batampos – Isu reshuffle pada Rabu Pon kemarin (1/2) tidak terjawab. Presiden Joko Widodo tidak menjawab dengan gamblang benar atau tidaknya kabar tersebut. Kepala Negara justru meninggalkan Jakarta.

Kemarin pagi, Jokowi menghadiri Mandiri Investment Forum (MIF) di Jakarta. Selesai acara Jokowi sempat menemui awak media. Ketika ditanya soal rencana reshuffle dia tak menjawab tegas. “Yang jelas hari ini adalah Rabu Pon,” katanya sambil tertawa dan meninggalkan kerumunan.

Pada 13.30 Jokowi dan rombongan take off dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Bali. Sesampainya di Pulau Dewata, Jokowi menuju Kabupaten Gianyar. Disana, Presiden hadir untuk meresmikan Pasar Seni Sukawati.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengatakan bahwa pasar rakyat tersebut mengalami perubahan yang sangat drastis, salah satunya dengan penataan produk-produk yang lebih rapi dan tertata. Presiden pun berharap Pasar Seni Sukawati akan semakin dikenal. “Kita juga tahu setelah PPKM dicabut, PPKM telah dicabut di akhir Desember tahun lalu, kita harapkan turis-turis akan makin banyak ke Pulau Dewata,” katanya.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan Rabu Pon kemarin (1/2), gagal menjadi momentum reshuffle kabinet. Pertama, pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh beberapa waktu lalu telah menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Asumsinya, menteri dari Nasdem di pertahankan, lalu Nasdem bakal menjaga Jokowi sampai 2024. Kedua, Jokowi akan kehilangan partai politik yang bisa diajak kompromi, jika Nasdem dikeluarkan dari pemerintahan.

Meskipun Jokowi kader PDIP, ia lebih mudah membangun kesempatan dengan Nasdem dan Golkar. “Pilihan mempertahankan NasDem langkah Jokowi menjaga keseimbangan politik di sekelilingnya,” tutur Arifki.

Menurut dia, Golkar-Nasdem ibarat ibu dan anak. Sepertinya Surya Paloh sangat mengetahui kemana harus bertemu jika ada teman koalisi yang tidak menerimanya. Surya yang memiliki romantisme sejarah yang kuat dengan Golkar tentu lebih mudah untuk memperoleh dukungan, apalagi keduanya sama-sama partai pendukung pemerintahan Jokowi.

Dia mengatakan, pertemuan Paloh dengan Airlangga telah mengeliminasi isu deklarasi Partai Demokrat dan PKS untuk Anies Baswedan. Surya Paloh lebih memilih bertemu dengan Golkar dari pada mentindaklanjuti dukungan Demokrat dan PKS. “Langkah politik yang dipilih Nasdem terlihat lebih memprioritaskan posisi menterinya di pemerintahan dari pada Pilpres 2024,” terangnya.

Arifki mengatakan, sebenarnya apapun situasi politik yang muncul setelah gagalnya reshuffle kabinet, Nasdem memperoleh dua keuntungan. Yaitu, Nasdem sukses mempertahankan menteri-menterinya dari dorongan reshuffle kabinet.

Selain itu, Nasdem memiliki brand partai lebih baik dari partai-partai lain. Paling tidak, Nasdem memiliki capres yang selalu masuk tiga besar versi berbagai lembaga survei. “Jika target yang diinginkan oleh Nasdem adalah efek ekor jas, partai ini bakal memiliki brand partai yang kuat seperti Gerindra dan PDIP,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, desas desus terkait reshuffle terhadap kader Nasdem sangat wajar. Hal itu bagian dari tafsir atas situasi politik.

Namun Paloh mengatakan, berdasarkan pertemuannya dengan Presiden Jokowi pekan lalu, dia mengklaim tidak ada perubahan sikap. Jokowi masih bersikap baik kepada Nasdem.

“Saya tidak melihat ada perobahan, suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahamin dalam memahami komunikasi yang biasanya terjadi,” ujarnya kemarin (1/2).

Bahkan, dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam 20 menit, suasananya sangat kondusif dan sejuk. Namun demikian, Paloh menegaskan sikap Nasdem tidak pernah berubah perihal reshuffle. Bahwa itu kewenangan penuh Presiden.

“Jadi artinya apapun kebijakan yang terbaik, masalah reshuffle sederhana. Untuk saya ulangin, sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” jelasnya.

