batampos – Kementerian Sosial (Kemensos) menyerahkan bantuan peralatan rumah kepada 116 warga rentan di Kabupaten Anambas, Senin (24/11). Bantuan senilai total Rp308 juta ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat kurang mampu di daerah terpencil.

​Bantuan yang bersumber dari APBN tahun 2025 ini disalurkan langsung kepada penerima manfaat yang telah terdata. Jenis barang yang diberikan meliputi kasur, tabung gas, selimut, hingga peralatan rumah tangga lain yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

​Bupati Anambas, Aneng, menjelaskan bahwa 116 penerima bantuan ini berasal dari berbagai kelompok rentan yang sangat membutuhkan.

​“Yang menerima ini adalah orang tua kita yang lanjut usia (lansia), wali murid sekolah rakyat hingga orang tua yang anaknya penyandang disabilitas,” kata Aneng, Rabu (26/11).

​Aneng menilai bantuan ini sangat penting karena dapat langsung dirasakan manfaatnya dan diharapkan mampu meringankan beban kehidupan masyarakat sehari-hari.

Melihat kebutuhan masyarakat yang tinggi, Aneng menyatakan pemerintah daerah akan terus mengajukan tambahan bantuan kepada Kemensos. Total anggaran Rp308 juta yang diterima tahun ini diharapkan bisa bertambah pada tahun depan.

​“Tahun depan kita minta bantuan ditambah, agar warga-warga kita yang benar-benar membutuhkan dapat semua,” ujarnya.

​Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemensos yang selama ini terus memberikan perhatian kepada masyarakat Anambas. Bantuan tersebut, kata dia, menjadi bukti bahwa pemerintah pusat hadir hingga ke daerah-daerah terluar.

​Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Dedi, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut.

​“Kami berterima kasih sekali. Bantuan ini memang kami butuhkan. Kasur dan perlengkapan lainnya sangat membantu keluarga kami di rumah,” ujar Dedi.

Ia berharap program perlindungan sosial ini dapat terus berlanjut agar semakin banyak warga lain yang dapat merasakan manfaatnya. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Kemensos Kucurkan Bantuan Rp308 Juta untuk Warga Rentan di Anambas pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Mayoritas sekolah Madrasah swasta di Kabupaten Anambas kini tengah menghadapi krisis kekurangan tenaga pendidik yang parah.

Kondisi ini terjadi di semua jenjang, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA), setelah sejumlah guru honorer bantuan pemerintah daerah ditarik dan dialihkan statusnya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

​Sebelumnya, operasional Madrasah swasta di Anambas sangat ditopang oleh guru-guru bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas yang berstatus tenaga honorer. Keberadaan mereka menjadi tulang punggung agar proses belajar-mengajar tetap berjalan.

​Namun, setelah pengalihan status menjadi PPPK, para guru ini ditarik ke Dinas Pendidikan dan ditempatkan di sekolah-sekolah negeri di bawah kewenangan Kemendikdasmen. Kebijakan ini otomatis membuat sembilan Madrasah swasta, yang terdiri dari empat MA, tiga MTs, dan dua MI, kehilangan guru-guru andalan mereka.

​Kepala MTs Nurul Huda, Muhammad Roup, mengungkapkan keprihatinannya. Di sekolahnya, enam guru yang lolos seleksi PPPK sudah dipindahkan ke sekolah lain.

​“Kondisi ini menimpa di sekolah kami. Karena kekurangan guru, pembelajaran jadi tidak efektif. Guru-guru di sini sudah lulus PPPK dan ditempatkan di sekolah lain,” ujar Roup kepada wartawan, Rabu (26/11).

​Saat ini, proses belajar di MTs Nurul Huda hanya ditangani oleh guru honor yayasan dengan gaji yang sangat terbatas. Ia pun berharap ada perhatian serius dari pemerintah. “Kalau perlu, MTs Nurul Huda dinegerikan saja supaya lebih berkembang,” pintanya.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Anambas, Dian. Ia mengakui bahwa seluruh guru honorer yang dulunya diperbantukan ke Madrasah kini telah beralih status menjadi PPPK.

