batampos – Kementerian Agama (Kemenag) mendapatkan kucuran pinjaman dari World Bank (Bank Dunia) sebesar USD 250 juta atau sekitar Rp 3,7 triliun. Dana tersebut digunakan untuk Program Madrasah Reform Realizing Education’s Promise dan Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR) dari 2020-2024. Menag Yaqut mengingatkan dana tersebut harus dikelola dengan baik. Karena pada saatnya nanti wajib dikembalikan ke Bank Dunia.

Sesuai dengan namanya, program tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas madrasah. Diantaranya untuk program digitalisasi madrasah di Indonesia. Yaqut mengatakan dalam program digitalisasi madrasah, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Dia mencontohkan madrasah di pelosok yang sulit akses internet, tidak perlu dipaksa untuk menjadi sasaran program digitalisasi madrasah.

“Jadi dikasih komputer dan laptop bagus-bagus dengan harapan bisa lebih cepat mengakses dunia di luar madrasah ternyata gak ada sinyal internet,” kata Yaqut dalam keterangannya Kamis (26/1). Bahkan jangankan bicara sinyal, ada juga daerah yang belum tersentuh listrik. Kondisi ini menjadi problem tersendiri. Sehingga perlu dipetakan karakternya serta hati-hati memperlakukan madrasah.

Setiap madrasah, lanjut Yaqut, memiliki karakter yang berbeda. Dia minta dana pinjaman Bank Dunia yang digunakan dalam program ini benar-benar menyentuh kebutuhan madrasah. Dana ini harus dikelola dengan baik, dipertanggungjawabkan, karena harus dikembalikan. “Jadi saya harap sebagaimana pesan Bu Menteri Keuangan saat di UIN Malang, diingatkan agar dana yang dikelola ini jangan diperlakukan dengan curang, jangan ada korupsi, dan harus dikelola dengan profesional,” jelasnya.

Yaqut mengakui bahwa peningkatan kualitas madrasah membutuhkan dana sangat banyak. Sebab mayoritas madrasah di Indonesia statusnya adalah madrasah swasta yang dibangun masyarakat. “Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Sebab ini adalah dana yang harus dipertanggungjawabkan,” pesannya.

Sebelumnya saat Kick Off Proyek REP-MEQR 2023 di Surabaya pada Rabu (25/1) Yaqut mengatakan, supaya tidak mau main-main dengan madrasah. Sebab menjadi bagian dari pertaruhan atas generasi yang akan datang dan menjadi tanggung jawab Kemenag.

Yaqut lantas mengapresiasi program yang bergulir sejak 2020 ini. Menurut dia, program tersebut telah mengalami perkembangan luar biasa dan signifikan di tengah lajunya era digitalisasi. Namun, Yaqut kembali mengingatkan bahwa tujuan utama madrasah bukan sekedar layaknya tujuan sekolah lainnya. Madrasah memiliki nilai kekhasan. Yakni pembangunan nilai karakter.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pendis Kemenag Muhammad Ali Ramdhani mengatakan REP-MEQR ini didanai dari pinjaman (loan) Bank Dunia yang harus diimplementasikan selama lima tahun (2020 – 2024). Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dikemas dalam 4 komponen. Pertama, penerapan sistem Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (e-RKAM) secara nasional. Serta pemberian bantuan kinerja dan afirmasi madrasah.

Kedua, penerapan Sistem Penilaian Hasil Belajar di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) melalui Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI). Ketiga, pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru, Kepala Madrasah, dan tenaga kependidikan madrasah. “Dan keempat penguatan Sistem untuk Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan,” ujar Dhani.

Ia menjelaskan serapan anggaran REP-MEQR terus mengalami kenaikan selama tiga tahun pelaksanaan. Serapannya mencapai 42,04 persen pada 2020. Kemudian naik berturut-turut menjadi 75,48 persen di 2021 dan 90,28 persen di 2022. “Target serapan anggaran proyek untuk tahun 2023 minimal 95 persen,” katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Akses mendapatkan pangan berkualitas dan bergizi, masih sulit bagi sebagian masyarakat. Ini dinilai dapat memicu terjadinya gizi buruk dan mengancam terjadinya stunting atau anak bertubuh pendek. Karena itu, akses pangan yang bergizi dan berkualitas merupakan intervensi yang efektif untuk mencegah stunting.

