasi, dan 16,5 kg serbuk ekstasi.

Komjen Petrus mengatakan, ditambah dengan berhasil memusnahkan lahan ganja dengan luas mencapai 63,9 hektar. Dengan luas itu diprediksi jumlah ganja yang berhasil dimusnahkan mencapai 152,8 ton. “Kebun ganjanya tersebar di beberapa wilayah di Indonesia,” jelasnya.

Semua barang bukti narkotika itu disita dari 768 kasus yang berhasil diungkap BNN. Jumlah tersangkanya mencapai 1.209 orang. ”Dari penyitaan narkotika itu, BNN berhasil menyelamatkan 12,2 juta jiwa rakyat Indonesia,” tegasnya.

Dari 768 kasus narkotika tersebut, ada dua kasus yang cukup menonjol. Yakni, dua kasus clandestine laboratory atau pabrik narkotika. ”Dua kasus itu ada lima tersangkanya,” papar jenderal berbintang tiga tersebut.

Yang juga penting, BNN bersemangat untuk menjerat para bandar narkotika dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan TPPU tersebut, maka para bandar narkotika bisa disita seluruh asset hasil kejahatannya alias dimiskinkan. ”Ini langkah penting,” paparnya dalam acara laporan akhir tahun BNN kemarin.

Menurutnya, dalam setahun terdapat 17 kasus TPPU yang berhasil diungkap. Dengan jumlah tersangka yang ditangkap mencapai 20 orang. “Semua dimiskinkan,” jelasnya.

Dari para bandar tersebut, berhasil disita aset senilai Rp 33,8 miliar. Menurutnya, kombinasi antara proses pidana dengan TPPU itu memperkuat pemberantasan narkotika. “Ini hard approachnya,” paparnya.

Dia mengatakan, BNN menjalankan berbagai metode dalam memberantas narkotika, selain penegakan hukum juga dengan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. “Edukasi terhadap masyarakat,” urainya.

Upaya memberantas narkotika akan terus diperkuat. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan riset. “Semua untuk memerangi narkotika,” paparnya. (*)

Reporter: JP Group