Di tengah isu resafel, Partai Nasdem melakukan safari politik. Meski sudah membangun ‘setengah’ kesepakatan dengan PKS dan Demokrat, partai berlambang Mercy itu belum berhenti membangun komunikasi.

Paloh mengatakan, kunjungannya ke Golkar bagian dari silaturahmi antara partai pendukung pemerintah. “Nasdem masih bagian yang tak terlepaskan bagi maju mundurnya pemerintahan Pak Jokowi,” ujarnya.

Dia menyebut, kebersamaan antara partai-partai pendukung pemerintah sangat penting. Terlebih di tengah tantangan yang tidak mudah.

Selain itu, dia mengaku kunjungan ke Golkar juga bagian dari kunjungan nostalgia. Mengingat Golkar merupakan rumah lama Paloh sebelum membentuk Partai Nasdem.

Disinggung soal pembicaraan politik dalam pertemuan, dia tidak menampik. Termasuk kans Nasdem merapat ke koalisi Golkar di 2024, Paloh menyebut segala kemungkinan bisa terjadi. “Ya ama2 mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan. Jadi probability, kemungkinan itu masih terbuka,” tuturnya.

Bahkan, lebih lanjut lagi, Paloh juga tak menampik soal kans safari lanjutan. Termasuk dengan PDIP. “Keinginan untuk itu ada aja,” imbuhnya. Namun dia menyebut, perlu mencermati suasana kebatinan PDIP.

Sementara itu, Airlangga mengatakan, pertemuan dengan Paloh sejatinya bukan yang pertama. Sebelumnya, dirinya juga sudah beberapa kali berkunjung ke kantornya Nasdem. “Sekarang kunjungan balasan, tetapi di antara pertemuan-pertemuan itu kami sering berkomunikasi,” ujarnya.

Soal kans membuka koalisi dengan Nasdem, Airlangga sejalan dengan Paloh. Baginya, segala sesuatu masih terbuka. “Seperti yang di sampaikan pak Surya Paloh ketua umum NaDem sama-sama terbuka,” imbuhnya.

Namun, sosok yang juga menjabat menteri koordinator perekonomian itu menyebut apapun pilihan pada akhirnya, pihaknya akan menghormati. Dalam kesempatan itu, Airlangga mengatakan proses di KIB masih berjalan. Deklarasi capres dan cawapres akan segera dilakukan jika sudah mencapai kesepakatan.

“Kami bersepakat bahwa kita mendahului yang terpenting buat negara dulu yang terpenting buat pemerintah dulu,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku tidak risau dengan kunjungan Nasdem ke Golkar. Sebab pertemuan itu sudah dikomunikasikan di internal koalisi.

Sebaliknya, Demokrat mendukung pertemuan itu. “Karena jika ada partai lain yang juga ingin ikut serta dalam Koalisi Perubahan ini, Demokrat akan menyambut baik,” ujarnya.

Prinsipnya, bagi Demokrat, Koalisi Perubahan adalah koalisi yang terbuka. Yang terpenting, punya cara pandang dan komitmen yang sama, agar saling menguatkan, bukan saling melemahkan.

“Kami ke depannya juga mungkin saja bersilaturahmi dan berkunjung ke teman-teman Golkar atau parpol-parpol lainnya,” tuturnya. Dibanding koalisi lain, dia mengklaim Koalisi Perubahan yang paling solid. Sebab sudah punya kesepakatan capres dan sudah memenuhi presidential threshold. (*)

Reporter: JP Group

batampos – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membukukan kinerja yang impresif sepanjang 2022 dengan membukukan laba bersih sebesar Rp4,26 triliun, tumbuh 40,68% secara tahunan (yoy). Pencapaian ini merupakan laba tertinggi sepanjang sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan rasa syukurnya atas capaian yang sangat impresif di tahun kedua yang merupakan hasil kerja yang solid dan strategi respon yang tepat (strategic response) BSI di tengah berbagai tantangan ekonomi di sepanjang tahun 2022.

Hery menambahkan, memasuki usia 2 tahun BSI telah menjadi market leader dalam industri keuangan syariah di Indonesia, baik dari sisi jaringan, customer based, capital untuk dapat melayani umat dan nasabah. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di Indonesia, BSI terus mengoptimalkan potensi pengembangan Islamic Ecosystem dalam negeri, mulai dari peningkatan literasi keuangan syariah, menyasar ekosistem Ziswaf, masjid, pendidikan, kesehatan dan industri manufaktur lainnya.