Lembaga Amil Zakat Nasional serta Nazir Yayasan Wakaf Djalaluddin Pane (LAZ YWDP) Bukapangan menjelaskan mengkonsumsi pangan yang mengandung gizi yang tinggi sebaiknya dipenuhi oleh tiap keluarga demi mendukung tumbuh kembang anak.

Karena dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang akan menghasilkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing, serta meminimalisir potensi anak mengalami stunting.

“Kami melihat hari ini persoalan pangan sangat pelik di tengah ketidakstabilan kondisi global dan ketergantungan atas pangan dari luar, membuat masyarakat miskin dan pra sejahtera tidak mampu mengakses pangan yang bergizi,” kata Ketua Dewan Pembina LAZ YWDP Bukapangan, Debby FL Pane dalam diskusi Bukapangan Leaders Talk di Jakarta baru-baru ini.

Presiden Direktur LAZ DWYP Bukapangan, Mirah Hartika yang mengatakan bahwa saat ini kemampuan masyarakat mendapatkan pangan yang bergizi semakin sulit karena harga yang tinggi. Ia berharap ada banyak program untuk mendukung ketersediaan pangan bergizi.

“Pertama, untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat, kedua, agar bisa mengakomodir banyak munfiq, muzaki serta para wakif untuk menyalurkan zakat infaq sedekah dan wakafnya,” jelas Debby.

Pangan Murah Berkualitas
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendukung kemudahan akses bagi masyarakat kurang mampu dalam memperoleh pangan murah yang bergizi dan berkualitas. Sandang pangan dan papan, kata dia, adalah kebutuhan mendasar kehidupan.

“Sayangnya pemenuhan atas ketiganya saat ini masih belum maksimal dan berkeadilan. Masih banyak masyarakat kita yang belum dapat mengakses makanan bergizi seimbang,” tegas Sandiaga.

Menurutnya, inisiasi program-program yang berfokus pada peningkatan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dalam bidang pangan merupakan pendekatan yang kreatif di masa pandemi virus Korona (Covid-19).

“Pendekatan kreatif menjadi sebuah adaptasi dari sebuah kondisi pasca pandemi yang menjadi inovasi dalam mendukung ekonomi kreatif yang tentunya bersifat kualitas dan berkelanjutan,” jelas Sandiaga.

Prevalensi Stunting Turun
Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen di 2022. Standard WHO terkait prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20 persen.

Kementerian Kesehatan melakukan intervensi spesifik melalui 2 cara utama yakni intervensi gizi pada ibu sebelum dan saat hamil, serta intervensi pada anak usia 6 sampai 2 tahun. Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin mengungkapkan, angka stunting tersebut disebabkan berbagai faktor, salah satunya karena kurangnya asupan penting seperti protein hewani, nabati dan zat besi sejak sebelum sampai setelah kelahiran.

Hal ini berdampak pada bayi lahir dengan gizi yang kurang, sehingga anak menjadi stunting. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Kesehatan mengkampanyekan pentingnya pemberian protein hewani kepada anak utamanya anak usia dibawah 2 tahun. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos- Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman mengkritik vonis bebas terhadap bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya dan Direktur Keuangan June Indria. Benny mendorong, Komisi Yudisial (KY) untuk mencermati putusan hakim yang melepaskan kedua terdakwa itu.

“Parah hukum di negeri ini. Menurut saya, kuat dugaan majelis hakim yang menangani perkara ini sudah “masuk angina” mengingat jumlah dana yang digelapkan begitu fantastis hingga triliunan,” kata Benny kepada wartawan, Kamis (26/1).

Politikus Partai Demokrat itu menyebut, banyak kasus penggelapan dana oleh sebuah lembaga keuangan yang berujung pada kekecewaan nasabah. Menurutnya, hukum lebih melindungi pemilik modal daripada nasabah.

“Sudah banyak kasus serupa ini yang berujung pada kekecewaan nasabah. Hukum lebih melindungi pemilik modal daripada nasabah,” papar Benny.

