batampos – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengungkapkan, pihaknya sudah meminta badan legislasi (Baleg) DPR RI untuk memasukkan Revisi Undang-Undang Desa sebagai inisiatif DPR. Hal ini menyusul, adanya tuntutan dari para kepala desa (Kades) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Salah satu tuntutan itu terkait permintaan perpanjangan masa jabatan, dari enam tahun menjadi sembilan tahun.

“Kami dari Komisi II ya sudah mengajukan surat kepada baleg untuk bisa memasukkan revisi undang-undang desa sebagai inisiatif DPR. Karena beberapa kali kami sudah menerima aspirasi dari kepala desa, dari aparat desa supaya mereka diperpanjang,” kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan, pihaknya menunggu respons dari pemerintah terkait surat yang dikirimkan Baleg DPR dalam penyusunan Revisi Undang-Undang (RUU) Desa. Junimart memastikan, Komisi II DPR akan menampung aspirasi dari para kepala desa untuk merevisi undang-undang tersebut.

“Tentu surat kami tersebut kami harapkan bisa direspons oleh Baleg. Nah terakhir kita cek ke Baleg, Baleg sudah komunikasi dengan pemerintah, sampai sekarang pemerintah belum merespons surat dari DPR tersebut,” ungkap Junimart.

Pembahasan Revisi UU Desa tentunya akan melibatkan partisipasi masyarakat. Termasuk soal keinginan, para kepala desa terkait perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun.

“Menyangkut perpanjangan ini, kan nanti masuk dalam pembahasan dan masukan masukan dari masyarakat juga. Sebagai masyarakat desa tidak melulu dari kepala desa atau aparat desa itu. Saya kira itu,” tegas Junimart.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian belum memutuskan untuk menindaklanjuti tuntutan para kepala desa (kades), yang menginginkan masa jabatannnya diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Tito menginginkan, agar adanya kajian terlebih dahulu terkait tuntutan para kades tersebut.

“Mendagri mengarahkan kepada kita agar membuat kajian yang komprehensif soal masa jabatan kades,” ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto dikonfirmasi, Selasa (24/1).

Eko memastikan, sampai saat ini belum ada pembahasan terkait perpanjangan masa jabatan kades antara pemerintah dengan DPR RI. Namun, Eko mengakui pihaknya akan membuat kajian soal adanya tuntutan terkait perpanjangan masa jabatan kades.

“Kemendagri dalam hal ini menghimpun semua masukan, nanti akan kita bahas dengan kementerian dan lembaga lainnya,” pungkas Eko. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Rekan satu angkatan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E di kepolisian datang ramai-ramai ke persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Mereka memberikan dukungan kepada Richard agar bisa dibebaskan dari segala tuntutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

“Kami lettingnya Bharada E, dari Bharapana Nusantara datang kesini untuk Icad, untuk bebaskan, kalau bisa gabung lagi bersama kita,” kata perwakilan Bharapana Nusantara, Muhammad Iqbal Fauzi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Iqbal mengatakan, rekan-rekan Richard biasanya datang ke persidangan hanya perwakilan. Namun, kali ini yang datang hampir 40 orang.

Mereka menganggap Richard seharusnya tidak dituntut 12 tahun penjara. “Saya dibentuk Korps Brimob bareng-bareng, menurut saya nggak pantes dia sudah melakukan kejujuran, karena kejujuran di atas segalanya, masa kejujuran nggak ada harganya,” jelasnya.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudihuang Lumiu dengan hukuman penjara 12 tahun. Richard dianggap bersalah terlibat dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, dan berperan sebagai eksekutor.

“Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili terdakwa Richard Eliezer Pudihuang Lumiu memutuskan; satu menyatakan Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa seseorang secara bersama-sama sebagaimana Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard dengan pidana penjara selama 12 tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/1).

Hal-hal yang memberatkan yakni terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Selain itu, perbuatannya menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat.

Sementara hal-hal yang meringankan, terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. (*)

Reporter: JP Group