“Alhamdulillah, di tahun kedua sejak berdirinya BSI mampu mencetak laba impresif. Pencapaian ini membuktikan strategic response BSI yang tepat untuk meraih pertumbuhan bisnis yang sehat, penghimpunan dana masyarakat, menjaga sustainability pertumbuhan yang fokus pada aspek likuiditas terutama pertumbuhan dana murah, serta menjaga kualitas aset,” jelasnya.

Lebih lanjut Hery menambahkan, pertumbuhan laba perseroan diiringi dengan meningkatnya aset BSI yang saat ini mencapai Rp 305,73 triliun, tumbuh 15,24% secara year on year. Selain itu, juga ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang sehat dari segmen retail dan wholesale serta didukung oleh peningkatan dana murah, kualitas pembiayaan yang baik, efisiensi dan efektivitas biaya dan fee based income (FBI).

Peningkatan laba bersih juga didorong oleh pencapaian kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp261,49 triliun yang tumbuh 12,11% secara yoy, pembiayaan yang tumbuh 21,26% secara yoy menjadi Rp 207,70 triliun , kualitas pembiayaan yang terjaga baik tercermin dari NPF Gross di level 2,42% serta peningkatan fee based income BSI Mobile mencapai Rp 251 miliar, tumbuh 67% secara yoy.

Hingga Desember 2022, total pembiayaan BSI mencapai Rp 207,70 triliun, dengan porsi pembiayaan yang didominasi oleh pembiayaan konsumer sebesar Rp 106,40 triliun, tumbuh 25,94% secara yoy. Selain itu, pembiayaan wholesale sebesar Rp 57,18 triliun atau tumbuh 15,80% secara yoy dan pembiayaan mikro yang mencapai Rp 18,74 triliun, tumbuh 32,71% secara yoy.

Meningkatnya pemahaman literasi keuangan syariah di Indonesia, tambah Hery, juga menjadi pendorong pertumbuhan kinerja dan efektivitas layanan digital yang mampu menjangkau nasabah sesuai segmen. “Capaian ini merupakan apresiasi bagi BSI atas kepercayaan nasabah terhadap kinerja positif industri perbankan syariah di Indonesia. Kedepan, perseroan secara kontinu akan lebih agile untuk mewujudkan BSI menjadi top 5 di pasar domestik dan top 10 di level global,” tutur Hery.

Dari sisi likuiditas, BSI mencatat perolehan DPK BSI mencapai Rp 261,49 triliun, yang didominasi oleh tabungan wadiah mencapai Rp 44,21 triliun dan berada di peringkat ke 5 tabungan secara nasional dengan jumlah nasabah BSI mencapai 17,78 juta orang. Pencapaian ini memberikan pengaruh positif terhadap rasio Cost of Fund (CoF) BSI menjadi 1,62%.

Rasio keuangan BSI juga solid, tumbuh dan terintermediasi dengan baik. Terlihat dari ROE (Return of Equity) sebesar 16,84% dan ROA (Return of Asset) sebesar 1,98%. Selain itu, dari sisi biaya BSI mencatat efektifitas dan efisiensi yang tercermin dari rasio BOPO (Biaya Operasional) menjadi 75,88%.

BSI yakin kinerja positif di tahun 2022 akan terus berlanjut di tahun 2023, apalagi perseroan fokus untuk membangun Islamic Ecosystem dan memperkuat Ziswaf untuk kepentingan umat. “BSI siap membawa babak baru industri keuangan syariah melalui business model layanan keuangan, sosial dan spiritual yang dapat menjawab segala kebutuhan nasabah,” ucap Hery.

BSI terus menyasar nasabah – nasabah yang memiliki asset pertama, berpenghasilan tetap dan wirausaha. Pada 2022, BSI mencatat segmen pembiayaan konsumer (Griya, Oto, Multiguna) tumbuh melesat. Begitupula dengan wholesale berfokus pada pembiayaan sindikasi dan kolaborasi dengan Pemerintah, dan pembiayaan mikro berfokus pada penyaluran pembiayaan UMKM, KUR dan kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah.