​Menurut Dian, penempatan guru-guru PPPK tersebut tidak bisa lagi dilakukan di Madrasah swasta karena terikat aturan lintas kementerian.

​“Madrasah itu kewenangan Kementerian Agama. Sementara sekolah negeri ada di bawah Kemendikdasmen. Jadi memang terbentur regulasi,” jelas Dian.

Pihaknya mengaku memahami situasi sulit yang dihadapi Madrasah, namun penempatan guru PPPK tidak bisa dilakukan lintas kementerian tanpa dasar hukum.

Menanggapi persoalan ini, Bupati Anambas, Aneng, menyatakan sudah menyampaikan langsung masalah ini kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Zudan Arif Fakrullah.

​“Kita minta diberikan kebijakan khusus untuk Anambas agar guru PPPK bisa kembali mengajar di Madrasah,” kata Aneng.

​Bupati Aneng juga mengaku prihatin melihat minimnya kesejahteraan guru-guru Madrasah swasta. Bahkan, ia secara pribadi berencana menyumbangkan setengah dari gaji pokoknya untuk membantu para guru.

​“Di Jemaja, guru MA Al Maarif digaji hanya Rp 200 ribu per bulan. Gaji pokok saya Rp 5,4 juta per bulan, mulai tahun depan setengahnya saya sumbangkan ke sana untuk menambah gaji guru,” ungkapnya.

​Aneng menilai kontribusi ini adalah bentuk kepedulian terhadap lembaga pendidikan Islam yang selama ini kurang mendapat perhatian memadai.

Dalam waktu dekat, ia juga berencana menemui Kementerian Agama untuk membahas solusi kekurangan guru, termasuk wacana alih status beberapa Madrasah swasta menjadi negeri agar mendapat dukungan anggaran dan fasilitas yang lebih memadai.

​Pemerintah daerah berharap persoalan ini mendapat perhatian pusat agar keberlangsungan pendidikan berbasis keagamaan di Anambas dapat tetap terjaga. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel ​Guru Ditarik Jadi PPPK, Madrasah Swasta di Anambas Kehilangan Tenaga Pengajar pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Bintan dijadwalkan digelar pada November 2026. Total ada 14 desa yang akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut, termasuk satu desa yang menggelar Pilkades Penggantian Antar Waktu (PAW).

Ke-14 desa itu tersebar di tujuh kecamatan. Di Kecamatan Seri Kuala Lobam ada Desa Teluk Sasah dan Desa Busung. Kecamatan Teluk Bintan meliputi Desa Penaga, Desa Tembeling, Desa Pangkil, dan Desa Bintan Buyu.

Di Kecamatan Teluk Sebong, Desa Sebong Lagoi ikut pilkades murni, sementara Desa Pengudang melaksanakan Pilkades PAW. Kecamatan Toapaya menggelar Pilkades di Desa Toapaya Utara dan Toapaya Selatan.

Desa Gunung Kijang mewakili Kecamatan Gunung Kijang, sedangkan Desa Kelong dari Kecamatan Bintan Pesisir. Terakhir, Kecamatan Tambelan menggelar Pilkades di Desa Kampung Hilir dan Desa Mentebung.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bintan, Firman Setyawan, mengatakan total desa yang ikut tahapan Pilkades 2026 berjumlah 14 desa, terdiri dari 13 desa pilkades murni dan satu desa PAW.

“Ada 13 desa melaksanakan pilkades murni dan 1 desa pilkades PAW, sehingga totalnya 14 desa,” kata Firman, Rabu (26/11).

Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan dukungan anggaran dan menyusun tata tertib Pilkades. Pemkab juga segera meminta persetujuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjamin keamanan dan kondusifitas, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

Sebelum pelaksanaan, kata Firman, akan digelar bimbingan teknis khusus terkait akhir masa jabatan kepala desa. Para kepala desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan sebagai bagian dari administrasi pilkades.

Setelah itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Bupati melalui camat mengenai berakhirnya masa jabatan kepala desa.