Oleh karena itu, Benny mendorong KY memeriksa putusan hakim dalam perkara tersebut. Menurutnya, jika ada kejanggalan maka patut diduga dalam kasus tersebut ada intervensi kekuatan luar baik uang pun kekuasaan.

“Eksaminasi bisa segera dilakukan. KY sebaiknya jangan diam, tunjukkan bahwa negara hadir, negara melindungi yang lemah, negara menghadirkan keadilan untuk warganya,” tegas Benny.

Sebelumnya, Terdakwa Henry Surya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Vonis lepas itu diketok, karena majelis hakim menggap, perbuatan yang dilakukan Henry Surya bukan ranah pidana, melainkan perdata.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata,” ucap Ketua Majelis Hakim Syafrudin Ainor membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1).

Hakim membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim juga memerintahkan agar Henry segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

“Membebaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama,” ucap hakim. “Memerintahkan agar terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari Rutan Salemba Cabang Kejagung setelah putusan ini dibacakan,” pinta hakim.

Henry Surya tidak terbukti melanggar Pasal 46 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Vonis itu bertentangan dari tuntutan JPU yang menuntut agar Henry Surya dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar subsider satu tahun kurungan.

“Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia,” ujar Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (4/1).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah Rp 200 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama satu tahun kurungan,” sambungnya. Jaksa meyakini, perbuatan Henry Surya telah menimbulkan kerugian ekonomi terhadap para KSP Indosurya yang menjadi korban sebesar Rp 16.017.770.712.843. (*)

Reporter : JP GROUP

batampos – Kops Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menghentikan penggunaan pelat khusus (RF) dan pelat rahasia, bagi pejabat kepolisian maupun pemerintahan. Hal ini terhitung mulai Oktober 2022.

“Sejak 10 Oktober 2022 saya setop untuk perpanjangannya, tidak ada pengajuan baru. Biar dihabiskan sampai 2023,” kata Direktur Registrasi dan Identifikasi (Diregidents) Korlantas Polri Brigjen Pol. Yusri Yunus dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Yusri menjelaskan, penghentian perpanjangan pelat rahasia dan pelat khusus tersebut berdasarkan kebijakan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo karena melihat situasi di masyarakat yang banyak memprotes terkait penggunaan pelat khusus dan pelat rahasia tersebut.

Banyak pengendara pengguna pelat khusus (RF) bertindak arogansi di jalan raya, menggunakan strobo tidak sesuai aturannya. Sedangkan, penggunaan pelat rahasia seperti QH, IR sudah tidak lagi rahasia karena sudah diketahui masyarakat banyak.

“Untuk itu kami ubah semuanya, sesuai ketentuan di Perpol Nomor 7 Tahun 2021,” katanya.

Aturan baru untuk penggunaan pelat kendaraan khusus dan rahasia kini tidak lagi bisa dikeluarkan oleh polda masing-masing wilayah. Tetapi harus melalui pemeriksaan Korlantas Polri, setelah memenuhi syarat baru diperintah polda untuk mencetak pelat khusus dan pelat rahasia, serta STNK nya.

Selain itu, penggunaan pelat khusus dan pelat rahasia hanya untuk pejabat eselon I dan eselon II. Pelat hanya untuk kendaraan dinas saja, tidak boleh lagi untuk kendaraan pribadi milik pejabat tersebut.

“Awal bulan depan sudah saya keluarkan lagi (pelat khusus dan pelat rahasia) tetapi sudah saya khususkan. Kami khususkan untuk eselon satu dan eselon dua untuk kendaraan dinasnya,” kata Yusri.

Yusri mengakui penggunaan pelat khusus dan pelat rahasia ini sudah kebablasan tidak sesuai dengan peruntukannya. Jika dulu, pelat khusus diberikan untuk melindungi pejabat dari bahaya di jalan raya dari ancaman kriminalitas atau saat demonstrasi terjadi, jika menggunakan pelat warna merah.

“Tetapi kebablasan, orang sipil pun bisa menggunakan nomor khusus. Ke depan sudah tidak ada lagi, jadi cuma boleh mobil dinasnya,” kata Yusri. (*)

Reporter: JP Group