batampos – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 8,6 miliar dari perkara kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Penyitaan itu untuk menambah barang bukti dalam kasus ini.

“Tim penyidik melakukan penyitaan uang sejumlah Rp 8,6 miliar sebagai barang bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (20/1).

Lembaga antirasuah juga turut memeriksa dua orang saksi dalam kasus ini, pada Kamis (19/1) kemarin. Kedua pihak yang diperiksa itu di antaranya Direktur Utama PT Sinar Sawit Perkasa, Lina dan Staf Bank Sumut, Laila Subank.

“Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran penerimaan uang sebagai gratifikasi oleh tersangka TRP dari beberapa pengusaha yang mengelola perkebunan kelapa sawit,” ucap Ali.

KPK sebelumnya kembali menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Terbit Rencana sebelumnya terjerat kasus dugaan suap pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Dalam kasus penerimaan suap, Terbit Rencana Perangin Angin divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider lima bulan kurungan. Terbit Rencana terbukti menerima suap pemberian paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021 sebesar Rp 572 juta.

Terbit Rencana melakukan perbuatan jahat itu bersama-sama dengan Iskandar Perangin Angin, Marcos Surya Abadi, Shuhanda Citra dan Isfi Syahfitra.

Terbit Rencana terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Menurut Jokowi, para wisatawan dari berbagai negara yang datang ke Indonesia telah melalui berbagai serangkaian protokol kesehatan.

Selain itu, kekebalan komunal masyarakat Indonesia pun dinilai sudah sangat tinggi. Mengingat, mayoritas warga Indonesia kini telah menerima vaksin Covid-19.

“Sekali lagi kita terbuka untuk turis dari manapun, tapi yang kita lihat yang akan banyak dari Tiongkok dan yang paling penting protokol kesehatan. Tapi di Tiongkok sendiri saya melihat yang mau keluar juga sudah dicek semuanya oleh negara mereka. Jadi kita nggak perlu khawatir,” kata Jokowi saat meninjau Kawasan Wisata Bunaken di Pulau Bunaken, Sulawesi Utara, Jumat (20/1).

“Yang kedua juga imunitas kita ini sudah pada posisi kekebalan komunitas sudah baik di angka 98,5,” sambungnya.

Jokowi pun mengaku senang dengan kawasan wisata di Bunaken. Karena itu, dirinya membuka seluas-luasnya turis mancanegara untuk berwisata ke Indonesia.

“Kita membuka untuk turis semua negara tanpa terkecuali, termasuk dari Tiongkok, silakan. Saya melihat di awal bulan Februari ini akan berbondong-bondong ramai turis dari Tiongkok masuk ke Manado, masuk ke Sulawesi Utara,” ucap Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, di Sulawesi Utara pemerintah sedang melakukan pengembangan kawasan Likupang sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan prekonomian warga sekitar.

“Kawasan itu ingin kita perbaiki infrastrukturnya, kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata juga kita berikan perhatian sehingga Manado, Sulawesi Utara betul-betul menjadi sebuah tujuan wisata prioritas,” pungkas Jokowi. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos –  Komnas Haji menilai kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tak bisa dihindari. Apalagi melihat kondisi saat ini, di mana harga-harga mengalami kenaikan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi sebagai negara tujuan ibadah haji.

“Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan baik di tanah air maupun di Arab Saudi, seperti biaya angkutan udara karena avturnya juga naik, hotel, pemondokan, transportasi darat, katering, obat-obatan, alkes, dan sebagainya. Belum lagi pengaruh inflasi. Sehingga biaya haji mesti beradaptasi atas situasi tersebut,” kata Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj dalam keterangan tertulis, Jumat (20/1).

Menurut analisis dari Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini, rancangan biaya yang diusulkan Menag tampaknya dalam rangka melakukan rasionalisasi, keberlangsungan, dan kesehatan keuangan. Sebab selama ini subsidi ke BPIH yang ditopang dari subsidi dana imbal hasil kelolaan keuangan haji terlalu besar dan cenderung tidak sehat.

“Uang hasil dari kelolaan dana haji dari jemaah tunggu berkisar Rp 160 triliun, seharusnya hasil dari penempatan maupun investasi menjadi hak dari jamaah haji tunggu (waiting list) yang berjumlah saat ini kurang lebih 5 juta orang selaku pemilik dana (shohibul maal). Tetapi selama ini tradisinya malah diberikan untuk mensubsidi jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan sampai 100 persen, ini memang harus mulai dikoreksi dan dibenahi,” jelas Mustolih.

Pada saat yang sama, biaya setoran awal calon jamah haji belum juga dinaikan. Angkanya sebesar Rp 25 juta per jamaah. Situasi ini dianggap sangat menekan keuangan haji yang sekarang ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), terlebih dengan kuota normal 221 ribu maka subsidinya juga akan kembali normal.

Diketahui, Kemanag mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp 69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp 98.893.909,11.

Dibanding tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp 514.888,02. Namun, secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi).

Menurut Menag, BPIH 2022, sebesar Rp 98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp 39.886.009,00 (40,54 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp 58.493.012,09 (59,46 persen). Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023, sebesar Rp 98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp 69.193.734,00 (70 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30 persen).

Komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah, digunakan untuk membayar: (1) Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp 33.979.784,00; (2) Akomodasi Makkah Rp 18.768.000,00; (3) Akomodasi Madinah Rp5.601.840,00; (4) Living Cost Rp 4.080.000,00; (5) Visa Rp 1.224.000,00; dan (6) Paket Layanan Masyair Rp5.540.109,60. (*)

Reporter: JP Group