“Setelah itu, panitia pilkades mulai menyusun rencana kebutuhan anggaran dan melakukan perhitungan Daftar Pemilih Tetap (DPT),” ujarnya.

Firman menjelaskan, tahapan Pilkades Bintan 2026 dimulai pada Juni 2026, meliputi persiapan, penjaringan calon, pemilihan, hingga pelaporan hasil.

Ia berharap seluruh tahapan Pilkades di 14 desa tersebut berjalan tertib dan mampu melahirkan kepala desa yang berkualitas. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Pilkades Digelar di 14 Desa Bintan November 2026, Termasuk 1 PAW pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dipastikan bakal dipangkas mulai tahun 2026.

Kebijakan ini diambil untuk mengalokasikan anggaran tunjangan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pemotongan TPP tersebut juga merupakan dampak dari turunnya dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp495 miliar. Kondisi itu membuat Pemprov Kepri harus menekan belanja pegawai.

“Belanja pegawai kita kurangi, untuk TPP ASN dipotong 7,65 persen mulai tahun depan,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Rabu (26/11).

Ansar menjelaskan, hasil penghematan dari pemotongan TPP ASN tersebut akan digunakan untuk membayar tunjangan PPPK tahap satu dan dua. Ia menegaskan bahwa PPPK juga berhak mendapatkan tunjangan layaknya ASN lainnya.

“Untuk PPPK kan mereka perlu ada tunjangan juga. Tapi kerjanya harus konsisten juga,” ujarnya.

Menurut Ansar, pemotongan TPP sebesar 7,65 persen ini masih relatif kecil. Sebab, sejumlah daerah lain bahkan memangkas TPP hingga 25 persen, dan ada pula yang menghapusnya.

Ia meminta ASN tetap menunjukkan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas. “Kalau APBD membaik, kita kasih yang lebih baik,” tegasnya.

Ke depan, Pemprov Kepri akan terus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. Ansar menyebut perusahaan daerah akan dimaksimalkan, terutama dalam pemanfaatan potensi labuh jangkar.

“Yang jelas kita berusaha untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar,” pungkasnya. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel TPP ASN Kepri Dipangkas 7,65 Persen Mulai 2026, Dialihkan untuk PPPK pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Bintan mulai memasang papan plang di kawasan perumahan yang telah menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Kabupaten Bintan, Rabu (26/11).

Hingga saat ini, tercatat sudah 11 perumahan resmi menyerahkan PSU sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebanyak tujuh perumahan masuk dalam tahap pemasangan plang kali ini, yakni Perumahan Taman Anggrek Toapaya, GPM 3 Bintan Timur, GPM 4 Bintan Timur, Puri Garden Bintan Timur, Citra Indah Toapaya, Nessa Nuri Toapaya, dan Taman Harapan Permai Bintan Utara.

Pemasangan dilakukan selama lima hari dengan metode permanen di depan wilayah perumahan masing-masing. Plang tersebut menjadi identitas resmi bahwa PSU telah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Bintan.

Kepala Dinas Perkim Bintan, Mohammad Irzan, mengatakan pemasangan plang merupakan bagian dari upaya memastikan akuntabilitas dan ketertiban administrasi dalam proses serah terima aset dari pengembang ke pemerintah daerah.

“Proses ini adalah tahapan penting dalam mekanisme penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah sesuai Perda PSU Nomor 3 Tahun 2023 dan Perbup Bintan Nomor 38 Tahun 2024,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut juga memenuhi indikator pengawasan MCP KPK yang mengharuskan tata kelola penyerahan PSU dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan hasilnya akan disampaikan melalui Inspektorat Daerah.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan, mengapresiasi para pengembang yang telah menuntaskan kewajibannya. Ia berharap pemasangan plang ini dapat memacu pengembang lainnya untuk segera menyelesaikan proses penyerahan PSU, sehingga pelayanan publik dan kualitas infrastruktur permukiman dapat terus meningkat. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Perkim Bintan Pasang Plang PSU di 7 Perumahan, Resmi Jadi Aset Pemkab pertama kali tampil pada Kepri.