Layanan Digital BSI Melonjak

Efisiensi yang mendorong kinerja perseroan pun didukung oleh akselerasi digital. Hal ini terlihat dari lonjakan jumlah pengguna BSI Mobile mencapai 4,81 juta pengguna atau naik sebesar 39% secara yoy. Jumlah pengguna yang semakin meningkat ini dipengaruhi oleh perubahan perilaku masyarakat yang semakin digital savvy dan familiar dengan e-banking channel BSI.

Untuk menjaga kinerja e-channel tetap semakin impresif, BSI terus menyediakan layanan one stop solution BSI Mobile yang mampu menjangkau nasabah di seluruh segmen dengan mengedepankan kemudahan layanan finansial, sosial dan spiritual.

Rights Issue BSI Oversubscribed 1,4 Kali

Menutup kinerja tahun 2022, BSI juga menyelesaikan proses rights issue yang memiliki kelebihan permintaan sebanyak 1,4 kali. Pada right issue tersebut BSI mengeluarkan sebanyak 4.999.952.795 saham baru Seri B senilai Rp 5 triliun, sehingga total modal BSI menjadi sebesar Rp 34 triliun. Aksi korporasi ini selain berhasil meningkatkan free float melebihi ketentuan minimum yang berlaku, juga menunjukan kepercayaan investor yang semakin kuat terhadap kinerja fundamental perseroan. Kedepannya, perseroan optimis saham BSI akan bergerak positif seiring dengan kinerja perseroan yang terus tumbuh dari sisi inovasi produk dan digitalisasi layanan.

BSI Dukung Ekonomi Berkelanjutan

Dari sisi ESG, BSI terus mengimplementasikan environmental, social and governance (ESG) sebagai misi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia. Hal itu, diimplementasikan melalui pembiayaan keuangan berkelanjutan mencapai Rp 51,15 triliun dan berkontribusi 24,63% terhadap pembiayaan BSI secara nasional.

Konsistensi BSI dalam penerapan green economy diimplementasikan melalui berbagai aktivitas hijau di antaranya pembangunan gedung BSI berkonsep green building di Aceh, dan penyediaan mesin daur ulang plastik. Dengan penyediaan reverse vending machine BSI telah mengkonversi sampah plastik sebanyak 134.166 botol plastik dan membantu menguransi emisi karbon sebanyak 9.257.446 gram.

BSI juga secara konsisten membangun ekosistem bisnis syariah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir sehingga mampu menjadi kesatuan yang solid dan terus tumbuh berkualitas. Selanjutnya, BSI juga menyalurkan dana zakat untuk program kemajuan ummat dhuafa sebesar Rp 141 miliar.

Sementara itu, bertepatan dengan milad ke-2 BSI pada tanggal 1 Februari 2023, serangkaian promo menarik telah disiapkan, di antaranya margin spesial BSI Griya dan BSI Oto, cashback dan diskon spesial BSI Hasanah Card dan promo cashback dari BSI Mobile.

. (*)

batampos – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas meminta aparatur sipil negara (ASN) tak terlena statusnya. Dia menegaskan, ASN bukan jabatan seumur hidup.

“Jadi tidak ada lagi istilah bahwa ASN itu adalah pegawai seumur hidup yang tidak bisa dipecat atau diberhentikan,” ujarnya dalam acara pengambilan sumpah jabatan PNS KemenPANRB T.A 2021 serta pelantikan pejabat fungsional baru di lingkungan KemenPANRB, kemarin (1/2).

Anas mengingatkan, bahwa pegawai ASN memiliki rambu-rambu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin PNS. Bagi yang tidak menunjukkan kinerja baik sesuai apa yang sudah ditargetkan dan diekspektasikan, maka ASN bisa dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Karenanya, mantan Kepala LKPP tersebut meminta, agar PNS yang telah dilantik tidak terlena dan memegang komitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam melayani publik.

”Pelantikan ini, merupakan momen bagi para PNS baru untuk menunjukkan kinerja terbaik dan berdampak positif bagi instansi maupun para stakeholder,” ungkapnya. Oleh sebab itu, PNS didorong untuk tidak sungkan berinovasi dalam menghadirkan pelayanan yang mudah dan cepat bagi masyarakat.

Tercatat, ada 81 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup internal. Para PNS yang baru dilantik ini disebut sebagai energi baru untuk mengakselerasi target kinerja instansi. ”Selamat kepada para PNS yang dilantik karena telah resmi bergabung di kantor ini,” kata Mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Nur Indah Prabawati Putri, salah satu PNS yang dilantik, mengaku bersyukur atas pelantikannya sebagai pegawai di KemenPANRB. Menurutnya, pelantikan ini jadi akhir untuk berpuas diri. ”Ini adalah awal untuk berkontribusi lebih,” tuturya.

Karenanya, dia berikrar, akan terus mengembangkan diri hingga bisa berinovasi. Sehingga, nantinya bisa bekerja secara berdampak bagi instansi dan masyarakat. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sebanyak 5 kilogram sabu diserahkan kepada Linda Pujiastuti alias Anita oleh Syamsul Ma’arif. Barang tersebut dibawa oleh AKBP Dody Prawiranegara dan Syamsul dari Padang menuju Jakarta melalui jalur darat menggunakan mobil.

Dody kemudian berpisah dengan Syamsul di rest area Karang Tengah Tol Jakarta-Merak. Narkoba itu dipindahkan ke mobil Syamsul yang sudah menunggu. Lalu diantar oleh Syamsul ke rumah Linda di Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Sabu diterima langsung oleh Linda. Dan disepakati bahwa sabu akan dihargai Rp 400 juta per kilogram. Dari jumlah tersebut, Linda meminta jatah Rp 50 juta untuk dirinya, dan Rp 50 juta lainnya untuk calo.

“Sehingga nantinya uang yang akan diterima dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut jumlahnya sebesar Rp 300 juta dan selanjutnya terdakwa (Dody) meminta arahan kepada Teddy Minahasa Putra terkait skema penjualan narkotika jenis sabu tersebut,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan dakwaan untuk AKBP Dody di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (1/2).

Melihat pembagian yang kurang bagus, Teddy tidak menyetujui penjualan ini. Dia kemudian menyuruh Dody untuk menarik kembali sabu dari Linda. Tapi, Dody menyampaikan kepada Teddy bahwa 1 kilogram sabu telah terjual, sehingga tak mungkin ditarik kembali. Tersisa 4 kilogram yang masih utuh.

Syamsul kemudian mengambil 4 kilogram sabu yang tersisa, sekaligus mengambil uang hasil penjualan 1 kilogram sabu. Linda pun menyerahkan uang Rp 350 juta dan 4 kilogram sabu lainnya. Dari jumlah tersebut, hanya Rp 300 juta yang diserahkan Syamsul kepada Dody. Rp 50 juta lainnya diambil Syamsul sebagai upah atas jerih payahnya selaku kurir yang telah mengantarkan.

Pada 26 September 2022, Dody bersama saksi Fatulah Adi Putra menukar uang Rp 300 juta menjadi pecahan dollar Singapura, menjadi SGD 27.300. Uang tersebut kemudian diantar Dody ke rumah Teddy di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Uang tersebut langsung diterima oleh Teddy pada pukul 21.00 WIB.

“Selanjutnya terdakwa (Dody) menyerahkan paper bag kecil yang didalamnya berisi mata uang Singapura sejumlah SGD 27.300 kepada Teddy Minahasa Putra dari hasil penjualan narkotika jenis sabu,” ucap Jaksa.

Teddy pun menjelaskan kepada Doddy alasannya meminta menarik sabu dari Linda. Sebab, seharusnya Linda hanya menerima 10 persen dari Rp 400 juta.

Sebelumnya, AKBP Dody Prawiranegara didakwa bersama Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, Syamsul Ma’arif, dan Linda melakukan penjualan barang bukti narkoba jenis sabu. Kasus ini terjadi saat Dody menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi, sedangkan Teddy Kapolda Sumatera Barat.

Kasus bermula saat Polres Bukit Tinggi melakukan penyitaan 41,387 kg sabu pada 14 Mei 2022. Dody kemudian melaporkan penangkapan tersebut kepada Teddy melalui Whatsapp. Saat itu Teddy memerintahkan agar barang bukti hasil tangkapan dibulatkan menjadi 41,4 kilogram.

Pada 17 Mei 2022, Dody menghubungi Teddy melalui Whatsapp untuk meminta arahan waktu pelaksanaan konferensi pers.

“Teddy Minahasa Putra memberikan arahan kepada terdakwa untuk mengganti sebagian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota, atas arahan dari Teddy Minahasa Putra tersebut, terdakwa menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (1/2).

Perbuatan Dody bersama Teddy, Linda alias Anita dan Syamsul dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (*)

Reporter: JP Group